Liputan Khusus

26 Feb 2024 5953 View

Penerbangan Perdana Perintis Korwil Gorontalo Resmi Beroperasi, Hubungkan Wilayah Utara dan Timur Indonesia

Penerbangan Perdana Perintis Korwil Gorontalo Resmi Beroperasi, Hubungkan Wilayah Utara dan Timur Indonesia JAKARTA - Penerbangan perintis sebagai moda transportasi orang dan barang, ke berbagai daerah -daerah terpencil yang meliputi wilayah terdepan, terluar, tertinggal dan perbatasan (3TP) terus menjadi perhatian pemerintah.Terus Berpacu Membangun Negeri Dalam satu dekade belakangan ini, pemerintah telah membagun 1.700 km Jalan Raya Nasional (baru) ditambah 2.000 km jalan tol (baru).Namun demikian, masih ada daerah-daerah yang belum terjangkau atau belum dilalui oleh moda transportasi darat – yang umumnya berada/berlokasi di tengah hutan belantara dan perbukitan yang hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak/kaki, atau melalui sungai menggunakan kapal tradisional.Untuk diketahui, wilayah Indonesia meliputi 17.500 pulau. Namun yang tercatat /diketahui dihuni oleh masyarakat /warga baru sekitar 7000 an pulau. Dari ratio tersebut masih banyak wilayah 3 TP khususnya di wilayah Indonesia Bagian Tengah (WITA) dan Wilayah Indonesia Bagian Timur (WIT) yang belum terkoneksi.Kementerian Perhubungan melalui Badan Layanan Unum (BLU) Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I Djalaludin di Gorontalo telah memulai Program Angkutan Udara Perintis (PAUP) pada Tahun Anggaran 2024 yang beroperasi di sejumlah rute baru. Program ini merupakan amanat pemerintah untuk menghubungkan wilayah-wilayah Indonesia yang belum terjangkau secara efektif melalui perjalanan transportasi darat dan perjalanan transportasi laut. Kepala UPBU Gorontalo, Joko Harjani, mengaku bersyukur adanya Program Angkutan Udara Perintis (PAUP) Korwil Gorontalo yang mulai berjalan pada tahun 2024, “Alhamdulilah mulai hari ini sudah terlaksana PAUP di sejumlah sembilan rute baru di wilayah Gorontalo,” ucapnya.Adapun kesembilan rute yang dimaksud di antaranya; Gorontalo - Pahuwato - Palu (PP); Gorontalo - Buol (PP); Gorontalo - Bolmong - Manado (PP) dan; Manado - Siau - Naha - Miangas - Melonguane (PP).Perusahaan yang melayani ke sembilan rute baru tersebut adalah Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) penerbangan perintis Maskapai SAMS Air yang menggunakan type pesawat DHC - 6 Twin Otter dengan kapasitas maksimal 17 penumpang. “Masyarakat sekitar Gorontalo, Palu, dan Sulawesi Utara bisa terbantu dengan penerbangan perintis ini. Utamanya masyarakat di kawasan daerah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP), lantaran masyarakat biasanya menggunakan jalur laut,” ujar Joko.Selain itu – sejawat Joko, Kepala Otoritas Bandar Udara Wilayah VIII Manado, Ambar Suyoko juga berharap angkutan udara perintis yang baru ini dapat meningkatkan konektivitas antara Gorontalo dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sehingga mempermudah mobilitas masyarakat dan barang yang menunjang perekonomian daerah, pendidikan dan kesehatan masyarakat, juga mempermudah pasokan bantuan kemanusiaan.Ambar juga mengungkapkan, program penerbangan perintis ini sangat ditunggu-tunggu masyarakat. “Kita harus bersyukur Pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk perintis di Korwil Gorontalo,” ucapnya. Penerbangan Perintis, Wujud Negara Hadir di Semua Wilayah NKRI Manfaat yang tidak kalah penting terhadap program perintis ini, menurut Ambar, untuk menurunkan disparitas harga kebutuhan pokok di wilayah 3TP yang dilalui. Ambar menghimbau agar para Kepala UPBU yang melayani rute perintis tersebut ikut melakukan pengawasan untuk memastikan aspek keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang penerbangan perintis dapat terpenuhi. Ihwal PAUP Wilayah Gorotalo itu sendiri, diawali dengan penandatangan kontrak angkutan udara perintis, di awal Januari tahun 2024 (4/1), yang dilaksanakan, di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta. Program ini merupakan bentuk perwujudan visi pemerintah Indonesia, pada awal kepemimpinan Presiden Jokowi untuk menghadirkan negara di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini negara kepulauan, banyak daerah 3TP (Terpencil, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan-red) yang masih sangat membutuhkan layanan transportasi, “Khususnya transportasi udara karena banyak wilayah belum terjangkau moda transportasi lainnya,” pungkas Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni. Kristi menjelaskan bahwa PAUP ini diinisiasi oleh Ditjen Perhubungan Udara melalui Direktorat Angkutan Udara, yang bekerja sama dengan Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU). Sebagai informasi, pada 2024 ini, sesuai dengan KP 186 Tahun 2023 dan KP 187 tahun 2023, tercatat total Koordinator Wilayah (Korwil) Perintis adalah 22 Korwil dengan total 264 rute penumpang, 44 rute perintis kargo, dan 1 rute subsidi angkutan udara. Adapun BUAU yang melayani program angkutan udara perintis tahun 2024 ini selain Maskapai SAMS Air yang teranyar, ada sejumlah maskapai lain seperti PT. ASI Pudjiastuti, PT. Asian One Air, PT. Nasional Global Aviasi dan PT. Smart Cakrawala Aviation, sedangkan BUAU yang melayani Angkutan Drum BBM pesawat untuk kegiatan perintis adalah PT. Cadik Nusantara Cargo, dan PT. Mega Basana Nusantara, yang juga hadir pada penandatangan kontrak awal Januari 2024 lalu Untuk men-support kegiatan PAUP, subsidi ongkos angkut drum BBM pesawat udara perintis dan sebagai bentuk peningkatan transparansi, akuntabilitas dan percepatan pelaksanaan pemilihan penyedia maka akan menggunakan sistem e-purchasing/ e-catalog. “Harapannya ke depan dapat juga dilakukan untuk kegiatan angkutan udara perintis baik penumpang, kargo maupun subsidi kargo,” ujar M Kristi.Mendorong Perekonomian Daerah Dirjen Hubud juga sepakat hadirnya PAUP ini dapat mendorong perekonomian daerah serta memberikan kestabilan ketahanan dan keamanan negara terutama di daerah 3TP.Untuk mendukung hal tersebut, Kristi kembali mengingatkan kepada BUAU yang melaksanakan PAUP, agar dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. “Agar tetap memprioritaskan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan (K3) operasi penerbangan,” ujarnya. Agar kewajiban utama dari PAUP berjalan dengan baik, Ditjen Hubud selaku regulator akan selalu mengawasi dan memonitor pelaksanaan PAUP ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Kami akan terus berkoordinasi dengan Kantor Otoritas Bandara dan Koordinator Wilayah Perintis untuk selalu memberikan supervisi terkait aspek K3 operasi penerbangan,” pungkas Kristi. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

12 Feb 2024 5726 View

Bahas Sertifikasi Awak Kapal Perikanan Indonesia di Spanyol, Kemenhub Fokus Percepat Transformasi SDM Awak Kapal

JAKARTA - Upaya membangun sektor maritim nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2024-2045 bakal menghadapi sederet tantangan. Salah satunya adalah sebagian besar awak kapal penangkap ikan domestik tidak memiliki sertifikasi dasar dan seritifikat berjenjang keahlian dan ketrampilan untuk bekerja di kapal penangkap ikan. “Sebanyak 94 persen personel kapal penangkap ikan yang kami selidiki tidak memiliki sertifikasi dasar sebagai awak kapal penangkap ikan,” kata Moh. Abdi Suhufan, selaku Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia yang melakukan riset di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, beberapa waktu lalu, di JakartaMoh Abdi menegaskan awak kapal ikan penting memiliki Sertifikat Keamanan Dasar Perikanan/Basic Safety Certicate dan seritifikat keahlian atau keterampilan lain untuk meningkatkan keselamatan dan kesempatan bekerja di kapal ikan asing serta meningkatkan kesejahteraan personel kapal penangkap ikan.Kemenhub Kongkritkan Sertifikasi Bagi Para Awak Kapal Ikan Kemenhub memandang perlu ada langkah kongkrit bagi para awak kapal ikan untuk memiliki sertifikat keahlian yang memadai dalam menjalankan profesi dan kerja yang membutuhkan keahlian khusus di samudera Indonesia yang luas, juga di beberapa perairan negara lainnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Kemenhub akan segera merealisasikan kerja sama Implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) perihal Sertifikasi Awak Kapal Penangkap Ikan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Spanyol.Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Hartanto, sebagai salah satu delegasi Indonesia yang berkunjung ke beberapa negara di Eropa Barat, bersama dengan delegasi dari Sekretariat Jenderal KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan KKP, Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri, yang dilakukan beberapa pekan lalu menjelaskan, pihaknya (Kementerian Perhubungan) akan segera melaksanakan Implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA), sebagai tindak lanjut dari MRA of Certification of Fishing Vessel Personnel yang ditandantangani secara sirkuler oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Spanyol beberapa waktu lalu. Implementasi MRA ini, menurut Hartanto merupakan perjanjian saling pengakuan terhadap sertifikasi Awak kapal Perikanan kedua Negara. Kesepakatan MRA merujuk pada Konvensi IMO STCW-F 1995 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) yang mencakup kerja sama saling pengakuan terhadap sertifikat keahlian dan sertifikat keterampilan yang diterbitkan oleh otoritas kompeten para pihak untuk awak kapal perikanan masing-masing, yang sesuai dengan ketetapan dalam STCW-F 1995 tersebut. Kerja sama ini, lanjutnya, juga menyepakati untuk menerbitkan pengesahan sebagai bukti saling pengakuan sertifikat tersebut, verifikasi berbasis data elektronik dan inspeksi berkala terhadap pusat pelatihan, serta sertifikasi yang memungkinkan seseorang bekerja sebagai rating di kapal penangkap ikan, sebagaimana tercantum dalam Bab I lampiran Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga untuk Pelaut, 1978 yang diamandeman (STCW/1978).“MRA ini tentunya dapat memberikan manfaat positif bagi Indonesia dengan memberikan peluang kerja sektor perikanan dengan gaji dan perlindungan yang sangat baik bagi Awak Kapal Perikanan (AKP) di Spanyol, meliputi izin resmi tinggal di Spanyol, uang pensiun, asuransi dan sebagainya,” ujar Hartanto.Sinergi dengan Stakeholder LainnyaNamun demikian, dalam implementasi MRA ini diperlukan penyesuaian dan sinergi dengan stakeholder lainnya, antara lain terkait pembaharuan sertifikasi AKP WNI Tingkat rating di Spanyol yang mencantumkan STCW-F 1995. Terkait hal tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) menjadi bagian yang mempersiapkan sistem portofolio untuk pembaharuan sertifikat yang mencantumkan STCW-F 1995 bagi AKP WNI di Spanyol yang telah siap diberlakukan.Dengan menindaklanjuti implementasi MRA tersebut, serta dengan diskusi dan kunjungan lapangan dan pertemuan ke beberapa instansi terkait seperti Kementerian Pertanian dan Perikanan Spanyol dan Confederacion Espanola de Pesca (CEPESCA) atau Konfederasi Perikanan Spanyol, Indonesia berupaya untuk mengkomunikasikan perkembangan sistem portofolio pembaharuan sertifikasi AKP WNI di Spanyol yang mencantumkan STCW-F 1995, serta database pelaut.Dengan pihak CEPESCA, Indonesia telah meminta informasi terkait dengan kurikulum Pelatihan Marinero Pescador yang diterapkan oleh Spanyol guna memastikan bahwa pelatihan di kedua negara compatible. “Kami juga melakukan pertemuan dengan para AKP WNI untuk mensosialisasikan sistem portofolio pembaharuan Sertifikat AKP, dan mendengarkan saran dan masukan mereka dalam upaya peningkatan perlindungan bagi AKP WNI,”ujar Hartanto. Kunjungan kerja ini, lanjut Hartanto, dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku Maritime Administrator yang diakui oleh International Maritime Organization (IMO). Juga bagian dari mandat yang tertuang dalam peraturan Presiden nomor 23 tahun 2022 pasal 45(1) serta Peraturan Pemerintah No 27 tahun 2022 pasal 181, yang menerangkan, dalam rangka pemenuhan kepatuhan terhadap Konvensi Internasional / Konvensi IMO STCW-F 1995 (Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel) beserta amandemennya.Sesuai dengan amanat yang diemban Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kunjungan kerja dan implementasinya diharapkan dapat memotivasi Awak Kapal Ikan Tradisional Indonesia menjadi Awak Kapal Ikan yang professional – bercertifikat keselamatan, memiliki keahlian maupun ketrampilan yang mumpuni, agar dapat meningkatkan sumber daya ekonomi kelautan nasional yang menjadi kekayaan yang sangat luar biasa besar yang dimiliki oleh Indonesia.Transformasi SDM Awak Kapal Ikan Implementasi MRA perihal sertifikasi awak kapal perikanan juga merupakan bagian dari transformasi sumber daya manusia dari Awak Kapal Ikan Tradisional menjadi Awak Kapal Ikan yang Profesional, yang sekaligus mengemban misi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam kelautan untuk kesejahteraan masyarakat, sekaligus mengoptimalkan pemerataan ekonomi, peningkatan daya saing produk, dan optimalisasi perikanan tangkap berkelanjutan. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

12 Feb 2024 4461 View

Libur Panjang Imlek dan Isra Miraj, Kemenhub Siapkan Beberapa Langkah Antisipasi Lonjakan Pergerakan Orang

JAKARTA – Kerja besar mengawal transportasi yang aman, nyaman, dan selamat bagi masyarakat dalam merayakan Nataru 2024 baru saja usai. Kini Kemenhub telah bersiap untuk mengawal libur panjang Imlek dan Isra MirajSeperti yang kita ketahui, pada pekan kedua Februari terdapat libur panjang nasional, yakni memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW dan tahun Baru Imlek 2575 Kongzili Tahun 2024. Momentum tersebut diprediksi akan terjadi lonjakan pergerakan transportasi nasional. Dengan demikian, insan perhubungan dan stakeholder lainnya bersiap untuk terus memantau dan mengawal perjalanan masyarakat dengan berbagai moda transportasi darat, laut, udara, dan kereta api, serta kendaraan pribadi untuk menikmati libur panjang menuju kampung halaman atau ke tempat-tempat destinasi wisata berjalan aman, nyaman, dan juga selamat. Transportasi Udara Siaga Untuk memastikan transportasi udara berjalan dengan baik, awal pekan lalu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni melakukan kunjungan inspeksi ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana bandara dalam menghadapi lonjakan penumpang yang akan terjadi selama libur panjang berlangsung. Menurut Kristi, Bandara Soekarno-Hatta memiliki peran penting, sebagai gerbang utama penerbangan di Indonesia, dan menjadi poros konektivitas udara nasional, sehingga operasional bandara Soekarno – Hatta yang lancar, aman, nyaman akan mempengaruhi kelancaran dan kenyamanan transportasi udara secara keseluruhan. Tetap Mematuhi 3 S + 1 C Dirjen Perhubungan Udara ini juga meminta secara khusus kepada 10 Kantor Otoritas Bandara bersama seluruh pemangku kepentingan lainnya untuk tetap mematuhi pemenuhan aspek 3 S + 1 C, yaitu safety, security, services and compliance to rules (keselamatan, keamanan, pelayanan penerbangan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku) di tengah meningkatnya trafik pergerakan penumpang yang lebih tinggi dari hari-hari biasa. Dirjen Perhubungan Udara memperkirakan pada libur panjang ini akan ada kenaikan permintaan seat pesawat udara sebesar 5% dibandingkan dari hari-hari biasa. Usai melakukan inspeksi di Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Kristi ingin memastikan konektivitas dan seat terutama pada rute-rute favorit saat liburan dapat tersedia dengan baik dan mencukupi, terutama di beberapa rute domestik tertentu yang memang sangat padat. Rute tersebut antara lain CGK-DPS pp, CGK-KNO pp, CGK-PNK pp, CGK-PGK pp, CGK-PKN pp, CGK-SRG pp, SUB-DPS pp, BPN-BDJ pp, dan SUB-PKU pp. Adapun rute luar negeri terdapat penambahan seat antara lain rute DPS-Xianmen pp dan DPS-Guangzhou pp dengan pesawat kapasitas pesawat yang lebih besar. “Kami (Kemenhub) telah intens berkoordinasi dengan seluruh maskapai untuk memastikan kebutuhan seat dan penumpang mendapatkan pelayanan yang baik,” ujar Kristi. Kristi juga mengingatkan operator dan perusahaan maskapai agar tetap mematuhi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 Tahun 2019 dan KM 106 Tahun 2019 tentang ketentuan Tarif Batas Atas (TBA) dan Tarif Batas Bawah (TBB) ditengah meningkatnya jumlah permintaan seat yang meningkat pada hari-hari libur tersebut, serta meminta masyarakat ikut serta mematuhi aturan yang berlaku seperti ketentuan waktu check-in, ketentuan bagasi, ketentuan pemeriksaan keamanan dan lainnya, dan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menciptakan penerbangan yang selamat, aman dan nyaman. Keputusan Bersama 3 Instansi, Mengawal Libur Panjang Libur panjang juga menjadikan tiga instansi, yaitu Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR untuk kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Libur Panjang ini. Kementerian Perhubungan diwakili oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Hendro Sugiatno, Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian di wakiliki oleh Irjen Pol. Aan Suhanan, dan Direktur Jenderal Bina Marga, oleh Hedy Rahadian. SKB ini antara lain mengatur pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan jalan non tol, sistem jalur dan lajur pasang surut/ tidal flow (contra flow), pengaturan penyeberangan di lintas Merak-Bakauheni, Ketapang-Gilimanuk, dan Jangkar-Lembar, pengaturan penundaan perjalanan (delaying system) dan sebagai buffer zone untuk operasional kendaraan angkutan barang di lintas Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar, serta pembatasan kendaraan angkutan barang. Dalam SKB tersebut disebutkan mengenai pembatasan kendaraan angkutan barang, yaitu kendaraan yang dibatasi operasionalnya selama libur panjang adalah mobil barang dengan berat lebih dari 14 ton, dan mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Pembatasan juga berlaku untuk mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan. Ada kendaraaan angkutan barang yang dikecualikan, yaitu mobil yang mengangkut BBM/BBG, mobil hantaran uang, mobil logistik pemilu, mobil pengangkut hewan dan pakan ternak, mobil pupuk, serta mobil yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok. Meski dikecualikan, kendaraan tersebut tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang. Data tersebut ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Waktu Pembatasan Operasional Angkutan Barang di Ruas tol Pengaturan lalu lintas jalan diberlakukan mulai hari Rabu, 7 Februari 2024 pukul 16.00 waktu setempat sampai dengan hari Minggu, 11 Februari 2024 pukul 24.00 waktu setempat.Ruas jalan non tol yang berlaku pembatasan: 1. Sumatera Utara:a. Medan - Berastagi; danb. Pematang Siantar - Parapat Simalungun - Porsea. 2. Jambi dan Sumatera Barat:a. Jambi - Sarolangun - Padang;b. Jambi - Tebo - Padang;c. Jambi - Sengeti - Padang; dand. Padang - Bukit Tinggi. 3. Jambi - Sumatera Selatan - Lampung: Jambi - Palembang - Lampung. 4. DKI Jakarta - Banten: Jakarta - Tangerang - Serang - Cilegon - Merak. 5. Banten:a. Merak - Cilegon - Lingkar Selatan Cilegon - Anyer - Labuhan;b. Jalan Raya Merdeka - Jalan Raya Gatot Subroto; danc. Serang - Pandeglang - Labuhan. 6. DKI Jakarta - Jawa Barat: Jakarta - Bekasi -Cikampek - Pamanukan - Cirebon. 7. Jawa Barat:a. Bandung - Nagreg - Tasikmalaya - Ciamis - Banjar;b. Bandung - Sumedang - Majalengka; danc. Bogor - Ciawi - Sukabumi - Cianjur. 8. Jawa Barat - Jawa Tengah: Cirebon - Brebes. 9. Jawa Tengah:a. Solo - Klaten - Yogyakarta;b. Brebes - Tegal - Pemalang - Pekalongan - Batang -Kendal - Semarang - Demak;c. Bawen - Magelang - Yogyakarta; dand. Tegal - Purwokerto. 10. Jawa Tengah - Jawa Timur: Solo - Ngawi. 11. Yogyakarta:a. Jogja - Wates;b. Jogja - Sleman - Magelang;c. Jogja - Wonosari; dand. Jalur Jalan Lintas Selatan (jalan Daendeles). 12. Jawa Timur:a. Pandaan - Malang;b. Probolinggo - Lumajang;c. Madiun - Caruban - Jombang; dand. Banyuwangi - Jember. 13. Bali: Denpasar - Gilimanuk. Di samping itu, juga diberlakukan juga sistem contra flow pada arus mudik dan balik sebagai berikut : Arus Mudik: 1.Hari Rabu, 7 Februari 2024 mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang);2.Hari Kamis, 8 Februari 2024 dan Jumat, 9 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 47 (Karawang Barat) sampai dengan KM 87 (Subang);Arus Balik:Hari Sabtu, 10 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 masing-masing pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat mulai dari KM 87 (Subang) sampai dengan KM 47 (Karawang Barat). Namun Dirjen Hendro mengungkapkan, apabila di lapangan nanti terjadi perubahan arus lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, Korlantas Polri dapat melaksanakan manajemen operasional berupa diskresi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan Pelabuhan Penyeberangan Selain ada pembatasan kendaraan angkutan barang, Dirjen Hendro memaparkan dalam SKB tersebut juga mengatur operasional pada angkutan penyeberangan. Pengaturan di Penyeberangan Ketapang, Gilimanuk, Jangkar, dan Lembar: 1. Lintas Penyeberangan Ketapang - GilimanukMulai hari Rabu, 7 Februari 2024 sampai Minggu, 11 Februari 2024 akan diprioritaskan untuk sepeda motor, mobil penumpang dan Mobil Bus, sedangkan untuk mobil barang tidak menjadi prioritas.2. Lintas Penyeberangan Jangkar - LembarKendaraan /truk yang akan melalui Pelabuhan Jangkar ataupun Pelabuhan Lembar adalah kendaraan/truk dengan daya angkut maksimal 40 Ton.3. Sedangkan, pemanfaatan Dermaga Bulusan akan dilakukan opsional tergantung pada kondisi di lapangan. Pada lintas Ketapang-Gilimanuk juga akan ada pengaturan perjalanan (delaying system) dan Buffer zone. Tujuan Pelabuhan Ketapang dari Situbondo dilakukan di Rest Area Gran Watudodol Jalan Raya Pantura Banyuwangi-Situbondo dan dari arah Jember dilakukan di kantong parkir Dermaga Bulusan. Sedangkan tujuan Gilimanuk dilakukan di terminal kargo Gilimanuk Jalan Raya Denpasar-Gilimanuk. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang di area sekitar pelabuhan akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan sebagai berikut : 1.Pelabuhan Ketapang sejauh 2.65 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Sri Tanjung); 2.Pelabuhan Gilimanuk sejauh 2.0 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Terminal Kargo).Sedangkan pengaturan pada angkutan barang dilakukan sebagai berikut: Tujuan Pelabuhan Ketapang dari arah Situbondo di Lapangan sepak bola Arema Desa Basring (Afdeling Sidomulyo/Kampe), atau di Terminal Sri Tanjung, ruang parkir kendaraan Pelabuhan Pelindo Tanjung Wangi Desa Ketapang, dan atau ruang parkir Kampung Anyar Desa Ketapang. Dari arah Jember ruang parkir truk di belakang rumah makan warung Ayu kantong danparkir Dermaga Bulusan. Untuk tujuan dari/ke Pelabuhan Gilimanuk lokasinya di Terminal Kargo dan UPPKB Cekik. Adapun angkutan penyeberangan di ruas Merak-Bakauheni, untuk yang menuju Pelabuhan Merak dilakukan penundaan perjalanan dan buffer zone dilakukan di Rest Area KM 42 A dan KM 68 A pada ruas Jalan Tol Jakarta - Merak serta lahan PT. Munic Line. Sedangkan, untuk yang menuju Pelabuhan Bakauheni dilakukan di Rest Area KM 87 B, KM 49 B, dan KM 20 B pada ruas jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar. Untuk menghindari terjadinya antrean panjang atau penumpukan kendaraan bermotor di area sekitar pelabuhan juga akan dilakukan pembatasan pembelian tiket dengan radius larangan: 1.Pelabuhan Merak sejauh 4.71 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan titik Hotel Pesona Merak);2.Pelabuhan Bakauheni sejauh 4.24 KM dari titik tengah pelabuhan terluar (sebagai contoh acuan Balai Karantina Pertanian).Dirjen Hendro mengingatkan kepada pengguna transportasi bahwa mulai tanggal 7 Februari 2024 hingga tanggal 11 Februari 2024, Pelabuhan Penyeberangan Merak maupun Bakauheni yang diprioritaskan untuk menyeberang adalah kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, dan bus. Perhatikan Kepadatan di Tol Cipali Tol Cipali diperkirakan akan dipadati oleh kendaraan pribadi selama musim libur panjang berlangsung. Kepala Divisi Operasional Astra Tol Cipali, Sri Mulyono dalam pernyataannya yang dilansir berbagai media nasional menjelaskan, Tol Cipali (Cikopo –Palimanan) dalam libur panjang ini diprediksi akan dilintasi oleh 292.000 kendaraan selama periode tanggal 8-11 Februari 2024, atau terdapat peningkatan akumulasi trafik hingga 27,5% dari hari normal. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

07 Feb 2024 10206 View

Dorong Masyarakat Kembali Gunakan Transportasi Umum, Kemenhub Gencarkan Revitalisasi Terminal di Berbagai Kota

JAKARTA – Pemerintah di bawah kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi massal. Revitalisasi dan pembangunan transportasi massal dikebut sebagai upaya menekan angka kemacetan transportasi perkotaan, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi, menghubungkan dan meningkatkan konektiviitas dan mobilitas manusia dan barang dari kota satu ke kota lainnya, serta menekan kerugian dan pemborosan yang disebabkan oleh kemacetan lalu -lintas yang terus mengalami tren kenaikan. Sejumlah ahli transportasi mencatat, Jakarta dan kota-kota penyangga lainnya seperti kota Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, mengalami pemborosan yang disebabkan oleh kemacetan lalu-lintas yang parah. Kerugiannya ditaksir mencapai Rp100 triliun per tahun. Kota-kota seperti Semarang, Surabaya, Bandung, Medan, Makasar, dan kota-kota besar lainnya juga mengalami hal serupa. Jika kemacetan lalu-lintas masih terus terjadi, dan tidak ada upaya yang serius untuk membendung laju pemborosan yang terjadi dari kemacetan lalu-lintas, maka kerugian besar akan ditanggung bangsa. Presiden Joko Widodo menegaskan, harus ada langkah cepat dan terstruktur untuk mengatasi kemacetan yang terjadi di perkotaan-perkotaan di Indonesia, dan dengan langkah yang sama mengurangi pemborosan energi yang disebabkan oleh kemacetan lalu-lintas. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengembangkan moda transportasi massal modern, seperti MRT, LRT, dan kereta cepat, juga melakukan modernisasi dan merevitalisasi infrastruktur perkeretaapian, mengembangkan infrastruktur penunjang moda transportasi massal konvensional untuk angkutan umum dan bus AKAP/AKDP dengan merevitalisasi terminal-terminal bus dan membangun baru Terminal Tipe A.Genjot Pembangunan Terminal Tipe ASetidaknya pada tahun 2022-2023, Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah membangun beberapa terminal tipe A, antara lain 2 terminal berada di Sumatera Utara, 4 terminal berlokasi di Jawa Tengah, juga merevitalisasi pembangunan 2 Terminal Tipe A di Sumatera Utara (Terminal Amplas di Medan dan Terminal Tanjung Pinggir di Pematang Siantar), serta merevitalisasi 2 terminal menjadi Terminal Bus Tipe A, yaitu Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Jawa Barat, yang baru diresmikan beberapa pekan lalu. Pembangunan/revitalisasi Terminal Tipe A diharapkan dapat menarik serta meningkatkan budaya masyarakat untuk kembali menggunakan transportasi massal, khususnya bus untuk bepergian. Selain lebih hemat, juga mengurangi kemacetan parah di jalanan. Pemerintah telah merancang Terminal Tipe A bukan hanya sekadar sebagai terminal bus, tetapi dapat dimanfaatkan menjadi tempat pusat kegiatan masyarakat yang berkelanjutan, multi fungsi dan mengusung konsep mix use, yaitu menjadikan terminal sebagai tempat naik turun penumpang bus, sebagai tempat penggerak perekonomian daerah dan juga sebagai pusat kegiatan sosial, seni dan budaya. Terminal Tipe A dilengkapi dengan fasilitas area komersial bagi UMKM, sentra kuliner, sentra pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya, yang nyaman, aman. Dari segi kualitas, kemanan dan kenyamanan tempat Terminal Tipe A memiliki kualitas/fasilitas serupa standar bandara. Saat ini tercatat ada 125 Terminal Bus Tipe A tersebar di perkotaan/kabupaten di Indonesia, namun pengelolaan terminal tersebut masih terbagi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Kemenhub merencanakan 38 Terminal Tipe A yang akan diprioritaskan untuk dibangun/direvitalisasi agar memiliki fasilitas sesuai standar bandara, khususnya yang berada di kabupaten/kota sepanjang Pantai Utara (Pantura), mulai dari Merak, Banten, hingga Banyuwangi - Jawa Timur. Adapun yang di luar Pulau Jawa diprioritaskan untuk direvitalisasi yang ada di Kota Padang, Lampung, Pare-Pare, dan beberapa di Sulawesi Selatan. "Untuk Kota Padang akan kita bangun baru karena Padang belum punya Terminal Tipe A, sedangkan di kota/kabupaten lain yang sudah memiliki Terminal Tipe A hanya akan diperbaharui/direvitalisasi," ujar Menhub Budi Karya Sumadi, beberapa waktu lalu.Terminal Bus, Bukan Lagi Tempat Nongkrong Preman Pada saat meresmikan revitalisasi Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung,menjadi Terminal Tipe A, Presiden Jokowi menyampaikan, revitalisasi terminal dilakukan untuk mengubah kesan terminal dari kumuh, tidak rapi, kotor dan banyak preman menjadi rapi dan bersih. Kondisi terminal yang semakin baik ini diharapkan mendorong masyarakat kembali menggunakan transportasi umum sehingga mengurangi tingkat kemacetan. "Kita lihat pada hari ini Terminal Leuwipanjang di Kota Bandung yang dibangun keren banget. Semoga terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar di Provinsi Jawa Barat ini nanti bisa mempercepat mobilitas orang dari satu kota ke kota lain atau di dalam kota," ujar Presiden Jokowi, awal pekan lalu. Sementara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mendapingi Presiden Jokowi berharap terminal-terminal yang telah direvitalisasi selain untuk menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum, juga sekaligus dapat menjadi pusat kegiatan masyarakat dan mendorong perekonomian setempat. "Dua terminal ini (Terminal Leuwipanjang dan Terminal Banjar) adalah contoh terminal yang berfungsi dengan baik dan produktif. Oleh karenanya kami lakukan revitalisasi dimana memberikan suatu manfaat yang banyak. Penumpang semakin yakin karena apa yang kita kelola lebih baik dari sebelumnya," ujar Menhub.Revitalisasi terminal dengan konsep mixed use merupakan sebuah upaya mengubah konsep terminal yang dahulu hanya untuk naik turun penumpang dan kedatangan keberangkatan bus, saat ini menjadi simpul transportasi, pendorong dan pergerak perekonomian serta sebagai wadah kegiatan sosial dan seni budaya. Selain itu, melalui revitalisasi akan meningkatkan keselamatan, keamanan dan pelayanan sehingga masyarakat semakin nyaman menggunakan bus sebagai angkutan umum.Terminal Tipe A Leuwipanjang dengan total luas lahan 30.768 m2, saat ini 637 bus per hari dengan rata-rata penumpang 5.260 orang per hari. Sementara terminal Banjar dengan total luas lahan terminal sebesar 22.206 m2 melayani 243 bus per hari dengan total penumpang 3170 orang per hari. Jawa Barat memiliki 10 Terminal Tipe A yaitu Terminal sumedang, Terminal Tasikmalaya, Terminal Garut, Terminal Banjar, Terminal Kuningan, Terminal Sukabumi, Terminal Karawang, Terminal Leuwipanjang, Terminal Subang, Terminal Cirebon. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

07 Feb 2024 9354 View

Tingkatkan Akses Wilayah di Kalimantan, Kemenhub Luncurkan Program Angkutan Perintis di Samarinda

Bumi Borneo adalah julukan bagi Kalimantan, bumi yang memiliki kekayaan alam yang luar biasa besar. Di dalam tanah tersedia beragam kekayaan tambang, di atas tanah terhampar hutan yang luas. Terbentang beragam hutan industri kayu, beragam budidaya tanaman industri yang sangat besar, sementara sungai dan lautnya menghasilkan beragam ikan dan kekayaan laut lainnya. Saat ini pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan terus berupaya agar konektivitas transportasi di Pulau Kalimantan menjadi lebih baik, menjadi lebih mudah dijangkau agar mobilitas orang dan barang serta jasa dapat mengalir lebih cepat, dan industri pariwisata Kalimantan terus menggeliat. Diyakini bahwa bahwa bangkitnya industry pariwisata di Bumi Kalimantan akan mengerek industri kreatif lainnya, yang berdampak terhadap perekonomian masyarakat lokal setempat. Kemenhub Tingkatkan Akses Wisata di Kalimantan, Melalui Penerbangan Perintis Korwil SamarindaPada awal Januari lalu, Kementerian Perhubungan meluncurkan Program Angkutan Udara Perintis di Koordinator Wilayah (Korwil) Samarinda. Program ini telah resmi melakukan penerbangan perdana pada Januari 2024 lalu, dan diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya membantu masyarakat memangkas waktu tempuh perjalanan dan membuka akses wisata ke beberapa wilayah di Kalimantan. Dengan transportasi darat atau sungai dari satu kota ke kota lainnya dengan bentangan jarak yang luas dan panjang, biasanya membutuhkan waktu perjalanan 8 (delapan) jam ke daerah yang belum terkoneksi dengan moda transportasi lain. Maka dengan penerbangan perintis dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto, Maeka Rindra Hariyanto di Samarinda pada awal Februari lalu mengungkapkan, contoh perjalanan darat dari Samarinda – Long Apung (pp) yang apabila menggunakan transportasi darat dapat memakan waktu tempuh hingga 3 hari, itupun jika cuaca bagus. Sedangkan dengan adanya penerbangan perintis maka waktu tempuh hanya 1 jam 20 menit penerbangan. Menurut Maeka Rindra, Penerbangan Perintis Korwil Samarinda, Kalimantan Timur pada tahun 2024 ini telah merilis penerbangan perintis sebanyak 6 rute yang dilayani oleh PT. Asi Susi Pudjiastuti. Adapun penerbangan perintis tersebut adalah sebagai berikut: Rute Samarinda – Long Apung (pp) 4x Seminggu; Rute Samarinda – Datah Dawai (pp) 4x Seminggu; Rute Datah Dawai – Melak (pp) 2x Seminggu; Rute Samarinda – Muara Wahau (pp) 2x Seminggu; Rute Samarinda – Maratua (pp) 3x Seminggu; dan Rute Berau – Maratua (pp) 1x Seminggu.Maeka menuturkan, penerbangan perintis tersebut tidak hanya menghubungkan destinasi pariwisata dengan pusat kota, tetapi juga membuka pintu peluang bagi pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan kunjungan wisata. "Penerbangan perintis di Korwil Samarinda juga membuka akses untuk potensi wisata di Kalimantan. Salah satunya yaitu pada rute Samarinda – Maratua yang mampu membuka akses menuju wisata Pulau Maratua dengan waktu 1 jam dan 30 menit," ujarnya.Sementara bagi Yusron (50), salah satu pengusaha Kuliner asal Wonogiri yang membuka cabang usahanya di salah satu daerah Kutai Barat, Kalimantan Timur menuturkan, keberadaan transportasi perintis sangat membantu dirinya. “ Kini bepergian ke satu kota ke kota lainnya di Kalimantan tak harus membutuhkan waktu berhari-hari, sekarang lebih cepat,” ujarnya.Di Jakarta, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kemenhub, M. Kristi Endah Murni mengungkapkan kegembiraannya dengan terealisir program penerbangan perintis tersebut. “Penerbangan perintis dapat merangsang pertumbuhan sektor pariwisata di daerah-daerah terpencil tersebut sehingga memberikan manfaat positif bagi pengembangan ekonomi lokal, pelestarian serta promosi kekayaan budaya dan alam setempat,” cetusnya. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

30 Jan 2024 9010 View

Wujudkan Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemenhub Persiapkan SDM Transportasi Laut Andal

JAKARTA – Pemerintah memiliki cita-cita besar, yakni menjadikan Indonesia menjadi poros marintim. Cita-cita ini digaungkan kembali oleh otoritas kebijakan moda transporatsi laut.Untuk mewujudkan negara Indonesia poros maritim dunia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi selaku pemegang amanah Presiden, bertekad merealisasikan berbagai pembangunan di sektor maritim, seperti: infrastruktur transportasi laut, aspek poleksosbud, penegakan hukum kelautan dan kedaulatan NKRI Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki potensi sumber daya alam (SDA) lautan yang sangat besar, kerena itu membutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) Kelautan yang andal.Potensi Industri Transportasi Laut yang Sangat Besar Potensi sektor kemaritiman nasional yang sangat besar dengan luas lautnya dua pertiga wilayah NKRI serta garis pantai yang terpanjang kedua di dunia 81.290 km akan melahirkan industri transportasi laut yang sangat besar pula, “Bila tidak didukung oleh SDM sektor kelautan yang andal, potensi yang besar ini akan sia-sia dan tidak bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan rakyat di Indonesia," ucap Menhub Budi Karya, beberapa waktu yang silam.Mengacu arahan Menhub, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut (PPSDMPL), Dr. Ir. Ahmad, M.MTr., QIA., CFr.A menyatakan, pihaknya tidak hanya berfokus pada komitmen untuk mencapai profesionalitas di bidang maritim, namun juga melibatkan para stakeholder untuk berkolaborasi meningkatkan jumlah SDM transportasi laut sebagai poros maritime dunia. “Kami akan mewujudkan kemajuan rakyat dan bangsa Indonesia sebagai poros maritim dunia yang berperan besar dalam perkembangan dunia maritim global", ujar Kepala PPSDMPL, saat melepas para lulusan Diklat Peningkatan Kapal Negara (DPKN) Tingkat I dan Diklat Peningkatan ATT/ANT III, IV, dan V Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta, pada medio Desember 2023 silam.Sektor Maritim, Masa Depan Indonesia Ahmad di depan para peserta Diklat Peningkatan ATT/ANT III, IV, dan V Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BPPTL) Jakarta dengan tegas mengatakan bahwa masa depan sektor maritim Indonesia sangat penting. Hal ini merupakan bagian dari upaya Indonesia terus bergerak maju, memajukan Indonesia dalam menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045. Kepala PPSDMPL juga berpesan kepada para lulusan yang akan kembali ke satuannya, untuk bekerja secara andal, efektif, efisien, cepat dan aman dengan ilmu yang telah didapatkan selama menempuh pendidikan di BPPTL Jakarta. Pada kesempatan yang berbeda Kepala PPSDMPL, saat melantik para Wisudawan Perwira Transportasi Laut Pola Pembibitan Angkatan 62 di kampus STIP Jakarta, pada triwulan akhir Tahun 2023 mengungkapkan, lulusan STIP telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menjadi pelaut profesional, Namun yang tak kalah penting adalah komitmen, moral, dan etika dalam menjalankan tugas. Diharapkan dapat menjadi tulang punggung dan memegang komitmen Pemerintah untuk Road Map to Zero Accident and Seafarers Contribution to Protecting the Marine Environment dan juga menjadi generasi yang membentuk masa depan industri maritim Indonesia yang lebih baik, berkelanjutan dan maju."Melalui Program Pola Pendidikan ini Kemenhub berusaha mewujudkan pemerataan pembangunan SDM transportasi di seluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan Program Nawa Cita Pembangunan Nasional yang dicanangkan oleh Pemerintah,” ujarnya. BPSDMP memiliki 27 unit pelaksana teknis bidang pendidikan dan pelatihan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh sampai Papua yang menerapkan sistem pendidikan vokasi dengan tujuan mendidik generasi muda kader pemimpin masa depan bidang transportasi.SDM Kelautan Harus Handal dan Bervisi Global Tuntutan agar lulusan STIP melahirkan SDM handal sebagai kunci keberhasilan dalam meningkatkan kualitas kinerja sektor transportasi laut nasional, menginspirasi Menhub Budi Karya untuk membentuk asosiasi lembaga pendidikan pelayaran dan maritim se-Asia Tenggara. Inisiatif Menhub disampaikan saat gelar pertemuan “Conference in Maritime Education and Training in Southeast Asia 2023”, di Jakarta pada akhir tahun 2023 lalu. “Kolaborasi antarlembaga pendidikan pelayaran se-ASEAN merupakan bentuk komitmen Pemerintah untuk memajukan pendidikan dan pelatihan (diklat) di bidang pelayaran dan maritime,” ungkap Menhub.Dia juga menambahkan, kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM para lulusan STIP agar dapat memenuhi standar internasional. Nantinya STIP Jakarta dan lembaga pendidikan kelautan lainnya di Asia Tenggara akan mempunyai peran krusial dalam memimpin pengembangan kurikulum pendidikan maritim dan pelayaran. “Kurikulum yang mengikuti perkembangan ilmu dan tehnologi pelayaran, hukum pelayaran, ekonomi dunia, serta manajemen kemaritiman dan pelayaran,” janji Menhub dalam sambutannya saat di hadapan delegasi Cometsea 2023, Pada kesempatan tersebut juga diikuti Presiden World Maritime University Swedia Maximo Q. Mejia, Kepala Sekolah STIP Ahmad Wahid, Manajer Singapore International Maritime Institute Anthony Khoo, Ketua Pelaksana Malaysia Maritime Academy, serta Direktur Hubungan Eksternal MAAP Filipina.Menhub juga mendorong asosiasi lembaga pendidikan agar dapat menggandeng para pelaku industri pelayaran dan maritim di Asia Tenggara. “Upaya ini diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang didapat dari pendidikan, dengan keterampilan praktis di dunia industry perkapalan,” ucapnya.Lebih lanjut, Menhub ingin memastikan diklat yang ditempuh para taruna selaras dengan kebutuhan industri dan siap untuk mengatasi tantangan industri pelayaran yang dinamis. Kolaborasi tersebut juga akan berkontribusi mewujudkan ekosistem maritim yang berkelanjutan. “Untuk memenuhi tuntutan global, kolaborasi ini juga menekankan pentingnya tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan maritim,” imbuh Menhub. Dengan mempersiapkan SDM pelayaran dan maritim yang memiliki kualifikasi yang berkelas internasional, Kemenhub berperan meningkatkan kualitas transportasi laut nasional sebagai kunci untuk menjadikan Indonesia poros maritim dunia. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

23 Jan 2024 5873 View

Lalu Lintas Libur Nataru Berjalan Lancar, Kemenhub Apresiasi Kolaborasi Lintas Sektoral

JAKARTA – Tantangan itu tak akan pernah selesai dan berhenti. Itu kalimat yang sering terucap di sebagian besar insan Transportasi, juga para pemangku lainnya yang bersinggungan dengan transportasi nasional. Namun dengan kolaborasi dan sinergi bersama, tantangan itu dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. Dalam rapat kerja Menteri Perhubungan bersama dengan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat RI Tentang Evaluasi Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 di Jakarta, Kamis lalu (18/1), Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan, lonjakan pergerakan transportasi pada libur Natal dan tahun baru 2024 dapat diantisipasi serta berjalan aman dan lancar. Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, lonjakan pergerakan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 dapat diantisipasi dan berjalan secara selamat, aman dan lancar, hal ini berkat kerjasama antara Kementerian Perhubungan dengan para pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat berjalan dan berhasil baik. Mobilitas Tinggi Saat Masa Liburan Berdasarkan data pergerakan transportasi yang dirilis oleh operator komunikasi terungkap bahwa jumlah pergerakan masyarakat selama libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 seperti yang dirilis di resume hasil Positioning Mobile Data (PMD) yang dilakukan dari 16 Desember 2023 sampai dengan 1 Januari 2024 tercatat sebanyak 126 juta pergerakan masyarakat keluar provinsi maupun di dalam provinsi, sementara prediksi Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub pergerakan masyarakat keluar propinsi maupun di dalam propinsi diperkirakan sebanyak 107 juta orang. Data ini mengkonfirmasi adanya kecenderungan yang tinggi terhadap mobilitas masyarakat saat liburan. Dalam kesempatan tersebut, ungkap Menhub Budi Karya Sumadi, pihaknya juga melakukan pengamatan terhadap pergerakan kendaraan golongan I yang keluar Jabodetabek, yaitu tercatat sebanyak 2,3 juta kendaraan, sedangkan kendaraan golongan I yang masuk ke Jabodetabek juga tercatat sebanyak 2,3 juta kendaraan.Pergerakan dan mobilitas transportasi dalam momen libur Nataru terlihat tidak semua orang mudik ke kampung halaman, tetapi banyak juga yang melakukan perjalanan ke Jakarta yang membuat penerbangan, kereta api dan bus menjadi efisien serta juga secara ekonomi memberikan kontribusi di kota Jakarta, kawasan Jabodetabek dan kota-kota lainnya. Sedangkan untuk pergerakan dari barat ke timur secara umum, terutama Jakarta ke Semarang, pihaknya mencatat kendaraan yang melalui Tol MBZ dengan kecepatan 81,1 km/jam dan kendaraan yang melalui Tol Jakarta - Cikampek eksisting dengan kecepatan 81 km/jam. Sementara untuk pergerakan dari Semarang ke Jakarta di mana kendaraan melalui Tol MBZ tercatat dengan kecepatan 84,9 km/jam dan kendaraan yang melalui Tol Jakarta - Cikampek eksisting tercatat dengan kecepatan 83,5 km/jam. "Ini menunjukkan bahwa relatif memadai yang artinya tidak terjadi suatu kemacetan yang berarti dan itu menjadi ukuran yang selalu kami bahas dari waktu ke waktu agar kecepatan ini pada suatu kecepatan yang normal," kata Budi Karya Sumadi.Aman, Nyaman dan Selamat Kementerian Perhubungan memiliki jargon yang melekat pada tugas yang diemban dan menjadi amanah yang harus dilakukan, yaitu menyelenggarakan transportasi nasional yang aman, nyaman dan selamat. Dalam liburan Nataru 2024, seperti yang diungkap Menhub Budi di depan anggota DPR mengatakan, angka kecelakaan mengalami penurunan sebanyak 12 persen dari sebelumnya 3.800 kejadian menjadi 3.400 kejadian. Ini menjadi indikator bahwa keberhasilan angkutan pelaksanaan Natal dan tahun baru telah mengalami perubahan yang signifikan dan semakin menuju harapan yang diinginkan, yaitu menuju pelaksanaan angkutan Nataru yang aman, nyaman dan selamat. Namun seperti yang diungkapkan sebelumnya, bahwa Kemenhub selalu menghadapi tantangan yang tak pernah selesai, setelah Nataru, kerja besar penyelenggaraan Libur Imlek dan libur Idul Fitri/Lebaran telah menanti.(IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

22 Jan 2024 15407 View

Kehadirannya Berperan Penting Bagi Perekonomian Nasional, Awal Tahun 2024 Kemenhub Gencarkan Lagi Program Tol Laut

JAKARTA – Tol Laut yang digagas Presiden Jokowi, dalam lima tahun terakhir telah memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional, khususnya dalam hal menciptakan pemerataan distribusi barang dan jasa di pelosok tanah air. Selain itu, tol laut juga berperan mengurangi disparitas harga-harga barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia, serta memicu pergerakan ekonomi masyarakat di simpul-simpul produksi yang tersebar di tanah air. Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas penting dalam mewujudkan pelaksanaan program Tol Laut ini menyadari urgensi dari Tol Laut bagi perekonomian nasional. Seperti yang diungkapkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, keberhasilan Tol Laut mampu menurunkan harga barang pokok hingga mencapai 30%. Tol Laut yang Terus Dinanti Perlu diketahui, masyarakat yang tinggal di pulau-[ulau yang tersebar di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini, terutama di wilayah-wilayah yang terpencil, terluar, dan tertinggal (3T) seringkali mengalami masa-masa sulit terutama pada musim-musim tertentu. Kondisi ini menyebabkan kapal-kapal rakyat dan kapal barang sulit merapat, dan pasokan serta distribusi barang-barang kebutuhan pokok tersendat, yang menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok melambung tinggi harganya. Kehadiran Tol Laut benar-benar dinanti. Menhub Budi Karya Sumadi dalam suatu kesempatan mengungkapkan, Program Tol Laut dari waktu ke waktu menunjukkan tren peningkatan muatan. Tahun 2021 total muatan mencapai 23.880 TEUs, dan tahun 2022 total muatan yang diangkut pada tol laut mencapai 28.991 twenty foot equivalent unit (TEUs). Pada tahun 2023 pun jumlah muatan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Program tol laut ini menghubungkan 115 pelabuhan di seluruh Indonesia, melayani sebanyak 39 trayek, dan menggunakan 38 kapal. Tahun 2024 Melaju Lagi Pada awal Tahun Anggaran 2024, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya meningkatkan pelaksanaan Program Tol Laut guna mendorong dan mengefektifkan kembali konektivitas dan menekan disparitas harga di Wilayah Timur Indonesia serta meningkatkan perkembangan wilayah tertinggal, terluar, terdepan, dan perbatasan (3TP) menjadi wilayah yang memiliki aksesibilitas untuk melakukan aktivitas ekonomi dan sosial.Pada pertengahan bulan Januari lalu (16/1) Kementerian Perhubungan mengawali Program Tol Laut dengan melakukan pelepasan pelayaran perdana kapal angkutan tol laut, yakni KM. Logistik Nusantara 3 yang dioperatori PT. Pelni bertempat di Dermaga BJTI Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Pelepasan perdana Kapal Tol Laut ini dihadiri langsung oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Hubungan Antar Lembaga, Buyung Lalana dan Tenaga Ahli Menteri Perhubungan Bidang Transportasi Laut dan Kemaritiman Ir. Andre Mulyana, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut yang diwakili oleh Kasubdit Angkutan Dalam Negeri, M. Arif Agustian dan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Perak, Capt. Heru Susanto. KM. Logistik Nusantara 3 akan melayani Trayek T-6 untuk wilayah Maluku Utara dengan rute pelayaran Tanjung Perak – Jailolo - Tidore - Tanjung Perak dengan membawa muatan sebanyak 115 Teus, berupa muatan bahan pokok dan penting seperti beras, minyak goreng, dan gula sebanyak 77 Teus ke Tidore, dan sebanyak 38 Teus ke Jailolo. Diharapkan kebutuhan barang pokok dan penting khususnya pada wilayah Maluku Utara, dapat terpenuhi dan tersedia di pasaran daerah tersebut dengan mudah, serta menjadi semangat baru untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi pada wilayah setempat, dan diharapkan Pemerintah Daerah setempat dapat berkolaborasi dan bersinergi sehingga tujuan untuk mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok dan penting dapat tersedia dengan mudah dan dengan harga yang sewajarnya tercapai, seperti amanah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut atau dikenal dengan “Tol Laut”, dilaksanakan untuk menjamin tersedianya angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal, menjamin ketersediaan barang pokok dan penting khususnya diwilayah T3P dan untuk mempengaruhi harga pasar guna mengurangi disparitas harga. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

08 Jan 2024 3922 View

Pergerakan Masyarakat Selama Nataru 2023/2024 Berlangsung Aman, Menhub Apresiasi Kolaborasi Stakeholder

Pergerakan Masyarakat Selama Nataru 2023/2024 Berlangsung Aman, Menhub Apresiasi Kolaborasi StakeholderJAKARTA – Perayaan hari-hari besar agama seperti Natal dan Tahun Baru, Lebaran Idul Fitri, Perayaan Tahun Baru Hijriyah, serta perayaan hari besar agama lainnya yang telah ditetapkan sebagai hari libur nasional oleh Pemerintah agar masyarakat penganut agama yang merayakan hari besar tersebut dapat merayakan dengan khidmat dan bagi masyarakat lainnya momentum ini digunakan untuk beranjangsana ke sanak keluarga di kampung halaman, atau berlibur ke berbagai lokasi wisata di dalam negeri maupun ke luar negeri. Tak ayal momentum ini merupakan event kolosal bagi masyarakat Indonesia yang bepergian dengan berbagai moda transportasi. Bagi Kementerian Perhubungan event kolosal ini sekaligus mejadi bagian dari kerja besar untuk melayani masyarakat, sekaligus menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan terbaik, dan mensukseskan peak sesasson traffic transportasion di hari-hari sibuk tersebut baik untuk moda transportasi darat, moda transportasi laut, moda transportasi udara, dan transportasi kereta api. Mengidentifikasi Masalah dan Mencari Solusi Sejak awal Kemenhub melalui direktorat moda masing-masing telah melakukan pemetaan dan mengidentifikasi masalah, melakukan sinergi, kordinasi dan kolpborasi dengan berbagai stakeholder lainnya untuk mendapatkan solusi-solusi terhadap kemungkinan munculnya berbagai masalah transportasi di lapangan, seperti keselamatan dan kenyamanan transportasi, menuculnya kemacetan parah, hingga mengkalkulasi ketersediaan moda transportasi, serta infrastuktur pendukung, dan pelayanan transportasi gratis/mudik gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam sambutan penutupan Pos Komando (Posko) Pusat Angkutan Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 kamis (4/1) lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan kegembiraannya bahwa secara umum pergerakan masyarakat selama Libur Perayaan Natal dan tahun Baru (Nataru) tahun ini berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan lancar. “ Lonjakan jumlah penumpang dan pergerakan masyarakat di masa libur Nataru dapat diantisipasi dan berjalan dengan selamat, aman, nyaman dan lancar,” ujarnya. Menhub mengapresiasi jajarannya, serta stakeholder yang terlibat menjadikan kerja besar ini lebih optimal dan memberikan hasil yang membahagiakan masyarakat. “Koordinasi dan kolaborasi yang baik dari seluruh unsur terkait baik dari Kementerian/Lembaga, operator transportasi dan jalan tol, media massa dan masyarakat, menjadikan kerja besar ini berjalan sukses dan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya. Terus Memberikan Pelayanan Terbaik Kementerian Perhubungan terus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Indonesia dalam bertransportasi dan melakukan mobilisasi dari satu kota ke kota lain, dari wilayah ke wilayah yang lain, serta dari pulau ke pulau yang lain. Amanah sebagai kementerian yang diberikan tugas untuk untuk menyatukan Indonesia dengan konektivitas transportasi yang dapat dinikmati dan dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karenanya, Menhub Budi Karya Sumadi tak henti-hentinya mengajak seluruh insan transportasi untuk terus konsisten membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia, baik sarana maupun prasarana transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian agar pembangunan transportasi semakin meningkatkan konektivitas antar wilayah yang akan menyatukan Indonesia, dan dapat melayani perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan selamat, aman, dan nyaman. Insan transportasi, lanjut Menhub, meminta jajarannya untuk terus beradaptasi dengan perubahan besar yang terjadi di masyarakat, baik perubahan karena adanya teknologi yang terus berkembang maupun perubahan kebutuhan transportasi yang melonjak sangat besar. Menhub mengungkapkan, adanya lonjakan pergerakan transportasi dari masyarakat, berarti kita sebagai insan transportasi harus merencanakan dan juga mengeksekusi dengan baik untuk mengurai kepadatan pergerakan di satu waktu tertentu. “Alhamdulillah kita dapat melaksanakannya dengan baik, tentunya tidak lepas dari kerja sama kita semua,” ujarnya. Pergerakan Masyarakat Terus Meningkat, Angka Kecelakaan Menurun Dalam masa libur Nataru 2024, seperti yang diungkapkan Menhub dan disiarkan oleh media massa nasional mengungkapkan, Kemenhub telah bekerjasama dengan operator telekomunikasi untuk melihat jumlah pergerakan masyarakat selama masa libur Nataru. Berdasarkan resume hasil Positioning Mobile Data (PMD) yang dilakukan dari tanggal 16 Desember 2023 hingga tanggal 1 Januari 2024, tercatat ada sebanyak 126 juta pergerakan keluar provinsi maupun di dalam provinsi. Menurut Menhub, hasil ini tidak berbeda jauh dengan prediksi pergerakan masyarakat dari Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub yang mencapai 107 juta orang. “Kami akan terus melakukan upaya yang lebih akurat terkait dengan pergerakan masyarakat dari satu titik ke titik lainnya, agar bisa dilakukan penanganan yang lebih baik lagi,” tutur Menhub.Data lainya yang juga berkaitan dengan pergerakan masyarakat selama Nataru 2024, Menhub menyitir data Polri yang menyebutkan selama masa Nataru 2023/2024 tepatnya sejak tanggal 22 Desember 2023 hingga 2 Januari 2024, telah terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas sebesar 12% dengan jumlah kecelakaan lalu lintas sebanyak 3.412 kejadian.Dari hasil pemantauan di Posko Pusat Nataru yang dilakukan dari 19 Desember 2023 s.d 3 Januari 2024, tercatat total jumlah penumpang yang menggunakan moda angkutan umum baik darat, kereta api meningkat 16,48% dibandingkan dengan Nataru tahun lalu.Sementara itu, jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang keluar Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 8,13%, sedangkan jumlah kendaraan yang melintas di jalan tol yang masuk Jabodetabek mengalami peningkatan sebanyak 7,81%. Penumpang Udara Mencapai Lebih 3 Juta Penumpang Dari pemantauan penumpang udara selama Nataru 2024, jumlah penumpang dilaporkan melampaui 3 juta penumpang. Hal itu dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan sesaat setelah acara penutupan Posko monitoring Angkutan Udara Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) pada hari ini Kamis (4/1) di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta lalu. “Kami berterima kasih kepada seluruh maskapai penerbangan, awak kabin yang bertugas, petugas ground handling, pengelola Bandar Udara, dan pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu atas kerja kerasnya dalam memastikan penyelenggaraan angkutan udara yang aman dan nyaman,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara, M. Kristi Endah Murni. Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub bekerjasama dengan pihak terkait telah melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelayanan angkutan udara selama Nataru ini. Berdasarkan hasil monitoring tersebut menyebutkan bahwa on time performance (OTP) maskapai penerbangan selama Nataru mencapai lebih dari 80% dari sebanyak 444 armada pesawat penumpang niaga yang tersedia. Total kumulatif pergerakan penumpang berangkat (H-6 s.d. H+9) sebesar 3.752.128 penumpang, jika dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebelum pandemi (4.758.589 penumpang) sehingga recovery rate telah mencapai 78,8%. Namun demikian apabila dibanding tahun 2022 sebesar 3.426.529 penumpang atau jumlah penumpang naik 10% dari tahun sebelumnya.Dirjen Kristi sekali lagi mengapresiasi jajarannya dan seluruh petugas yang terlibat dan telah memberikan pelayanan terbaik dengan tetap mengutamakan 3S+1C, yaitu Safety (Keselamatan), Security (Keamanan) dan Services (Pelayanan), serta Compliance (Pemenuhan terhadap aturan yang berlaku) sehingga tidak ada kejadian yang tidak diinginkan seperti accident ataupun incident. Bahkan untuk memastikan terpenuhinya 3S+1C, yaitu Safety (Keselamatan), Security (Keamanan) dan Services (Pelayanan), serta Compliance (Pemenuhan terhadap aturan yang berlaku) pihaknya telah melakukan 2.573 inspeksi terhadap pesawat niaga yang tersedia, atau melakukan rata-rata 4 hingga 5 kali inspeksi untuk satu pesawat udara di berbagai bandara pemantauan untuk memastikan kelaikudaraan dan operasional pesawat. (IS/AS/SHL)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

29 Dec 2023 7319 View

Upaya Kemenhub dalam Wujukan Pembangunan Berorientasi Indonesia Sentris

JAKARTA – Konsep pembangunan pasca Indonesia merdeka, masih bertumpu dan terkonsentrasi di wilayah Jawa. Hingga beberapa dekade, terjadi pergantian beberapa kali pucuk pimpinan negara ini, pola pembangunan belum bergeser secara signifikan ke wilayah-wilayah lain di luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo (Jokowi), sejak awal kepemimpinannya, telah memperkenalkan pembangunan yang berwawasan “Indonesia-Sentris”. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi sering mengatakan,Indonesia sedang berubah ke arah “IndonesiaSentris” bukan “Jawa-Sentris” lagi. Seperti yang diungkapkan Presiden Jokowi, pembangunan yang berorientasi “Jawa Sentris” telah mengakibatkan ketidakadilan, kemiskinan, dan ketidakpuasan, serta ketimpangan kesejahteraan banyak terjadi di beberapa daerah di luar Pulau Jawa. “Konsep pembangunan sekarang harus berwawasan Indonesia Sentris,” ujarnya. Kemenhub Laksanakan Arahan Presiden Revolusi pembangunan ala Presiden Jokowi ini, merupakan koreksi atas pola pembangunan sebelumnya dan praktik atas pembangunan yang berwawasan pemerataan kesejateraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kabinet di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sejak awal kepemimpinannya hingga kini (2014-2023) telah secara tegas memperhatikan praktik pembangunan dan kesejahteraan yang merata. Perhatian Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran, dari pulau-pulau terluar, dari daerah perbatasan dan dari kawasan Indonesia Timur, merupakan wujud dari konsep pembangunan Indonesia Sentris yang digagas Presiden Jokowi. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebagai kementerian teknis yang membidangi masalah transportasi nasional pun dalam melaksanakan rencana dan pelaksanakaan program-program pembangunan, baik rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang mengacu pada konsep pembangunan yang berwawasan Indonesia Sentris. Kemenhub Bangun Bandara Hingga Ke Penjuru NegeriSebagai wujud dan implementasi pembangunan berwawasan Indonesia Sentris, Kemenhub telah membangun sejumlah bandara hingga ke penjuru negeri. Pembangunan sejumlah bandara ini, untuk menyatukan Indonesia, dari wilayah satu ke wilayah lainnya, dari pulau satu ke pulau lainnya, hingga dari satu kota ke kota lainnya, dan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah secara merata.Kemenhub dalam kurun waktu 2015 - 2023, telah membangun bandara baru di 25 lokasi dan revitalisasi bandara di 38 lokasi. Beberapa bandara yang telah selesai dibangun diantaranya yakni: Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, Papua Selatan; Bandara Siboru di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, dan Bandara Mentawai di Kabupaten Mentawai, Sumatera Barat.Ketiga bandara ini merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun untuk membuka keterisolasian wilayah di kawasan tertinggal, terluar, terpencil, dan perbatasan (3TP).Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam sebuah kesempatan mengungkapkan, pembangunan bandara baru dan rehabilitasi bandara lama dengan kapasitas yang lebih besar dan lebih megah menjadi bagian dari upaya Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan pembangunan, membuka akses wilayah sehingga pergerakan manusia maupun logistik semakin lancar dan diharapkan dapat mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru yang dapat meningkatkan perekonomian domestik maupun nasional. Kemenhub Bagun Pelabuhan Patimban Untuk Menyeimbangkan Arus Logistik NasionalUpaya Kemenhub untuk membuat simpul baru distribusi logistik nasional sebagian telah terlaksana dengan kehadiran Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat. Pelabuhan Patimban dalam jangka panjang diharapkan dapat menyeimbangkan arus logistik antara wilayah Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Wilayah Timur Indonesia. “Pembangunan Pelabuhan Patimban sebenarnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berparadigma Indonesia Sentris, agar seluruh wilayah Indonesia terkoneksi dengan baik, terutama untuk urussan logistic,” ujar Menhub. Menurut Menhub, Pelabuhan Patimban merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan nilai investasi Rp18,9 triliun. Kehadirannya diharapkan dapat meningkatkan daya saing logistik nasional, karena menjadi bagian dari rantai pasok nasional bersama Pelabuhan Tanjung Priok, yang dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, dimana di era tersebut merupakan puncak produktivitas dan masa keemasan Indonesia. Saat ini, lanjut Menhub, optimalisasi Pelabuhan Patimban terus ditingkatkan dengan melakukan peningkatan kapasitas terminal, membangun akses jalan, serta membangun ekosistem di sekitar kawasan pelabuhan.Pemerintah berharap, para pelaku usaha dapat memanfaatkan Pelabuhan Patimban sebagai pusat kegiatan logistik dan terlibat dalam pengembangan ekosistemnya. Pemerintah juga terus menyelesaikan pengembangan Pelabuhan Patimban fase 1 seperti terminal peti kemas yang memiliki kapasitas 250.000 TEUs dan terminal kendaraan berkapasitas 218.000 CBU, juga sedang berlangsung pembangunan konstruksi pembangunan fase 2 yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600.000 CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta. Di Sektor Perkeretaapian, Kemenhub Bangun LRT Pertama di Sumatera dan KA Pertama di SulawesiKementerian Perhubungan terus konsisten membangun infrastruktur transportasi dengan paradigma Indonesia Sentris atau secara merata di seluruh wilayah, salah satunya yaitu infrastruktur perkeretaapian. Dari berbagai infrastruktur perkeretaapian yang dibangun dua diantaranya merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah diselesaikan yaitu: LRT Sumsel di Kota Palembang dan Kereta Api Makassar – Parepare rute Maros – Barru.LRT Sumsel di Kota Palembang telah beroperasi sejak tahun 2018, dan Kereta Api Makassar Pare-Pare, sudah terbangun lebih dari 110 km, terbentang dari Kabupaten Maros hingga perbatasan Kabupaten Barru melewati 10 stasiun. Kemenhub, sepanjang tahun 2014 hingga 2023 telah juga telah melakukan peningkatan dan rehabilitasi jalur sepanjang 1.900,54 Km'sp dan pembangunan jalur kereta api sepanjang 1.683,44 Km’sp. Beberapa diantaranya yaitu pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta - Bandung sepanjang 152,46 km (jalur ganda), LRT Jabodebek sepanjang 49,21 km (jalur ganda), LRT Sumsel sepanjang 23,4 km (jalur ganda), serta LRT jakarta sepanjang 5,8 km (jalur ganda). Di Sektor Transportasi Darat, Kemenhub Bangun Terminal Tipe A di Berbagai WilayahTransportasi darat yang mendapat beban penggunaan moda transportasi terbanyak mendapat perhatian yang intens dari Pemerintah. Dalam rentang waktu 2014 hingga tahun 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Dalam melakukan pembangunan terminal bus ini, termasuk membangun dan merehabilitasi berbagai terminal menjadi terminal Tipe A Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal yang bertujuan untuk memperkuat koneksitas transportasi dan memperbaiki layanan angkutan bus antar kota antar provinsi maupun dalam provinsi (AKAP/AKDP) bagi masyarakat. Terminal bus tipe A memiliki fasilitas yang aman, nyaman, bersih dan modern dengan fasilitas serupa dengan stasiun kereta api atau bandara sehingga masyarakat yang menggunakan bus sebagai transportasi antar kota atau antar wilayah lebih nyaman dan tertarik menggunakan angkutan massal /bus untuk mengurangi beban jalan darat yang kian padat dan kian macet. Terminal bus tipe A juga didesain tidak saja sebagai tempat naik turun penumpang bus, tetapi juga menjadi centrum/pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya masyarakat. Fasilitas terminal Tipe A memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia, di antaranya yaitu: Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; Terminal Anak Air di Padang, Sumbar; Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut, untuk mendukung kebiasaan masyarakat menggunakan transportasi umum massal /bus, serta memajukan perekonomian domestik dan nasional, serta mendukung industry pariwisata di berbagai daerah yang berperan penting dalam meningkatkan geliat perekonomian di masa mendatang.Upaya serupa juga dilakukan dalam pengembangan dan pembangunan pelabuhan penyeberangan di 71 lokasi dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di 54 lokasi. Pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan ini menjadi sangat penting untuk konektifititas transportasi antar pulau, menjadi nadi perpindahan orang dan barang, serta berperan penting dalam meningkatkan perekonomian domestik dan nasional. Pacu Pembangunan Infrastruktur Transportasi Melalui Pembiayaan Kreatif.Infrastruktur transportasi nasional jika dibandingkan dengan negara maju lainnya di kawasan Asia maupun global tertinggal sangat jauh. Karenanya dalam pembangun infrastruktur transportasi dilakukan percepatan. Upaya percepatan pembangunan infrastrutur transportasi nasional kurun waktu 2020 – 2024 saja membutuhkan setidaknya Rp.1.288 Triliun, namun kemampuan pendanaan yang disediakan oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya tersedia 20% dari yang diperlukan. Hal ini memerlukan langkah-langkah kreatif untuk tetap dapat melanjutkan pembangunan. Salah satu cara yang ditempuh Kemenhub adalah melalui Pembiayaan Kreatif dengan melakukan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Beberapa proyek KPBU dengan total nilai mencapai Rp.53,6 Triliun yang telah dilakukan oleh Kemenhub tersebut adalah ; Pelabuhan Patimban dengan skema KPBU senilai Rp. 18,9 Triliun, Pembangunan Kereta Api Makassar – Pare-Pare dengan skema KPBU senilai Rp. 991 miliar, Proving Ground Bekasi dengan skema pemabngunan KPBU senilai Rp. 1,9 Triliun, serta Bandara Dhoho Kediri, dengan skema pembiayaan sawasta umum sebesar Rp.10 Triliun. Terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Badan Layanan Umum (BLU) yang diperoleh oleh Kemenhub juga terus meningkat jumlah dan kualitasnya. Tahun 2014 PNBP yang diperoleh hanya sebesar Rp. 2 Triliun, namun pada tahun 2019 PNBP sudah mencapai Rp.9,4 Triliun, dan Tahun 2022, meski di masa pandemi masih mendapatkan PNBP sebesar Rp.9,2 Triliun. Naik Peringkat di Global Competitiveness Index Langkah-langkah pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan oleh Kemenhub memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat, kini dan masa yang akan datang serta berkontribusi positif dalam pertumbuhan perekonomian nasional di kisaran 5%, dan meningkatkan Global Competitiveness Index (GCI) / Index Daya Saing Global Indonesia dari sebelumnya berada di peringkat 44 kini berada di peringkat 34. Global competitiveness index (GCI) atau indeks daya saing global yang dilakukan oleh Institute for Management Development ini adalah suatu indeks yang mengukur progres suatu negara dalam perkembangan semua faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya. Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 dan tahun 2023 sektor transportasi tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi dibandingkan sector lainnya yaitu dikisaran 15%, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. (IS/AS/SHL/HG)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik