Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
09 Jul 2020

Peran BPTJ Dukung Layanan Transportasi Jabodetabek di Era Kebiasaan Baru

JAKARTA – Memasuki era Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB), semua lembaga/institusi pemerintah pusat maupun daerah diminta fokus dalam penanggulangan pandemi Covid-19 oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui instruksi Presiden yang dikeluarkan awal Juni lalu. Demikian halnya dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Jul 2020

Kemenhub Siapkan Regulasi yang Melindungi Keselamatan Pesepeda

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengaku pihaknya telah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi Covid-19, salah satu negara yang dilihat dan dilakukan kajian tersebut adalah Jepang. Menurut Dirjen Perhubungan Darat tersebut, masyarakat di Jepang, khususnya di Tokyo, menggunakan sepeda sebagai alat transportasi yang ramah lingkungan dari rumah ke kantor atau tempat perbelanjaan. Sedangkan di Indonesia, lanjut dia, belakangan ini sepeda lebih banyak digunakan untuk kegiatan olahraga, jalan ramai-ramai (touring), serta transportasi yang aman di era panemi Covid-19. Kendati di daerah dan masyarakat kelas bawah kendaraan sepeda ini banyak dimanfaatkan untuk kegiatan transportasi sehari-hari.Keselamatan Bagi Pesepeda Sepeda merupakan kendaraan multi fungsi, yang oleh pakar transportasi Prof Bambang Sugiharto, disebut sebagai salah satu moda transportasi yang layak direkomendasikan sebagai kendaraan roda dua yang bisa memenuhi protokol kesehatan di era kebiasaan baru karena penggunanya bisa menjaga jarak dari kerumunan penumpang, relative lebih leluasa di ruang terbuka, sekaligus bisa menjadi sarana berolahraga, dan bersepeda membuat kesehatan tubuh terjaga. Pengurus Persatuan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) dr Nur Abadi, yang juga hobby bersepeda ini setuju bila Pemerintah Daerah membangun jalur khusus bagi pengendara sepeda dan juga membuat perturan mengenai penggunaan kendaraan roda dua non motor dalam berlalu-lintas. Tanpa jalur tersendiri, yang khusus bagi pesepeda, menurut dr Nur, pengguna moda transportasi ini paling lemah dan lebih terancam keselamatannya di jalan raya dibandingkan dengan pengguna moda lain. “Pesepeda kerapkali menjadi korban dari kendaran bermotor roda dua dan roda empat, yang disebabkan oleh tabrak dari belakang, terserempet atau bersenggolan yang menyebabkan jiwa pesepeda terancam di jalanan. Di sisi lain pesepeda yang tidak taat aturan dan tidak tertib lalulintas juga menjadi penyebab terjadinya malapetaka bagi pengguna transportasi yang lain,” ujarnya. Untuk melindungi pesepeda dari kecelakaan lalu lintas, dr Nur berharap perlu peraturan yang menjamin keselamatan pesepeda. Perhatian Pemerintah Daerah Di sejumlah daerah kendaraan roda dua non motor sudah dibuatkan jalur tersendiri. Di Kota Surakarta, Bandung, dan di Jakarta, pemerintah setempat telah mengatur keberadaan kendaraan multi fungsi ini untuk mengaspal di jalan raya dengan membuat lajur khusus. Namun lajur khusus saja belum cukup, harus dilengkapi dengan aturan dan ketentuan khusus – semacam peraturan daerah – yang menjamin pesepeda aman di jalanan. Harus diakui tren penggunaan sepeda sebagai alat transportasi yang murah dan ramah lingkungan ini semakin lama semakin banyak penggunanya. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi menginginkan agar tren penggunaan sepeda sebagai alat transportasi yang kian meningkat di berbagai kota harus dibarengi dengan kepedulian dan regulasi yang menjamin keamanan dan kenyamanan pesepeda. “Terus terang, saya ingin Kemenhub menyiapkan regulasi yang melindungi keselamatan bagi pesepeda. Keberadaan pesepeda berlalu-lintas di jalan raya harus diatur, apakah dengan Peraturan Menteri (PM) atau Peraturan Pemda (PERDA), Peraturan Bupati (Perbub) atau Peraturan Gubernur (Pergub) yang menjamin keselamatan pengguna transportasi moda ini , “ ujarnya.Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas Angkutan Jalan, lanjut Dirjen Budi, dijelaskan sepeda termasuk kategori kendaraan tidak digerakkan oleh mesin. Karena bukan kendaraan bermotor, pengaturan sepeda di jalanan umum menjadi wewenang pemerintah daerah. “Kami akan mendorong aturan-aturan semacam ini segera di buat didaerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan. Kota DKI Jakarta, Kota Solo, Kota Bandung sudah lebih dulu menyiapkan infrastrukturnya, tinggal sekarang bagaimana membuat aturannya,” jelasnya. Selain itu, Dirjen Budi menyarankan aturan pengelompokan angkutan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 juga harus direvisi karena semakin beragamnya jenis kendaraan, termasuk angkutan roda dua non motor, seperti sepeda listrik, skuter, hoverboard, dan lainnya. (AS)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
02 Jul 2020

Implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok 1 Juli 2020

JAKARTA – Pemerintah mulai mengatur jalur lalu-lintas kapal laut di kawasan yang padat dan berlawanan arah. Kementerian Perhubungan lewat Direkorat Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan Selat Sunda dan Selat Lombok sebagai pilot project.Penataan di dua kawasan tersebut, berupa pengaplikasian Traffic Separation Scheme (TSS), - pembuatan skema (bagan) untuk pemisahan jalur lalu lintas pelayaran kapal-kapal di Selat Sunda dan Selat Lombok yang bakal diresmikan 1 Juli 2020. Sebelum peresmian TSS, Ditjen Hubla mengawali dengan serangkaian kegiatan, seperti antara lain : sosialisasi, penyebaran informasi, dan juga persiapan patroli, yang dilanjutkan dengan gelar Apel Kesiapan dibarengi Simulasi Patroli Penegakan Hukum TSS (PATGAKUM TSS) Selat Sunda dan Selat Lombok, di Pelabuhan Merak, Banten, pada 27 Juni 2020 lalu. TSS Selat Sunda dan Selat Lombok Pertama di Dunia Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, saat Apel Kesiapan di Dermaga 7 Pelabuhan Merak Banten menyampaikan sambutan langsung secara daring, dia mengaku bangga bahwa Indonesai telah mencatat sejarah baru sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki Bagan Pemisahan Alur Laut (TSS-red). “Kementerian Perhubungan patut bangga sebagai Maritime Administration di IMO yang telah memperjuangkan usulan TSS Selat Sunda dan Selat Lombok melalui konsultasi intensif dengan negara–negara maritime dan konvensi organisasi maritime Internasional selama 2 tahun lebih di kancah maritime dunia,” ungkapnya. Keberadaan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok seperti halnya alur pelayaran memasuki pelabuhan di mana petugas dapat memantau setiap perubahan posisi kapal yang membahayakan navigasi pelayaran sehingga petugas dapat memberi peringatan untuk meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran. Sedangkan kegiatan simulasi patroli tersebut, menurut penilaian Budi Karya, merupakan upaya pengawasan yang terus dilakukan Kementerian Perhubungan dalam meningkatkan peran dan kontribusi mewujudkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim.“Akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, serta mengangkat citra Indonesia di mata dunia maritime Internasional,” ujar Budi Karya. Menhub menambahkan, hal ini sejalan dengan visi dan misi Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita, yaitu untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.Untuk legalisasi penetapan TSS di dua selat tersebut,, ternyata butuh perjuangan Kemenhub selama dua tahun lebih, hingga mendapatkan pengakuan dari International Maritime Organization (IMO) pada Juni 2019 dengan diterbitkannya sirkular IMO COLREG.2-CIRC.74 dan SN.1CIRC.337 Implementasi Traffic Separation Scheme dan Associated Routeing Measures di Selat Sunda dan Selat Lombok.Keberhasilan ini saran Menhub harus ditindaklanjuti dengan semangat, etos kerja yang baik, serta kesiapan dalam pengimplementasian dan juga penegakkan hukumnya. Apresiasi Buat Ditjen HublaBudi Karya memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran Ditjen Hubla, dalam mengawal pelaksanaan implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, mulai dari memastikan kesiapan sarana dan prasarana VTS (Vessel Traffic Service) dan SBNP (Sarana Bantu Navigasi Pelayaran), Sumber Daya Manusia, serta menyiapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan dan Patroli di Selat Sunda dan Selat Lombok dengan menggunakan Kapal Patroli KPLP."Jalin koordinasi dan sinergi dengan instansi dan stakeholder terkait demi terciptanya penyelenggaraan transportasi laut yang selamat, aman dan berwawasan lingkungan," tegas Budi Karya.Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla) R. Agus H. Purnomo menambahkan, kegiatan Apel Kesiapan dan Simulasi Patroli Penegakkan Hukum dilakukan yang dilakukan beberapa hari lalu bertujuan untuk memberi pembekalan bagi Para Personel Ditjen Hubla, khususnya para ABK Kapal Negara Patroli dan Petugas VTS, agar memahami mekanisme proses perencanaan Operasi Patroli dan Penegakan Hukum di TSS Selat Sunda. Serta dapat membangun koordinasi yang sistematis dan terpadu baik internal di lingkungan Ditjen Hubla maupun antar instansi yang mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. “Latihan patroli ini juga untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan dukungan logistik sampai dengan mengendalikan operasi di lapangan,” ungkap dia.Selama ini, Direktorat Kenavigasian terus memastikan kesiapan Sarana dan Prasarana VTS, SBNP, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di VTS, penyiapan Navigation Guideline, Sosialisasi Implementasi TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, serta penyebaran informasi baik melalui AIS Broadcast dan SMS Blast yang bekerjasama dengan Kemenkominfo RI.Begitu pula dengan aspek pengamanan, Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) juga telah menyiapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan dan Patroli di Selat Sunda dan Selat Lombok dengan menurunkan Kapal Patroli KPLP beserta personel, melakukan pengawasan juga pengamanan di kedua selat tersebut.“Kami juga telah menyusun panduan bagi kapal-kapal yang akan melintas di Selat Sunda dan Selat Lombok, baik itu yang hanya melakukan lintas transit maupun yang akan menuju Pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia dengan menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 129 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan KM. 130 Tahun 2020 Tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda,” tutur Dirjen Hubla Agus Apel Siaga Kesiapan TSS Selat Lombok Setelah persiapan di Selat Sunda, gelar Apel Kesiapan pemberlakuan TSS juga telah diadakan di Selat Lombok, Senin (29/6).“Kemenhub dan instansi maritime lain Gelar Pasukan dalam rangka persiapan Patroli dan Penegakan Hukum jelang Pemberlakuan TSS di Selat Lombok dan Pelepasan Kapal Negara berserta personel di Selat Lombok," jelas Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak M. Dahri selaku Inspektur Apel di Dermaga Mirah Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya,TSS Selat Sunda dan Selat Lombok berada di jalur lintas kapal yang dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan II dengan lalu lintas yang sangat padat dan ramai di wilayah tersebut. Sedangkan untuk Selat Lombok merupakan jalur lalu lintas internasional, yang memiliki kepadatan tinggi khususnya kapal wisata karena keberadaan destinasi wisata di sekitarnya."Di sekitar perairan Selat Lombok terdapat Taman Wisata perairan Gili Matra dan Kawasan Konservasi Sumber Daya Laut Nusa Penida," ungkap dia. Guna memastikan pelaksanaan implementasi TSS di Selat Lombok dapat berjalan baik, pihaknya telah melakukan persiapan dari aspek Penegakan Hukum dengan menyiapkan Sistem Operasional Prosedur (SOP) Patroli dan Penegakan Hukum di bidang Keselamatan Beralu Lintas di TSS Selat Lombok, dengan menurunkan Kapal Patroli KPLP beserta personelnya, untuk melakukan pengawasan juga pengamanan selat tersebut. ”Penetapan TSS Selat, maka keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Sunda dan Selat Lombok dapat terjaga dengan baik, dan pada akhirnya dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia, serta mengangkat citra NKRI di dunia internasional untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi poros maritim dunia,” ujar M Dahri.Keberhasilan ini tentu saja merupakan kebanggaan Indonesia khususnya Kemenhub sebagai Maritime Administration di IMO yang telah memperjuangkan usulan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok selama lebih dari dua tahun di kancah internasional.Untuk menyempurnakannya, Kemenhub juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Lombok dan KM 130 Tahun 2020 tentang Penetapan Sistem Rute di Selat Sunda.Kermenhub kata Dahri juga telah melakukan sejumlah persiapan dari aspek Kenavigasian menuju pemberlakuan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok.Meliputi kesiapan Sarana dan Prasarana Vessel Traffic Service (VTS), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) VTS, serta penyiapan Navigation Guideline.Usai pelaksanaan apel gelar pasukan, Kepala Pangkalan PLP (Penjagaan Laut dan Pantai) Kelas II Tanjung Perak, Mulyadi, yang juga turut hadir dalam acara tersebut juga mengerahkan dua Kapal Negara, yakni KN. Chundamani P-116 dan KN. Grantin P-211 beserta personelnya, untuk melaksanakan tugas pengamanan dan penegakkan hukum di laut dalam rangka implementasi TSS di Selat Lombok dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.Dahri yakin, Indonesia telah siap melayani masyarakat maritim dunia saat implementasi TSS Selat Sunda dan Selat Lombok mulai 1 Juli 2020 dan ini merupakan peran aktif dan sumbangsih nyata Kemenhub dalam mendukung peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia, serta mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia.Dalam apel gelar pasukan tersebut hadir perwakilan Komandan Lantamal V Surabaya, Direktur Polairud Polda Jatim, Komandan Tembekang-2 Surabaya, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak, Kepala Basarnas Surabaya, Direktur Utama PT. Pelindo III Regional Jawa Timur, serta Ketua DPC INSA Surabaya, serta seluruh UPT di Lingkungan Ditjen Perhubungan Laut Wilayah Jawa Timur.Ironinya menjelang peresmian TSS Selat Sunda, kapal nelayan KM Puspita Jaya tenggelam di hantam ombak, di Selat Sunda pada 18 Juni 2020, dalam kecelakaan laut itu diketahui 6 ABK selamat dan 10 orang hilang. Capt Solikhin General Manager ASDP Bakauheni, kecelakaan laut seperti kasus tenggelamnya KM Puspita dapat dihindari, kalau saja TSS sudah berjalan. Sebagai user dari TSS, Solikhin yang mengoperasikan kapal ferry sebanyak 18 kapal milik ASDP dan 62 milik swasta, sangat mengapresiasi penerapan TSS, “Kami sangat berterima kasih sekali penerapan jalur transpotasi laut di kedua selat ALKI I (Selat Sunda) dan ALKI II (Selat Lombok), khususnya di ALKI I, karena implementasi TSS akan menjamin keselamatan kapal-kapal yang mengarungi Selat Sunda, karena di ALKI I sudah kerapkali terjadi kecelakaan laut, yang banyak menelan korban,” komentarnya mengakhiri. (AS)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
30 Jun 2020

Perpanjangan Kadaluwarsa Surat Bebas Covid-10 Hingga 14 Hari Mudahkan Penumpang KA di Era AKB

JAKARTA – Minat masyarakat berpergian menggunakan kereta api terus meningkat sejak dioperasikan kembali 37 rangkaian gerbong kereta api jarak-jauh dan lokal regular, pada minggu kedua awal Juni tahun 2020 lalu. Dari data yang dilansir PT Kereta Api Indonesia (KAI), tercatat volume penumpang KA reguler di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) mulai 12 Juni s.d. 26 Juni 2020 telah melayani 379.109 penumpang meliputi 47.924 penumpang KA jarak jauh dan 331.185 KA lokal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
29 Jun 2020

OP Tanjung Priok Terapkan Prosedur AKB bagi Penumpang Kapal dengan Ketat

JAKARTA – Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Priok menegaskan bahwa prosedur penerimaan penumpang, baik yang mau naik maupun yang akan turun dari moda transportasi laut harus sesuai dengan prosedur yang diatur oleh SE No. 12 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adapatasi Kebiasaan baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal tersebut disampaikan Kepala Subbagian Hukum dan Humas Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Gita Andreswari. Salah satunya yang harus dipatuhi penumpang adalah memiliki surat rapid test atau hasil pemeriksaan PCR hasil negative Covid-19 yang masih berlaku dan protokol lain yang telah ditentukan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
24 Jun 2020

Langkah Bandar Udara di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah mengatur kapasitas bandar udara dengan cara slot time atau jadwal terbang. Kebijakan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bertujuan untuk mengatasi penumpang yang akan terbang tidak bertumpuk di terminal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Jun 2020

Transportasi Laut Adaptasi Kebiasaan Baru agar Aman dari Covid 19

JAKARTA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dengan Transportasi Laut dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada 8 Juni 2020. Dirjen Hubla R. Agus H. Purnomo mengungkapkan, siapa saja bisa bepergian dengan moda transportasi laut di era adaptasi kebiasan baru ini, tetapi harus memenuhi protokol kesehatan dan dilengkapi dokumen persyaratan perjalanan yang berlaku.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
17 Jun 2020

Adaptasi Kebiasaan Baru di KA untuk Cegah Penyebaran Covid 19

JAKARTA - Pelanggan kereta api kini merasa gembira saat mengetahui beroperasinya kembali KA Reguler baik KA Jarak Jauh maupun KA Lokal secara bertahap mulai 12 Juni 2020. Mereka berharap bisa menikmati moda transportasi KA reguler itu kembali, tetapi juga mengaku waswas. Mungkinkah bila naik KA bakal terpapar Covid-19?

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
15 Jun 2020

Ojek Online Boleh Beroperasi Lagi dengan Terapkan Protokol Kesehatan yang Ketat

Jakarta – Sepeda motor untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan. Demikian bunyi Pasal 11 Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PM 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -