Biro Komunikasi dan Informasi Publik - Senin, 27 Desember 2021

20537 x Dilihat

Catatan Kinerja Kementerian Perhubungan Tahun 2021

Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjelang akhir bulan Desember tahun 2021, menggelar jumpa pers untuk menyampaikan informasi kinerja sektor perhubungan di tahun 2021 dan rencana yang akan dilakukan di tahun mendatang.

“Kamimenyampaikan apresiasikepada awak media atas kerjasamanya. Selama pandemi Covid-19 yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021, sektor perhubungan tetap dapat memenuhi komitmennya terhadap keterbukaan informasi/transparansi dalam hal capaian kinerja yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan. Kita tidak pernah berjumpa, tetapi informasi tetap berjalan,” ujar Menhub Budi Karya Sumadi, di hadapan para awak media secara langsung maupun melalui daring, Selasa (21/12) lalu.

Dalam keterangan pers tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi bersyukur, instansi yang dipimpinnya memiliki andil dan kontribusi terhadap pengendalian pandemi virus corona bersama Tim Satgas Covid-19 di tengah-tengah aktivitas dan mobilitas masyarakat selama masa pandemi.

Dengan serangkaian kebijakan di sektor transportasi yang tepat, pengaturan dan pembatasan mobilitas orang dan pergerakan barang dapat dilakukan dengan cermat dan berjalan tertib sehingga upaya mencegah penularan Covid-19 di tengah-tengah masyarakat dapat dilakukan dan dikendalikan, serta upaya tetap menjaga geliat perkonomian nasional dapat tetap terus bergulir.

Tanggungjawab Terhadap Amanah Konektivitas Nasional

Selain ikut berperan dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona, Kemenhub juga mengemban tanggung jawab terhadap pelayanan publik dan terbentuknya konektivitas nasional, tidak sebatas hanya di Pulau Jawa tetapi juga ke seluruh wilayah Indonesia, hingga ke pelosok daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).

Pelayanan publik dan terjalinnya konektivitas nasional adalah amanah Presiden seperti yang tertuang dalam Perpres No. 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP).

Amanah tersebut menjadi tantangan Kementerian Perhubungan, dengan fokus membangun konektivitas dari dan ke daerah 3TP untuk angkutan barang dan mobilitas manusia, meski di masa pandemi virus corona sekalipun.

“Di tengah keterbatasan dan berbagai kendala selama masa pandemi Covid-19, Kemenhub tetap dituntut oleh masyarakat untuk membangun dan memberikan pelayanan sektor transportasi yang aman, nyaman, terjadwal, dan selamat sampai tujuan. Kami juga membangun konektivitas antar wilayah yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia,” ujar Menhub.

Menhub Budi Karya menambahkan, Kebijakan Nasional (KN) tetap berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur transportasi dengan konsep Indonesia sentris, tidak hanya di Jawa, tetapi ke seluruh wilayah Indonesia. Menhub mengatakan, dengan adanya konektivitas antarwilayah yang baik, mobilitas manusia maupun distribusi barang kian cepat dan lancar, sehingga dapat tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di berbagai bidang, di berbagai daerah. Keberadaan infrastruktur transportasi juga dapat menyerap tenaga kerja, serta memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat. “Upaya yang tidak mudah di tengah pandemi, tetapi kami tetap konsisten melanjutkan pembangunan ini dengan baik,” ujarnya.

Capaian Kerja Kemenhub

Pada tahun anggaran 2021, Kemenhub mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 45,66 triliun. Adanya refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19 dan lainnya, anggaran yang diperoleh Kementerian Perhubungan turun menjadi Rp.34,01 triliun.

“Di akhir 2021, kami optimis penyerapan anggaran tersebut mencapai 96 persen. Satu upaya yang tidak mudah di tengah pandemi dengan berbagai varian baru yang bermunculan dan belum dapat dipastikan kapan berakhirnya, tetapi kami melalui pendekatan budaya baru dan dibarengi dengan serangkaian aturan/kebijakan dalam melaksanakan program kerja serta tetap konsisten melanjutkan pembangunan, sehingga program kerja Kementerian Perhubungan dapat berjalan dengan baik” ujar Menhub.

Menhub Budi Karya, dalam kesempatan jumpa pers di hadapan awak media masa nasional tersebut memaparkan pencapaian kerja Kementerian Perhubungan selama tahun 2020, tahun 2021, dan rencana tahun mendatang (2022). Berikut uraiannya.

Pertama yaitu pembangunan pelabuhan penyeberangan. Pelabuhan penyeberangan merupakan perwujudan kehadiran negara dalam konektivitas antar pulau (utara, tengah dan selatan) dan dalam pulau sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Pembangunan pelabuhan penyeberangan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan bongkar muat arus barang dan penumpang yang menunjang pembangunan/perkembangan wilayah belakangnya (hinterland).

Pembangunan pelabuhan penyeberangan diharapkan dapat memperlancar mobilisasi dan distribusi kebutuhan pokok, kendaraan maupun orang baik di kawasan tertinggal, terisolir, pedalaman dan kawasan pariwisata yang belum ada jembatan penghubung. Pembangunan pelabuhan penyeberangan dalam RPJM 2020-2024, ditargetkan sebanyak 36 pelabuhan, pada pelaksanaan/realisasi selama dua tahun pertama. Pada tahun 2020, telah dibangun sebanyak 7 pelabuhan penyeberangan baru, meliputiPelabuhan Penyeberangan Pulau Telo, (Nias), Bias Munjul, Sampalan, Siompu, Kadatua, Leti (Maluku), dan Weda.

Pada tahun 2021, dibangun 4 Pelabuhan Penyeberangan baru, antara lain Pelabuhan Penyeberangan Kaimana (Papua Barat), Batanta (Papua Barat), Salawati (Papua Barat), dan Bade (Papua). Dalam RPJM 2020-2024 tersebut masih harus membangun 25 pelabuhan penyeberangan lagi dalam tiga tahun ke depan (tahun 2022, 2023, dan 2024).

Kedua, pembangunan rel kereta api. pembangunan rel kereta api sebagai pemenuhan panjang jaringan kereta api. pemenuhan panjang jaringan kereta api diharapkan mampu mewujudkan peningkatan kapasitas, aksesibilitas, dan keterpaduan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi nasional sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi (pada saat konstruksi berupa penyerapan tenaga kerja dan penggunaan kandungan lokal serta pasca konstruksi berupa mobilisasi orang dan barang serta perkembangan kawasan pada saat pengoperasian KA).

Pembangunan rel kereta api dalam RPJM 2020-2024, base line panjang rel KA tahun 2019 sepanjang 6164 Km’sp, target pada tahun 2024 panjang real KA mencapai 7541 Km’sp. Pada tahun 2020, realisasi penambahan rel KA sepanjang 162,22 Km’sp sehingga base line menjadi 6326 Km’sp. Kemudian pada tahun 2021 realisasi penambahan 49,60 Km’sp hingga base line- nya menjadi 6376 Km’sp. Target penambahan panjang rel, dalam RPJM 2020-2024, seharusnya 1477 Km’sp. Setiap tahunnya rata-rata penambahan panjang rel semestinya sekitar 290-300 Km’sp. Dua tahun berjalan RPJM 2020-2024, masih ada kwajiban untuk memenuhi target sepanjang 1165 Km’sp, yang pastinya bakal sulit terpenuhi dalam tiga tahun mendatang (tahun 2022, 2023, dan 2024), dikarenakan terbatasnya alokasi anggaran dan pandemi yang masih berkepanjangan.

Ketiga, kegiatan peningkatan upgrade dan perawatan jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) Kategori 1 dan 2. Dalam RPJM 2020-2024, pada tahun 2019, kondisi jalur KA sesuai TQI katagori 1 dan 2, baru 81,5% jalur yang ada, target pada tahun 2024, mencapai 94% yang bakal memenuhi standar TQI. Pada pelaksanaannya, tahun 2020, kondisi jalur KA yang sesuai TQI bartambah menjadi 82,83%, kemudian pada tahun 2021 hingga mencapai 90,26%.

Sampai akhir RPJM setidaknya 3 tahun lagi (tahun 2022, 2023, dan 2024), target realisasi pengerjaan jalur KA sesuai TQI yang tinggal 4% optimis bakal terpenuhi atau bahkan terlampaui.

Keempat, secara bertahap pola trayek angkutan laut peti kemas berubah. Pelayaran nasional mulai memiliki pola angkutan peti kemas yang tetap dan teratur. Tidak lagi menyinggahi setiap pelabuhan secara komuter. Pada awal pelayarannya, kapal akan singgah di pelabuhan shelter sampai pada pelabuhan tujuan akhir. Setelah sampai di pelabuhan tujuan akhir, kapal langsung kembali ke pelabuhan awal

Dalam RPJM 2020-2024, pembangunan infrastruktur di sektor transportasi laut dalam membangun konektivitas melalui pengembangan Tol Laut, meningkatkan rute pelayaran yang paling terhubung.

Pada tahun 2019, rute pelayaran yang terhubung hanya 23%, target peningkatan pada tahun 2024 rute pelayaran yang terhubung langsung ditingkatkan hingga 27%. Pada tahun 2020, rute pelayaran yang terhubung sudah mencapai 24% meningkat pada tahun 2021 hingga 25%. Untuk mencapai target 27% pada tahun 2024 bakal tercapai dalam 3 tahun mendatang.

Kelima, meningkatkanjumlah pelabuhan yang memenuhi standar. Untuk mengoptimalkan potensi transportasi barang dan sebagai backup sekaligus sebagai penghubung off the road dengan area hinterland. Selain itu jugamengurangi kongesti jalandanmengefisiensikan dwelling time. Dengan meningkatnya efektivitas kerja pelabuhan dan efisien waktu pengerjaan bongkar muat di pelabuhan, tarif kinerja pelabuhan bisa kompetitif.

Penambahan jumlah pelabuhan yang memenuhi standar dalam RPJM 2020-2024, pada tahun 2019 hanya 1 lokasi, dengan target pada tahun 2024 sebanyal 7 lokasi. Pada tahun 2020, masih tercatat 1 lokasi, pada 2021 ada penambahan menjadi 2 lokasi, meliputi Pelabuhan Tanjung Priok dan Pelabuhan Makassar New Port. Untuk memenuhi target RPJM 2020-2024 harus dibangun 5 lokasi lagi, selama tiga tahun ke depan.

Keenam, program Tol Laut. Program Tol Laut merupakan fokus utama dalam rangka mendukung upaya pemerataan pembangunan nasional. Tol Laut diharapkan dapat menjadi jalur distribusi logistik yang mampu menyeimbangkan perekonomian antara wilayah barat dan timur. Selain itu juga berperan menyeimbangkan antara wilayah yang telah berkembang dengan yang belum berkembang melalui penyediaan infrastruktur dan angkutan laut.

Dengan penambahan jumlah rute subsidi secara tetap dan teratur dengan kapasitas memadai serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat diharapkan kebijakan program Tol Laut dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, daerah yang dilewati Tol Laut saat ini masyarakatnya sudah menikmati penurunan harga barang antara 20-30 persen. Dari data tersebut menunjukkan bahwa program Tol Laut selama ini telah berhasil mengurangi disparitas harga yang selama ini menjerat masyarakat terutama di wilayah terluar, terpencil dan perbatasan.

Terkait dengan pengembangan program Tol Laut, dalam RPJM 2020-2024, telah diupayakan adanya penambahan jumlah rute subesidi. Pada tahun 2019, jumlah rute subsidi ada sebanyak 14 rute. Pada tahun 2024, target jumlah rute subsidi bertambah menjadi 25 rute. Realisasinya pada tahun 2020, jumlah rute subsidi sudah mencapai 26 rute. Pada tahun 2021 penambahan rute subsidi juga melampai target hingga 32 rute.

Ketujuh. konektivitas penumpang udara. Konektivitas penumpang dan pembangunan bandara-bandara terutama di wilayah pinggiran, terluar, terpencil, dan perbatasan akan meningkatkan aksesibilitas. Kementerian Perhubungan terus membangun bandara-bandara baru terutama di wilayah-wilayah yang konektivitas dan aksesibilitasnya masih rendah.

Dalam RPJM 2020-2024, taregt penambahan jumlah bandara udara yang baru dibangun akan terus ditingkatkan. Pada tahun 2019, sudah ada 15 bandara udara, target dalam RPJM 2020-2024, pada tahun 2024 sudah harus dibangun sebanyak 21 bandara baru. Realisasinya, pada tahun 2020 telah dibangun 8 bandara, dan pada tahun 2021 sudah dibangun 10 bandara di daerah pinggiran, terluar, terpencil dan perbatasan, antara lain Bandara Ngloram, Nabire Baru, Siboru, Mentawai, Mandailing Natal, Banggai Laut, Sobaham, Bolaang Mongondow, Singkawang dan Pohuwatu. Setidaknya sudah 18 bandara yang telah terealisasi, tersisa tinggal 3 bandara, yang bakal dibangun pada tiga tahun mendatang, yaitu akan dibangun pada tahun 2022, tahun 2023, dan 2024. Target pembangunan bandara optimis terpenuhi.

Kedelapan. Pembangunanrute jembatan udarauntuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat serta menurunkan harga barang terutama bahan-bahan pokok terus ditingkatkan. Kemenhub melalui Ditjen Hubud memberikan subsidi biaya transportasi untuk penerbangan-penerbangan ke wilayah pedalaman.

Dalam RPJM 2020-2024, ada penambahan jumlah rute jembatan udara, yang pada tahun 2019, sudah ada 35 rute jembatan udara, Pada tahun 2024 target dibangun 43 rute jembatan udara. Realisasinya, pada tahun 2020 dibangun 28 rute jembatan udara, dan pada tahun 2021 sudah dibangun 39 rute jembatan udara. Pada akhir RPJM target bakal terpenuhi.

Kesembilan.Penerapandi sejumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan secara terintegrasi. Penerapansistem angkutan umum massal perkotaan telah dilakukan di sejumlah kota antara lain Kota Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009, pasal 158 “Pemerintah menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan”, dan Peraturan Menteri No. 9 Tahun 2020 tentang Pemberian Subsidi Angkutan Penumpang Umum Perkotaan, Pemerintah beserta stakeholder terkait menyelenggarakan layanan transportasi dengan skema Buy The Service (BTS).

Target pada RPJM 2020-2024 adalah 5 kota dan yang sudah terealisasi di 2021 adalah 4 kota yaitu Medan, Surabaya, Bandung, dan Makasar. Selain dari 4 kota RPJM tersebut, terdapat 6 kota lainnya yang memenuhi kriteria layak menerima program BTS, yaitu Palembang, Surakarta, Yogyakarta dan Denpasar (sudah tahap operasional sejak tahun 2020); serta Banjarmasin dan Banyumas (sedang dalam tahap perencanaan dan persiapan operasional Tahun 2021).

Program BTS berhasil meningkatkan minat berkendara umum dengan total 10.439.102 penumpang di tahun 2021.

Pembangunan Infrastruktur Transportasi Lainnya

Sejumlah pembangunan infrastruktur transportasi lainnya yangtelah berhasil diselesaikan pada tahun 2021, diantaranya yaitu KRL Jogja – Solo, Bandara Kuabang Halmahera Utara, Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh Kalimantan Tengah, KA Bandara YIA Kulonprogo, Jalur Layang Stasiun Manggarai Jakarta, Bandara Mopah Merauke Papua, Terminal Multipurpose Wae Kelambu Pelabuhan Labuan Bajo, Bandara Tebelian Sintang Kalimantan Barat, dan Bandara Ngloram Cepu Jawa Tengah.

Adapun sejumlah infrastruktur yang masih berjalan pada tahun 2021 ini, diantaranya yaitu: Terminal Tipe A (Amplas Medan, Tirtonadi Jateng), Pembangunan Pelabuhan Ambon Baru, Pelabuhan Penyeberangan di Nusa Penida, Bali dan di beberapa tempat lainnya (Kaimana, Batanta, Weda, Salawati, Bade), Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat, Jalur Ganda KA Manggarai-Cikarang, Pengembangan Pelabuhan Anggrek Gorontalo Utara, KA Cepat Jakarta -Bandung, Pembangunan Bandara Mentawai Baru, Jalur KA Makassar – Parepare, Pembangunan Bandara Siboru Fakfak, Jalur Ganda Ka Bogor-Sukabumi, Pembangunan Bandara Rendani Manokwari, LRT Jabodebek, dan Reaktivasi Bandara Tunggul Wulung.

Menhub dalam kesempatan tersebut juga mengungkapkan upayanya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, pemberian subsidi tarif pelayanan angkutan (buy the service di 3 kota, subsidi public service obligation (PSO) transportasi udara, PSO transportasi laut dan PSO kereta api perintis).

Menhub menambahakan, penanganan angkutan barang ODOL (Overdimension dan Overload), juga makin diintensifkan dan diawasi ketat. Perizinan online/digitalisasi pelayanan, penerapan kebijakan pertukaran Anak Buah Kapal (ABK) di masa pandemi Covid-19, dan pembukaan lintasan penyeberangan dari Banyuwangi ke NTB, pelatihan khusus kepada operator untuk penanganan penyandang disabilitas pengguna jasa transportasi, pelayanan ship to ship di daerah 3TP (Pulau Nipa), dan peningkatan pelayanan jembatan timbang.

Pertumbuhan ekonomi yang anjlok terdampak pandemi Virus Corona menjadi tantangan untuk meningkatkan indeks logistik nasional. Sejumlah upaya telah dilakukan, jelas Budi Karya, antara lain mengoptimalkan tol laut, membangun sejumlah pelabuhan seperti Pelabuhan Patimban, dengan digitalisasi pelayanan jasa-jasa pelabuhan.

Selanjutnya, menghadapi tantangan fenomena perubahan iklim yang berdampak bencana air (hydrodisaster) di darat dan laut, perlu diantisipasi mencegah jatuhnya korban.

Kemenhub terus mendukung efisiensi energi dan upaya ramah lingkungan, baik pada sarana maupun prasarana transportasi dengan memanfaatkan energi terbarukan (non fosil). Sejumlah upaya yang dilakukan antara lain menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) sebagai kendaraan operasional, dimulai dengan kebijakan angkutan umum seperti: Transjakarta, Damri, angkutan bandara untuk menggunakan bus listrik.

Kemenhub juga menetapkan target peningkatan keselamatan transportasi dengan mencanangkan zero accident kasus ODOL tahun 2023. Sejumlah upaya yang dilakukan diantaranya melakukan kampanye, sosialisasi dan edukasi keselamatan transportasi, pengecekan kelaikan prasarana transportasi, dan pengecekan kesehatan awak transportasi secara rutin.

Untuk itu semua, menurut Menhub, pihaknya berupaya meningkatkan koordinasi dengan Basarnas untuk tanggap darurat nila ada insiden,. Dengan BMKG terkait informasi cuaca ekstrem yang membahayakan perjalanan transportasi – darat, laut dan udara.

Prestasi yang Diraih di Tahun 2021

Insititusi yang dipimpinnya, ungkap Menhub, berhasil meraih sejumlah penghargaan, sebagai wujud dari komitmen Kemenhub dalam melaksanakan Good Governance. Sejumlah prestasi yang membuahkan penghargaan buat Kemenhub antara lain sebagai berikut:

    ·Meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK atas Laporan Keuangan tahun 2020 (8 kali berturut-turut).

    ·Meraih penghargaan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang kedua kalinya untuk Kategori Kemitraan karena melibatkan UMKM dalam pembangunan transportasi.

    ·Dua Satker Kemenhub Raih Penghargaan Pemrakarsa Proyek SBSN Tahun 2020 Dari Kemenkeu.

    ·Mempertahankan Predikat Badan Publik yang “Informatif” tahun 2021 yang dinilai oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

    ·Meraih penghargaan sebagai Role Model Pelayanan yang Ramah Kelompok Rentan dari KemenPANRB.

    ·Terpilih kembali Jadi Anggota Dewan International Maritime Organization kategori C periode 2022-2023.

    ·Penghargaan Zona Integritas menuju Wilayah Birokasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kemenpan-RB.

Rencana Kerja di Tahun 2022

Kemenhub akan mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp.32,93 Triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari dua tahun sebelumnya (tahun 2020 Rp. 36,39 Triliun, tahun 2021 Rp. 34,01 Triliun).

Dengan berkurangnya alokasi anggaran yang diperoleh Kemenhub maka instansi yang dipimpinnya akan memprioritaskan program kerja yang berdampak luas pada masyakat. “Tentunya mengacu pada tema rencana kerja yang dicanangkan pemerintah 2022, yakni Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural, “ tukas Menhub.

Selain itu, lanjut Menhub, pihaknya juga terus mendorong upaya pendanaan kreatif non APBN yang sudah dilakukan di tahun sebelumnya, contohnya, pembentukan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) secara optimal. “Salah satu yang perlu digenjot pelibatan sektor swasta dalam pembangunan dan pengembangan infrastruktur dan layanan di sektor transportasi (Public Private Partnership’s/PPP’s),” ujarnya. (IS/AS/HG/ME/HS)

Jajak Pendapat

Kementerian Perhubungan RI

Bagaimana proses pelayanan pengaduan di Kementerian Perhubungan?

Memuaskan Kurang Memuaskan Tidak Memuaskan
  MENU