JAKARTA - Masalah kemacetan lalu lintas di Kota Jakarta dan kota-kota sekelilingnya (bodetabek) serta kota-kota besar lain masih belum bisa teratasi sepenuhnya hingga sekarang. Sekalipun di Jabodetabek sudah memiliki angkutan umum massal modern, seperti Kereta Rel Listrik (KRL), Moda Raya Terpadu (MRT), Lintas Raya Terpadu (LRT), hingga Transjakarta, hingga saat ini masih belum menyelesaikan masalah tersebut.
Di penhujung jabatannya, Presiden Joko Widodo sempat mengeluh kemacetan di Kota Jakarta sudah lama terjadi bertahun-tahun dan belum bisa teratasi. ”Kendati di Jakarta telah memiliki sejumlah transportasi massal seperti KRL, MRT, dan LRT, hingga Transjakarta, itupun masih macet di semua titik,” ujarnya di awal tahun 2024 yang banyak dikutip sejumlah media nasional.
Presiden Jokowi juga mengatakan saat ini kemacetan tidak hanya di Jakarta dan sekelilingnya tetapi juga telah terjadi di kota-kota besar di Jawa dan luar Jawa, seperti di Ibukota provinsi yang padat penduduk.
Kemacetan tersebut, menurut Presiden, terjadi karena banyaknya masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum. Karena itu, dia menghimbau dan mendorong masyarakat di kota-kota besar agar menggunakan transportasi massal.
"Kita harus mendorong pemanfaatan transportasi umum massal agar penggunaan kendaraan pribadi terus berkurang," pesan Jokowi.
Dia juga menyarankan agar pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat menyiapkan lebih moda transportasi umum massal yang memadai, aman, nyaman, tertib, tepat waktu, serta selamat sampai tujuan.
Harus Disiapkan Layanan Prima
Selain menyiapkan infrastruktur dan moda transportasinya, diharapkan pihak operator juga bisa memberikan layanan prima bagi penumpang dari mulai ticketing, selama perjalanan, sampai kedatangan di lokasi tujuan dan juga yang terpenting ‘tarifnya murah dan terjangkau’. Ini menjadi salah satu cara yang ampuh untuk mendorong masyarakat di Jabodetabek dan kota-kota besar lainnya agar mau beralih dari menggunakan kendaraan pribadi ke angkutan umum massal.
Kementerian Perhubungan telah memberikan subsidi untuk semua moda transportasi darat, laut, udara dan kereta api. Namun kendati sudah mendapat subsidi dari Pemerintah, agar tarif angkutan massal dapat lebih murah dan terjangkau, memang harus memperluas jaringan transportasi sampai ke pemukiman dan ini perlu dukungan pihak lain, terutama pemerintah daerah.
"Jika hal ini dapat disenergikan, kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah akan mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan transportasi umum dalam menjalankan aktivitasnya," imbuh Presiden Jokowi.
Otoritas yang Lebih Luas Bagi BPTJ
Pengamat tata kota, Yayat Supriatna berharap, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang berada di bawah Kementerian Perhubungan dapat diberikan kewenangan penuh untuk mengatur dan mengintegrasikan seluruh moda transportasi di seluruh wilayah Jabodetabek agar perannya dalam menekan kepadatan dan kemacetan lalu lintas perkotaan di Jakarta dan sekitarnya lebih efektif.
Program-program yang telah dijalankan oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), lanjut Yayat seperti Jabodetabek Residance Connexion (JRC) dan subsidi buy the service (BTS), telah dirasakan manfaatnya, namun kewenangan mereka masih terbatas.
Di sisi lain, Kemenhub juga memiliki peran dalam mengatur transportasi, yakni mengatur besaran subsidi yang diberikan kepada angkutan massal termasuk KRL Jabodetabek, namun mengenai integrasi tarif kombinasi KRL, MRT, LRT dan TransJakarta bukan wewenang Kementerian Perhubungan sepenuhnya. Hal ini perlu koordinasi teknis dengan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan kota-kota lain di sekitarnya secara efektif dan efisien.
Agaknya, lembaga baru yang kini santer terdengar, yaitu Dewan Aglomerasi, yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ), yang berada di bawah koordinasi Wakil Presiden (2024-2029) nantinya diharapkan dapat lebih optimal untuk mengatasi masalah integrasi transportasi di Jabodetabekjur (+Cianjur) sebagai solusi kemacetan, dengan layanan transportasi yang aman, nyaman, berkeselamatan dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat kian meningkat. (IS/AS/RY/ME)