JAKARTA - Tahun 2023 akan berakhir. Sebagai institusi Pemerintah yang melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Kementerian Perhubungan terus berupaya melakukan perbaikan dan penyempurnaan kinerja dari program-program yang telah dibuat sebelumnya.

Pada saat pergantian tahun 2023-2024 Kementerian Perhubungan (Kemnhub) melakukan review pencapaian kerja di depan awak media nasional (media cetak, online, radio dan televisi.) dalam acara Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) yang diselenggarakan Biro Komunikasi Informasi Publik (BKIP) awal pekan lalu (20/12/2023) di Jakarta. Acara ini dihadiri Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, para Pejabat Eselon 1 di Lingkungan Kementerian Perhubungan, Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang SDM dan Kehumasan, serta para ASN Jajaran Kementerian Perhubungan.

Capaian Kinerja Kemenhub Tahun 2014-2023

Pada JPAT tahun ini, selain mereview kinerja Kemenhub selama satu tahun 2023, juga dipaparkan kinerja dalam kurun waktu 2014-2023 atau dua periode Kabinet Indonesia Maju di bawah Kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2023 Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sangat fokus dengan pembangunan infrastruktur, termasuk transportasi. Hal ini terlihat dari banyak sekali pembangunan yang telah dilakukan sebagai bagian dari upaya Presiden untuk meraih posisi Indonesia Emas pada tahun 2045 atau usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia, dan menjadi lima besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia.

Sektor transportasi memiliki kontribusi dalam pembangunan infrastruktur nasional, yang menjadi pondasi bagi meningkatnya keterhubungan antar wilayah, pertumbuhan ekonomi wilayah, dan kemajuan peradaban, yang berkontribusi pada peningkatan daya saing bangsa.

Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo dan dikaitkan dengan RPJP (2005 – 2024) dan RPJMN (2014-2019 dan 2020-2024), Kementerian Perhubungan diamanahi untuk membangun konektivitas untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Dengan tiga indikator capaian utama yaitu: Meningkatkan Konektivitas, Pelayanan, dan Keselamatan Transportasi.

Visi tersebut yang menjadi dasar bagi Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan berbagai program dan kebijakan, yang dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan lima tahunan (2015 - 2019 dan 2020 - 2024) dan rencana kerja tahunan Kementerian Perhubungan.

Kehadiran infrastruktur transportasi publik diharapkan mampu menjadi solusi dan menjawab sejumlah persoalan yang dihadapi seperti: keterisolasian wilayah, distribusi logistik dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, inefisiensi layanan transportasi, hingga polusi dan kemacetan.

Selain itu, banyak tantangan yang dihadapi di antaranya yaitu: situasi geopolitik dan ekonomi dunia yang cepat berubah, pandemi Covid-19, dan keterbatasan pendanaan melalui APBN untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Juga, tuntutan masyarakat semakin tinggi, untuk mendapatkan layanan transportasi publik yang andal, selamat, aman, nyaman, inklusif, terjangkau, dan ramah lingkungan.

Dengan berbagai tantangan yang ada, Kemenhub bersama pemangku kepentingan di sektor transportasi terus berkomitmen melanjutkan berbagai pembangunan konektivitas antar wilayah, meningkatkan integrasi antarmoda, mengembangkan transportasi massal perkotaan, green and smart mobility, serta membangun transportasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tidak hanya membangun infrastruktur secara fisik, Kemenhub juga terus berupaya meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, meningkatkan eksistensi di kancah internasional, dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul di sektor transportasi.

Meningkatkan Daya Saing Produk dan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan infrastruktur transportasi yang massif dan terintegrasi diyakini mampu meningkatkan daya saing produk-produk, khususnya yang berada di sentra-sentra produksi yang tersebar luas di wilayah Indonesia, juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah, yang akhirnya juga dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Pembangunan sektor transportasi yang massif juga meningkatkan kinerja ekonomi, meningkatkan efisiensi cost logistic. Berdasarkan data Bappenas, Kemenko Perekonomian dan Badan Pusat Statistik, biaya logistik nasional saat ini sebesar 14,29% dari PDB. Dalam 10 tahun ke depan, biaya itu diharapkan akan dapat diturunkan hingga berada di kisaran 10% dari PDB, dan ditargetkan turun dalam kisaran 8% dari PDB pada 2045.

Peran konkrit Kementerian Perhubungan dalam mendukung biaya logsitik yang kompetitif yaitu menyiapkan pelabuhan laut agar memenuhi ketentuan National Logistic Ecosystem (NLE) yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Kemenhub telah memastikan 46 pelabuhan di Indonesia telah memenuhi ketentuan untuk mendukung NLE. Selain itu, semua pelabuhan di Indonesia yang berjumlah 264 pelabuhan, telah mengimplementasikan Inaportnet. Upaya transformasi dari layanan manual ke digital ini akan berdampak pada efisiensi dan penurunan biaya logistik.

Adanya pandemi Covid-19, sangat berdampak di semua sektor, khususnya transportasi dan berdampak pada penurunan pertumbuhan ekonomi .Namun dengan kebijakan rem dan gas yang diterapkan pemerintah pandemi berhasil diatasi. Secara bertahap, pertumbuhan ekonomi kembali naik. Berdasarkan data BPS, pada 2022 dan 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia terus tumbuh di kisaran 4 s.d 5%. Sektor transportasi pun tercatat mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu di kisaran 15%, yang turut mengerek pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Terus Berkreasi dan Berkolaborasi Dalam Pendanaan Pembangunan Transportasi

Di tengah keterbatasan anggaran pembangunan yang disediakan oleh negara melalui APBN, Kemenhub terus berupaya melakukan kolaborasi dan sinergi dengan instansi/lembaga lain baik BUMN maupun swasta nasional, dan internasional untuk memaksimalkan upaya Kemenhub mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.

Hal itu dilakukan dengan melihat begitu banyaknya pembangunan yang harus dilakukan, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas, tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar agar pembangunannya dapat merata ke seluruh wilayah.

Selama 10 tahun terakhir, besaran pagu anggaran yang diterima oleh Kemenhub cukup fluktuatif dengan tren yang semakin menurun jumlahnya. Pagu terbesar yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.65,13 Triliun, sementara pagu terkecil yaitu pada tahun 2022 sebesar Rp. 33,48 Triliun.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur transportasi di Indonesia mencapai Rp. 1.288 Triliun. Sementara kemampuan pemerintah untuk membiayai melalui APBN hanya sebesar Rp. 266,64 Triliun atau hanya 20% dari total kebutuhan, sementara 26% nya dipenuhi melalui BUMN, dan sisanya 54% harus dipenuhi melalui partisipasi swasta.

Melihat tingginya kebutuhan pembiayaan tersebut, maka tidak akan terpenuhi apabila hanya mengandalkan pendanaan rupiah murni (APBN). Oleh karena itu Kemenhub mendorong pendanaan kreatif (Creative financing) non APBN, seperti misalnya: Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Badan Layanan Umum (BLU), investasi swasta murni, dan skema pembiayaan lainnya di luar APBN.

Dalam kurun waktu 2014 hingga tahun 2023, raihan (Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemenhub terus meningkat.Dari 2014 yang hanya sebesar Rp. 2 Triliun, pada tahun 2019 sudah mencapai Rp.9,4 Triliun, atau rata-ratanya meningkat 41,47%. Pada tahun 2020 hingga tahun 2021 raihan PNBP sempat menurun karena terdampak Covid-19. Namun kembali meningkat di tahun 2022 yang melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun ini, raihan PNBP sudah mencapai Rp. 9,1 Triliun dan diproyeksikan di akhir tahun ini akan mencapai target.

Kemenhub juga telah membentuk unit kerja baru yaitu Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT), yang diharapkan mampu mempercepat proses dan realisasi pembiayaan infrastruktur transportasi melalui skema creative financing. Jadi sebagian besar pencapaian infrastruktur transportasi yaitu melalui Creative Financing dan upaya jajaran Kemenhub sangat besar untuk menyukseskan ini.

Progres Pekerjaan Proyek Kemenhub

Saat ini terdapat sejumlah proyek prioritas di sektor transportasi, baik itu di tahap perencanaan, tahap persiapan, tahap transaksi, tahap konstruksi, sampai dengan tahap operasi. Beberapa di antaranya yang paling terlihat yaitu:

Pelabuhan Patimban

Dengan nilai investasi 18,9 Triliun Rupiah. Kinerja Patimban hingga saat ini cukup menggembirakan. Pelabuhan Patimban ditargetkan akan memiliki kapasitas yang sama dengan Pelabuhan Priok yakni sebesar 7,5 juta TEUs peti kemas atau kontainer dan 600 ribu kendaraan per tahun pada 2027 nanti.

Kereta Api Makassar – Parepare

Dengan nilai 991 Miliar Rupiah. Kereta api pertama di Sulawesi, kini kehadirannya menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan.

Proving Ground Bekasi

Dengan nilai 1,9 Triliun Rupiah. Kehadirannya diharapkan makin meningkatkan daya saing industri otomotif nasional. Proving ground sangat penting guna meningkatkan standarisasi kendaraan yang diproduksi dan dipasarkan di Indonesia.

Bandara Kediri

Dengan nilai 10 Triliun Rupiah. Bandara Kediri adalah proyek bandara pertama dengan pembiayaan swasta murni. Kehadiran Bandara Kediri akan meningkatkan konektivitas dari dan ke Kediri dan mempersingkat waktu tempuh. Jika melewati jalur darat, waktu tempuh perjalanan dari Surabaya atau Malang ke Kediri membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Namun jika menggunakan pesawat hanya sekitar satu jam dan dari Jakarta-Kediri dapat ditempuh sekitar 1,5 jam. Dengan runway atau landas pacu sepanjang 3.300 meter, bandara ini nantinya bisa didarati oleh pesawat jenis apapun.

Upaya peningkatan iklim invetasi juga terus dilakukanMisalnya melalui pembentukan unit percepatan pelaksanaan berusaha, penyederhanaan perizinan usaha berbasis resiko, penyusunan NSPK Percepatan Pelaksanaan Berusaha (PPB), dan lain sebagainya.

Di tengah upaya menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi, Kemenhub juga tetap memperhatikan tata kelola pemerintahan yang baik.Yaitu melalui implementasi Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk menjaga birokrasi yang bersih efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Dengan sasaran: terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional. Selain itu, berfokus pada pencapaian isu tematik yang terdiri dari: pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan prioritas Presiden seperti: penanganan inflasi dan penggunaan produk dalam negeri.

Mempertajam Konektivitas Transportasi

Kementerian Perhubungan terus mempertajam dan meningkatkan konektivitastransportasibaik di darat, laut, udara dan perkeretaapian. Tujuannya yaitu untuk menghubungkan dan mempersatukan Indonesia. Berbagai pembangunan infrastruktur transportasi dilakukan dengan paradigma Indonesia Sentris, atau merata ke seluruh wilayah Indonesia. Hingga saat ini, Kemenhub telah berhasil menyelesaikan sejumlah infrastruktur konektivitas untuk transportasi perkotaan dan antarkota seperti misalnya di darat dan kereta api, yaitu:

MRT Jakarta

Saat ini sudah menjadi transportasi massal yang diandalkan oleh warga Jakarta dan sekitarnya. Kami akan terus tingkatkan konektivitas dan integrasi antarmodanya melalui pembangunan MRT Utara – Selatan dan Timur – Barat.

LRT Jabodebek

Kereta hasil karya anak bangsa tersebut sudah bisa beroperasi dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Tingkat kemacetan di Jabodetabek sangat tinggi. Kita ingin agar masyarakat kita semua beralih dari transportasi pribadi ke transportasi massal.

Kereta Cepat Whoosh (Jakarta - Bandung)

Kereta Cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara dengan kecepatan rata-rata 350 km/jam. Menandai modernisasi transportasi massal yang efisien, ramah lingkungan dan terintegrasi dengan moda transportasi lainnya termasuk terintegrasi dengan TOD (Transit Oriented Development).

Bus Rapid Transit (BRT)

Program pengembangan angkutan massal perkotaan berbasis jalan melalui skema Buy The Service (BTS) terus menunjukkan kinerja positifnya. Masyarakat yang berpindah atau shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan massal bus terus meningkat. Berdasarkan survei yang kami lakukan, sebanyak 72% masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan roda dua berpindah menggunakan layanan Teman Bus. Sementara, 23% masyarakat yang tadinya menggunakan kendaraan roda empat berpindah menggunakan layanan Teman Bus. Alasannya lebih hemat, dan tidak macet.

Bandara Kertajati

Bandara telah beroperasi penuh pada 29 Oktober 2023 lalu. Tingkat okupansi penumpang kini sudah 70 s.d 80%. Sejumlah investor tertarik menjadi mitra untuk mengelola dan mengembangkannya.

Tidak hanya di kota, kami juga membangun konektivitas hingga ke pelosok daerah, yaitu:

Program Tol Laut

Muatan kapal tol laut terus meningkat setiap tahunnya sejak diluncurkan pada tahun 2015. Kini melayani 39 trayek dengan menggunakan 38 kapal yang menyinggahi 115 pelabuhan. Pada tahun 2022 realisasi muatan kapal tol sebanyak 28.991 Teus dan 983 Ton. Tol laut mengurangi disparitas harga di wilayah timur dan meningkatkan produktivitas mereka yang bisa mengirimkan komoditas lokal mereka melalui tol laut dari wilayah timur ke barat, sehingga menggerakan ekonomi.

Jembatan Udara

Kemenhub belum lama ini meresmikan dua bandara di Papua yaitu Bandara Siboru, Fakfak dan Bandara Nabire Baru. Kedua bandara ini akan melancarkan konektivitas di wilayah di Papua yang geografisnya hanya bisa dijangkau melalui udara.

Capaian lainnya di level pelayanan, ada satu kabar baik yaitu: Bandara Soekarno Hatta meraih peringkat 5 terbaik dunia kategori 40-50 juta penumpang dari Sky Trax World Airport Award 2023. Serta, menjadit Top International Megahubs di Asia Pasifik 2023.

Pelayanan kereta di Indonesia masuk empat besar paling efisien se Asia Pasifik Tahun 2018 dari World Economic Forum. Serta, masuk tiga besar kualitas jalur kereta api di Asia Tenggara pada tahun 20218 dari World Economic Forum.

Kemudian, beberapa PSN yang akan kita upayakan diselesaikan yaitu: Kereta Api Logistik Lahat - Tarahan dan Prabumulih - Kertapati Sumbar dan Sumsel, MRT Jakarta North South dan East West, LRT Jakarta Kelapa Gading - Velodrome - Manggarai, Double Track Kereta Api Jawa Selatan (Bogor Sukabumi dan Mojokerto), Bandara Dhoho Kediri, Pelabuhan Benoa, Pelabuhan New Palembang, Pelabuhan Teluk Palu Sulteng, dan pengembangan Pelabuhan Sorong.

Di bidang SDM, Kemenhub terus berkomitmen mencetak SDM sektor transportasi yang berkualitas melalui perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Di bidang pengawasan, Kemenhub terus berkomitmen dan berupaya meningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pembentukan 8 (delapan) sistem informasi pengawasan yang dibangun Inspektorat Jenderal Kemenhub.

Di bidang Kebijakan Transportasi, Kemenhub melalui Badan Kebijakan Transportasi yang baru kami bentuk, telah membuat sebanyak seribu lebih rekomendasi kebijakan di sektor transportasi. Diantaranya adalah kebijakan prioritas nasional seperti: Angkutan Lebaran/Nataru, Dukungan Sektor Transportasi untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), Destinasi Pariwisata Nasional, Kawasan Terluar, Tertinggal dan Perbatasan; Logitik, Kereta Api Cepat, dan Sistem Angkutan Massal Perkotaan.

Pencapaian-Pencapaian Kemenhub dan Tantangan Ke Depan

Kerjakeras, ikhlas, dan bersinergi dari seluruh jajaran di Kementerian Perhubungan, yang selama ini telah bekerja dengan hati, penuh integritas, dan semangat untuk membangun negeri telah melahirkan beberapa karya yang telah mendapatkan apresiasi positif, baik terkait teknis penyelenggaraan dan pelayanan transportasi, sampai dengan komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate Governance). Di antaranya yaitu:

Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dan Natal Tahun Baru yang berjalan dengan relatif lancar beberapa tahun kebelakang, meskipun sempat terjadi Covid-19 dan pada tahun ini terjadi lonjakan traffic transportasi yang luar biasa, namun tetap berjalan dengan selamat, aman, lancar, dan terkendali. Alhamdulillah kepuasan dari masyarakat pun cukup tinggi (88,2% berdasarkan survei dari lembaga survei Indikator) dengan apa yang sudah pemerintah bersama stakeholder terkait lakukan. Kunci sukses dari penyelenggaraan angleb dan nataru adalah koordinasi intensif antar pemangku kepentingan dan komunikasi publik yang baik.

Mendapatkan hasil laporan keuangan dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sudah yang ke-10 kalinya berturut-turut kami meraih WTP sejak tahun 2013. Sebagai wujud komitmen kami dalam mengelola keuangan negara dengan transparan dan akuntabel.

Peringkat Terbaik Pertama Anugerah Layanan Investasi 2022 dan 2023 dari Kementerian Investasi/BKPM. Ini menjadi komitmen kami untuk semakin mempermudah pelayanan perizinan tanpa meninggalkan resiko terkait aspek keselamatan. Diharapkan ini akan mendukung kemudahan berinvestasi di Indonesia.

Realisasi belanja produk dalam negeri dan sektor UMKM K Tahun 2023 melampaui target. Realisasi belanja produk dalam negeri tahun ini mencapai Rp13,24 triliun atau melampaui 54 persen dari target yang ditetapkan. Kemudian, belanja di sektor UMKM mencapai Rp3,84 triliun, atau melampaui 39 persen dari target yang ditetapkan.

Menerima penghargaan sebagai pembina teknis Badan Layanan Umum Terbaik 2023 dari Kementerian Keuangan. Kinerja BLU di lingkungan Kemenhub terus mengalami pertumbuhan dan memberikan kontribusi positif bagi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2022, PNBP Kemenhub mencapai Rp. 9,01 Triliun dengan realisasi pendapatan BLU mencapai Rp. 1,67 Triliun atau 18,63% dari total raihan PNBP.

Berhasil melancarkan transportasi pada kegiatan pertemuan pemimpin internasional seperti G20 dan KTT ASEAN. Serta mendukung berbagai event internasional lainnya seperti Moto GP di Mandalika dan juga melancarkan angkutan udara haji dan umroh.

Capaian lainnya yaitu: Predikat Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Penyiaran Publik, Predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian PAN RB pada sejumlah unit kerja di lingkungan Kemenhub, dan capaian positif lainnya.

Namun kami tidak lantas berpuas diri. Masih banyak yang harus diperbaiki terkait dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Outlook Kemenhub Tahun 2024

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan

Pada tahun 2024, Kemenhub akan terus melanjutkan visi Presiden yang dikaitkan dengan RPJP dan RPJMN, dengan fokus menyelesaikan program-program prioritas yang telah ditargetkan akan selesai di tahun 2024.

Pagu anggaran Kemenhub tahun anggaran 2024 adalah Rp38,60 triliun, dengan rincian pagu berdasarkan program yang dialokasikan antara lain 26% atau Rp10,20 triliun untuk dukungan manajemen, 6% atau Rp2,47 triliun untuk pendidikan dan vokasi, serta 67% atau Rp25,92 triliun untuk infrastruktur konektivitas.

Sesuai Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 yang bertema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan", kami akan melanjutkan sejumlah program prioritas diantaranya yaitu: melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi yang produktif dan merata ke seluruh wilayah, pemanfaatan energi terbarukan, dan pembangunan IKN

Pesan Kepada Pemerintahan Selanjutnya.

Pembangunantransportasi harus dilakukan secara berkelanjutan. Kemenhub sudah meletakan dasar-dasar pembangunan infrastruktur transportasi yang diharapkan dapat terus dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan suatu pekerjaan besar dengan nilai investasi dan resiko besar, yang seringkali tidak bisa dirasakan dampaknya dalam waktu yang singkat. Agar dapat berfungsi optimal, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi lintas sektoral untuk menciptakan ekosistem yang saling mendukung.

Karena tugas Kemenhub tidak berhenti ketika infrastruktur sudah selesai dibangun, tetapi juga harus memikirkan bagaimana kehadiran infrastruktur yang telah dibangun dapat berfungsi optimal dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat banyak atau diistilahkan dengan “Netes/Delivered”.

Oleh karenanya, Kemenhub diamanahi bahwa infrastruktur transportasi yang telah terbangun harus dihubungkan atau terintegrasi dengan titik-titik ekonomi seperti destinasi pariwisata, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, sentra produksi baik itu pertanian, perikanan, dan industri kecil/UMKM.

Dalam jangka panjang, kehadiran berbagai infrastruktur transportasi diharapkan memberikan efek berganda seperti: menciptakan lapangan kerja, menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, memperbaiki jaringan logistik, menghadirkan pelayanan publik yang prima, membangun peradaban, dan mewujudkan keadilan sosial.

Seluruh insan transportasi, akan terus bekerja dengan hati, berani berinovasi, dan akan terus melaju dengan program-program transportasi yang maju, untuk menghubungkan Indonesia.

Turut Mensosialisasikan, Turut Mengawasi dan Turut Mendukung Hasil Kerja Kemenhub

Kementerian Perhubungan melalui Biro Komunikasi dan Informasi Publik, berkaitan dengan JPAT juga menyelenggarakan kompetisi karya jurnalistik sektor transportasi, sebagai upaya sinergi dengan media massa, khususnya dengan para para awak media untuk berpartisipasi dalam mensosialisasikan, mendukung kerja serta mengawasi hasil kerja Kemenhub tahun 2023 ini.

Syarat untuk mengikuti kompetisi tersebut adalah dengan mewartakan berbagai capaian pembangunan infrastruktur transportasi yang telah dilakukan oleh Kemenhub. Ini adalah bagian dari komitmen Kemenhub untuk terus melaju dengan program-program transportasi yang maju, untuk menghubungkan Indonesia.

Hasil karya jurnalistik akan dinilai oleh sejumlah kalangan dari unsur pakar transportasi, praktisi komunikasi (PR Indonesia), asosiasi media dan dari internal Kemenhub. Diharapkan kegiatan ini selaras dengan upaya Kemenhub untuk memberikan informasi kinerjanya kepada masyarakat luas. (IS/AS/SHL/HG)