Liputan Khusus

04 Mar 2024 230138 View

Program Mudik Gratis Kemenhub Kembali Dibuka, Simak Syarat dan Cara Daftarnya

JAKARTA – Pada Kamis, 29 Februari 2024, Kementerian Perhubungan mengumumkan Angkutan Mudik Gratis Tahun 2024 yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pulang ke kampung halaman pada masa lebaran tahun 2024. Adita Irawati, Juru Bicara Kemenhub menuturkan, Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2024 sengaja disosialisasikan lebih awal kepada masyarakat untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang akan mudik lebaran menuju kampung halamannya masing-masing, dengan segala sumberdaya transportasi yang ada, mulai dari menggunakan kendaraan pribadi, bahkan menggunakan transportasi sepeda motor. Risiko Berpergian Jauh dengan Motor Pemerintah, melalui Kemenhub, meminta masyarakat jika mudik atau menuju kampung halamannya masing-masing tidak menggunakan transportasi sepeda motor. Berkendara dengan sepeda motor selain tidak didesain untuk perjalanan jauh, risiko terjadinya kecelakaan lalulintas yang melibatkan sepeda motor juga sangat tinggi. Tahun 2023 lalu, seperti yang disitir Wakil Ketua Umum Bidang Keselamatan Transportasi, Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Rivan A. Purwantono mencatat, jumlah kecelakaan lalu lintas (lalin) tahun 2023 di Indonesia mencapai 116 ribu kejadian, dan insiden kecelakaan tersebut 77% nya melibatkan sepeda motor sebagai penyebabnya. Melihat dari besarnya risiko yang akan dihadapi oleh pemudik yang menggunakan sepeda motor, Kemenhub mengajak masyarakat bergabung dalam program mudik gratis yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan. Selain penumpang, sepeda motornya juga akan juga akan diangkut secara gratis, sehingga bisa digunakan untuk bermobilitas di tempat tujuan. Adita juga mengajak masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik lebaran yang aman dan nyaman. “Jangan mudik menggunakan sepeda motor mengingat potensi bahaya kecelakaannya sangat tinggi. Gunakan transportasi umum atau memanfaatkan program mudik gratis,” ujarnya.Berbagai Moda Mudik Gratis Program Mudik Gratis yang diselenggarakan oleh Kemenhub tersedia melalui berbagai moda, yaitu moda transportasi darat, moda transportasi laut, serta moda kereta api, yang teknis pelaksanaannya akan digelar di titik simpul transportasi. Untuk jalur darat, Kemenhub melalui Ditjen Perhubungan Darat menggelar program “Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Bus dan Truk”. Pendaftaran program Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Bus dapat dilakukan melalui aplikasi Mitra Darat yang direncanakan pada 5 Maret-3 April 2024. Pada arus mudik dan balik tersedia 722 unit bus untuk 30.088 penumpang dan 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor. Keberangkatan arus mudik akan dilakukan pada 5 April-7 April 2024, sedangkan keberangkatan arus balik akan dilakuan pada 14 dan 15 April 2024.Kemudian, untuk jalur laut, Ditjen Perhubungan Laut mengadakan program “Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kapal Laut”, dengan kuota untuk 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor, yang dijadwalkan pada 3-17 April 2024.Detail Mudik Gratis dengan Kereta ApiSelanjutnya di jalur kereta api, Ditjen Perkeretaapian menyelenggarakan program “Mudik Gratis Sepeda Motor dengan Kereta Api”. Tiket kereta api bisa didapatkan mulai 4 Maret-18 April 2024. Tersedia kuota untuk 28.196 penumpang dan 12.180 unit sepeda motor. Keberangkatan arus mudik akan dilakukan pada 2-8 April 2024, sedangkan keberangkatan arus balik akan dilakukan pada 13-19 April 2024. Adapun ketiga lintas pelayanan pada angkutan MOTIS 2024 antara lain sebagai berikut. ● Lintas Utara (PP) Cilegon – Jakarta Gudang – Cirebon Prujakan – Tegal – Pekalongan – Semarang Tawang ● Lintas Tengah (PP) Jakarta Gudang – Cirebon Prujakan – Purwokerto – Kroya – Kutoarjo ● Lintas Selatan (PP) Jakarta Gudang – Kiaracondong – Kroya – Gombong – Kebumen – Lempuyangan – Purwosari – Madiun Guna menarik minat masyarakat untuk mengikuti program MOTIS 2024, masyarakat juga akan difasilitasi untuk membeli tiket kereta dengan harga terjangkau. Dalam hal ini, peserta MOTIS 2024 akan memiliki kesempatan untuk membeli 2 tiket penumpang dengan harga mulai dari Rp 10.000,- dan maksimal Rp 20.000,- per penumpang untuk setiap lintas pelayanan. Masyarakat sudah dapat melakukan pendaftaran untuk mengikuti program MOTIS 2024 mulai 4 Maret hingga 18 April 2024 melalui laman mudikgratis.dephub.go.id. Agar dapat mengikuti program MOTIS 2024, masyarakat diharapkan dapat memperhatikan persyaratan sebagai berikut. ● KTP, SIM yang berlaku, Kartu Keluarga, STNK; ● Besaran Motor ● Mendaftar melalui mudikgratis.dephub.go.id yang dilanjut dengan verifikasi langsung di stasiun yang ditunjuk; ● Mendaftar dengan menyampaikan e-mail aktif.MOTIS 2024 akan diselenggarakan pada tanggal 2-8 April 2024 untuk angkutan Arus Mudik. Sementara layanan MOTIS 2024 untuk angkutan Arus Balik akan diselenggarakan pada 13-19 April 2024.Tanggapan Calon Pemudik Berita tentang diadakannya kembali Program Mudik Gratis Kemenhub Tahun 2024 setidaknya membuat Sujarwo (53) senang. Pemilik gerai bakso Arema di kawasan Bekasi ini sudah 4 tahun tidak mudik ke kampung halamannya di Kepanjen, Malang, Jawa Timur. Ia berharap tahun ini dapat berkesempatan mengikuti program mudik bareng gratis Kemenhub jika memungkinkan. “Kalau ada peluang dan masih ada kesempatan saya akan segera mendaftar ikut mudik gratis,” ujar ayah dua anak yang telah merantau di Kota Bekasi sejak tahun 1993 lalu. Menurut Sujarwo, program mudik gratis ini sangat membantu masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang kurang kondusif sejak awal pandemi beberapa waktu lalu. “Sangat membantu,” cetusnya. Ia juga setuju dengan himbauan agar pemudik tidak mengendarai sepeda motor untuk menuju kampung halamannya, karena sangat berbahaya. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

28 Feb 2024 12646 View

Putus Rantai Peredaran Narkoba, Kemenhub Gencarkan Pengawasan dan Tes Urine di Simpul-Simpul Transportasi

JAKARTA – Di sebuah laman media internasional, masyarakat dunia dikejutkan oleh berita tertangkapnya sebuah kapal selam rakitan terbuat dari fiberglass sepanjang 20 meter, yang sempat mengarungi samudera Atlantik selama 27 hari tepat di bawah permukaan ombak, yang akan digunakan untuk menyelendupkan kokain dari Amerika Selatan ke Eropa senilai Rp. 2,2 triliun. Di beberapa media nasional, sangat mudah juga mendapatkan berita penyelundupan narkoba melalui moda transportasi darat, laut dan udara. Berbagai modus penyelundupan dilakukan mulai dari penyeludupan menggunakan truk hasil kebun dan sembako, penyelundupan melalui bus-bus penumpang, melalui penumpang pesawat udara dan penumpang kapal laut, penumpang-penumpang kereta api, hingga kargo-kargo moda darat, udara, laut dan kereta api. Para pengedar narkoba tidak kehilangan cara untuk selalu mencoba menggunakan semua moda transportasi dalam mengedarkan dan mendistribuskan narkoba kepada sasarannya. Penyalahgunaan Narkoba sebagai Musuh Bersama Penyalahgunaan narkoba (narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainya) saat ini sudah menjadi masalah bersama di semua negara. Di Indonesia, bahkan di wilayah-wilayah seperti perkotaan dan pedesaanpun tak luput dari sasaran peredaran narkoba. Bagi para pengedar narkoba, produk ini memberikan iming-iming yang menawarkan halusinasi dan ‘kenikmatan sesaat’ bagi para penggunanya. Karena berharga mahal maka keuntungan finansial yang sangat besar di bisnis ini sangat menggiurkan para bandar dan pengedarnya. Namun bagi masyarakat, penggunaan narkoba merupakan masalah yang sangat krusial, sebuah malapetaka, karena penggunanya bisa ‘kehilangan akal’ serta merusak kesehatan dan sendi-sendiri perekonomian masyarakat. Miris ketika menyaksikan penyalahgunaan narkotika saat ini telah massif menjangkiti semua kalangan masyarakat, mulai dari artis, pegawai swasta dan negeri, pengusaha maupun pejabat, para supir/pengemudi angkutan umum, bahkan pilot/pengemudi pesawat komersialpun tak luput dari sasarannya. Para pengemudi ini ketika sedang menggunakan narkoba dan tertangkap oleh pihak yang berwajib beralasan bahwa penggunaan narkoba bagi dirinya, menurutnya, untuk membuat mereka melek/ tidak mengantuk,tenaga (serasa) bertambah selama mengemudikan kendaraannya. Banyak kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh pengemudi /pengendara moda transportasi pribadi maupun transportasi umum mengakibatkan malapetaka bagi masyarakat lainnya yang tidak berdosa. Pencegahan Sedini Mungkin Harus Dilakukan Penyalahgunaan narkoba memberikan efek dan permasalahan yang kompleks dan memiliki dimensi yang sangat luas. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebenarnya telah dilakukan dengan berbagai cara mulai dari dibentuknya undang-undang, dibentuknya badan-badan pencegahan peredaran narkoba, hingga berbagai aturan pendukung. Namun karena begitu masifnya dan terus berlangsungnya peredaran narkoba hingga kini, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memandang perlu untuk dilakukan gerakan terpadu diantara semua unsur pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat ini. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 untuk mengatur tentang pemberantasan narkoba.Kementerian Perhubungan, sebagai insan transportasi, perlu menegakkan kembali komitmennya untuk turut berpartisipasi dalam aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. SDM transportasi yang sehat, kompeten dan bebas dari penyalahgunaan narkoba sangat penting dalam penyelenggaraan jasa transportasi, dan akan memberikan kontribusi besar dalam pencegahan beredarnya Narkoba di tengah-tengah masyarakat.Penyalahgunaan Narkoba Adalah Kejahatan Luar Biasa Pemerintah berharap, saat ini semua fokus pada upaya pencegahan beredarnya distribusi Narkoba di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah Indonesia telah menetapkan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika termasuk dalam kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yakni kejahatan yang mempunyai dampak negatif bagi kehidupan manusia, termasuk dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (2023) kondisi lembaga pemasyarakatan telah melebihi kapasitas hingga 97% (kapasitas 140.424 dihuni oleh 271.385 tahanan). Pada tahun 2023 sebesar 48,15% penghuni lapas/rutan merupakan tahanan tindak pidana narkotika. Oleh karena itu perlu adanya upaya ekstra dari Kementerian dan Lembaga terutama yang mempunyai tugas fungsi yang berhubungan dengan jalur distribusi termasuk Kementerian Perhubungan.Pemerintah, melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 telah menetapkan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Tahun 2020–2024 melalui roadmap yang harus ditindaklajuti oleh semua kementerian dan lembaga. Peran Kemenhub dalam Inpres 2 tahun 2020 yaitu bidang pencegahan dan bidang pemberantasan. Pada bidang pencegahan terdapat 6 (enam) rencana aksi meliputi : 1) Peningkatan Kampanye Publik; 2) Pembentukan Regulasi P4GN; 3) Deteksi Dini - Tes Urine; 4)Pembentukan Satgas Penggiat Anti Narkoba; 5) Pengembangan topik anti narkoba di sekolah kedinasan; dan 6) Dukungan dalam perencanaan penguatan Grand Design Alternative Development (GDAD) Prov Aceh.Menindaklanjuti hal tersebut, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah menetapkan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM 3 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi P4GN di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2040, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan monitoring dan evaluasi sebagaimana ditugaskan dalam Permenhub Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.Menindalanjuti Instruksi Presiden dan Menteri Perhubungan tersebut, seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan pada setiap Eselon I pada masing-masing sektor membentuk satuan tugas P4GN untuk melaksanakan kegiatan aksi RAN P4GN sebagaimana telah diamanahkan dan sejalan dengan tugas fungsi Kementerian Perhubungan dalam bidang peningkatan pelayanan jasa transportasi dan keselamatan transportasi.Dalam bidang pemberantasan terdapat 3 (tiga) rencana aksi yang bersifat dukungan (koordinasi) kepada stakeholder dan BNN dalam rangka kegiatan Rencana Aksi Nasional P4GN, antara lain : 1) Pembersihan Tempat dan Kawasan Rawan Peredaran : mengefektifkan Tim Khusus terpadu Intelejen Narkotika dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba; 2) Penguatan pengawasan di pintu-pintu masuk jalur transportasi : a) Pertukaran data penyelidikan; b).Tersedianya data perlintasan penumpang domestik. C) Pengembangan Sistem Interdiksi Terpadu : berperan aktif dalam sistem interdiksi/ pelarangan (memutus jaringan).Meningkatkan Kerjasama Pemberantasan Peredaran Narkoba Kementerian Perhubungan bersama Badan Narkotika Nasional juga melakukan komitmen kerjasama sejak tahun 2012 dan telah diperbarui kembali melalui Nota Kesepakatan Bersama Nomor PJ 941 Tahun 2023 dan Nomor NK/35/IX/KA/HK tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN). Pelaksanaan kegiatan aksi P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan dilaksanakan oleh masing-masing sub sektor dan jajaran di lingkungan Kementerian Perhubungan meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Badan Kebijakan Transportasi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek.Pada tahun 2023 Kementerian Perhubungan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi P4GN sebanyak 32 kegiatan kepada 6.575 pegawai ASN/Non ASN di lingkungan Kementerian Perhubungan yang dilakukan secara tatap muka dan/atau virtual. Selain hal tersebut juga dilaksanakan upaya dekteksi dini melalui tes urin kepada 6.991 ASN, 7.136 awak/ operator penyedia jasa transportasi dan 11.633 taruna/taruni. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan memberikan apresiasi yang setingginya kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan Rencana Aksi Nasional P4GN di lingkungan Kementerian Perhubungan. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

26 Feb 2024 7835 View

Penerbangan Perdana Perintis Korwil Gorontalo Resmi Beroperasi, Hubungkan Wilayah Utara dan Timur Indonesia

Penerbangan Perdana Perintis Korwil Gorontalo Resmi Beroperasi, Hubungkan Wilayah Utara dan Timur Indonesia JAKARTA - Penerbangan perintis sebagai moda transportasi orang dan barang, ke berbagai daerah -daerah terpencil yang meliputi wilayah terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP) terus menjadi perhatian pemerintah.Terus Berpacu Membangun Negeri Dalam satu dekade belakangan ini, pemerintah telah membagun 1.700 km Jalan Raya Nasional (baru) ditambah 2.000 km jalan tol (baru).Namun demikian, masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau atau belum dilalui oleh moda transportasi darat – yang umumnya berada/berlokasi di tengah hutan belantara dan perbukitan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak/kaki, atau melalui sungai menggunakan kapal tradisional.Untuk diketahui, wilayah Indonesia meliputi 17.500 pulau. Namun yang tercatat /diketahui dihuni oleh masyarakat /warga baru sekitar 7000 an pulau. Dari ratio tersebut masih banyak wilayah 3 TP khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah (WITA) dan Wilayah Indonesia Bagian Timur (WIT) yang belum terkoneksi.Kementerian Perhubungan melalui Badan Layanan Unum (BLU) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Djalaludin di Gorontalo telah memulai Program Angkutan Udara Perintis (PAUP) pada Tahun Anggaran 2024 yang beroperasi di sejumlah rute baru. Program ini merupakan amanat pemerintah untuk menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia yang belum terjangkau secara efektif melalui perjalanan transportasi darat dan perjalanan transportasi laut. Kepala UPBU Gorontalo, Joko Harjani, mengaku bersyukur adanya Program Angkutan Udara Perintis (PAUP) Korwil Gorontalo yang mulai berjalan pada tahun 2024, “Alhamdulilah mulai hari ini sudah terlaksana PAUP di sejumlah sembilan rute baru di wilayah Gorontalo,” ucapnya.Adapun kesembilan rute yang dimaksud di antaranya; Gorontalo - Pahuwato - Palu (PP); Gorontalo - Buol (PP); Gorontalo - Bolmong - Manado (PP) dan; Manado - Siau - Naha - Miangas - Melonguane (PP).Perusahaan yang melayani ke sembilan rute baru tersebut adalah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) penerbangan perintis Maskapai SAMS Air yang menggunakan type pesawat DHC - 6 Twin Otter dengan kapasitas maksimal 17 penumpang. “Masyarakat sekitar Gorontalo, Palu, dan Sulawesi Utara bisa terbantu dengan penerbangan perintis ini. Utamanya masyarakat di kawasan daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP), lantaran masyarakat biasanya menggunakan jalur laut,” ujar Joko.Selain itu – sejawat Joko, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, Ambar Suyoko juga berharap angkutan udara perintis yang baru ini dapat meningkatkan konektivitas antara Gorontalo dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dan barang yang menunjang perekonomian daerah, pendidikan dan kesehatan masyarakat, juga mempermudah pasokan bantuan kemanusiaan.Ambar juga mengungkapkan, program penerbangan perintis ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. “Kita harus bersyukur Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perintis di Korwil Gorontalo,” ucapnya. Penerbangan Perintis, Wujud Negara Hadir di Semua Wilayah NKRI Manfaat yang tidak kalah penting terhadap program perintis ini, menurut Ambar, untuk menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah 3TP yang dilalui. Ambar menghimbau agar para Kepala UPBU yang melayani rute perintis tersebut ikut melakukan pengawasan untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang penerbangan perintis dapat terpenuhi. Ihwal PAUP Wilayah Gorotalo itu sendiri, diawali dengan penandatangan kontrak angkutan udara perintis, di awal Januari tahun 2024 (4/1), yang dilaksanakan, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Program ini merupakan bentuk perwujudan visi pemerintah Indonesia, pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menghadirkan negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini negara kepulauan, banyak daerah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan-red) yang masih sangat membutuhkan layanan transportasi, “Khususnya transportasi udara karena banyak wilayah belum terjangkau moda transportasi lainnya,” pungkas Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni. Kristi menjelaskan bahwa PAUP ini diinisiasi oleh Ditjen Perhubungan Udara melalui Direktorat Angkutan Udara, yang bekerja sama dengan Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU). Sebagai informasi, pada 2024 ini, sesuai dengan KP 186 Tahun 2023 dan KP 187 tahun 2023, tercatat total Koordinator Wilayah (Korwil) Perintis adalah 22 Korwil dengan total 264 rute penumpang, 44 rute perintis kargo, dan 1 rute subsidi angkutan udara. Adapun BUAU yang melayani program angkutan udara perintis tahun 2024 ini selain Maskapai SAMS Air yang teranyar, ada sejumlah maskapai lain seperti PT. ASI Pudjiastuti, PT. Asian One Air, PT. Nasional Global Aviasi dan PT. Smart Cakrawala Aviation, sedangkan BUAU yang melayani Angkutan Drum BBM pesawat untuk kegiatan perintis adalah PT. Cadik Nusantara Cargo, dan PT. Mega Basana Nusantara, yang juga hadir pada penandatangan kontrak awal Januari 2024 lalu Untuk men-support kegiatan PAUP, subsidi ongkos angkut drum BBM pesawat udara perintis dan sebagai bentuk peningkatan transparansi, akuntabilitas dan percepatan pelaksanaan pemilihan penyedia maka akan menggunakan sistem e-purchasing/ e-catalog. “Harapannya ke depan dapat juga dilakukan untuk kegiatan angkutan udara perintis baik penumpang, kargo maupun subsidi kargo,” ujar M Kristi.Mendorong Perekonomian Daerah Dirjen Hubud juga sepakat hadirnya PAUP ini dapat mendorong perekonomian daerah serta memberikan kestabilan ketahanan dan keamanan negara terutama di daerah 3TP.Untuk mendukung hal tersebut, Kristi kembali mengingatkan kepada BUAU yang melaksanakan PAUP, agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. “Agar tetap memprioritaskan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan (K3) operasi penerbangan,” ujarnya. Agar kewajiban utama dari PAUP berjalan dengan baik, Ditjen Hubud selaku regulator akan selalu mengawasi dan memonitor pelaksanaan PAUP ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara dan Koordinator Wilayah Perintis untuk selalu memberikan supervisi terkait aspek K3 operasi penerbangan,” pungkas Kristi. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

12 Feb 2024 8132 View

Bahas Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Indonesia di Spanyol, Kemenhub Fokus Percepat Transformasi SDM Awak Kapal

JAKARTA - Upaya membangun sektor maritim nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2024-2045 bakal menghadapi sederet tantangan. Salah satunya adalah sebagian besar awak kapal penangkap ikan domestik tidak memiliki sertifikasi dasar dan seritifikat berjenjang keahlian dan ketrampilan untuk bekerja di kapal penangkap ikan. “Sebanyak 94 persen personel kapal penangkap ikan yang kami selidiki tidak memiliki sertifikasi dasar sebagai awak kapal penangkap ikan,” kata Moh. Abdi Suhufan, selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang melakukan riset di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, beberapa waktu lalu, di JakartaMoh Abdi menegaskan awak kapal ikan penting memiliki Sertifikat Keamanan Dasar Perikanan/Basic Safety Certicate dan seritifikat keahlian atau keterampilan lain untuk meningkatkan keselamatan dan kesempatan bekerja di kapal ikan asing serta meningkatkan kesejahteraan personel kapal penangkap ikan.Kemenhub Kongkritkan Sertifikasi Bagi Para Awak Kapal Ikan Kemenhub memandang perlu ada langkah kongkrit bagi para awak kapal ikan untuk memiliki sertifikat keahlian yang memadai dalam menjalankan profesi dan kerja yang membutuhkan keahlian khusus di samudera Indonesia yang luas, juga di beberapa perairan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenhub akan segera merealisasikan kerja sama Implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) perihal Sertifikasi Awak Kapal Penangkap Ikan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol.Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Hartanto, sebagai salah satu delegasi Indonesia yang berkunjung ke beberapa negara di Eropa Barat, bersama dengan delegasi dari Sekretariat Jenderal KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang dilakukan beberapa pekan lalu menjelaskan, pihaknya (Kementerian Perhubungan) akan segera melaksanakan Implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA), sebagai tindak lanjut dari MRA of Certification of Fishing Vessel Personnel yang ditandantangani secara sirkuler oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol beberapa waktu lalu. Implementasi MRA ini, menurut Hartanto merupakan perjanjian saling pengakuan terhadap sertifikasi Awak kapal Perikanan kedua Negara. Kesepakatan MRA merujuk pada Konvensi IMO STCW-F 1995 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) yang mencakup kerja sama saling pengakuan terhadap sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten para pihak untuk awak kapal perikanan masing-masing, yang sesuai dengan ketetapan dalam STCW-F 1995 tersebut. Kerja sama ini, lanjutnya, juga menyepakati untuk menerbitkan pengesahan sebagai bukti saling pengakuan sertifikat tersebut, verifikasi berbasis data elektronik dan inspeksi berkala terhadap pusat pelatihan, serta sertifikasi yang memungkinkan seseorang bekerja sebagai rating di kapal penangkap ikan, sebagaimana tercantum dalam Bab I lampiran Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga untuk Pelaut, 1978 yang diamandeman (STCW/1978).“MRA ini tentunya dapat memberikan manfaat positif bagi Indonesia dengan memberikan peluang kerja sektor perikanan dengan gaji dan perlindungan yang sangat baik bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) di Spanyol, meliputi izin resmi tinggal di Spanyol, uang pensiun, asuransi dan sebagainya,” ujar Hartanto.Sinergi dengan Stakeholder LainnyaNamun demikian, dalam implementasi MRA ini diperlukan penyesuaian dan sinergi dengan stakeholder lainnya, antara lain terkait pembaharuan sertifikasi AKP WNI Tingkat rating di Spanyol yang mencantumkan STCW-F 1995. Terkait hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) menjadi bagian yang mempersiapkan sistem portofolio untuk pembaharuan sertifikat yang mencantumkan STCW-F 1995 bagi AKP WNI di Spanyol yang telah siap diberlakukan.Dengan menindaklanjuti implementasi MRA tersebut, serta dengan diskusi dan kunjungan lapangan dan pertemuan ke beberapa instansi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Perikanan Spanyol dan Confederacion Espanola de Pesca (CEPESCA) atau Konfederasi Perikanan Spanyol, Indonesia berupaya untuk mengkomunikasikan perkembangan sistem portofolio pembaharuan sertifikasi AKP WNI di Spanyol yang mencantumkan STCW-F 1995, serta database pelaut.Dengan pihak CEPESCA, Indonesia telah meminta informasi terkait dengan kurikulum Pelatihan Marinero Pescador yang diterapkan oleh Spanyol guna memastikan bahwa pelatihan di kedua negara compatible. “Kami juga melakukan pertemuan dengan para AKP WNI untuk mensosialisasikan sistem portofolio pembaharuan Sertifikat AKP, dan mendengarkan saran dan masukan mereka dalam upaya peningkatan perlindungan bagi AKP WNI,”ujar Hartanto. Kunjungan kerja ini, lanjut Hartanto, dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Maritime Administrator yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO). Juga bagian dari mandat yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 23 tahun 2022 pasal 45(1) serta Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2022 pasal 181, yang menerangkan, dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap Konvensi Internasional / Konvensi IMO STCW-F 1995 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) beserta amandemennya.Sesuai dengan amanat yang diemban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kunjungan kerja dan implementasinya diharapkan dapat memotivasi Awak Kapal Ikan Tradisional Indonesia menjadi Awak Kapal Ikan yang professional – bercertifikat keselamatan, memiliki keahlian maupun ketrampilan yang mumpuni, agar dapat meningkatkan sumber daya ekonomi kelautan nasional yang menjadi kekayaan yang sangat luar biasa besar yang dimiliki oleh Indonesia.Transformasi SDM Awak Kapal Ikan Implementasi MRA perihal sertifikasi awak kapal perikanan juga merupakan bagian dari transformasi sumber daya manusia dari Awak Kapal Ikan Tradisional menjadi Awak Kapal Ikan yang Profesional, yang sekaligus mengemban misi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam kelautan untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan pemerataan ekonomi, peningkatan daya saing produk, dan optimalisasi perikanan tangkap berkelanjutan. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

12 Feb 2024 5338 View

Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj, Kemenhub Siapkan Beberapa Langkah Antisipasi Lonjakan Pergerakan Orang

JAKARTA – Kerja besar mengawal transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat dalam merayakan Nataru 2024 baru saja usai. Kini Kemenhub telah bersiap untuk mengawal libur panjang Imlek dan Isra MirajSeperti yang kita ketahui, pada pekan kedua Februari terdapat libur panjang nasional, yakni memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024. Momentum tersebut diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan transportasi nasional. Dengan demikian, insan perhubungan dan stakeholder lainnya bersiap untuk terus memantau dan mengawal perjalanan masyarakat dengan berbagai moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi untuk menikmati libur panjang menuju kampung halaman atau ke tempat-tempat destinasi wisata berjalan aman, nyaman, dan juga selamat. Transportasi Udara Siaga Untuk memastikan transportasi udara berjalan dengan baik, awal pekan lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni melakukan kunjungan inspeksi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana bandara dalam menghadapi lonjakan penumpang yang akan terjadi selama libur panjang berlangsung. Menurut Kristi, Bandara Soekarno-Hatta memiliki peran penting, sebagai gerbang utama penerbangan di Indonesia, dan menjadi poros konektivitas udara nasional, sehingga operasional bandara Soekarno – Hatta yang lancar, aman, nyaman akan mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan transportasi udara secara keseluruhan. Tetap Mematuhi 3 S + 1 C Dirjen Perhubungan Udara ini juga meminta secara khusus kepada 10 Kantor Otoritas Bandara bersama seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk tetap mematuhi pemenuhan aspek 3 S + 1 C, yaitu safety, security, services and compliance to rules (keselamatan, keamanan, pelayanan penerbangan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku) di tengah meningkatnya trafik pergerakan penumpang yang lebih tinggi dari hari-hari biasa. Dirjen Perhubungan Udara memperkirakan pada libur panjang ini akan ada kenaikan permintaan seat pesawat udara sebesar 5% dibandingkan dari hari-hari biasa. Usai melakukan inspeksi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Kristi ingin memastikan konektivitas dan seat terutama pada rute-rute favorit saat liburan dapat tersedia dengan baik dan mencukupi, terutama di beberapa rute domestik tertentu yang memang sangat padat. Rute tersebut antara lain CGK-DPS pp, CGK-KNO pp, CGK-PNK pp, CGK-PGK pp, CGK-PKN pp, CGK-SRG pp, SUB-DPS pp, BPN-BDJ pp, dan SUB-PKU pp. Adapun rute luar negeri terdapat penambahan seat antara lain rute DPS-Xianmen pp dan DPS-Guangzhou pp dengan pesawat kapasitas pesawat yang lebih besar. “Kami (Kemenhub) telah intens berkoordinasi dengan seluruh maskapai untuk memastikan kebutuhan seat dan penumpang mendapatkan pelayanan yang baik,” ujar Kristi. Kristi juga mengingatkan operator dan perusahaan maskapai agar tetap mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 dan KM 106 Tahun 2019 tentang ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) ditengah meningkatnya jumlah permintaan seat yang meningkat pada hari-hari libur tersebut, serta meminta masyarakat ikut serta mematuhi aturan yang berlaku seperti ketentuan waktu check-in, ketentuan bagasi, ketentuan pemeriksaan keamanan dan lainnya, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan penerbangan yang selamat, aman dan nyaman. Keputusan Bersama 3 Instansi, Mengawal Libur Panjang Libur panjang juga menjadikan tiga instansi, yaitu Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR untuk kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang ini. Kementerian Perhubungan diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian di wakiliki oleh Irjen Pol. Aan Suhanan, dan Direktur Jenderal Bina Marga, oleh Hedy Rahadian. SKB ini antara lain mengatur pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan jalan non tol, sistem jalur dan lajur pasang surut/ tidal flow (contra flow), pengaturan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar, pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk operasional kendaraan angkutan barang di lintas Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar, serta pembatasan kendaraan angkutan barang. Dalam SKB tersebut disebutkan mengenai pembatasan kendaraan angkutan barang, yaitu kendaraan yang dibatasi operasionalnya selama libur panjang adalah mobil barang dengan berat lebih dari 14 ton, dan mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Pembatasan juga berlaku untuk mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. Ada kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan, yaitu mobil yang mengangkut BBM/BBG, mobil hantaran uang, mobil logistik pemilu, mobil pengangkut hewan dan pakan ternak, mobil pupuk, serta mobil yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok. Meski dikecualikan, kendaraan tersebut tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Data tersebut ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Waktu Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Ruas tol Pengaturan lalu lintas jalan diberlakukan mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 24.00 waktu setempat.Ruas jalan non tol yang berlaku pembatasan: 1. Sumatera Utara:a. Medan - Berastagi; danb. Pematang Siantar - Parapat Simalungun - Porsea. 2. Jambi dan Sumatera Barat:a. Jambi - Sarolangun - Padang;b. Jambi - Tebo - Padang;c. Jambi - Sengeti - Padang; dand. Padang - Bukit Tinggi. 3. Jambi - Sumatera Selatan - Lampung: Jambi - Palembang - Lampung. 4. DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang - Serang - Cilegon - Merak. 5. Banten:a. Merak - Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer - Labuhan;b. Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto; danc. Serang - Pandeglang - Labuhan. 6. DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi -Cikampek - Pamanukan - Cirebon. 7. Jawa Barat:a. Bandung - Nagreg - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar;b. Bandung - Sumedang - Majalengka; danc. Bogor - Ciawi - Sukabumi - Cianjur. 8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Cirebon - Brebes. 9. Jawa Tengah:a. Solo - Klaten - Yogyakarta;b. Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang -Kendal - Semarang - Demak;c. Bawen - Magelang - Yogyakarta; dand. Tegal - Purwokerto. 10. Jawa Tengah - Jawa Timur: Solo - Ngawi. 11. Yogyakarta:a. Jogja - Wates;b. Jogja - Sleman - Magelang;c. Jogja - Wonosari; dand. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles). 12. Jawa Timur:a. Pandaan - Malang;b. Probolinggo - Lumajang;c. Madiun - Caruban - Jombang; dand. Banyuwangi - Jember. 13. Bali: Denpasar - Gilimanuk. Di samping itu, juga diberlakukan juga sistem contra flow pada arus mudik dan balik sebagai berikut : Arus Mudik: 1.Hari Rabu, 7 Februari 2024 mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang);2.Hari Kamis, 8 Februari 2024 dan Jumat, 9 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang);Arus Balik:Hari Sabtu, 10 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). Namun Dirjen Hendro mengungkapkan, apabila di lapangan nanti terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Korlantas Polri dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Selain ada pembatasan kendaraan angkutan barang, Dirjen Hendro memaparkan dalam SKB tersebut juga mengatur operasional pada angkutan penyeberangan. Pengaturan di Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar: 1. Lintas Penyeberangan Ketapang - GilimanukMulai hari Rabu, 7 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 akan diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Mobil Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas.2. Lintas Penyeberangan Jangkar - LembarKendaraan /truk yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah kendaraan/truk dengan daya angkut maksimal 40 Ton.3. Sedangkan, pemanfaatan Dermaga Bulusan akan dilakukan opsional tergantung pada kondisi di lapangan. Pada lintas Ketapang-Gilimanuk juga akan ada pengaturan perjalanan (delaying system) dan Buffer zone. Tujuan Pelabuhan Ketapang dari Situbondo dilakukan di Rest Area Gran Watudodol Jalan Raya Pantura Banyuwangi-Situbondo dan dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan. Sedangkan tujuan Gilimanuk dilakukan di terminal kargo Gilimanuk Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan sebagai berikut : 1.Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); 2.Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).Sedangkan pengaturan pada angkutan barang dilakukan sebagai berikut: Tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan sepak bola Arema Desa Basring (Afdeling Sidomulyo/Kampe), atau di Terminal Sri Tanjung, ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi Desa Ketapang, dan atau ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang. Dari arah Jember ruang parkir truk di belakang rumah makan warung Ayu kantong danparkir Dermaga Bulusan. Untuk tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk lokasinya di Terminal Kargo dan UPPKB Cekik. Adapun angkutan penyeberangan di ruas Merak-Bakauheni, untuk yang menuju Pelabuhan Merak dilakukan penundaan perjalanan dan buffer zone dilakukan di Rest Area KM 42 A dan KM 68 A pada ruas Jalan Tol Jakarta - Merak serta lahan PT. Munic Line. Sedangkan, untuk yang menuju Pelabuhan Bakauheni dilakukan di Rest Area KM 87 B, KM 49 B, dan KM 20 B pada ruas jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang atau penumpukan kendaraan bermotor di area sekitar pelabuhan juga akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan: 1.Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak);2.Pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).Dirjen Hendro mengingatkan kepada pengguna transportasi bahwa mulai tanggal 7 Februari 2024 hingga tanggal 11 Februari 2024, Pelabuhan Penyeberangan Merak maupun Bakauheni yang diprioritaskan untuk menyeberang adalah kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan bus. Perhatikan Kepadatan di Tol Cipali Tol Cipali diperkirakan akan dipadati oleh kendaraan pribadi selama musim libur panjang berlangsung. Kepala Divisi Operasional Astra Tol Cipali, Sri Mulyono dalam pernyataannya yang dilansir berbagai media nasional menjelaskan, Tol Cipali (Cikopo –Palimanan) dalam libur panjang ini diprediksi akan dilintasi oleh 292.000 kendaraan selama periode tanggal 8-11 Februari 2024, atau terdapat peningkatan akumulasi trafik hingga 27,5% dari hari normal. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

07 Feb 2024 11452 View

Dorong Masyarakat Kembali Gunakan Transportasi Umum, Kemenhub Gencarkan Revitalisasi Terminal di Berbagai Kota

JAKARTA – Pemerintah di bawah kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi massal. Revitalisasi dan pembangunan transportasi massal dikebut sebagai upaya menekan angka kemacetan transportasi perkotaan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi, menghubungkan dan meningkatkan konektiviitas dan mobilitas manusia dan barang dari kota satu ke kota lainnya, serta menekan kerugian dan pemborosan yang disebabkan oleh kemacetan lalu -lintas yang terus mengalami tren kenaikan. Sejumlah ahli transportasi mencatat, Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya seperti kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, mengalami pemborosan yang disebabkan oleh kemacetan lalu-lintas yang parah. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp100 triliun per tahun. Kota-kota seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar, dan kota-kota besar lainnya juga mengalami hal serupa. Jika kemacetan lalu-lintas masih terus terjadi, dan tidak ada upaya yang serius untuk membendung laju pemborosan yang terjadi dari kemacetan lalu-lintas, maka kerugian besar akan ditanggung bangsa. Presiden Joko Widodo menegaskan, harus ada langkah cepat dan terstruktur untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di perkotaan-perkotaan di Indonesia, dan dengan langkah yang sama mengurangi pemborosan energi yang disebabkan oleh kemacetan lalu-lintas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan moda transportasi massal modern, seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, juga melakukan modernisasi dan merevitalisasi infrastruktur perkeretaapian, mengembangkan infrastruktur penunjang moda transportasi massal konvensional untuk angkutan umum dan bus AKAP/AKDP dengan merevitalisasi terminal-terminal bus dan membangun baru Terminal Tipe A.Genjot Pembangunan Terminal Tipe ASetidaknya pada tahun 2022-2023, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun beberapa terminal tipe A, antara lain 2 terminal berada di Sumatera Utara, 4 terminal berlokasi di Jawa Tengah, juga merevitalisasi pembangunan 2 Terminal Tipe A di Sumatera Utara (Terminal Amplas di Medan dan Terminal Tanjung Pinggir di Pematang Siantar), serta merevitalisasi 2 terminal menjadi Terminal Bus Tipe A, yaitu Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Jawa Barat, yang baru diresmikan beberapa pekan lalu. Pembangunan/revitalisasi Terminal Tipe A diharapkan dapat menarik serta meningkatkan budaya masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi massal, khususnya bus untuk bepergian. Selain lebih hemat, juga mengurangi kemacetan parah di jalanan. Pemerintah telah merancang Terminal Tipe A bukan hanya sekadar sebagai terminal bus, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat yang berkelanjutan, multi fungsi dan mengusung konsep mix use, yaitu menjadikan terminal sebagai tempat naik turun penumpang bus, sebagai tempat penggerak perekonomian daerah dan juga sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya. Terminal Tipe A dilengkapi dengan fasilitas area komersial bagi UMKM, sentra kuliner, sentra pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya, yang nyaman, aman. Dari segi kualitas, kemanan dan kenyamanan tempat Terminal Tipe A memiliki kualitas/fasilitas serupa standar bandara. Saat ini tercatat ada 125 Terminal Bus Tipe A tersebar di perkotaan/kabupaten di Indonesia, namun pengelolaan terminal tersebut masih terbagi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemenhub merencanakan 38 Terminal Tipe A yang akan diprioritaskan untuk dibangun/direvitalisasi agar memiliki fasilitas sesuai standar bandara, khususnya yang berada di kabupaten/kota sepanjang Pantai Utara (Pantura), mulai dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi - Jawa Timur. Adapun yang di luar Pulau Jawa diprioritaskan untuk direvitalisasi yang ada di Kota Padang, Lampung, Pare-Pare, dan beberapa di Sulawesi Selatan. "Untuk Kota Padang akan kita bangun baru karena Padang belum punya Terminal Tipe A, sedangkan di kota/kabupaten lain yang sudah memiliki Terminal Tipe A hanya akan diperbaharui/direvitalisasi," ujar Menhub Budi Karya Sumadi, beberapa waktu lalu.Terminal Bus, Bukan Lagi Tempat Nongkrong Preman Pada saat meresmikan revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung,menjadi Terminal Tipe A, Presiden Jokowi menyampaikan, revitalisasi terminal dilakukan untuk mengubah kesan terminal dari kumuh, tidak rapi, kotor dan banyak preman menjadi rapi dan bersih. Kondisi terminal yang semakin baik ini diharapkan mendorong masyarakat kembali menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi tingkat kemacetan. "Kita lihat pada hari ini Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun keren banget. Semoga terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat ini nanti bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota lain atau di dalam kota," ujar Presiden Jokowi, awal pekan lalu. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendapingi Presiden Jokowi berharap terminal-terminal yang telah direvitalisasi selain untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, juga sekaligus dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan mendorong perekonomian setempat. "Dua terminal ini (Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar) adalah contoh terminal yang berfungsi dengan baik dan produktif. Oleh karenanya kami lakukan revitalisasi dimana memberikan suatu manfaat yang banyak. Penumpang semakin yakin karena apa yang kita kelola lebih baik dari sebelumnya," ujar Menhub.Revitalisasi terminal dengan konsep mixed use merupakan sebuah upaya mengubah konsep terminal yang dahulu hanya untuk naik turun penumpang dan kedatangan keberangkatan bus, saat ini menjadi simpul transportasi, pendorong dan pergerak perekonomian serta sebagai wadah kegiatan sosial dan seni budaya. Selain itu, melalui revitalisasi akan meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan bus sebagai angkutan umum.Terminal Tipe A Leuwipanjang dengan total luas lahan 30.768 m2, saat ini 637 bus per hari dengan rata-rata penumpang 5.260 orang per hari. Sementara terminal Banjar dengan total luas lahan terminal sebesar 22.206 m2 melayani 243 bus per hari dengan total penumpang 3170 orang per hari. Jawa Barat memiliki 10 Terminal Tipe A yaitu Terminal sumedang, Terminal Tasikmalaya, Terminal Garut, Terminal Banjar, Terminal Kuningan, Terminal Sukabumi, Terminal Karawang, Terminal Leuwipanjang, Terminal Subang, Terminal Cirebon. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

07 Feb 2024 10371 View

Tingkatkan Akses Wilayah di Kalimantan, Kemenhub Luncurkan Program Angkutan Perintis di Samarinda

Bumi Borneo adalah julukan bagi Kalimantan, bumi yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar. Di dalam tanah tersedia beragam kekayaan tambang, di atas tanah terhampar hutan yang luas. Terbentang beragam hutan industri kayu, beragam budidaya tanaman industri yang sangat besar, sementara sungai dan lautnya menghasilkan beragam ikan dan kekayaan laut lainnya. Saat ini pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya agar konektivitas transportasi di Pulau Kalimantan menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah dijangkau agar mobilitas orang dan barang serta jasa dapat mengalir lebih cepat, dan industri pariwisata Kalimantan terus menggeliat. Diyakini bahwa bahwa bangkitnya industry pariwisata di Bumi Kalimantan akan mengerek industri kreatif lainnya, yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat lokal setempat. Kemenhub Tingkatkan Akses Wisata di Kalimantan, Melalui Penerbangan Perintis Korwil SamarindaPada awal Januari lalu, Kementerian Perhubungan meluncurkan Program Angkutan Udara Perintis di Koordinator Wilayah (Korwil) Samarinda. Program ini telah resmi melakukan penerbangan perdana pada Januari 2024 lalu, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya membantu masyarakat memangkas waktu tempuh perjalanan dan membuka akses wisata ke beberapa wilayah di Kalimantan. Dengan transportasi darat atau sungai dari satu kota ke kota lainnya dengan bentangan jarak yang luas dan panjang, biasanya membutuhkan waktu perjalanan 8 (delapan) jam ke daerah yang belum terkoneksi dengan moda transportasi lain. Maka dengan penerbangan perintis dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Maeka Rindra Hariyanto di Samarinda pada awal Februari lalu mengungkapkan, contoh perjalanan darat dari Samarinda – Long Apung (pp) yang apabila menggunakan transportasi darat dapat memakan waktu tempuh hingga 3 hari, itupun jika cuaca bagus. Sedangkan dengan adanya penerbangan perintis maka waktu tempuh hanya 1 jam 20 menit penerbangan. Menurut Maeka Rindra, Penerbangan Perintis Korwil Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2024 ini telah merilis penerbangan perintis sebanyak 6 rute yang dilayani oleh PT. Asi Susi Pudjiastuti. Adapun penerbangan perintis tersebut adalah sebagai berikut: Rute Samarinda – Long Apung (pp) 4x Seminggu; Rute Samarinda – Datah Dawai (pp) 4x Seminggu; Rute Datah Dawai – Melak (pp) 2x Seminggu; Rute Samarinda – Muara Wahau (pp) 2x Seminggu; Rute Samarinda – Maratua (pp) 3x Seminggu; dan Rute Berau – Maratua (pp) 1x Seminggu.Maeka menuturkan, penerbangan perintis tersebut tidak hanya menghubungkan destinasi pariwisata dengan pusat kota, tetapi juga membuka pintu peluang bagi pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisata. "Penerbangan perintis di Korwil Samarinda juga membuka akses untuk potensi wisata di Kalimantan. Salah satunya yaitu pada rute Samarinda – Maratua yang mampu membuka akses menuju wisata Pulau Maratua dengan waktu 1 jam dan 30 menit," ujarnya.Sementara bagi Yusron (50), salah satu pengusaha Kuliner asal Wonogiri yang membuka cabang usahanya di salah satu daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur menuturkan, keberadaan transportasi perintis sangat membantu dirinya. “ Kini bepergian ke satu kota ke kota lainnya di Kalimantan tak harus membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang lebih cepat,” ujarnya.Di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, M. Kristi Endah Murni mengungkapkan kegembiraannya dengan terealisir program penerbangan perintis tersebut. “Penerbangan perintis dapat merangsang pertumbuhan sektor pariwisata di daerah-daerah terpencil tersebut sehingga memberikan manfaat positif bagi pengembangan ekonomi lokal, pelestarian serta promosi kekayaan budaya dan alam setempat,” cetusnya. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

30 Jan 2024 10912 View

Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemenhub Persiapkan SDM Transportasi Laut Andal

JAKARTA – Pemerintah memiliki cita-cita besar, yakni menjadikan Indonesia menjadi poros marintim. Cita-cita ini digaungkan kembali oleh otoritas kebijakan moda transporatsi laut.Untuk mewujudkan negara Indonesia poros maritim dunia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pemegang amanah Presiden, bertekad merealisasikan berbagai pembangunan di sektor maritim, seperti: infrastruktur transportasi laut, aspek poleksosbud, penegakan hukum kelautan dan kedaulatan NKRI Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) lautan yang sangat besar, kerena itu membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Kelautan yang andal.Potensi Industri Transportasi Laut yang Sangat Besar Potensi sektor kemaritiman nasional yang sangat besar dengan luas lautnya dua pertiga wilayah NKRI serta garis pantai yang terpanjang kedua di dunia 81.290 km akan melahirkan industri transportasi laut yang sangat besar pula, “Bila tidak didukung oleh SDM sektor kelautan yang andal, potensi yang besar ini akan sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat di Indonesia," ucap Menhub Budi Karya, beberapa waktu yang silam.Mengacu arahan Menhub, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL), Dr. Ir. Ahmad, M.MTr., QIA., CFr.A menyatakan, pihaknya tidak hanya berfokus pada komitmen untuk mencapai profesionalitas di bidang maritim, namun juga melibatkan para stakeholder untuk berkolaborasi meningkatkan jumlah SDM transportasi laut sebagai poros maritime dunia. “Kami akan mewujudkan kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berperan besar dalam perkembangan dunia maritim global", ujar Kepala PPSDMPL, saat melepas para lulusan Diklat Peningkatan Kapal Negara (DPKN) Tingkat I dan Diklat Peningkatan ATT/ANT III, IV, dan V Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, pada medio Desember 2023 silam.Sektor Maritim, Masa Depan Indonesia Ahmad di depan para peserta Diklat Peningkatan ATT/ANT III, IV, dan V Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dengan tegas mengatakan bahwa masa depan sektor maritim Indonesia sangat penting. Hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia terus bergerak maju, memajukan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Kepala PPSDMPL juga berpesan kepada para lulusan yang akan kembali ke satuannya, untuk bekerja secara andal, efektif, efisien, cepat dan aman dengan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di BPPTL Jakarta. Pada kesempatan yang berbeda Kepala PPSDMPL, saat melantik para Wisudawan Perwira Transportasi Laut Pola Pembibitan Angkatan 62 di kampus STIP Jakarta, pada triwulan akhir Tahun 2023 mengungkapkan, lulusan STIP telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pelaut profesional, Namun yang tak kalah penting adalah komitmen, moral, dan etika dalam menjalankan tugas. Diharapkan dapat menjadi tulang punggung dan memegang komitmen Pemerintah untuk Road Map to Zero Accident and Seafarers Contribution to Protecting the Marine Environment dan juga menjadi generasi yang membentuk masa depan industri maritim Indonesia yang lebih baik, berkelanjutan dan maju."Melalui Program Pola Pendidikan ini Kemenhub berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan SDM transportasi di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan Program Nawa Cita Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah,” ujarnya. BPSDMP memiliki 27 unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua yang menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan tujuan mendidik generasi muda kader pemimpin masa depan bidang transportasi.SDM Kelautan Harus Handal dan Bervisi Global Tuntutan agar lulusan STIP melahirkan SDM handal sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kinerja sektor transportasi laut nasional, menginspirasi Menhub Budi Karya untuk membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. Inisiatif Menhub disampaikan saat gelar pertemuan “Conference in Maritime Education and Training in Southeast Asia 2023”, di Jakarta pada akhir tahun 2023 lalu. “Kolaborasi antarlembaga pendidikan pelayaran se-ASEAN merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memajukan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang pelayaran dan maritime,” ungkap Menhub.Dia juga menambahkan, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para lulusan STIP agar dapat memenuhi standar internasional. Nantinya STIP Jakarta dan lembaga pendidikan kelautan lainnya di Asia Tenggara akan mempunyai peran krusial dalam memimpin pengembangan kurikulum pendidikan maritim dan pelayaran. “Kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan tehnologi pelayaran, hukum pelayaran, ekonomi dunia, serta manajemen kemaritiman dan pelayaran,” janji Menhub dalam sambutannya saat di hadapan delegasi Cometsea 2023, Pada kesempatan tersebut juga diikuti Presiden World Maritime University Swedia Maximo Q. Mejia, Kepala Sekolah STIP Ahmad Wahid, Manajer Singapore International Maritime Institute Anthony Khoo, Ketua Pelaksana Malaysia Maritime Academy, serta Direktur Hubungan Eksternal MAAP Filipina.Menhub juga mendorong asosiasi lembaga pendidikan agar dapat menggandeng para pelaku industri pelayaran dan maritim di Asia Tenggara. “Upaya ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang didapat dari pendidikan, dengan keterampilan praktis di dunia industry perkapalan,” ucapnya.Lebih lanjut, Menhub ingin memastikan diklat yang ditempuh para taruna selaras dengan kebutuhan industri dan siap untuk mengatasi tantangan industri pelayaran yang dinamis. Kolaborasi tersebut juga akan berkontribusi mewujudkan ekosistem maritim yang berkelanjutan. “Untuk memenuhi tuntutan global, kolaborasi ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan maritim,” imbuh Menhub. Dengan mempersiapkan SDM pelayaran dan maritim yang memiliki kualifikasi yang berkelas internasional, Kemenhub berperan meningkatkan kualitas transportasi laut nasional sebagai kunci untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

23 Jan 2024 6355 View

Lalu Lintas Libur Nataru Berjalan Lancar, Kemenhub Apresiasi Kolaborasi Lintas Sektoral

JAKARTA – Tantangan itu tak akan pernah selesai dan berhenti. Itu kalimat yang sering terucap di sebagian besar insan Transportasi, juga para pemangku lainnya yang bersinggungan dengan transportasi nasional. Namun dengan kolaborasi dan sinergi bersama, tantangan itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Dalam rapat kerja Menteri Perhubungan bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI Tentang Evaluasi Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Kamis lalu (18/1), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, lonjakan pergerakan transportasi pada libur Natal dan tahun baru 2024 dapat diantisipasi serta berjalan aman dan lancar. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, lonjakan pergerakan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat diantisipasi dan berjalan secara selamat, aman dan lancar, hal ini berkat kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat berjalan dan berhasil baik. Mobilitas Tinggi Saat Masa Liburan Berdasarkan data pergerakan transportasi yang dirilis oleh operator komunikasi terungkap bahwa jumlah pergerakan masyarakat selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 seperti yang dirilis di resume hasil Positioning Mobile Data (PMD) yang dilakukan dari 16 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 tercatat sebanyak 126 juta pergerakan masyarakat keluar provinsi maupun di dalam provinsi, sementara prediksi Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub pergerakan masyarakat keluar propinsi maupun di dalam propinsi diperkirakan sebanyak 107 juta orang. Data ini mengkonfirmasi adanya kecenderungan yang tinggi terhadap mobilitas masyarakat saat liburan. Dalam kesempatan tersebut, ungkap Menhub Budi Karya Sumadi, pihaknya juga melakukan pengamatan terhadap pergerakan kendaraan golongan I yang keluar Jabodetabek, yaitu tercatat sebanyak 2,3 juta kendaraan, sedangkan kendaraan golongan I yang masuk ke Jabodetabek juga tercatat sebanyak 2,3 juta kendaraan.Pergerakan dan mobilitas transportasi dalam momen libur Nataru terlihat tidak semua orang mudik ke kampung halaman, tetapi banyak juga yang melakukan perjalanan ke Jakarta yang membuat penerbangan, kereta api dan bus menjadi efisien serta juga secara ekonomi memberikan kontribusi di kota Jakarta, kawasan Jabodetabek dan kota-kota lainnya. Sedangkan untuk pergerakan dari barat ke timur secara umum, terutama Jakarta ke Semarang, pihaknya mencatat kendaraan yang melalui Tol MBZ dengan kecepatan 81,1 km/jam dan kendaraan yang melalui Tol Jakarta - Cikampek eksisting dengan kecepatan 81 km/jam. Sementara untuk pergerakan dari Semarang ke Jakarta di mana kendaraan melalui Tol MBZ tercatat dengan kecepatan 84,9 km/jam dan kendaraan yang melalui Tol Jakarta - Cikampek eksisting tercatat dengan kecepatan 83,5 km/jam. "Ini menunjukkan bahwa relatif memadai yang artinya tidak terjadi suatu kemacetan yang berarti dan itu menjadi ukuran yang selalu kami bahas dari waktu ke waktu agar kecepatan ini pada suatu kecepatan yang normal," kata Budi Karya Sumadi.Aman, Nyaman dan Selamat Kementerian Perhubungan memiliki jargon yang melekat pada tugas yang diemban dan menjadi amanah yang harus dilakukan, yaitu menyelenggarakan transportasi nasional yang aman, nyaman dan selamat. Dalam liburan Nataru 2024, seperti yang diungkap Menhub Budi di depan anggota DPR mengatakan, angka kecelakaan mengalami penurunan sebanyak 12 persen dari sebelumnya 3.800 kejadian menjadi 3.400 kejadian. Ini menjadi indikator bahwa keberhasilan angkutan pelaksanaan Natal dan tahun baru telah mengalami perubahan yang signifikan dan semakin menuju harapan yang diinginkan, yaitu menuju pelaksanaan angkutan Nataru yang aman, nyaman dan selamat. Namun seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa Kemenhub selalu menghadapi tantangan yang tak pernah selesai, setelah Nataru, kerja besar penyelenggaraan Libur Imlek dan libur Idul Fitri/Lebaran telah menanti.(IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

22 Jan 2024 17628 View

Kehadirannya Berperan Penting Bagi Perekonomian Nasional, Awal Tahun 2024 Kemenhub Gencarkan Lagi Program Tol Laut

JAKARTA – Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi, dalam lima tahun terakhir telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok tanah air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di tanah air. Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas penting dalam mewujudkan pelaksanaan program Tol Laut ini menyadari urgensi dari Tol Laut bagi perekonomian nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, keberhasilan Tol Laut mampu menurunkan harga barang pokok hingga mencapai 30%. Tol Laut yang Terus Dinanti Perlu diketahui, masyarakat yang tinggal di pulau-[ulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu. Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti. Menhub Budi Karya Sumadi dalam suatu kesempatan mengungkapkan, Program Tol Laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs). Pada tahun 2023 pun jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal. Tahun 2024 Melaju Lagi Pada awal Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di Wilayah Timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.Pada pertengahan bulan Januari lalu (16/1) Kementerian Perhubungan mengawali Program Tol Laut dengan melakukan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut, yakni KM. Logistik Nusantara 3 yang dioperatori PT. Pelni bertempat di Dermaga BJTI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pelepasan perdana Kapal Tol Laut ini dihadiri langsung oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Buyung Lalana dan Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Kemaritiman Ir. Andre Mulyana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, M. Arif Agustian dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Capt. Heru Susanto. KM. Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Jailolo - Tidore - Tanjung Perak dengan membawa muatan sebanyak 115 Teus, berupa muatan bahan pokok dan penting seperti beras, minyak goreng, dan gula sebanyak 77 Teus ke Tidore, dan sebanyak 38 Teus ke Jailolo. Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai, seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan “Tol Laut”, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik