Liputan Khusus

05 Aug 2024 11170 View

Bangun Infrastruktur Maritim, Kemenhub Ajak Swasta Kembangkan Pelabuhan PSN

JAKARTA - Kementerian Perhubungan terus berupaya merealisasikan program pembangunan infrastruktur di sektor maritim yang berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan dan pengembangan pelabuhan di sejumlah lokasi strategis, yang berdekatan dengan arus terbesar lalu lintas kapal penumpang maupun kapal barang berbendera domestik maupun asing di wilayah perairan NKRI.Meskipun sudah ada 122 pelabuhan resmi baik yang dikelola pemda/BUMN/swasta, namun karena Indonesia adalah sebagai negara kepulauan – yang meliputi 17.500 ribu pulau, jumlah itu masih dirasakan kurang untuk bisa menyatukan (membangun konektivitas) seluruh kepulauan yang berpenghuni (6000 pulau) di wilayah nusantara. Penting untuk Membangkitkan Potensi Ekonomi Daerah Selain meningkatkan konektivitas, pembangunan pelabuhan akan mendorong pererkonomian daerah yang memiliki sumber daya alam (SDA) potensial, sebagai lokasi bersandar kapal-kapal domestik/asing untuk melakukan kagiatan bongkar muat penumpang dan barang, sehingga ikut melancarkan distribusi barang dan mobilitas penduduk daerah dari/ke wilayah lain yang lebih maju.Karena itu, Kementerian Perhubungan memasukkan dalam RPJM 2020 – 2024, pembangunan 14 (empat belas) pelabuhan besar/kategori Proyek Strategi Nasional (PSN), di antara 35 PSN di sektor transportasi, yang pada semester awal 2024 tercatat sebanyak 11 (sebelas) pelabuhan kategori PSN sudah selesai pengerjaannya, dari 25 PSN di bidang infrastruktur transportasi yang telah terealisasi. Masih terdapat 10 PSN yang masih dalam proses penyelesaiaan - dua di antaranya adalah PSN pembangunan pelabuhan besar lain.Kinerja Kementerian Perhubungan dalam mewujudkan PSN infrsatruktur transportasi, pada awal semester kedua 2024, mendapatkan apresiasi dari Kemenko Bidang Perekomian, bersama 25 instansi/lembaga lain, dalam sebuah acara Penyampaian Hasil Capaian PSN di Jakarta. “Alhamdulillah, sebanyak 25 dari 233 PSN yang dicanangkan berada pada sektor transportasi, pembangunannya telah diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan,” ucap Menhub Budi Karya Sumadi, pertengahan Juli lalu.Adapun di antaranya adalah 11 PSN pelabuhan, yang telah direalisasikan pembangunannya meliputi Pelabuhan Kuala Tanjung, Pelabuhan Terminal Kijing, Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Sanur, Pelabuhan KEK Maloy, Pelabuhan Teluk Palu, Makassar New Port, Pelabuhan Likupang, Pelabuhan Hub Internasional Bitung, Pelabuhan Kupang, serta Terminal Multipurpose Labuan Bajo. Berikutnya ada 2 proyek PSN sektor pelabuhan yang masih dalam proses pengerjaan, yakni Pelabuhan Benoa dan Pelabuhan Sorong, yang diperkirakan akan selesai sebelum akhir 2024. Selanjutnya PSN pelabuhan yang diprediksi baru selesai di atas 2024, meliputi Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi dan Pelabuhan New Palembang.Keterlambatan pembangunan PSN pelabuhan dan juga infrastruktur transportasi lain, menurut Menhub, terjadi karena keterbatasan alokasi anggaran Pemerintah yang membuat pembangunan infrastruktur transportasi terhambat/terkendala dalam proses pembangunan dan pengembangannya. Oleh karena itu, Pemerintah melalui Kemenhub membuka diri dan mengundang pihak swasta untuk berkolaborasi mengembangkan dan mengelola infrastruktur transportasi di semua bidang darat, laut, udara serta perkeretaapian, termasuk salah satunya PSN pelabuhan. Pelabuhan Patimban misalnya, kata Menhub, ada rencana akan dikembangkan tidak sekedar pelabuhan dari segi untuk kebutuhan transportasi laut, tetapi dapat juga juga dikembangkan area bisnisnya sebagai outlet bisnis bagi pelaku usaha khususnya di wilayah Jawa barat. Kontribusi dan Kolaborasi Swasta Dinanti Menhub, saat melakukan Sosialisasi Kegiatan Usaha di Pelabuhan Patimban, akhir Juli lalu mengatakan keberhasilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tidak akan dapat dicapai tanpa adanya peran, kontribusi, dukungan serta kolaborasi dari pihak ketiga (swasta nasional maupun asing). Peran dan kontribusi tersebut meliputi peran para pelaku ekonomi, bisnis, dan produsen sektor pelabuhan.Keberadaan dari Pelabuhan Patimban, lanjutnya, memiliki prospek peluang bisnis yang potensial di pelabuhan serta kawasan khususnya Jawa Barat dan sekitarnya. Dengan berkembangnya Pelabuhan Patimban, pelayanan transportasi laut dan logistik dapat lebih mudah dan lebih efisien, serta ikut meningkatkan perekonomian di Kawasan Jawa Barat dan Nasional.Menhub mengungkapkan, kementeriannya bersama dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) dan PT Patimban International Car Terminal (PICT) akan terus mengembangkan Pelabuhan Patimban di masa-masa mendatang.Bertahap untuk Masa Depan Pelabuhan Patimban dibangun dan dikembangkan dalam beberapa tahap, yakni tahap I-1 (tahun 2018-2021), tahap I-2 (tahun 2022-2025) dan akan dilanjutkan pada tahap II dan tahap III. Pemerintah juga membangun ekosistem Pelabuhan Patimban dengan mengembangkan back up area untuk mendukung kelancaran kegiatan kepelabuhanan. Back up area itu juga ditawarkan pada investor untuk mempercepat pembangunan back up area. Untuk keperluan back up area, Kemenhub telah membebaskan tanah seluas 350 hektar (ha). Selain untuk menunjang kegiatan utama pelabuhan dan kegiatan bongkar muat, Menhub menjelaskan, area tersebut juga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan industri baru yang dapat mengefisienkan biaya logistik.Pelabuhan Patimban saat ini sudah memiliki berbagai fasilitas operasional, diantaranya automation gate di terminal internasional, receiving area di terminal domestik dan internasional dan fasilitas lengkap pada area inspeksi. Kemudian, preyard, storage yard, CCTV keamanan pada 20 titik, hingga lampu penerangan pada area storage dan dermaga. Pelabuhan ini juga dilengkapi dengan CIQP (Customs Immigration Quarantine Procedure) untuk mendukung kegiatan ekspor dan impor.Pelabuhan Patimban Makin Ramai Pelayanan kapal di pelabuhan ini dilakukan secara online melalui Inaportnet. Pelabuhan Patimban yang telah selesai dibangun pada tahap I-1 saat ini telah dioperasikan sejak tahun 2020 melalui operasional sementara dan pada tahun 2021 dioperasikan secara penuh pengelolaan pelabuhan/operator yaitu Badan Usaha Pelabuhan PT PPI.Pada tahun 2021, Terminal kendaraan yang berkapasitas 218 ribu Completely Build Up (CBU) per tahun telah melayani operasional dengan total muatan 31.856 CBU per tahun atau 15 persen dari kapasitas. Lalu, di tahun 2022 total muatan naik menjadi 198.064 CBU per tahun atau 91,1 persen dari kapasitas dan tahun 2023 total muatan 224.935 CBU atau 103,18 persen dari kapasitas. Pada Juni 2024, total muatan sudah mencapai 90.659 CBU atau 41,59 persen dari kapasitas.Direktur Utama PT PPI Fuad Reza menjelaskan, perkembangan bisnis di Pelabuhan Patimban begitu pesat. “Patimban meskipun masih tergolong sebagai pelabuhan baru, perkembangannya terlihat sangat signifikan,” jelasnya.Menhub berharap kemitraan Pelabuhan Patimban dengan pihak ketiga dapat berkesinambungan, sehingga ke depannya Pelabuhan Patimban dengan kawasan-kawasan industri di Subang dan sekitarnya dapat terintegrasi dan pada akhirnya akan terbentuk kawasan ekonomi terpadu Subang.“Adanya kemitraan pihak ketiga di Pelabuhan Patimban, diharapkan juga bisa terlaksana di pelabuhan PSN yang lain,” jelas Menhub. (IS/AS/RY/ME)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

02 Aug 2024 8463 View

Tekan Angka Kecelakaan Bus Pariwisata, Kemenhub Gencarkan Pengawasan di Pool Ilegal

JAKARTA – Saat perenonomian sedang lesu karena adanya resesi ekonomi global, industri pariwisata domestik diharapkan dapat menjadi penggerak tumbuhnya perekonomian nasional, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang ada di daerah-daerah.Mastercard Economics Institute atau MEI, seperti yang dikutip sejumlah media nasional, merilis laporan tentang industri pariwisata bertajuk Travel Trends 2024. Mereka merilis sektor pariwisata tercatat sebagai sektor industri yang berkembang sangat pesat.Indonesia, dalam laporan tersebut, disebut-sebut sebagai 10 besar negara di Asia Pasifik yang memiliki pangsa transaksi pariwisata yang terus meningkat dalam 12 bulan terakhir hingga Maret 2024. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menargetkan kunjungan wisatawan domestik tahun 2024 mencapai 1,2 miliar orang dan target wisatawan mancanegara sebanyak 17 juta orang. Untuk mencapai target tersebut perlu kolaborasi serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor pariwisata, termasuk di dalamnya Kementerian Perhubungan. Menertibkan Operasional Bus PariwisataKecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus pariwisata setidaknya memengaruhi minat anggota atau kelompok masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata menggunakan bus. Kementerian Perhubungan tidak tinggal diam melihat berbagai kejadian yang merugikan tersebut. Sejumlah kegiatan pengecekan kelaikan bus pariwisata terus dilakukan di lokasi-lokasi pariwisata secara massif, baik dengan jadwal tetap maupun dilakukan secara mendadak di lokasi-lokasi pariwisata. Saat ini juga tengah dilakukan monitoring dan pengawasan terhadap legalitas bus-bus yang digunakan untuk kegiatan pariwisata. Pengawasan Bus di Pool Ilegal Dalam rangka mewujudkan angkutan pariwisata yang berkeselamatan, pada akhir Juli 2024 lalu, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melakukan kegiatan pengawasan dan pendataan angkutan pariwisata di beberapa lokasi pool ilegal di Kota Tangerang. Kegiatan pengawasan angkutan pariwisata di Kota Tangerang ini dilakukan bersama-sama oleh Ditjen Perhubungan Darat, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Kepolisian RI, Polisi Militer, dan Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Tim lintas intansi ini akan melakukan penindakan terhadap kendaraan yang tidak memenuhi syarat perjalanan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Risyapudin Nursin mengatakan bahwa, “Perusahaan bus pariwisata membutuhkan persyaratan untuk trayek tetap dan teratur dengan memiliki izin usaha angkutan dan izin trayek. Dalam konteks PO bus pariwisata ini, salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan PO bus yakni dapat menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan,” ujar Risyapudin Nursin yang dikutip berbagai media ibu kota. Risyapudin mengungkapkan, telah ditemukan beberapa data yang mencurigakan berkaitan dengan operasional bus pariwisata yaitu terdapat beberapa tempat penyimpanan bus yang terindikasi ilegal, maka akan dicek kelengkapannya.Kegiatan pengawasan dan pendataan bus pariwisata di pool-pool illegal ini sebagai langkah untuk mempertegas regulasi kendaraan angkutan orang di Indonesia, sebagai upaya menciptakan angkutan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Kegiatan pengawasan dan pendataan bus pariwisata di Kota Tangerang ini dilakukan di 5 (lima) titik pool illegal yaitu 3 pool bus ilegal yang berada di Jl. Kyai Haji Hasyim Ashari, 1 pool bus di Jl. Merdeka, dan 1 pool bus di Jl. Imam Bonjol, Kota Tangerang. Berdasarkan hasil pendataan yang dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Darat bersama stakeholder lainnya, di 5 pool bus ilegal tersebut ditemukan 30 unit kendaraan yang diperiksa, ditemukan 20 bus tidak memenuhi aspek administrasi perizinan, 9 bus tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, serta 2 bus memiliki surat dokumen perizinan palsu. Check and Recheck Jika Mau Menggunakan Bus Pariwisata Risyapudin meminta masyarakat yang menggunakan bus pariwisata untuk transportasi berwisatanya sebaiknya mengecek kondisi terlebih dahulu kondisi bus pariwisata yang akan digunakan. Pengecekan secara online juga bisa dilakukan dengan mengakses aplikasi MitraDarat yang dapat diunggah melalui playstore/appstore. Melalui aplikasi MitraDarat tersebut, masyarakat dapat mengetahui kondisi bus pariwisata yang akan digunakan apakah berizin atau tidak, bus yang digunakan tersebut laik jalan atau tidak. Upaya ini dapat membantu masyarakat untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan. Selain melakukan berbagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas pada bus pariwisata dengan melakukan upaya pengawasan dan pengecekan, Ditjen Perhubungan Darat juga melakukan sosialisasi kepada seluruh pengemudi bus pariwisata, pemilik PO Bus Pariwisata, dan juga pengguna jasa/penumpang bus pariwisata. Harapannya adalah agar kecelakaan lalu lintas akibat human error maupun disebabkan oleh kondisi kendaraan bus dapat terus ditekan sehingga angkutan pariwisata dapat digunakan secara aman, nyaman, tertib, dan selamat, sehingga berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat untuk melakukan perjalanan wisata dan meningkatnya jumlah wisatawan baik doemstik maupun mancanegara. (IS/AS/RY/ME)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

29 Jul 2024 1589 View

Penyampaian Masukan dalam RPP Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

Dalam rangka meaningfull participation sejalan dengan amanat UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diselenggarakan komunikasi publik RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan khususnya pada unit Ditjen Perhubungan Darat pada 31 Juli 2024.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

17 Jul 2024 1978 View

Penyampaian Masukan dalam RPP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP pada BPSDMP Kemenhub

Dalam rangka meaningfull participation, sejalan dengan amanat UU No 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diselenggarakan komunikasi publik RPP tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Perhubungan khususnya pada unit eselon satu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan pada tanggal 17 Juli 2024.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

16 Jul 2024 16364 View

Wujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia

JAKARTA - Indonesia Poros Maritim Dunia (IPMD) bakal menjadi perbincangan masyarakat sektor kelautan selama tiga bulan ke depan, Juli - Oktober 2024, pasalnya ada momentum yang mengingatkan kembali upaya negara ini mewujudkan konsep IPMD dan beririsan dengan diperingatinya Hari Maritim Nasional ke-60 yang jatuh pada tanggal 23 September 2024 mendatang.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

11 Jul 2024 11723 View

Kemenhub Siapkan SDM untuk Transportasi Maritim yang Mendunia

JAKARTA – Nenek moyang kita terkenal sebagai pelaut ulung. Jejak sejarah membuktikan, sebelum bangsa Eropa menjelajah perairan dunia, nenek moyang asal Indonesia telah lebih dulu merambah hampir ke seluruh pelosok dunia. Bukti-bukti arkeologis di Candi Borobudur, candi-candi di Trowulan, serta artefak pelayaran dari situs Batujaya dan Cirebon mengungkapkan kemampuan nenek moyang nusantara dalam berlayar mengarungi lautan lepas dengan gagah berani.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

10 Jul 2024 16817 View

Sistem Transportasi Perkotaan Terus Digenjot

JAKARTA – Saat ini, kemacetan lalu lintas tidak hanya terjadi di kota-kota besar, kota-kota menengah, sedang, dan kota kecilpun menghadpi masalah serupa. Jika tidak dikelola jauh hari, masalah kemacetan akan terjadi.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

08 Jul 2024 9348 View

Peringatan Hari Menara Suar dan Hari Maritim untuk Wujudkan Keselamatan Pelayaran

JAKARTA - Dua hari besar akan diperingati oleh Kementerian Perhubungan dan masyarakat di sektor transportasi laut, yakni Hari Menara Suar (22 September) dan Hari Maritim (23 September) pada tahun 2024 ini. Peringatan kedua hari besar tersebut mejadi penting diselenggarakan sebagai introspeksi bagi insan yang bekerja di sektor transportasi laut. Moda transportasi laut nasional wajib menyelenggarakan pelayaran berkeselamatan yang memberikan rasa aman, nyaman, tepat waktu efektif dan efisien, serta tepat waktu sampai tujuan.Dua hari besar terkait sektor transportasi angkutan laut menjadi penting untuk mendapatkan perhatian, pasalnya NKRI merupakan salah satu negara maritim terbesar di dunia dengan luasnya lautan yang menghubungkan belasan ribu pulau yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Hal ini yang mejadi alasan kepedulian Kementerian Perhubungan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara dengan armada laut yang digdaya dan berdaulat segala aspek poleksosbudhankam dengan pelayaran laut berkeselamatan yang memberikan rasa aman, nyaman, efektif dan efisien, serta tepat waktu sampai tujuan..Komitmen Kemenhub Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berkomitmen mencanangkan keselamatan dan keamanan pelayaran kapal-kapal berbendera Republik Indonesia pasca mendapatkan pengakuan dunia terhadap armada nasional yang masuk katagori “White List Tokyo MOU” yang keempat kalinya.Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) juga menggulirkan kebijakan untuk terus membangun infrastruktur moda angkutan laut di berbagai daerah non Jawa serta mengembangkan layanan transportasi laut perintis yang berkeselamatan dengan memberi rasa aman, nyaman, efektif dan efisien, tepat wakt. Dengan demikian, armada transportasi laut NKRI dapat menggerakkan roda perekonomian nasional sampai daerah 3TP, sehingga akan memperlancar distribusi logistik dan komoditi unggulan daerah serta mobilisasi masyarakat dari/ke daerah tertinggal, terpencil, terdepan, dan perbatasan.Selain itu, kebijakan tersebut juga untuk memenuhi visi dan misi Kabinet Kerja dan Kabinet Maju kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang menuntut Kemenhub untuk terus meningkatkan jaringan konektivitas nusantara dengan salah satunya dengan transportasi laut perintis berkeselamatan.Untuk menunjang pelayaran berkeselamatan, di wilayah perairan nasional, saat ini Direktorat Kenavigasian, Ditjen Hubla mencatat terdapat 285 Menara Suar (Mercusuar) tersebar di seluruh pesisir nusantara yang dikelola oleh 25 Kantor Distrik Navigasi. Menara Suar adalah salah satu perangkat dan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang sangat penting bagi transportasi laut.Pembangunan Menara Suar sebagai SBNP di berbagai pesisir nusantara adalah sangatlah vital untuk menjaga keselamatan pelayaran di wilayah perairan Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tiga tahun belakangan, dalam memperingati hari Menara Suar tahun 2021, 2022, dan 2023, Ditjen Hubla Kemenhub masih mengangkat topik/tema yang masih berhubungan dengan keselamatan pelayaran Indonesia.Pada momentum peringatan Hari Menara Suar yang ke-10, pada 2024 ini diharapkan semua pemangku kepentingan sektor transportasi laut sudah dapat menghayati betapa pentingnya pelayaran berkeselamatan di wilayah perairan nasional. Selain itu, semua pemangku kepentingan juga harus peduli terhadap fungsi Menara Suar yang merupakan salah satu komponen dalam penyelenggaraan keamanan negara karena keberadaaanya mempertegas dan memperkuat batas wilayah NKRI.Seiring dengan semangat mambangun karakter kemaritiman Indonesia – sebagai negara bahari, dalam mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia, maka perlunya pengakuan dan apresisasi terhadap Menara Suar dan Petugas Menara Suar melalui peringatan Hari Menara Suar.Momentum Introspeksi Momentum peringatan Hari Menara Suara dan Hari Maritim tahun 2024 ini dapat dijadikan ajang introspeksi, pasalnya masih terjadinya kapal karam sepanjang Januari-Juni tahun 2024 akibat dihantam gelombang pasang. Dari laporan Badan Meteorologi, Klimatori, dan Geofisika (BMKG), ombak besar yang tejadi di berbagai wilayah perairan nasional, seiring dengan musim angin barat, pada Oktober hingga bulan April dan puncaknya pada bulan pertengahan Maret tahun 2024 lalu telah mencelakakan belasan transportasi laut terhantam gelombang besar. Ada beberapa kondisi dinamika atmosfer – pada musim angin barat, yang dapat memicu terjadinya gelombang pasang disertai badai yang disebabkan oleh peningkatan curah hujan seiring dengan musim penghujan pada Oktober - Maret 2024 lalu. Selain itu, pada triwulan awal tahun 2024, BMKG juga melaporkan terjadinya peningkatan kecepatan angin dari utara Indonesia hingga melintasi equator melalui Selat Karimata yang mengindikasikan aktivitas Cross Equatorial Northerly Surge (CENS) yang berperan dalam peningkatan gelombang pasang di perairan Indonesia.Kondisi cuaca ekstrim dan tidak bersahabat itu menghantam sejumlah kapal di wilayah perairan NKRI, antara lain Kapal wisata Tiana Liveaboard tenggelam di perairan Batu Tiga Labuan Bajo Manggarai Barat NTT (21/1) Kapal Tanker MT Koan Indonesia yang tenggelam di Laut Arafuru (15/2), KM Sweet karam di laut Ambon (11/3), KM Mulia Bintang 2 karam di Tanjung Sibunga, Selat Malaka (24/3) dan sejumlah kapal-kapal kecil lain (kapal nelayan dan kapal wisata).Kasus kapal karam terus berlanjut selama triwulan ke II April sd Juni 2024, antara lain Kapal Wisata White Pearl tenggelam di sekitar Pulau Kenawa, Labuhan Bajo (5/4). Kapal Berlain 01 tenggelam di Desa Tanjung Kedabu Kec. Rangsang Pesisir Kab, Kepulauan Meranti (4/5) Kapal Barang karam di perairan Kuala Merbau, Kab. Kepulauan Meranti, Riau (23/5), Dua kapal wisata KM Budi Utama dan KM Hancur Bodi 2 di Labuhan Bajo di Perairan Pulau Padar di Kawasan Nasional Pulau Komodo (22/6), Kapal nelayan PN Sinar Marlena yang tenggelam di perairan utara Legung, Kec. Batang-Batang, Kab. Sumenep. (26/6), Kapal Wisata Jemaat Gereja, karam di perairan Pulau Situngkus di Kab. Tapanuli Tengah, Sumatera Utara (29/6). Kapal Wisata Dolphin No 70, tenggelam di perairan Pulau Situngkus dan Pulau Mursala, Kab. Tapanuli Tengah (30/6). Menghargai Menara Suar dan Petugasnya Peringatan Hari Menara Suar setidaknya akan mengingatkan seluruh stakeholder transportasi laut betapa pentingnya peran Menara Suar sebagai alat bantu navigasi pelayaran yang berkeselamatan di wilayah perairan nasional, juga menjaga keselamatan dan laju transportasi laut sehingga tercapai keselamatan pelayaran yang aman, efisien, dan efektif.Direktur Kenavigasian, Capt. Budi Mantoro, mengungkapkan, keberadaan Menara Suar serta para petugasnya yang tidak kenal lelah dalam menjaga cahaya Menara Suar agar tetap terang dan menerangi para pelaut layak dijuluki sebagai ‘pahlawan di tengah lautan’ dan selayaknya mereka mendapatkan apresiasi yang pantas dari seluruh lapisan masyarakat khususnya masyarakat maritim di indonesia dan di dunia.Budi Mantoro juga berharap, peringatan kedua hari besar bagi komunitas transportasi laut yang akan datang bisa mengenang sejarah panjang Menara Suar serta peran pentingnya dalam keselamatan pelayaran. ”Hari Menara Suar dan Hari Maritim Nasional menjadi pengingat bahwa keselamatan pelayaran adalah aspek kritis dalam kelangsungan hidup dan kemajuan perdagangan dunia. Menara suar adalah penjaga setia yang membantu kapal-kapal melewati bahaya di laut dan mencapai tujuan mereka dengan selamat,” ujar Budi Martono. Pengelolaan bidang keselamatan pelayaran di Indonesia harus mampu meningkatkan kinerjanya secara bertahap agar dapat tetap berperan efektif memenuhi tuntutan dunia pelayaran baik pelayaran dalam lingkup domestik maupun lingkup internasional yang kini semakin banyak dan terus meningkat.Keberadaan Menara Suar di pulau-pulau terpencil atau wilayah pulau terluar tidak hanya sekedar alat penunjang keselamatan pelayaran nasional, tetapi juga merupakan pertanda eksistensi pelayaran dan transportasi laut negara kesatuan Republik Indonesia. (IS/AS/RY/ME)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

01 Jul 2024 9969 View

Pengembangan Infrastruktur Angkutan Massal Terus Digenjot

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur transportasi yang dicanangkan Pemerintah dalam satu dekade belakangan dapat memacu roda perekonomian nasional, melalui peningkatan mobilitas orang dan barang. Peningkatan mobilitas orang dan barang akan mendorong produktivitas dan distribusi komoditi di pasar domestik dan internasional, khususnya komodi SDA dan sektor pariwisata unggulan dan pada akhirnya roda perekonomian akan bergerak secara signifikan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

27 Jun 2024 6304 View

Hari Pelaut Sedunia Upaya Hidupkan Kembali Kecintaan Sebagai Pelaut

JAKARTA – Peringatan Hari Pelaut Sedunia, yang diperingati setiap tanggal 25 Juni menjadi momentum Kementerian Perhubungan untuk menggelorakan dan menghidupkan kembali kecintaan masyarakat Indonesia sebagai pelaut.Para peneliti dan ahli kebudayaan meyakini wilayah nusantara memiliki sejarah panjang sebagai pusat perdagangan dunia dan melibatkan pelaut-pelaut tangguh untuk mengarungi dan menjelajah samudera yang luas. Bukti sahih tentang sejarah kehandalan para pelaut-pelaut Nusantara tersebut terekam dalam sejarah perdagangan dunia yang terjadi dari abad ke-7 hingga abad ke13. Saat itu, kerajaan-kerajaan di nusantara telah melibatkan para pelaut yang memiliki kemampuan navigasi handal untuk mejelajah dunia dan menjadi rantai logistik dunia yang menghubungkan nusantara dengan berbagai kerajaan-kerajaan di China, India, Timur Tengah, dan di Kawasan Asia Tenggara lainnya. Peran Pelaut sebagai Rantai Logistik Global Kementerian Perhubungan dalam momentum peringatan Hari Pelaut Sedunia mengingatkan kembali masa-masa keemasan nusantara yang memiliki peran sangat penting dan krusial dalam perdagangan dunia tersebut. Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Capt. Antoni Arif Priadi saat membuka acara perayaan Hari Pelaut Sedunia Tahun 2024 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta (25/6) mengungkapkan hal itu. “Perayaan Hari Pelaut ini untuk menghargai dan mengapresiasi jasa para pelaut di seluruh dunia, khususnya di Indonesia,” ujarnya. Antoni menyoroti peran krusial pelaut sebagai tulang punggung rantai logistik global yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam menjaga kelancaran distribusi barang dan komoditas secara global. “Peringatan Hari Pelaut 2024 di Indonesia tidak hanya menjadi momentum untuk merayakan keberhasilan dan keberanian pelaut, tetapi juga sebagai panggilan untuk terus memajukan sektor kelautan sebagai salah satu pilar ekonomi utama bangsa,” cetusnya. Menghargai Profesi Pelaut Kementerian Perhubungan, seperti yang diungkapkan Antoni, ingin menegaskan kembali komitmennya untuk membangun kedaulatan maritim yang kokoh dan berkelanjutan, serta memperkuat regulasi terhadap profesi pelaut. “Kami terus melakukan pengawasan untuk menjamin hak-hak para pelaut,” ujar Antoni. Kementerian Perhubungan, lanjut Antoni, telah menerbitkan Surat Edaran No. SE-DJPL 20 Tahun 2024 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Perjanjian Kerja Laut Terhadap Gaji Pokok Awak Kapal Yang Bekerja di Atas Kapal Berbendera Indonesia Yang Berlayar di Perairan Indonesia. “Diterbitkannya Surat Edaran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada awak kapal terkait gaji pokok. Gaji pokok tersebut juga belum termasuk tunjangan lainnya, paling sedikit antara lain upah lembur dan uang pengganti hari-hari libur (leave pay)” tandasnya.Antoni berharap, para pelaut terus meningkatkan kompetensi dan kualitasnya serta mengikuti perkembangan teknologi di tengah derasnya modernisasi industri maritim yang kini tengah terjadi. “Kita harus semakin menghargai dan mendukung profesi mulia sebagai pelaut, serta menanamkan rasa kebanggaan dan kecintaan terhadap profesi ini, memastikan kesehatan dan kesejahteraan para pelaut demi terwujudnya keselamatan pelayaran" ujarnya. Tantangan dan Bahaya yang Dihadapi Para Pelaut di Atas Kapal Sebagai pelaut, profesi ini tidak lepas dari beragam bahaya yang mendera pelaut setiap saat di atas kapal. Mary Ann Palma, Visiting Senior Fellow di Australian National Centre for Ocean Resources and Security (ANCORS), Universitas Wollongong menulis tentang beragamnya bahaya bagi pelaut di atas kapal. Kecelakaan akibat kondisi kerja dan kehidupan yang berbahaya di laut dan ketidakpatuhan terhadap peraturan keselamatan menjadi penyebab utama cedera dan kematian,tulisnya. Kematian pelaut karena penyakit kardiovaskular (CVD) akibat tekanan pekerjaan yang tinggi menjadi sebab terjadinya kelelahan berlebih yang berdampak pada kesehatan pelaut. Penyakit menular dalam pelayaran juga masih menjadi masalah. Paparan zat berbahaya dan sinar UV di atas kapal juga mengandung risiko kesehatan yang tidak kecil. Penting untuk menerapkan dan menegkkan aturan terhadap Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) maritim.Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), tulis Mary, pernah melaporkan minimnya statistik di bidang K3 maritim (masalah utama K3 maritim adalah kelelahan yaitu kurang tidur, jam kerja yang tidak teratur dan panjang, tuntutan kerja yang tinggi, dan tugas-tugas yang monoton lainnya, karena terbatasnya aksesibilitas dan informasi terhadap laporan mengenai kecelakaan, insiden, dan penyakit akibat kerja di atas kapal. Beberapa risiko K3 yang umum terjadi kepada para pelaut, diantaranya bahaya akibat kebisingan, getaran, pencahayaan, sinar ultraviolet, radiasi non-ionisasi, dan suhu ekstrem, dampak bekerja di ruang tertutup secara terus menerus, bahaya dalam menggunakan peralatan dan mesin, bahaya terkait ergonomis, bahaya terhadap paparan dari muatan zat-zat berbahaya bahan biologis atau kimia. Konvensi Perburuhan Maritim/Maritime Labour Convention (MLC) ILO, 2006 yang dianggap sebagai “undang-undang hak” bagi pelaut, mensyaratkan adanya standar dan peraturan yang memastikan bahwa lingkungan kerja pelaut di atas kapal meningkatkan keselamatan, kesehatan kerja dan kesejahteraannya. Hal ini, menurut Mary, menjadi tanggung jawab pemilik kapal dan kepatuhannya dapat dilaporkan dan ditangani oleh otoritas terkait. MLC telah diratifikasi oleh sebagian besar negara pelaut dan negara-negara pelabuhan yang beberapa di antaranya berada di Asia Tenggara. Kampanye Keselamatan Pelayaran Masih dengan momentum Peringatan Hari Pelaut Sedunia, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut telah menggelar Kampanye Keselamatan Pelayaran yang diikuti oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan operator kapal dan perwakilan nelayan di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Kampanye ini merupakan bagian dari upaya menciptakan keselamatan pelayaran bagi pelaut dan komunitas masyarakat maritim. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, yang diwakili oleh Kepala Kantor KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, dalam kesempatan tersebut mengungkapkan kampanye keselamatan pelayaran yang dilakukan ini untuk menegaskan kembali bahwa keselamatan pelayaran adalah kebutuhan mutlak dan tanggung jawab bersama, sesuai tema peringatan Hari Pelaut Sedunia yang tahun ini diusung oleh International Maritime Organization (IMO) denga tema “Safety Tips At Sea” dengan sub tema “Healthy and Happy Seafarers for Safe Ships”. Tema ini menyoroti kontribusi pelaut dalam menjadikan sektor maritim sebagai tempat kerja yang aman.“Kami mengajak seluruh pihak mulai dari operator kapal, nelayan, pengguna jasa untuk memprioritaskan keselamatan saat berada di laut, misalnya dimulai dari penggunaan life jacket dan tindakan pencegahan lainnya untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain," ujar Agustinus Maun. Selain kampanye tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga membagikan 200 unit life jacket gratis kepada para nelayan dan masyarakat maritim di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Diharapkan bantuan life jacket ini dapat memotivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaut dan komunitas masyarakat maritim untuk menjaga keselamatan di laut serta memastikan setiap perjalanan di laut aman dan nyaman. (IS/AS/RY/ME)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik