Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
01 Sep 2020

Kemenhub Terbitkan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

JAKARTA – Kendaraan yang ramah lingkungan secara legal sudah bisa berlalulintas di jalan-jalan umum atau jalan-jalan protokol di negeri ini. Pasalnya, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menggulirkan dua buah peraturan (regulasi) terkait kendaraan bermotor dengan penggerak motor bertenaga listrik.Kebijakan tersebut diterbitkan mengatisipasi semakin maraknya kendaraan futuristik yang menggunakan tenaga listrik, seperti motor, mobil dan bus, termasuk kendaraan listrik tertentu yang meliputi sepeda listrik, vespa listrik, hoverboard, unicycle (sepeda roda satu) serta otopet. Lima tahun belakangan ini kendaraan yang ramah linkungan dan digerakkan menggunakan motor listrik masih dipakai terbatas di lokasi tertentu seperti mall, bandara, pelabuhan maupun areal terbuka tempat bekerja atau sarana olahraga – seperti car free day. Tidak sebatas di area khusus, kendaraan ramah lingkungan ini segera beroperasi di jalan-jalan di kota-kota besar, salah satunya sebuah perusahaan taksi online berbendera Grab bekerja sama Hyundai Motor Company Hyundaiakan membangun ekosistem kendaraan motor listrik di Indonesia.Kendaraan Masa Depan Kendaraan ramah lingkungan menjadi pilihan masyarakat dan juga dunia usaha - jasa angkutan di masa datang karena memiliki sejumlah kelebihan lain, dibandingkan dengan mobil konvensional yang menggunakan BBM, antara lain, lebih ekonomis – biaya operasionalnya lebih murah dan juga lebih aman bagi pengendara maupun penumpang.“Satu lagi, kelebihan kendaraan bermotor dengan penggerak motor listrik adalah lebih menjamin keselamatan bagi pengendara dan penumpang,” tukas Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Endy Irawan, yang mewakili Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat saat Sosialisasi Peratuan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2020 di Grand Mercure Yogyakarta, akhir Agustus lalu (27/8). Endy menambahkan, untuk mempersiapkan payung hukum kendaraan listrik dalam berlalu lintas Kementerian Perhubungan menggulirkan dua peraturan (regulasi). Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik. Kedua, PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.Kedua peraturan menteri itu, lanjut Endy, dipersiapkan sebagai landasan hukum yang mengatur sejumlah ketentuan/prasyarat penggunaan kendaraan motor dengan penggerak listrik dalam beroperasi di jalan umum sebagai salah satu moda transportasi darat.Adapun kendaraan motor listrik yang dimaksud dalam PM No. 44 dan PM No. 45 Tahun 2020 selain kendaraan roda dua (sepeda motor), kendaraan roda empat (mobil, dan juga bus) dengan tenaga penggerak listrik, juga berlaku buat kendaraan bermotor listrik tertentu yang digunakan di kawasan terbatas (tidak di jalan raya) seperti sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet listrik.Kendaraan motor listrik tertentu itu, papar Endy lagi, belakangan ini menjadi tren dan diminati oleh masyarakat untuk beraktivitas di area tertutup yang cukup luas, dengan sejumlah alasan selain ramah lingkungan, ringan, praktis, cepat, serta hemat. Pemerintah berniat menertibkan penggunaan kendaraan tertentu tersebut, seperti tertuang dalam PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik."PM tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna," ungkap Endy.Lanjut Endy lagi, kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik yang diuraikan spesifikasnya dalam PM No. 45 Tahun 2020 meliputi sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, sepeda roda satu ( unicycle ), dan otopet. "Area operasi kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik kalau di jalan umum adalah di lajur sepeda atau lajur yang disediakan khusus. Kendaraan ini dapat beroperasi di trotoar,namun harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain - pejalan kaki," ujar Jabonar, Kasi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.Kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik lazimnya, ungkapnya Jabonar lagi, belakangan ini beroperasi di kawasan tertentu yaitu pemukiman, lokasi car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum sebagai integrasi moda, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan."Untuk penggunaannya di jalan raya umum, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan lajur khusus atau lajur sepeda untuk kendaraan tertentu ini," jelasnya.Selain itu, lanjut Jabonar, ada persyaratan bagi pengendara kendaraan tertentu, seperti harus mengenakan helm, dan berusia minimal 12 tahun. “Bila digunakan di jalan umum, mereka yang berusia 12-15 tahun harus didampingi ortang tua/dewasa,” ujarnya.Juga buat kendaraan tertentu jenis otopet, tegas dia lagi, yang tidak dilengkapi tempat duduk, dilarang digunakan dengan berboncengan. Kemudian, tidak diizinkan memodifikasi daya motor untuk meningkatkan kecepatan.Kecepatan maksimal untuk hoverboard, unicycle, dan otopet dapat beroperasi hanya 6 km/jam. Sedangkan skuter listrik dan sepeda listrik dapat beroperasi dengan kecepatan maksimal 25 km/jam.Terkait uji tipe kendaraan bermotor listrik, sesuai PM No. 44 Tahun 2020, terdapat lima poin penting yang diuji, yaitu: unjuk kerja akumulator listrik; alat pengisian ulang energi listrik; pengujian kemampuan perlindungan terhadap sentuh/kontak listrik; keselamatan fungsional; dan emisi hidrogen. Urgent Mensosialisasikan PM No. 44 dan PM No. 45Pakar Transportasi Djoko Setijowarno menilai langkah pemerintah menerbitkan dan mensosaialisasikan peraturan tersebut (PM No. 44 dan PM No. 45 tahun 2020 serta UU Lalulintas) adalah langkah tepat dan sangat berguna bagi masyarakat.“Pemberlakukan peraturan terkait kendaraan motor listrik wajib dipatuhi oleh pengendara agar tertib dalam berlalu-lintas, dan juga menjaga keselamatan pengendara serta para pihak pengguna jalan raya,” jelasnya.Senada dengan Djoko, Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesesia, Jaffry JP juga menganggap urgent mensosialisasikan PM No. 44 dan PM No. 45, terkait mobil listrik, bila perlu di pasang papan pemberitahuan poin penting terkait peraturan tersebut.Jeffry menyayangkan event balap Formula E – yang sedianya digelar April lalu di Jakarta batal dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Event bergengsi itu bisa menjadi anjang promosi dan sosialisasi penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai salah satu newcomer, di jajaran moda transportasi darat dalam berlalu lintas. “Banyak kendaraan motor (sepeda motor) listrik lalu lalang di jalan raya tanpa helm dan plat kendaraan bermotor yang melanggar UU Lalu Lintas,” tegasnya, seraya menjelaskan, jangan sampai ekses negatif dari ketidaktertiban berlalulintas. Mereka bisa menjadi sumber dan menambah jumlah korban kecelakaan di jalan raya jika tidak diatur dengan cermat.(IS/AS/HG)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
25 Aug 2020

Transportasi Laut Penghubung Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

JAKARTA – Abdur Arsyad standup comedian asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang didaulat sebagai pembawa acara Webinar “Transportasi Untuk Merajut Keberagaman Indonesia” episode ke-4 menjadi contoh putera daerah Indonesia Timur – yang berkat jasa pembangunan transportasi laut bisa merantau ke Jawa Timur untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi di Kota Malang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
24 Aug 2020

Sepanjang Tahun 2020, Kemenhub Garap Proyek Strategis Transportasi Darat

JAKARTA – Kementerian Perhubungan sepanjang tahun 2020 ini akan terus menggarap sejumlah proyek strategis sektor transportasi darat untuk menggerakkan roda perekonomian. Penekanan menggarap proyek strategis di sektor transportasi darat pada semester kedua tahun 2020, menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, sebagai upaya untuk merajut keberagaman masyarakat Indonesia yang memiliki latar belakang suku, ras, budaya dan bahasa yang berbeda, sekaligus menggerakkan roda perekonomian nasional.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
18 Aug 2020

Kemenhub Wajibkan Pemilik Angkat Kerangka Kapal yang Tenggelam

Jakarta –Kapal tenggelam di lautan di wilayah negeri ini, sudah seringkali terjadi dan tidak terhitung banyaknya. Hanya sejumlah kecil kapal yang karam berhasil diangkat, dengan berbagai pertimbangan, baik pertimbangan secara ekonomis menguntungkan, dan juga bila membahayakan alur lalulitas maritim.Dalam upaya meningkatkan keselamatan pelayaran dengan mengantisipasi potensi bahaya yang disebabkan kerangka kapal yang karam di perairan Indonesia, Pemerintah telah meratifikasi Konvensi Internasional Nairobi mengenai Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007 (Nairobi International Convention On The Removal Of Wrecks, 2007). Lantas pengesahan Konvensi Nairobi 2007 tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor. 80 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, pada 20 Juli 2020 di Jakarta..Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Capt. Hermanta menjelaskan, upaya mengadopsi konvensi Nairobi ini penting untuk antisipasi potensi bahaya yang ditimbulkan oleh kerangka kapal karam yang mengancam keselamatan pelayaran dan lingkungan laut. Selain itu, lanjut Hermanta, konvensi tersebut akan memberikan kepastian hukum terhadap pengaturan tanggung jawab dan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal.“Pengesahan Ratifikasi Konvensi Internasional Nairobi ini sejalan dengan komitmen Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk terus meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan terhadap lingkungan laut,” ujar Hermanta. Jaminan Asuransi Hermanta mengungkapkan, dengan telah disahkannya Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka Kapal, 2007, maka Indonesia akan memiliki wewenang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam konvensi ini di laut teritorialnya. “Konvensi Nairobi ini juga menyebutkan bahwa setiap kapal yang melintasi wilayah perairan yang menjadi yurisdiksi Indonesia wajib dilengkapi dengan jaminan asuransi penyingkiran kerangka kapal” tambah Hermanta.Konvensi Internasional Nairobi tentang Penyingkiran Kerangka-Kapal, 2007, lanjut Hermanta, juga mengatur kewajiban asuransi penyingkiran kerangka kapal (Wreck Removal) yang mulai diberlakukan secara internasional sejak tanggal 14 April 2015. “Konvensi ini juga menetapkan kewajiban ketat bagi pemilik kapal untuk mencari, menandai, dan mengangkat bangkai kapal yang dianggap bahaya dan mewajibkan pemilik kapal untuk membuat sertifikasi asuransi negara, atau bentuk asuransi lain untuk keamanan finansial perusahaan kapal” jelasnya.Membahayakan Keselamatan Pelayaran Posisi strategis geografis Indonesia yang terletak diantara dua benua dan dua samudera yakni Benua Asia dan Benua Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, lanjut Hermanta, menjadikan wilayah perairan Indonesia, tidak hanya sebagai perairan yang tersibuk di dunia, namun juga rentan terhadap terjadinya kecelakaan kapal yang berdampak pada pencemaran lingkungan laut. “Salah satu dampak akibat terjadinya kecelakaan kapal di laut adalah adanya kerangka kapal yang kandas dan atau tenggelam tanpa ada tindakan atau tanggung jawab pemilik kapal,” imbuhnya.Terkait dengan hal tersebut, lanjut Hermanta, seperti yang tertuang dalam rilis yang dikirimkan ke media, menuturkan, penyingkiran kerangka kapal yang mengalami musibah di laut harus segera dilakukan karena dapat menimbulkan persoalan lanjutan yang berisiko bagi keselamatan dan keamanan pelayaran, serta membahayakan lalulintas laut. Saat ini, lanjut Hermanta, masih sering terjadi adanya kerangka-kerangka kapal yang mengalami kecelakaan dan tenggelam tidak disingkirkan karena rendahnya tanggung jawab pemilik kapal karena besarnya biaya untuk pengangkatan kerangka kapal tersebut.Mengatasi hal itu, Hermanta menegaskan perlunya mewajibkan kepesertaan asuransi penyingkiran kerangka kapal bagi perusahaan perkapalan BUMN maupun swasta. Dengan asuransi kapal ini tentunya akan memberikan perlindungan bagi pemilik kapal terutama jika terjadi musibah kapal tenggelam. “Pihak asuransi tersebut yang akan menanggung biaya untuk pengangkatan kerangka kapal yang karam tersebut,” tuturnya.Perlu diketahui diketahui juga bahwa International Maritime Organization (IMO) sejak awal telah mengadopsi Nairobi International Convention on the Removal of Wrecks, 2007 dalam Konferensinya yang diadakan pada tanggal 18 Mei 2007 di Nairobi, Kenya.Selain itu, jelas Hermanta lagi, berdasarkan amanah dari Undang-Undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran juga menyebutkan bahwa pemerintah mewajibkan kepada para pemilik kapal untuk menyingkirkan kerangka kapal dan/atau muatannya maksimum 180 hari sejak kapal tenggelam.Asuransi Untuk Marine HullDirektur Utama PT Asuransi Jasindo, Didit Mehta Pariadi, saat dikonfirmasi tentang bisnis asuransi rangka kapal mengungkapkan kenaikan pertumbuhan bisnis asuransi marine hull (rangka kapal) di Indonesia. Menurut Didit, sebelum pandmi Covid-19 ada beberapa perusahaan asuransi yang awalnya cukup masif dalam penutupan asuransi rangka kapal di pasar, tetapi kemudian perusahaan-perusahaan itu mulai menarik diri karena karakteristik risikonya yang high frequency and high severity claims. Namun bergairahnya industri maritime, menyebabkan bisnis asuransi rangka kapal tetap bergairah. Bahkan, menurut Didit, potensi pengembangan produk asuransi marine lainnya terkait dengan rangka kapal, seperti builder's risk insurance dan ship repairer liability juga meningkat,” ujarnya. Didit menjelaskan, para pemilik kapal (ship owner), perusahaan operator atau manajemen kapal, dan pengusaha galangan kapal dapat memproteksi kapal dari risiko-risiko kecelakaan yang dihadapi selama operasional atau selama proyek, dan dapat membeli produk-produk asuransi rangka kapal tersebut. Bahkan, perusahaan perbankan juga sangat dimungkinkan untuk membeli asuransi ini, sepanjang memiliki insurable interest (kepentingan keuangan) terhadap kapal yang diasuransikan,” tuturnya.Case mengenai asuransi kapal ini terjadi pada KM Dharma Rucitra Tiga, yang karam di Dermaga Dua Pelabuhan Padangbai KarangasemBali, pertengahan Juni 2020 lalu. Kapal roro itu karam akibat pukulan gelombang besar Selat Lombok. Saat akan bersandar di pelabuhan Padangbai tiba-tiba saja posisi kapal miring ekstrem. Seluruh penumpang 64 orang – 19 ABK dan 43 penumpang, dapat di evakuasi oleh Tim SAR.Pasca menyelamatkan penumpang, tim mulai merencanakan pengangkatan muatan yang terjebak di dalam Kapal Roro sebanyak 36 kendaraan dan membawa kapal ke galangan proses sempat terhambat oleh gelombang pasang di Selat Lombok. Untuk pemindahan seluruh badan kapal Dharma Rucitra Tiga, dibawa ke galangan kapal untuk perbaikan yang memakan waktu hingga sebulan. Kini sudah berada di galangan untuk perbaikan, yang pembiayaan pengangkatan dan perbaikan dibiayai asuransi.INSA Mendukung Kebijakan Asuransi KapalKetua INSA untuk periode (2019-2023) Carmelita Hartoto menyambut baik kebijakan Ditjen Hubla Kementerian Perhubungan yang mewajibkan semua perusahaan kapal mengasuransikan armadanya. Kedati sudah sebagian besar perusahaan kapal yang menjadi anggota INSA, telah ikut dalam asuransi Protection and Indemnity di luar negeri. Menurut Carmelita, perusahaan asuransinya pun berbeda-beda. Selama ini banyak perusahaan kapal di Indonesia yang ikut asuransi Protection and IndemnityI di luar negeri karena nilai cover-nya luas. "ini karena mereka punya concern, kalau terjadi sesuatu dengan kapalnya, pihak asuransinya bukan hanya mengangkut bangkai kapal, tetapi juga polusi dan akibat lain-lain juga tercover," kata Carmelita mengakhiri. (IS/AS)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
14 Aug 2020

Tiga Kemampuan Penting yang Harus Dikuasai SDM Transportasi

JAKARTA – Ada tiga kemampuan penting yang harus dimiliki SDM sektor transportasi diantaranya adalah penguasaan teknologi terkini, kemampuan berinovasi, dan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa asing. Di sektor transportasi, pengembangan infastuktur dan penggunaan teknologi tinggi adalah hal yang penting namun tidak kalah penting melakukan pengembangan SDM yang memiliki skill, knowledge, dan behavior.Demikian diungkapkan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste, Owen Jenkins melalui kuliah umum daring di depan lebih dari 600 peserta, yang terdiri dari para taruna, dosen, serta unit kerja terkait di lingkungan Kementerian Perhubungan, pada Senin pekan lalu. (3/8). Kuliah virtual bertajuk “UK Capability in Transportation” yang menghadirkan Owen Jenkins sebagai narasumber tersebut diselenggarakan oleh Badan pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) untuk meningkatkan wawasan para taruna tentang penyelenggaraan transportasi di negara-negara maju.Kepala BPSDMP Sugihardjo saat menyampaikan kata sambutan pada kuliah umum tersebut menceritakan pertemuannya dengan Ambassador Jenkins pada Januari 2019 lalu, saat mendampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam sebuah courtesy call. Pada kesempatan itu, lanjut Sugihardjo disampaikan pentingnya meningkatkan SDM di semua sektor, termasuk dalam sektor transportasi. Menteri Perhubungan lalu menugaskannya untuk menindaklanjuti kerja sama bidang pengembangan SDM dengan perwakilan dari Inggris.“Sebagai tindak lanjut pertemuan tersebut, BPSDMP melakukan komunikasi dan koordinasi untuk menyelenggarakan kuliah umum sebagai trigger dalam menjajagi kemungkinan kerja sama di bidang pendidikan seperti program beasiswa, pertukaran pelajar, internship baik taruna maupun dosen, sharing informasi dan research," kata Sugihardjo.Sugihardjo menuturkan, Inggris memiliki sistem transportasi yang maju, aman, andal, mudah diakses dan terintegrasi. Ini merupakan kesuksesan serta kemampuan Inggris dalam menghadapi perkembangan teknologi yang terjadi di sektor transportasi.Sugihardjo menceritakan pengalamannya ketika menggunakan berbagai moda transportasi yang terintegrasi satu dengan lainnya di London dan juga kemajuan teknologi yang digunakan pada fasilitas transportasi di sana.“Kuliah umum yang disampaikan Ambasador Owen Jenkins merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk dapat mengetahui bagaimana pengelolaan transportasi di sana. Saya sendiri pernah berkesempatan melihat transportasi umum di sana tepat waktu, lancar, mudah diakses dan terintegrasi dalam sebuah sistem," tuturnya.Kegiatan ini secara tidak langsung mengasah kemampuan para taruna berkomunikasi dengan dosen tamu asing serta menyerap informasi dan menumbuhkan rasa percaya diri saat ikut aktif berdiskusi. "Apa yang disampaikan pembicara tamu mitra internasional ini diharapkan mampu memberikan added value bagi para taruna untuk memasuki pasar industri transportasi," tutur Sugihardjo di Jakarta, Senin (3/8).Link and Match Duta Besar Owen menceritakan strategi transportasi Inggris dalam menciptakan link and match antara kompetensi yang diberikan kepada SDM bidang transportasi dengan kebutuhan industri, yakni melalui praktik magang dan pelatihan yang diharapkan nantinya mampu mengembangkan standar baru yang mencakup deskripsi keterampilan, pengetahuan, dan perilaku yang jelas ringkas sehingga menciptakan SDM sesuai kompetensi yang dibutuhkan pasar.“Kami juga membangun centre of excellence untuk sektor transportasi darat dan udara yang merupakan kolaborasi antara academia dan industri. Center of excellence ini antara lain melakukan reserach dan pengembangan metode pembelajaran dengan kurikulum baru serta menciptakan inovasi-inovasi pada sektor transportasi,” ujarnya.Terkait dengan manajemen transportasi di Inggris, dipaparkan Owen secara detil, milestone pengembangan dan inovasi transportasi dari masa ke masa. Kerja sama Inggris dan Indonesia dalam sektor transportasi di antaranya pada uji coba electric hydrogen car, capacity building bagi SDM pada MRT dan LRT serta feasibility study pada bandara-bandara di Indonesia. Menimba Berbagai Ilmu Moda Transportasi di UK Pakar Transportasi Ir. Resdiansyah Mansyur S.T., M.T., Ph.D menilai Inggris sudah melewati lebih dari 4 abad membangun transportasinya dan sudah mempunyai traffic behavior yang sangat baik dalam berlalu lintas dan berkendara. “Mulai dari kampanye yang luar biasa lama dan kontinyu. Diikuti pendidikan berlalu lintas ditanam sejak kecil bahkan dari taman kanak kanak, SDM transportasi bisa belajar ini, tidak hanya menyiapkan layanan angkutan umum yang baik mereka juga harus mendidik budaya lalu lintas masyarakat untuk menggunakan angkutan umum,” ujar Resdiansyah. Lanjut Resdiansyah, di UK pembatasan kendaraan peribadi sangat berhasil dan warga Inggris sudah ke arah public transportation orientes dan jika dibandingkan Indonesia bukanlah berarti kita sangat buruk. Tetapi masyarakat kita masih mempunyai mindset private car oriented yang dihasilkan dari keterlambatan kita menyediakan angkutan umum yang lancar, efisien dan aman serta murah. Namun untuk Indonesia, penilaian Wakil President Intelligent Transportation System Association of Indonesia itu, masih bisa dikejar. Kuncinya adalah bagaimana transportasi di negeri ini bisa terintegrasi dulu, memangkas rantai perjalanan dengan meningkatkan akses, dan membuat pengguna mudah berkendara dengan angkutan umum. Caranya, menurut Resdiansyah, dengan upaya memanjakan pengguna angkutan umum haruslah digaungkan/kampanyekan lagi. “Kita bisa mengejar ketertinggalan kita dengan negara maju seperti Inggris. Tidak ada yang mustahil, Pemerintah sudah berinovasi cepat dengan meningkatkan angkutan umum yang aman.nyaman lancar dan tertib seperti MRT, Transjakarta, LRT,” jelasnya. Direktur Pembangunan Jaya For Urban Studies Universitas Pembangunan Jaya itu menambahkan, kita bisa pemanfaatan teknologi seperti Intelligent Transportation System (ITS) akan memperhalus lagi perjalanan orang dan barang sehingga lebih cepat dan nyaman.“Penggunaan teknologi ITS dalam angkutan umum dan transportasi tidak bisa ditunda lagi. Kita harus percepat ketertinggalan kita,” saran Resdiansyah.Perbandingan Transportasi di Inggris dan di IndonesiaResdiansyah mengungkapkan, pada dasarnya prinsip bertransportasi di seluruh dunia adalah sama, yaitu memudahkan orang dan barang berpindah, yang membedakan transportasi Inggris dan transportasi Indonesia adalah budaya berkendaranya. Sistem transportasi, menurut Resdiansyah juga sama. Sistem transportasi ini bisa terus diinovasikan dengan cara integrasi yang baik sehingga bisa menjadikan perjalanan lebih mudah dan aman. Namun, ungkap Risdiansyah, strategi transportasi di negara maju dan negara berkembang pastinya berbeda, walaupun tujuannya akan sama. Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam transportasi massalnya dan pemanfaatan teknologi akan mempercepat Indonesia menuju transportasi yang efektif dan efesien.Membandingkan transportasi di Indonesia dengan transportasi di Inggris tidak bisa apple to apple. Inggris sebagai negara maju, yang secara kondisi geografis dan pola perjalanan, serta behavior pengguna kendaraan jauh berbeda. “Tetapi perbandingan tetap bisa dilakukan, dengan melihat indikator sistem yang sama dan inovasi inovasi yang dilakukan untuk diadaptasi secara cepat. Tujuan perbandingan pastinya untuk peningkatan dan bukan menghukum kondisi transportasi kita,” ujarnya Resdiansyah menyarankan, sebaiknya kita juga melakukan perbandingan bertransportasi dengan negara-negara yang kondisi geografisnya mirip tetapi mereka lebih maju, seperti Thailand, Malaysia, Singapura bahkan Vietnam. Transportasi sistem Vietnam, menurut Resdiansyah saat ini berkembang sangat pesat. Selain melakukan benchmark teknologi dan sistem, Resdiansyah menambahkan, perlu juga dilakukan perbandingan dari tolak ukur perilaku masyarakatnya. “Bagaimana negara-negara tetangga mampu mengubah perilaku lalu lintas dan berkendara menuju masyarakat transportasi yang lebih beradab dan berkesinambungan (sustainable),” ujarnya mengakhiri. (IS/AS/HG/CH)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
07 Aug 2020

Tingkatkan Keselamatan Berkendara Motor, KNKT Gandeng IMI Lakukan Kampanye Keselamatan

JAKARTA – Kasus rem blong motor matic kerap terjadi diberbagai jalanan tanjakan tinggi dan turunan curam yang banyak mengakibatkan kecelakaan. Demikian pantauan dan catatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) beberapa tahun terakhir.Dari pengakuan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, lembaga yang dipimpinnya memiliki keterbatasan sumberdaya manusia dalam memberikan solusi untuk mengatasi problema tersebut. Dari beberapa kali diskusi KNKT bersama organisasi profesi Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang membawahi 1800 an Club Mobil Motor dan secara rutin menyelenggarakan event olah raga balapan motor tingkat nasional maupun internasional, pihak KNKT mengetahui bahwa IMI memiliki banyak ahli teknis mesin motor dan pembalap yang memiliki skill mengendarai motor.Kedua ketrampilan itu, menurut Soerjanto bisa sebagai modal yang bisa diajarkan lewat penyuluhan / kampanye keselamatan bermotor bersama IMI untuk mengatasi banyaknya kasus kecelakaan motor di berbagai daerah terkait ketidaktahuan secara teknis dan kurangnya skill / ketrampilan si pengendara motor.“Karena itu KNKT menggandeng IMI untuk tingkatkan keselamatan berkendara motor dalam hal ini untuk kegiatan bimbingan teknis dan kampanye keselamatan,” ujar Soerjanto.Kedua belah pihak sepakat untuk bekerjasama meningkatkan upaya peningkatan keselamatan berkendara motor. Penandatangan kerja sama dilakukan oleh Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, dan Ketua IMI Sadikin Aksa di Jakarta, Selasa, (28/7), akhir Juli 2020 lalu.Gandeng Semua Pihak Untuk Kurangi Angka Kecelakaan Soerjanto menyebutkan, pihaknya tidak menutup terhadap semua pihak yang dapat memberikan masukan positif terutama bidang sepeda motor demi mencegah terjadinya kecelakaan. "Kami akui belum memiliki ahli khususnya di bidang sepeda motor, sedangkan tingkat kecelakaan masih cukup tinggi," ujar Soerjanto Soerjanto menambahkan, KNKT membutuhkan banyak masukan dari ahli yang kompeten dan berpengalaman, dan IMI juga bisa melaksanakan investigasi dikala ada kecelakaan, sehingga dapat menjadi sharing yang positif. "IMI mendukung KNKT bersama-sama menurunkan jumlah kecelakaan pada sepeda motor dengan memiliki ahli yang akan dapat memberikan rekomendasi tepat, " ungkapnya.Ketua IMI Sadikin Aksa menyampaikan apresiasi atas dilibatkannya mereka di KNKT untuk memberikan masukan dan saran terkait keselamatan berkendara. "Kami juga terus berkampanye tentang keselamatan road safety untuk mengurangi tingkat kecelakaan," ungkap Sadikin.Sepeda Motor Matic Penyebab KecelakaanKNKT jelas Soerjanto saat ini tengah fokus memperhatikan keselamatan penggunaan sepeda motor matic di medan-medan tertentu. Dia memberi contoh pada jalan turun naik di pegunungan dan perbukitan, penggunaan sepeda motor matic tidak dianjurkan karena membahayakan. "Sepeda motor matic tidak cocok untuk digunakan pegunungan, terutama pada saat turunan meski saat tanjakan tidak bermasalah karena memang peruntukannya bukan untuk mendaki," ujarnya. Pengguna sepeda motor diharapkan dapat lebih memahami fungsi dan peruntukan sepeda motor. Hal itu karena ada beberapa jenis yang berbeda-beda manfaatnya. Soerjanto mencontohkan di Kawah Ijen Banyuwangi dan Cirebon di mana masih banyak pengguna sepeda motor matic. "Sudah sempat ada penanda sepeda motor matic dilarang mendaki, namun dicopot, padahal itu pengingat untuk keselamatan penggunanya," imbuh dia.Untuk itu dengan menggandeng IMI, hal-hal dan informasi mendalam diharapkan dapat diperoleh dan selanjutnya dapat bersama-sama dapat melakukan kampanye keselamatan berkendara. "Ya, di IMI juga kami melakukan kampanye road safety dan dilakukan training bagi mereka yang akan melakukan balapan," ucap Sekjen IMI Jefrei JPJefrei menambahkan pihak IMI sudah terbiasa memberikan kampanye / penyuluhan buat para pengendara motor, tidak saja kepada pembalap, tapi juga kepada pengendara aneka motor – mulai motor tua, berbagai type motor bahkan sampai dengan motor gede (Moge-red). “Kampanye keselamatan bermotor ini dilakukan oleh club-club motor di berbagai daerah, sedangkan untuk kerja sama kampanye IMI sudah kerap melakukan misal bersama BNN, Polantas, dan juga Ditjen Perhubungan Darat dengan topik yang berbeda,” ujar Jefrei.Kerja sama Kampanye dengan BNN, IMI mengkampanyekan perihal larangan pembalab / pengendara motor menggunakan narkoba – yang akan membahayakan si pengendara dan pemakai jalan raya lainnya. Sedangkan kerjasama dengan Polantas, terkait sosialisasi mengenai displin lalu- lintas dan mematuhi rambu-rambu lalu-lintas. Sedangkan kerjasama dengan KNKT terkait topik pencegahan kecelakaan lalu lintas. “Kita sama-sama peduli dan prhatin dengan banyaknya kecelakaan motor, akhir-akhir ini,” jelas Sekjen IMI itu.Tidak hanya saat ini saja, lanjut Jefrei, tapi juga kecelakaan yang bakal terjadi di masa mendatang. Dengan adanya trend sepeda listrik yang tentu memiliki berbagai kelemahan / kekurangan yang bisa berdampak terhadap timbulnya kecelakaan.Perlu IMI bekerjasama dengan badan / instansi lain yang memiliki otoritas untuk mendesak / memperingatkan pihak industri – pabrikan motor, untuk menarik atau memperbaiki kekurangan-kekurangan produknya yang membahayakan yang menjadi sumber atau timbulnya kecelakaan. Masukan dari pihak IMI, lanjut Jefrei, bisa ditindaklanjuti oleh instansi yang memiliki kuasa untuk memperingati pabrikan untuk meningkatkan kualitas produk kendaraan bermotornya.“Kalau IMI adalah organisasi kegiatan otomotif di Indonesia di bawah KONI tidak memiliki wewenang untuk menegur atau memperingati Industri / pabrikan terkait kualitas produk motor yang membahayakan pengendara,” jelas Jefrei. Jefrei menambahkan bahwa kerja sama IMI dengan KNKT tidak ada kaitannya dengan pandemi Covid-19, fokus pada kecelakaan kendaraan bermotor. Jadi tidak ada kaitannya dengan mematuhi protokol kesehatan.Jadi kuasa IMI dan club-club motor di bawah naungannya, lanjut Jefrei lagi, hanya sebatas memberikan pelatihan, arahan, kampanye, dan sertifikat kompetensi sebagai pengendara motor balap / pembalap sesuai peringkat/klasifikasi. “Kerja sama IMI dengan KNKT semata-mata bentuk kepedulian yang sama dalam memberikan solusi / masukan untuk mengurangi kasus-kasus kecelakaan kendaraan bermotor,” tukas Sekjen IMI mengakhiri (IS/AS)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Aug 2020

Atasi Penumpukan Penumpang di KRL, BPTJ Terus Upayakan Solusi di Era Adaptasi Kebiasaan Baru

JAKARTA – Penumpukan penumpang Kereta Rel Listrik di sejumlah stasiun pada jam-jam padat, di hari kerja pada Senin pagi dan Jumat Sore, masih terjadi. Belum juga mampu terurai oleh serangkaian kebijakan mulai pembatasan usia (pekerja muda) dan pengaturan jam kerja jadi dua shift, serta kebijakan instasi pemerintah dan BUMN yang menetapkan di atas 50 tahun di minta WFH (work from home), selama pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) masih berlangsung.Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berupaya mencari solusi dalam menghadapi masalah yang timbul dampak dari penerapan kebiasaan baru pada moda transportasi umum. Terkait pengaturan kapasitas penumpang yang berdampak pada penumpukan penumpang Kereta Rel Listrik (KRL) di sejumlah stasiun.Sejauh ini Pemerintah telah menggulirkan kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut, dengan menyediakan bus gratis setiap Jum'at sore dan Senin Pagi yang telah dilakukan sejak Mei 2020. Selang tiga bulan setelah dilakukan evaluasi-evaluasi, maka dipandang perlu kebijakan yang lebih komprehensif agar terwujud solusi yang berkelanjutan terhadap permasalahan tersebut.Kepala BPTJ, Polana B. Pramesti menjelaskan dari evaluasi yang melibatkan berbagai pihak diantaranya para pakar/pemerhati transportasi telah berhasil memetakan karakteristik pengguna KRL."Hasil pemetaan ini menjadi landasan kami dalam menyusun kebijakan yang lebih menyeluruh dan tentunya juga mempertimbangkan kemungkinan pandemi masih berlangsung lama," jelas Polana di Bogor, Senin (3/8/2020) lalu. Kebijakan yang diambil menurut Polana pada prinsipnya harus mampu menjamin ketersediaan layanan transportasi dengan tetap menegakkan protokol kesehatan, menjangkau keseluruhan segmen masyarakat serta berdampak positif pada aspek keberlanjutan layanan transportasi.Kebijakan Transportasasi Harus Bisa Mengakomodir Kondisi dan Kepentingan MasyarakatHasil pemetaan yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat pengguna KRL cukup beragam mulai dari kalangan status sosial ekonomi bawah hingga status sosial ekonomi menengah. Mereka yang berasal dari status sosial ekonomi bawah memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sarana transportasi KRL karena harga tiket yang terjangkau bagi mereka.Sementara itu ternyata terdapat juga pengguna KRL dari kalangan status sosial menengah yang mau dan mampu memanfaatkan layanan komuter selain KRL dengan harga tiket yang lebih tinggi, asal sesuai dengan pelayanan yang diberikan."Kebijakan yang diambil harus mampu mengakomodir kondisi dan kepentingan mereka semua, sehingga pada masa pandemi ini jika terpaksa melakukan aktivitas mereka dapat mengakses layanan transportasi umum yang memadai dengan penerapan protokol kesehatan," urai Polana.Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah telah memutuskan beberapa langkah dalam satu paket kebijakan. Diantaranya pengurangan secara bertahap layanan bus gratis bagi pengguna KRL hingga Desember 2020. Bus gratis akan tetap dipertahankan hingga akhir tahun 2020, namun keberadaanya secara bertahap akan dikurangi."Langkah ini untuk mengakomodir kelompok masyarakat yang sangat bergantung pada KRL karena kemampuan finansial yang terbatas, manakala mereka tidak tertampung sarana KRL karena keharusan penegakan protokol kesehatan. Pengurangan bus dilakukan dengan tetap mempertimbangkan dinamika kondisi yang terjadi di setiap saat," urainya.Penyediaan dan peningkatan layanan bus JR Connexion di wilayah Bogor dan sekitarnya, untuk mengakomodir kelompok pengguna KRL yang memiliki kemampuan finansial lebih untuk memanfaatkan moda lain, bila mereka tidak terakomodir KRL. Layanan bus JR Connexion merupakan layanan bus "jemput bola" dengan titik pemberangkatan dari tempat yang berdekatan dengan pemukiman calon penumpang menuju titik-titik tertentu di Jakarta."Sifat layanan bus ini adalah point to point, pada pagi hari (jam berangkat kantor) dari daerah pemukiman menuju titik tertentu di Jakarta dan pada sore hari (jam pulang kantor) dari titik tertentu di Jakarta menuju pemukiman yang menjadi tujuan asal layanan tersebut," ujar Polana.Dalam dua minggu terakhir telah diluncurkan layanan baru JR Connexion di Sentul City (Kabupaten Bogor) serta di Perumahan Taman Sari Persada (Kota Bogor). Peluncuran di Taman Sari Persada ini merupakan yang pertama di Kota Bogor, yang akan berlanjut dengan peluncuran JR Connexion di area pemukiman sekitar Stasiun Bogor pada hari ini.Saat ini masih terus berlangsung penjajakan untuk membuka rute-rute baru JR Connexion di wilayah Kota Bogor. Penataan Angkot Terintegrasi dengan Transjabodetabek. BPTJ saat ini tengah meminta kepada semua Pemerintah Kota/Kabupaten di Jabodetabek tidak terkecuali Bogor untuk mengajukan skema subdisi kepada Pemerintah Pusat guna penataan angkot di wilayah masing agar dapat terintegrasi dengan layanan Transjabodetabek."Seperti halnya yang terjadi di Kota Bogor, sebenarnya saat ini sudah terdapat layanan bus Transjabodetabek dari Terminal Bus Baranangsiang dan Terminal Bubulak menuju terminal-terminal bus yang ada di DKI Jakarta dan bahkan Bekasi," tuturnya.Jika Transjabodetabek ini dapat terintegrasi dengan baik secara sistem dengan angkot yang ada di Kota Bogor maka akan dapat diandalkan menjadi angkutan alternatif. Apalagi sebagai angkutan umum reguler berjadwal, Transjabodetabek yang di Kota Bogor ini sangat memungkinkan untuk diberikan subsidi sehingga tarifnya lebih terjangkau lagi. Ganjil Genap Penyeimbang Penambahan Layanan Transportasi Umum lainDjoko Setijowarno, Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat, menjelaskan digulirkannya kebijakan Ganjil Genap mulai 3 Agustus 2020 lalu, dibarengi dengan upaya menambah layanan transportasi umum dengan menambah operasi bus regional (JR Connexion). “Pengendalian aktivitas saat adaptasi kebiasan baru menjadi kruisial dan urgent,” tukasnya.Peran transportasi dalam penyebaran Covid-19, adalah memindahkan orang (carrier) dengan virus dari satu tempat ke tempat lain. Stasiun/terminal dan moda merupakan tempat berkumpul banyak orang secara bersama-sama dalam ruang yang sama dalam waktu tertentu, sehingga terjadinya interaksi fisik antara carrier dengan orang lain. Jabodetabek sebagai wilayah teraglomerasi dengan kondisi pergerakannya lebih kurang 88 juta pergerakan/hari. Wilayah Jabodetabek dengan penduduk lebih dari 30 juta saling memiliki ketergantungan aktivitas ekonomi antar wilayah yang tinggi, dikarenakan hingga kini masih memiliki porsi lebih 20% pergerakan ekonomi nasional. Terkait dengan aktivitas ekonomi yang tinggi, Djoko mengungkapkan, ada tantangan besar di sektor transportasi pada masa adaptasi menuju kebiasaan baru (pasca Penerapan PSBB Penuh). Yakni, penyelenggaraan transportasi berjalan dengan meminimalisasi resiko penularan dan penyebaran covid-19, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.Salah satunya, kapasitas penumpang semua moda transportasi harus dikurangi agar dapat menegakkan physical distancing (jaga jarak). Dan ketika masyarakat Jabodetabek memilih kendaraan pribadi untuk menghindari angkutan umum, jalanan akan macet, karena prasarana jalan tak mungkin menampung lonjakan volume kendaraan.Kekhawatiran warga menjauhi angkutan umum itu tidak hanya terjadi di kota-kota Indonesia, tetapi di semua negara juga mengalaminya. Hanya bedanya, kota-kota di manca negara layanan transportasi umum sudah bagus. Mudah meyakinkan warganya tetap menggunakan angkutan umum dengan menyediakan layanan tambahan untuk perjalanan jarak pendek (dari rumah ke stasiun dan dari stasiun ke kantor) dapat menggunakan sepeda dan berjalan kaki. “Infrastruktut jaringan bersepeda dan berjalan kaki dibuat semakin bagus dan nyaman, di Indonesia baru ada beberapa Kota termasuk Jakarta tetapi belum didukung oleh peraturannya,” jelas Djoko.Tingginya Prosentase Gaji Untuk Aktivitas Bertransportasi, Sementara di negeri ini, penilaian Djoko, layanan angkutan first mile dan last mile belum terintegrasi dengan baik, sehingga dibutuhkan adanya bentuk layanan transportasi umum lain. Pasalnya, dari riset Bank Dunia rata-rata pengeluaran untuk transportasi berkisar 10-20% persen dari pendapatan, tergantung strata penghasilannya. Lanjut dia, guna memenuhi mobilitas warga dan target Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), perlu diciptakan tiga bentuk layanan transportasi umum.Pertama, buat kelompok berpenghasilan rendah (UMK) dan milenial muda berpendapatan kurang dari Rp 10 juta per bulan, menurut Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan MTI Pusat itu perlu ditambahkan layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion yang melayani semua kawasan perumahan dengan tarif subsidi.Kedua, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion bersubsidi dapat diberikan bagi Kawasan perumahan kelas menengah dengan tarif kisaran (Rp 10 ribu - Rp 15 ribu), subsidi minimal (BEP) Dan ketiga, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion tanpa subsidi (jasa angkutan bus sudah memperhitungkan margin) diberikan pada perumahan kelas menengah ke atas dengan tarif kisaran Rp 20 ribu – Rp 25 ribu.Djoko menegaskan, dengan tambahan layanan bus tersebut, operasional KRL di akhir pekan dan hari libur tidak perlu mendapat subsidi (dihapuskan). Saran dia, anggaran subsidinya dialihkan ke sebagian operasional JR Connexion. Pengoperasian layanan JR Connexion merupakan bagian dari program BPTJ dalam meningkatkan moda share angkutan umum massal sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ). Strategi tersebut, ungkap pakar transportasi itu, diperlukan agar memenuhi target RITJ, sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama BPTJ adalah pencapaian moda share angkutan umum massal sebesar 60% pada tahun 2029. “Guna mencapai target tersebut, layanan Bus Jabodetabek Residential Connexion (JR Conn) dengan rute point to point menjadi salah satu bentuk inovasi untuk melayani penumpang dari kantong-kantong demand seperti permukiman menuju pusat perkotaan,” ujar Djoko.Alangkah lebih bermakna, saran dia lagi, jika layanan Bus JR Connexion dilengkapi dengan fasilitas tempat sepeda di dalam bus. Dari rumah menggunakan sepeda menuju halte bus. Sepeda dinaikkan ke dalam bus. Setiba di tujuan, sepeda diturunkan dan kembali dikayuh menuju tempat bekerja. Menurut dia, Pemda Bodetabek perlu mendukung adanya layanan Bus JR Connexion di wilayahnya. Bahkan, Pemda berupaya untuk mendapatkan bantuan Program Pembelian Layanan (Buy the Service/BTS) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan untuk merevitalisasi layanan angkot di daerahnya. “Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek dapat menyelenggarakan program Buy the Service untuk pemda di wilayah Bodetabek,” ujarnya.Dengan Program BTS, prediksi dia, pengusaha angkutan umum di daerah dapat bangkit kembali. Pengemudi sudah tidak dipusingkan dengan sistem setoran. Pengemudi mendapat gaji tetap bulanan, tanpa dipengaruhi jumlah penumpang yang diangkut. “Pemda DKI Jakarta dan Bodetabek dapat terus meningkatkan fasilitas pesepeda di semua jaringan jalan untuk digunakan perjalanan jarak pendek,” tambahnya.Transportasi Umum yang Sehat, Terpenting Jaga JarakPara ahli epidemiologi, yang terpenting dilakukan moda transportasi, adalah jaga jarak menjadi faktor yang paling signifikan dalam pencegahan penularan dan penyebaran covid-19. Namun dalam penyelenggaraan transportasi perkotaan di wilayah megapolitan seperti Jabodetabek, soal jaga jarak (physical distancing) bukan urusan yang mudah.Penegakan protokol kesehatan seperti cuci tangan, penggunaan masker, pemeriksaan suhu tubuh, pembersihan sarana dan prasana transportasi secara rutin dengan disinfektan relatif dapat dilaksanakan dengan baik. Paling sulit menegakkan jaga jarak di dalam angkutan umum massal. “Diperlukan kebijakan komprehensif antar instansi untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas di Jakarta,” ujar nya mengakhiri.Pihak KCI Mengapresiasi Kinerja BPTJ Menyiakan Bus JR Conn PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dalam memberikan layanan KRL Jabodetabek. Saat ini PT KCI tetap mengikuti berbagai pembatasan dan protokol yang ada terutama dari segi pembatasan penumpang, jaga jarak, dan kebersihan di tengah volume pengguna KRL yang terus meningkat.Dalam catatan PT KCI sejak PSBB Transisi berlaku, jumlah pengguna KRL, di era adaptasi kebiasaan baru, volume pengguna KRL sekitar 400.000 orang per hari. Diakui oleh VP Corcomm KCI, Anne Purba, pola perjalanannya masih terpusat pada jam-jam sibuk khusunya 06:00 - 08:00 pada pagi hari dan 17:00 - 19:00 di sore hari. Dengan konsentrasi pada jam - jam ini, kapasitas tiap kereta sudah sangat maksimal mengingat adanya pembatasan jumlah pengguna yaitu 74 orang per kereta. “Antrean penumpang KRL di stasiun pun biasanya sudah mencapai zona terluar di tiap-tiap stasiun yang menjadi titik keberangkatan pengguna,” jelasnya.Untuk itu Anne menghimbau para pengguna untuk sebisa mungkin menghindari bepergian dengan KRL di jam-jam sibuk ini. Jika harus bekerja, KCI kembali mengajak semua pihak untuk mengikuti pembagian jam kerja secara bertahap atau shift sesuai arahan dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nasional. “Agar para pengguna dapat terhindar dari antrean dan kepadatan yang ada, dengan menghindari berpergian pada jam-jam sibuk. Pergerakan pengguna secara keseluruhan juga akan lebih lancar karena terbagi secara merata dalam beberapa jam,” jelasnya.Meskipun mulai kembali beraktivitas, Anne mengingatkan para pemangku kepentingan khususnya operator / petugas KRL dan pengguna agar displin mematuhi protokol kesehatan - terutama yang tersulit menjaga jarak di masa pandemi ini sangat penting dalam mencegah penularan Covid-19. “Pihak KCI sangat mengapresiasi kerja BPTJ dan Pemda, yang berkenan menyiapkan layanan angkutan umum lain – bus JR Connexion guna menampung / mencegah luapan penumpang KRL di jam-jam padat penumpang,” ujarnya. (IS/AS)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
03 Aug 2020

Ditjen Hubdat Dorong Wujudkan Sistem Transportasi Cerdas

TANGERANG – Pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan kehidupan konvensional seketika ke arah era teknologi digital, dengan pemanfaatan teknologi Informasi, elektronika dan komunikasi. Akselerasi ini terjadi di semua sektor/aspek kehidupan, lebih cepat dari yang diperkirakan, termasuk sektor transportasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -