JAKARTA – Organisasi Maritime Internasional atau International Maritime Organization (IMO) menggelar sidang Majelis IMO di London pada penghujung tahun 2023,yang dihadiri 175 negara di dunia, termasuk Indonesia.

Menteri Perhubugan (Menhub) Budi Karya Sumadi memimpin delegasi Indonesia untuk menggalang dukungan dan meraih suara dari negara-negara peserta dalam pemilihan Anggota Dewan IMO, pada awal Desember 2023 lalu.

Cita-cita Menhub menjadikan Indonesia kembali sebagai Anggota Dewan IMO merupakan upaya untuk meningkatkan eksistensi dan peran aktif NKRI di kancah internasional, serta memperkuat visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Eksistensi sebagai Anggota Dewan IMO menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena peran (TuPokSi) dari IMO sebagai badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang memiliki otoritas penetapan standar global untuk keselamatan, keamanan, dan kinerja lingkungan pelayaran internasional.

IMO didirikan tahun 1958, beranggota 175 negara, memiliki peran utama menciptakan kerangka peraturan bagi industri pelayaran yang adil dan efektif, untuk diadopsi secara universal dan juga diterapkan/diberlakukan secara universal. Dengan demikian, IMO berperan untuk menciptakan persaingan yang setara sehingga operator kapal tidak dapat mengatasi masalah keuangan mereka hanya dengan mengambil jalan pintas mengorbankan kinerja keselamatan, keamanan dan lingkungan laut / selat.

Pendekatan ini juga mendorong inovasi dan efisiensi bagi industri pelayaran di tingkat global, sehingga armada kapal mancanegara dapat beroperasi secara efektif jika peraturan dan standarnya disetujui, diadopsi, serta diterapkan secara internasional. Dengan IMO sebagai forum proses ini berlangsung.

Manfaatnya Penting Bagi Sektor Maritim Indonesia

Keberlangsungan operasional industri pelayaran internasional sangatlah penting, karena pada dekade terakhir, moda transportasi laut internasional sebagai sarana angkutan global ke masyarakat dan komunitas di seluruh dunia.

Pengiriman kargo dan transportasi barang-barang perdagangan lewat jalur laut adalah metode transportasi global yang paling efisien dan hemat biaya. Sehingga kelancaran industri pelayaran secara global dapat memfasilitasi perdagangan dan juga membantu menciptakan kesejahteraan antar bangsa dan masyarakat.

Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia yang tercantum dalam RPJMN 2020 – 2024.

Saat penyelenggaraan Sidang Majelis IMO, pada Senin (27/11) hingga Rabu (29/11) lalu, Menhub melakukan berbagai kegiatan, antara lain, yaitu menghadiri resepsi diplomatik dan pertemuan bilateral dengan sejumlah negara, dalam rangka menyukseskan pencalonan kembali Indonesia sebagai anggota dewan IMO Kategori C Periode 2024 – 2025.

Menhub menyampaikan, Indonesia harus bisa meraih dukungan mayoritas suara dari negara-negara anggota IMO yang berjumlah total 175 negara, agar berhasil masuk menjadi anggota dewan IMO. Seperti pada pemilihan periode 2022-2023 lalu, Indonesia berhasil mendapatkan 127 suara. “Kami memanfaatkan waktu semaksimal mungkin dengan mengadakan sejumlah pertemuan bersama negara-negara anggota IMO,” ujar Menhub,

Menhub juga menjelaskan komitmen nyata yang telah ditunjukkan selama ini untuk mengembangkan sektor maritim global yang berkelanjutan. “Kami yakin negara-negara lain akan mendukung dan memberikan suaranya untuk Indonesia,” imbuh Menhub optimistis, saat resepsi diplomatik IMO di London, pada 27 November 2023 lalu.

Resepsi diplomatik yang digelar delegasi Indonesia, yang berlangsung pada 27 hingga tanggal 28 November 2023 lalu melibatkan delegasi serta stakeholder sebagai tim pelobby pemenangan Indonesia, meliputi : Kemenkomarinvest, Kemenlu, Kemenhub, Kemenkumham, KemenBUMN, Setkab, Kedubes RI di London, Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL, Pelindo, Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Pertamina International Shipping, dan INSA. “Kami meminta partisipasi aktif seluruh delegasi yang ditugaskan, dalam upaya menggalang dukungan suara dari negara anggota OMI yang lain,” ujarnya.

Selain resepsi diplomatik, Menhub Budi Karya juga melakukan sejumlah pertemuan, antara lain dengan Sekjen IMO Mr. Kitack Lim. Pada kesempatan tersebut, Menhub menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi IMO di bawah kepemimpinan Mr Kitack Lim, yang pada tahun ini menjadi tahun terakhirnya menjabat sebagai Sekjen IMO.

Menhub juga meminta dukungan Mr. Kitack Lim agar mendukung pencalonan kembali Indonesia menjadi anggota dewan IMO.

“Mr. Kitack Lim telah banyak mendukung dan memberi bantuan bagi Indonesia, untuk terus meningkatkan perannya di IMO,” ucapnya.

Pertemuan lain, delegasi Kemenhub berhasil menjalin kerjasama dengan tiga pihak di bidang perhubungan laut, antara lain delegasi dari Arab Saudi, Brunei Darrusalam dan organisasi nirlaba International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA).

Tidak sebatas hanya pertemuan, Jajaran Kemenhub juga menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan ketiga pihak, dengan disaksikan langsung oleh Menhub. “Melalui MOU tersebut, diharapkan dapat meningkatkan aspek keselamatan dan pelayanan pelayaran nasional,” ucap Menhub.

Dengan pihak Arab Saudi, dilakukan penandatanganan MoU on the Recognition of Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarer (STCW) Certificates, oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi dengan Public Transport Authority Acting President Kingdom of Saudi Arabia Rumaih Al-Rumaih.

Kerjasama ini, menurut Menhub, bertujuan untuk mewujudkan adanya saling pengakuan antar kedua negara terkait pendidikan dan pelatihan maritim, dan sertifikat keahlian pelaut, sertifikat kesehatan untuk bekerja diatas kapal, sesuai dengan standar internasional. “Kita ingin memastikan para pelaut Indonesia menerima pelatihan dengan kualitas terbaik yang mematuhi standar internasional dan berkontribusi terhadap kelangsungan keselamatan laut kita,” ujar Menhub.

Selanjutnya dengan IALA, dilakukan penandatanganan MoU kerja sama maritim oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi bersama Sekretaris Jenderal IALA Francis Zachariae. Adapun ruang lingkup kerjasama, antara lain: dalam menjaga keandalan perangkat keselamatan pelayaran dan peningkatan kualitas SDM pelayaran sesuai dengan standar internasional.

Sebagaimana diketahui, IALA sebagai lembaga internasional telah memberikan kontribusi yang signifikan secara global dalam membentuk peraturan khususnya untuk bantuan navigasi dan pelayanan lalu lintas Kapal. Sesuai tugasnya, IALA akan menyediakan dan mengoperasikan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), Vessel Trafic Service (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP) di perairan Indonesia, serta pengembangan konsep e-Navigation.

“Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan keselamatan dan efisiensi Kenavigasian serta perlindungan maritim laut di perairan Indonesia,” kata Menhub.

Selanjutnya dengan pihak Brunei Darrusalam, dilakukan penandatangan an MoU Concerning Cooperation In The Field Of Merchant Shipping and Port Operations oleh Dirjen Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi dengan Interim Chief Executive of Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam Haji Mohd Salihin Haji Aspar.

Kerjasama ini dimaksudkan untuk memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama di bidang pelayaran niaga dan operasional pelabuhan.

“Kami berharap kerjasama ini akan memberi peluang bakal terbukanya konektivitas laut yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan perdagangan antar negara, serta hubungan antar masyarakat kedua negara,” ujar Menhub.

Upaya diplomasi tim delegasi Indonesia saat Sidang Anggota Dewan OMI di penghujung tahun 2023 akhirnya membuahkan hasil yang menggembirakan Menhub dan Tim delegasi, yakni: Indonesia terpilih kembali menjadi anggota Dewan IMO Katagori C Periode 2024-2025, hasil ini diumumkan dalam Sidang Majelis IMO, Jumat tanggal 1 Desember 2023, di London Inggris. (IS/AS/SHL/HG)