Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
29 May 2020

Sektor Transportasi Siap Jalankan Era Normal Baru

JAKARTA - Sektor transportasi siap menjalankan era normal baru dalam kehidupan masyarakat. Sektor transportasi menjadi leading sector yang menentukan karena menyangkut perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati, mengungkapkan, jika kehidupan normal baru dijalankan oleh masyarakat, pihaknya telah menyiapkan regulasi transportasi untuk menghadapi penyebaran Covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 May 2020

Kemenhub Kembali Tegaskan Arus Balik Ke Jakarta Tetap Dilarang

JAKARTA - Kementerian Perhubungan menegaskan bahwa kegiatan mudik sebelum hari raya Idul Fitri maupun kegiatan setelah itu yang biasa disebut arus balik tetap dilarang. Hal itu sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 H dan Surat Edaran No. 4 Tahun 2020 dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19). Hanya orang yang memenuhi syarat dan ketentuan yang masih dapat bepergian di saat adanya larangan mudik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 May 2020

​Tunda Datang ke Jakarta Kecuali Memiliki Izin Khusus

JAKARTA – Setelah bersusah payah Tim Satgas Covid-19 menghadang arus mudik, sekarang pasca Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H, mereka harus kembali kerja keras menghadapi fase ke-3 pengetatan pengawasan transportasi. Upaya mengontrol arus balik ini, bukan untuk mereka yang memegang Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) tetapi lebih ditujukan kepada para pendatang – masyarakat di daerah yang akan menyerbu Ibu Kota Jakarta pada H+2 s.d. H+7 atau tepatnya tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2020 untuk mengadu nasib mencari pekerjaan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 May 2020

Bandara Internasional Sokerno Hatta Layani Penerbangan Khusus, dengan Syarat Khusus

Jakarta –Bandara Internasional Soekarno-Hatta “berdenyut’ kembali. Hari Sabtu (16/5) lalu,misalnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta,telah melayani 95 penerbangan (take off dan landing) di rute domestik dan internasional.Di Terminal 2, didominasi keberangkatan rute domestik. Maskapai yang beroperasi di terminal ini adalah Lion Air, Batik Air, Sriwijaya Air, NAM Air dan Citilink.Sementara itu di Terminal 3 seluruh rute domestik dioperasikan oleh maskapai Garuda Indonesia.Lebih dari sepekan lalu, Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, beroperasi terbatas, dengan hanya melayani penumpang penerbangan khusus, dengan syarat khusus,-- sesuai kebijakan PSBB. Penumpang TerbatasCalon penumpang yang dapat diterbangkan oleh maskapai ke tempat tujuan benar-benar harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu memiliki dokumen lengkap berupa Surat Tugas dan Surat jalan, memiliki Surat keterangan sehat, serta menunjukkan hasil Rapid Test Negative Covid-19.Di Bandara Internasional Soekarno Hatta, khususnya di Terminal 3, setiap calon penumpang harus melewati desk-desk checkpoint verifikasi data administrasi berupa surat tugas, surat keterangan jalan, surat keterangan sehat, serta melakukan Rapid Test Negative Covid-19. Tanpa prosedur tersebut calon penumpang dipastikan tidak dapat terbang ke tempat tujuan. Karenanya, tidak heran jika calon penumpang yang menggunakan layanan penerbangan khusus ini jumlahnya tidak banyak, karena memerlukan syarat-syarat khusus. Salah satu calon penumpang tersebut adalah Syahrir Rahman. Syarir bertugas di Kantor Perwakilan Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) di Jakarta. Ia harus bertugas mengirimkan dan membawa peralatan diagnostic Covid-19 sebanyak 1000 set yang harus tiba segera di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Syahrir sudah tiga kali bolak balik Jakarta - Mataram, sejak merebaknya wabah Covid-19, yaitu mulai akhir bulan Maret hingga bulan Mei 2020 ini. Dalam melakukan perjalanan udara ke Mataram, NTB, Syahrir harus melengkapi berkas dokumennya serta melakukan serangkaian pemeriksaan kesehatan, validasi seluruh dokumen. Setelah semua memenuhi syarat, ia kemudian memesan tiket, serta melakukan check in di Bandara Internasional Soekarno Hatta. Selain Syahrir, ada salah seorang anak muda yang enggan disebut namanya, yang juga mau melakukan perjalanan udara menuju Medan. Edo, adalah pegawai swasta, yang tengah mengurus administrasi dan monitoring proyek di Medan. “Kami juga sudah beberapa kali melakukan perjalanan udara Jakarta – Medan. Kami membawa berkas dokumen lengkap, Surat Tugas dan Surat jalan, serta Surat keterangan sehat, serta hasil Rapid Test Negative Covid-19,” jelasnya. Mematuhi Protokol Kesehatan Berdasarkan pengamatan lapangan dan keterangan sejumlah petugas terkait di Bandara Internasional Soekarno Hatta, khususnya di Terminal 3, jumlah penumpang maskapai garuda masih terbilang minim. Jumlahnya berkisar hanya 20-30% dari jumlah tempat duduk yang tersedia - di bawah batas maks tempat duduk 50%. Salah seorang petugas Posko Satgas Covid-19, di lokasi Checkpoint 2, Terminal 3 Bandara Internasional soekarno Hatta membenarkan bahwa penumpang Garuda di Terminal 3 jumlahnya berkisar 20-23%, belum pernah full batas maksimal 50%. Sedangkan untuk penerbangan rute internasional penumpanya jauh lebih sedikit, kendati yang beroperasi dari berbagai maskapai. Tidak Lengkap Persyaratan, Ditolak TerbangPresident Director PT Angkasa Pura II Muhammad Awaluddin mengatakan saat ini maskapai sudah melakukan pembatasan penjualan tiket maksimal 50 persen dari total kapasitas kursi pesawat. “Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. 18/2020, jumlah penumpang maksimal 50 persen dari kapasitas dan karena itu penjualan tiket harus maksimal juga 50 persen dari kapasitas. Di Terminal 2 Soekarno-Hatta juga dilakukan pembatasan penerbangan menjadi hanya 5 penerbangan per jam,” ujar Awaluddin saat mendampingi Menko PMK Muhadjir Effendy yang juga selaku Ketua Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Bandar Udara Soekarno-Hatta dalam keterangannya, Sabtu (16/5/2020). Awaluddin menjelaskan saat ini sudah diterapkan kebijakan baru dalam memproses keberangkatan di mana calon penumpang harus melalui 4 pos pemeriksaan (checkpoint) sebelum naik pesawat.“Checkpoint I untuk melakukan verifikasi dokumen perjalanan, lalu checkpoint II pemeriksaan dokumen dan fisik terkait kesehatan, checkpoint III untuk validasi seluruh dokumen guna mendapat clearance dari KKP, lalu checkpoint IV adalah ketika penumpang melakukan check in untuk mendapat boarding pass,” jelas dia. Secara lengkap, dokumen yang harus dibawa calon penumpang pesawat pada periode PSBB tercantum di dalam Surat Edaran No. 4/2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. Ternyata banyak calon penupang pesawat dengan perjalanan khusus yang ditolak keberangkatannya karena tidak memenuhi syarat di dalam SE Gugus Tugas Covid-19 No. 04 tahun 2020. Dari catatan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) setiap hari ada puluhan hingga ratusan calon penumpang yang akan terbang menggunakan pesawat udara yang ditolak keberangkatannya karena tidak memenuhi syarat. Seperti yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20/5, yang lalu, menurut data ada 100 lebih calon penumpang yang ditolak terbang. Kepala KKP Bandara Soekarno-Hatta Anas Ma'ruf pada hari Rabu (20/5) lalu mengungkapkan, setiap calon penumpang sejak di Checkpoint I, sudah dilakukan pemeriksaan ketat. Demikian juga pada pemeriksaan yang dilakukan pada Checkpoint 2, 3, dan 4 dilakukan sangat ketat. Pemeriksaan ketat dilakukan karena banyak dari calon penumpang yang tidak membawa dokumen yang diperlukan untuk bias terbang di saat pemberlakukan PSBB ini. (rob/as)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 May 2020

Kemenhub Izinkan Stasiun Purwokerto Jadi Stasiun Layanan KLB

Jakarta – Kementerian Perhubungan memberikan izin kepada Stasiun Purwokerto sebagai stasiun layanan Kereta Luar Biasa (KLB). Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Danto Restyawan mengungkapkan, penentuan stasiun layanan KLB di Stasiun Purwokerta didasarkan pada pertimbangan relasi yang sudah ada (eksisting) dan dipilih kota-kota yang besar serta tetap melakukan pembatasan karena pengoperasian KLB harus menerapkan protokol covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
20 May 2020

Kondisi Transportasi Darat Setelah Sepekan Beroperasi Secara Terbatas

Jakarta - Meski Pemerintah sudah melarang masyarakat untuk mudik lebaran, tetapi masih ada saja warga yang nekat pulang ke kampung halaman. Alasan ingin merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga kerap menjadi alasan mereka meninggalkan Kota Jakarta.Berbagai alasan diutarakan, mulai dari tugas perjalanan dinas, keperluan mendesak lantaran sanak saudaranya tengah sakit keras atau meninggal dunia, hingga menjadi korban PHK.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 May 2020

Patuhi Aturan, Pembatasan Perjalanan Orang dengan Kereta Api Akan Berhasil

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan semua moda transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian untuk kembali beroperasi, melayani mereka yang mau bepergian dengan pengecualian maupun alasan khusus serta kondisi darurat, yang mulai berlaku tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
15 May 2020

Syarat Operasional Transportasi Darat di Era Larangan Mudik

Jakarta - Meskipun moda transportasi angkutan darat sudah diizinkan beroperasi, tetapi pemerintah tetap melarang mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, kebijakan yang kembali mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi selalu merujuk pada kebijakan dan ketentuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
14 May 2020

Berdamai Dengan Covid 19

Berdamai dengan Covid-19Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Kemenhub Luncurkan Surat Edaran Turunan Permenhub 25 Tahun 2020Physical distancing dan social distancing sebagai startegi utama dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus digalakkan. PSBB harus diakui memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi, secara khusus mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga physical distancing dan social distancing selama masa pandemik ini dengan selalu menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan memakai masker. Ditengah pandemik yang terus berlanjut, Presiden juga berharap agar masyarakat Indonesia mau hidup berdamai dengan Covid-19.Presiden Jokowi juga menyinggung soal kebijakan PSBB yang diambil pemerintah dalam memerangi Covid-19. Kebijakan PSBB yang dipilih, bukan lockdown atau karantina wilayah, memungkinkan masyarakat masih bisa beraktivitas meski terdapat pembatasan di beberapa hal. Kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini memang harus terus dilakukan.Meski ada pembatasan untuk memerangi Covid-19, namun roda perekonomian nasional harus tetap berjalan. Masyarakat diharapkan masih bisa beraktivitas dan berkegiatan ekonomi secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.Layanan Transportasi bagi Percepatan Penanganan Covid-19 Presiden Jokowi mendukung langkah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang telah membuka semua akses layanan tranportasi untuk mereka yang berpergian dengan alasan tertentu pada 7 Mei 2020. Kebijakan Menteri Perhubungan tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020, tentang Pengendalian Arus Transportasi yang dikecualikan bertujuan untuk memberikan layanan transportasi bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, serta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.Dinamis Menyikapi Kondisi Terkini Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menepis anggapan bahwa kebijakan Kemenhub tidak konsisten, berubah-ubah : ada larangan dengan sanksi, diikuti kebijakan pengecualian dan pelonggranan. Adita mengungkapkan, pandemikCovid-19 ini adalah hal yang baru bagi dunia, termasuk juga bagi Indonesia, sehingga diperlukan langkah-langkah dinamis untuk menghadapinya. Berbagai kebijakan dan peraturan harus disesuaikan dan melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam pernyataan resminya di sebuah stasiun TV Nasional (6/5/2020), Adita mengungkapkan bahwa mudik tetap dilarang. Tidak adaPengecualian. Tidak ada diskresi, dan tidak ada persyaratan. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan dengan gamblang bahwa mudik tetap dilarang. Namun, lanjut Adita, jika ada anggota masyarakat atau calon penumpang yang kemudian karena ada kepentingan untuk penanganan percepatan Covid-19 atau mempercepat penanganan Covid-19 oleh karena itu diberikan diskresi untuk bisa menggunakan transportasi. Transportasinya apa saja, bisa transportasi darat, laut, udara dan juga kereta api. Nah disinilah kemudian syarat-syarat dan kriterianya ditetapkan oleh Gugus Tugas. Sementara Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya menyediakan transportasinya. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Surat Edaran Dirjen Turunan Permenhub No25 Tahun 2020 Untuk menjawab dinamika dan situasi yang terus berkembang, Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Mei 2020 telah menetapkan Surat Edaran Dirjen Perkeretaapian, dan pada tanggal 8 Mei 2020 menetapkan Surat Edaran Perhubungan Darat, Laut, dan Udara yang penetapannya berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.Menurut juru bicara Kemenhub, Adita, secara umum Surat Edaran Dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda, baik darat, laut, udara dan kereta api yang menjadi pedoman bagi unsur Kemenhub di lapangan dan seluruh stakeholders, yang antara lain terdiri dari : Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta Operator penyelenggara Sarana dan Prasarana Transportasi.Menurut Adita, Kementerian Perhubungan sudah melakukan sosialisasi dan kordinasi mengenai teknis pelaksanaannya di lapangan “Kami tidak ingin kondisi di lapangan membingungkan stakeholder sehingga kami sudah lakukan sosialisasi dan koordinasi serta bagaimana teknis pelaksanannya di lapangan,” ujarnya. (As)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -