Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
10 Sep 2019

Kisah Perjuangan Penjaga Mercusuar Di Pulau Paling Selatan Indonesia

Menerjang badai demi tugas merupakan dedikasi tinggi yang dilakukan oleh Jahman Ramlan Koli (48), seorang penjaga Menara Suar atau kerap disebut Mercusuar di Pulau paling selatan Indonesia yaitu Rote Ndao. Yahman bercerita menjadi penjaga mercusuar seperti mimpi dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya harus bertaruh nyawa dan mengalahkan rasa takut dari sendiri, Jahman juga harus rela menahan rindu tak bertemu dengan istri dan anak-anaknya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
05 Sep 2019

Bukan Sekadar Angan, Konektivitas Transportasi Kini Hadir Merajut Pulau Paling Selatan Indonesia

“Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Kami akan kembangkan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara,” berikut kutipan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada Tahun 2017. Sejak itulah konektivitas transportasi terus digaungkan dan menjadi rindu bagi saudara kami di pulau perbatasan Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Aug 2019

Wujudkan Keselamatan Perlintasan Sebidang Moda Kereta Api Tanggung Jawab Semua Pihak

Semarang - Kejadian kecelakaan di perlintasan kereta atau perlintasan sebidang perkeretaapian selain memakan korban jiwa juga berpotensi mengganggu dan menghambat perjalanan kereta. Untuk itulah maka Kementerian Perhubungan konsisten melakukan sosialisasi sebagai langkah preventif agar kecelakaan dapat dihindari. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Kamis, 21 Agustus 2019 telah melaksanakan WorkshopPreventif dengan Tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Para Stakeholder, dalam Mendukung Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018”, di BallroomHotel Santika Premier Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan para stakeholder perkeretaapian agar dapat berperan dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan masyarakat pengguna jalan di perlintasan sebidang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
19 Aug 2019

JASMERAH DI TANAH MERAH

Bunyi berdecit dari roda pesawat Trigana Air IL-281 mengiringi pendaratan kami di Bandara Tanah Merah, Boven Digoel Papua Selasa (6/8). Kepala Bandara Tanah Merah Asep Soekarjo menyambut kedatangan kami tim Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dengandiiringi mendung dan sedikit gerimis. Kabupaten Boven Digoel memang istimewa, terutama di kota Tanah Merah yang juga menjadi ibukota dari kabupaten ini. Kota ini adalah saksi sejarah, dimana di tempat inilah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pernah diasingkan dan ditawan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Proklamator Mohamad Hatta dan Sutan Syahrir pernah diasingkan dan menghuni penjara di sini.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Jul 2019

MENJAWAB TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DI ZAMAN NOW

Menjawab tantangan keterbukaan informasi publik dewasa ini, Kementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Aryaduta Denpasar. Kegiatan yang mengundang seluruh pejabat pengelola informasi seluruh Indonesia itu digelar tanggal 18-19 Juli 2019 dengan mengangkat tema “We are PPID! Keterbukaan Informasi Publik Zaman Now”.Forum PPID Dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Abdulhamid Dipopramono serta diisi oleh pemateri salah satunya yaitu Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.Dalam paparannya, Gede Narayana menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah baik dalam memberikan pelayanan informasi, namun demikian Kementerian Perhubungan memiliki tantangannnya sendiri karena layanannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan pemahamanan yang lengkap oleh pejabat pengelola informasi di Kementerian Perhubungan. Perlu dipahami mana saja informasi yang terbuka dan mana yang tertutup. “Segala sesuatu sudah tertuang pada Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Jadi pahami, disitu sudah jelas semuanya”, ujar Gede.Sementara itu Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Abdulhamid Dipopramono pada sambutan pembukaan menyampaikan bahwa PM 38 tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik perlu diintegrasikan dengan PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Strateginya adalah dengan mengunggah semua informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui portal website instansi. Dengan penyediaan informasi lebih dini, maka sengketa informasi dapat diminimalisasi. Pada kesempatan ini, Kementerian Perhubungan juga meluncurkan aplikasi pelayanan informasi. Aplikasi yang mulai dapat diunduh melalui playstore dan appstore dengan nama PPID KEMENHUB ini memiliki berbagai manfaat. Aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi, dan mengakses informasi serta menyederhanakan proses pelayanan informasi. Inilah wujud komitmen Kementerian meningkatkan pelayanan informasi kepada publik .Urgensi Pelayanan Informasi Publik sektor TransportasiSebagai Negara demokrasi, keterbukaan informasi merupakan keharusan. Informasi publik hakikatnya adalah hak masyarakat, meskipun informasi tersebut disusun oleh pemerintah. “Mengapa menurut undang-undang informasi merupakan hak asasi manusia, karena informasi dapat mengembangkan masyarakat. Jika diberikan informasi yang dibutuhkan, maka masyarakat menjadi pintar sehingga dapat mendorong partisipasi, serta mencegah hoax”, ulas Hamid. Kementerian Perhubungan adalah penanggung jawab sektor transportasi. Layanannya sangat kompleks dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, untuk itu dibutuhkan usaha keras agar dapat memberikan informasi publik secara baik. Informasi publik tentang sektor transportasi yang paling dibutuhkan masyarakat sangat terkait dengan informasi serta-merta. Jenis informasi tersebut adalah informasi terbuka yang harus serta merta tersedia. Misalnya, terkait insiden transportasi. Saat terjadi insiden transportasi, Kemenhub wajib menyampaikan dengan segera kepada masyarakat informasi seputar insiden tersebut agar tidak berkembang persepsi yang berbeda-beda. Untuk itulah penting sekali bagi Kemenhub untuk mengantisipasi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
15 Nov 2018

Indonesia Dukung Kekuatan Maritim Pada Our Ocean Conference (OOC) 2018

Indonesia merupakan negara bahari dengan wilayah lautan yang lebih luas dibanding daratan. Laut sebagai warisan masa depan bangsa dan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi ekonomi. Lebih dari 90% volume perdagangan dunia dilakukan melalui jalur transportasi laut dan sebesar 40% dalam nilai perdagangan dunia juga dilakukan melewati laut. Belum lagi, sekitar 61% total produksi minyak dunia juga melintasi lautan. Nilai kekayaan laut mencapai US$ 26 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan acara Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).Selain itu, laut dianggap dekat dengan lokasi tinggal manusia. Hal ini karena sejumlah kurang lebih 3,2 miliar manusia tinggal dalam radius 100 kilometer (km) dari laut. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo bertekad untuk menjadikan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia dengan berbagai kebijakan dan langkah. "Selama 4 tahun terakhir, beberapa langkah telah dilakukan termasuk meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat armada laut, membangun 477 pelabuhan, mitigasi polusi laut dengan mengurangi sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025, dan tercapainya kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare pada tahun 2018 (dua tahun lebih cepat dari target tahun 2020)," jelas Presiden Jokowi.Untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia aktif memajukan kerja sama maritim. Salah satu cara untuk melakukan kerja sama tersebut adalah dengan turut serta dalam Our Ocean Conference 2018. Our Ocean Conference merupakan pertemuan tahunan yang mengundang para pemimpin dunia dalam upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan.Negara Asia Pertama Sebagai Tuan RumahOur Ocean Conference (OOC) 2018 adalah event tahunan yang mengundang para pemimpin dunia dalam upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan. OOC tahun ini diselenggarakan di Nusa Dua Bali 29-30 Oktober 2018 dan merupakan penyelenggaraan yang ke lima sejak tahun 2014. Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara OOC.Tema OCC 2018 adalah “Our Ocean, Our Legacy”, yang mencerminkan pilihan dan tindakan kita bersama untuk mempertahankan sumber daya laut yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesehatan laut, sebagai warisan yang diberikan kepada anak-anak dan cucu kita. OOC 2018 tersebut dihadiri oleh 2000 delegasi dari 143 negara. Presiden RI menambahkan kerja sama yang aktif dilakukan Indonesia antara lain di Association of Southeast Asian Nations), IORA (Indian Ocean Rim Association (ASEAN), Forum Pasifik Selatan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai forum-forum internasional lain. “Ke depan, Indonesia juga ingin memajukan kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik,” tutur Presiden Jokowi. Gelaran OOC 2018 ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Selain Presiden, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam sambutan pembukaan Our Ocean Conference Senin (29/10), Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia punya komitmen yang kuat dalam upaya mendorong pelestarian laut, hal ini dibuktikan dengan kebijakan terkait penetapan 20 juta hektar wilayah konservasi baru. Presiden lebih jauh menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bahkan lebih cepat dari target pada tahun 2020. Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa setidaknya ada 633 komitmen terkait pelestarian laut yang ditandatangani para peserta OCC 2018. “Kita sudah tanda-tangani sebanyak 633 komitmen. Melalui konferensi ini, ia berharap “kita dapat membuat laut lebih sehat, produktif dan kita akan melakukannya bersama,” ujar Susi dalam Pembukaan OOC 2018 tersebut.Kemenhub Dukung Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Australia melalui Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas atau Memorandum of Understanding (MoU) on Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response, pada sela - sela pertemuan OOC, Senin (29/10) di Nusa Dua Bali. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mewakili Pemerintah Indonesia dengan Chief Executive Officer Australian Maritime Safety Authority, Mr. Mick Kinley mewakili Pemerintah Australia.Pada forum tersebut, Ditjen Perhubungan Laut diminta untuk mengajukan kegiatan yang akan diajukan sebagai komitmen pemerintah Indonesia terkait Marine Protected Area di OOC 2018. "Pada forum OOC, pemerintah mengajukan program Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) untuk perlindungan lingkungan di Pulau Nusa Penida ke International Maritime Organization (IMO), di mana proses pengajuan ini dimulai sejak tahun 2016 dan direncanakan pengajuan penuh akan disampaikan pada sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) 74 pada tahun 2019," jelas Agus. Di sela-sela acara, dilakukan juga beberapa kegiatan lain di antaranya Bilateral Lunch Meeting antara Indonesia-Australia yang membahas mengenai perkembangan MoU ke depan dan isu pengajuan submisi Indonesia di IMO tentang Traffic Seperate Scheme (TSS) Selat Sunda, GHG dan Pembatasan Sulfur, reformasi IMO dan Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).Pembahasan MoU ini telah dibahas sejak tahun 2016 untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kuat antara kedua negara di bidang kesiapsiagaan, pencegahan, tanggapan dan mitigasi untuk memerangi polusi laut. MoU yang akan berlaku selama 5 tahun ini mengatur cara penanganan penanggulangan pencemaran di laut jika kejadian pencemaran memiliki resiko untuk lintas batas negara Indonesia dan Australia yang dapat berpotensi merusak lingkungan laut Indonesia atau Australia. MoU ini sekaligus menggantikan dan memperbarui MoU tahun 1996 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Minyak."Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga yang saling berbagi sumber daya dan peluang maritim menghadapi tantangan yang sama," kata Agus. Agus melanjutkan tantangan yang dihadapi dengan semakin meningkatnya pengelolaan lautan dan wilayah pesisir yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pencemaran dari aktivitas pelayaran dan eksploitasi minyak harus dicegah, dikurangi dan dikendalikan. Indonesia dan Australia menyepakati bahwa salah satu negara dapat meminta Operasi Penanggulangan Pencemaran Bersama untuk ancaman atau kejadian pencemaran lingkungan di laut yang dapat menimbulkan kerusakan serius pada wilayah laut dan di luar kemampuan penanggulangan pencemaran salah satu negara.Pemerintah Indonesia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Australia, khususnya kepada Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dan Kedutaan Besar Australia atas kerja sama dan dukungannya selama ini kepada Indonesia. "Hari ini akan ditandai sebagai hari penting bagi kedua negara yang telah menyatakan kesediaan dan mengharapkan kerja sama maritim yang positif di masa depan," imbuh Agus.Selain dengan Australia, Indonesia juga memiliki beberapa regulasi dan kerjasama internasional di bidang penanggulangan pencemaran. Di antara berbagai MoU tersebut yaitu MoU among the Government of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysian, Philippines, Singapore, and Thailand on Oil Spill Response Action Plan 1992; MoU among Governent of Indonesia, Malaysia and Philippines on Sulawesi Sea Oil Spill Network Response Plan; MoU amoing Governent of Indonesia, Malaysia and Singapore on Standard Operationg Procedure (SOP) for combating oil spill in the Straits of Malacca and Singapore; MoU on ASEAN Coorperation Mechanism for Joint Oil Spil Preparedness and Response 2014.Adapun kedua negara sepakat memilih Bali sebagai tempat acara penandatanganan MoU yang juga bertepatan dengan kegiatan Our Ocean Conference 2018 adalah karena dapat menunjukkan pada dunia akan kesungguhan Indonesia dan Australia dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut, dimana marine pollution adalah salah satu dari 6 (enam) topik utama/areas of action kegiatan OCC 2018.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Sep 2018

Naik LRT Palembang, Cepat dan Murah Sampai Tujuan

Harapan pemerintah agar light rail transit (LRT) menjadi gaya hidup baru masyarakat Palembang dalam bertransportasi tampaknya terjawab dengan baik. Sejak LRT Palembang dioperasikan pada Juli 2018, antusiasme masyarakat untuk menjajal moda transportasi baru ini tak terbendung. Banyak warga yang penasaran untuk mencoba menaikinya meski saat ini belum semua stasiun beroperasi.Dari tiga belas stasiun yang direncanakan, enam stasiun sudah dapat digunakan selama perhelatan Asian Games 2018, yakni Stasiun Bandara, Stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Cinde, Stasiun Ampera, Stasiun Jakabaring, dan Stasiun DJKA. Sementara tujuh stasiun lainnya yakni Stasiun Asrama Haji, Stasiun Punti Kayu, Stasiun RSUD, Stasiun Garuda Dempo, Stasiun Demang, Stasiun Dishub, dan Stasiun Polresta masih dalam proses penyelesaian pembangunan.Di antara penumpang yang tengah mencoba LRT untuk pertama kalinya, terdapat Tanzial, mahasiswa di Palembang yang mengaku senang dengan hadirnya transportasi modern ini. “Kita sebagai warga Palembang sangat senang. Dengan adanya LRT, semoga kemacetan bisa terurai. Saya sangat berharap warga Palembang beralih ke transportasi ini,”enggunakan moda transportasi LRT di Palembang memang mudah, nyaman dan cepat. Setiap stasiun LRT di Palembang dilengkapi dengan tangga, eskalator, dan juga elevator sehingga anak-anak, orang tua, maupun penyandang disabilitas dapat mengakses stasiun dengan mudah.Calon penumpang tinggal membeli tiket di loket stasiun, kemudian petugas akan mengarahkan serta membantu calon penumpang melewati gate elektronik menuju peron LRT. Yang unik, setiap stasiun mempunyai warna tersendiri. Misalnya, kuning untuk Stasiun Jakabaring dan ungu untuk Stasiun Bumi Sriwijaya. Sementara untuk pengoperasiannya, tersedia delapan trainset LRT yang terdiri dari tiga kereta. Bagian interior kereta yang dibangun oleh PT INKA ini tampak modern dengan bangku-bangku biru yang cantik serta dilengkapi dengan fasilitas AC, layar informasi, CCTV, dan wifi gratis sehingga menambah kenyamanan pengguna.Terkait dengan kecepatan perjalanan, waktu tempuh LRT saat ini tercatat kurang lebih 60 menit untuk rute Stasiun Bandara hingga Stasiun DJKA sejauh 23,5 km. Namun berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kemenhub, kedepannya waktu tempuh ini akan dioptimalkan hingga 45 menit sekali jalan. Ini akan jauh lebih singkat dibanding menggunakan mobil pada kondisi ramai untuk jarak yang kurang lebih sama.Tidak hanya cepat dan nyaman, harga tiket untuk menaiki LRT juga sangat terjangkau untuk masyarakat. Dengan bantuan subsidi dari Kementerian Perhubungan, penumpang dikenakan biaya Rp 10.000,- untuk satu kali perjalanan dari Stasiun Bandara Mahmud Badaruddin II. Sementara untuk rute non bandara, tiket dijual seharga Rp 5.000,-. “Harga tiket tergolong murah, tadi hanya Rp 5.000,-. Dibandingkan dengan kendaraan sendiri itu jauh lebih murah. Selain itu juga nyaman, alhamdulillah.” ujar Tanzial.Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suwani, juga seorang mahasiswa di Palembang. Ia mengungkapkan lebih memilih naik LRT karena biayanya murah dan lebih cepat sampai ke tujuan. Ia berharap kedepannya jalur LRT bisa dikembangkan. Tidak hanya melintasi pusat kota, tetapi juga hingga ke daerah pinggir Kota Palembang.“LRT ini ada baiknya diperbanyak stasiun-stasiunnya, terutama jangan hanya di kota, tapi juga di pelosok-pelosok Palembang.” ungkapnya.Karya Anak BangsaBangsa Indonesia khususnya warga Palembang patut berbangga hati. Pengoperasian LRT Palembang ini adalah yang pertama di Indonesia. Selain itu, pengerjaan LRT Palembang merupakan hasil dari kolaborasi anak bangsa karena seluruh kontraktornya merupakan perusahaan dalam negeri, mulai dari konstruksi hingga pengoperasian.Untuk diketahui, konstruksinya dikerjakan oleh PT Waskita Karya, untuk persinyalan dikerjakan oleh PT LEN, pengoperasian dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, dan rangkaian keretanya merupakan produksi dari PT INKA.Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan LRT sangat ideal untuk kota yang berkembang seperti Palembang. Hal ini membuat kegiatan pembangunan dan pengembangan transportasi dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur.“Dalam konsep perkotaan yang ideal, seperti inilah yang harus kita lakukan. Dimana kota yang sedang berkembang kita membangun transportasi massal, yang namanya LRT. Dengan tonggak ini kita bisa memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan transportasi yang terstruktur dengan baik,” ujar Menhub.Selanjutnya yang menjadi perhatian Pemerintah kedepan adalah pengintegrasian LRT dengan angkutan lainnya yang ada di Kota Palembang, seperti Trans Musi. Dengan transportasi antarmoda, maka masyarakat akan semakin mudah dalam bermobilisasi dan beraktifitas.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
23 Aug 2018

Menengok Terminal Terbaik Se-Jateng DIY

Terminal Ir. Soekarno di Klaten menerima penghargaan sebagai Terminal Penumpang Tipe A terbaik se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng DIY). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018 pada Agustus lalu di Semarang.Dengan kelengkapan fasilitas yang ada, terminal ini juga terpilih menjadi perwakilan terminal se-Jateng DIY untuk proyek percontohan rekayasa sosial dengan total 16 terminal se-Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A yang sejak tahun 2017 lalu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.Berdasarkan hal tersebut, perubahan positif baik dalam hal pengelolaan terminal maupun peningkatan pelayanan pun harus dilakukan. Seluruh Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia diminta untuk konsisten melaksanakan aturan yang ada secara berkesinambungan, terutama di 16 lokasi terminal percontohan tersebut.Terminal yang terletak di Klaten Tengah ini merupakan relokasi dari terminal yang ada di Jonggrangan Klaten Utara. Hal ini sekaligus meningkatkan tipe terminal dari tipe b menjadi tipe a. Pembangunan terminal di Klaten Tengah ini sudah direncanakan sejak tahun 2008. Sejak saat itu studi kelayakan relokasi terminal penumpang mulai disusun.Pembangunan Terminal Ir. Soekarno dimulai tahun 2012 dengan pematangan lahan dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten. Untuk pembangunan konstruksi dimulai tahun 2013 sampai dengan 2015 dari anggaran APBD Kabupaten Klaten, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dialokasikan pada 2014 sampai dengan sekarang.Terminal Rasa BandaraMemasuki terminal yang berdiri di atas lahan seluas 32.760 m2ini serasa berada dalam bandara. Petunjuk arah dan zonasi sudah jelas tersedia sehingga semakin memudahkan penumpang. Berbagai fasilitas juga telah disediakan untuk menjaga kenyamanan bagi masyarakat. “Fasilitas di sini sudah cenderung lengkap, pelayanan pada masyarakat juga kami lakukan selama 24 jam,” ujar Koordinator Terminal Tipe A Ir.Soekarno, Marjono.Untuk menjaga kenyamanan penumpang, terminal ini telah dilengkapi dengan area merokok, ruang tunggu, ruang laktasi dan mushola. Meskipun hanya memiliki 12 tenaga kebersihan, terminal ini selalu terjaga kebersihannya karena dibersihkan setiap pagi dan sore. Petugas juga selalu melakukan patroli rutin, di antaranya agar tidak ada yang merokok di sembarang tempat sehingga kenyamanan penumpang tetap terjaga.Bukan hanya fasilitas bagi penumpang, terminal ini juga menyediakan fasilitas untuk supir bus seperti bengkel dan tempat istirahat supir. Tempat istirahat yang bersih dan nyaman tersedia di sini dengan kapasitas mencapai delapan orang. Ruangan ini dilengkapi dengan kasur lipat, televisi, dapur dan mushola. Bagian atas tempat ini terbuat dari kaca sehingga tidak perlu menggunakan lampu di siang hari demi meminimalisasi penggunaan listrik untuk penerangan. Sedangkan bengkel di terminal ini dapat menampung hingga lima bus.Selain itu, terminal ini juga dilengkapi fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Di antara fasilitas tersebut adalah toilet khusus disabilitas, guiding block, ramp difable dan dua kursi roda yang dapat digunakan oleh penumpang di area terminal. “Terminal ini ramah untuk penyandang disabilitas, salah satunya kami menyediakan dua kursi roda yang bisa digunakan oleh penumpang dibantu oleh petugas,” ujar Marjono.Apabila penumpang maupun stakeholder lainnya menemukan ketidaknyamanan di terminal ini, dapat menyampaikan keluhannya pada kotak saran yang disediakan di ruang tunggu penumpang. Pada bulan Juli kemarin misalnya, penumpang mengeluhkan sedikitnya tempat sampah yang disediakan juga tidak adanya automatic teller machine (ATM). Hal inipun langsung ditindaklanjuti oleh pihak terminal.“Pengadaan tempat sampah sudah kami penuhi, namun untuk pengadaan ATM masih kami ajukan ke pihak bank,” tutur Marjono.Pada Juli lalu, terminal ini juga sudah melakukan survei kepuasan penumpang. Objek yang dinilai adalah kepuasan penumpang terhadap fasilitas terminal seperti parkir, ruang tunggu dan fasilitas disabilitas. Respon yang diberikan penumpang cenderung positif dan respon kepuasan tertinggi diberikan pada luas ruang tunggu.Terdapat sejumlah 42 perusahaan otobus (PO) antar kota antar provinsi yang berangkat dari terminal ini yang melayani penumpang ke berbagai tujuan seperti Jabodetabek, Malang, Denpasar hingga Jambi. Dari sekitar 136 keberangkatan bus setiap harinya, sebagian besar penumpang dengan tujuan Jakarta. Beberapa PO juga sudah menerapkan penjualan tiket secara online. Bagi masyarakat yang belum bisa membeli tiket secara online, agen bus tetap menyediakan pembelian tiket langsung di terminal. Antriannya pun tetap diatur oleh petugas agar tetap tertib dan teratur.Sebelum berangkat dari terminal ini, selalu dilakukan ramp check pada armada bus sehingga keselamatan penumpang tetap terjamin. “Kami selalu lakukan ramp check setiap hari,” ujar Marjono.Demi mewujudkan integrasi antarmoda, saat ini juga sudah mulai dibangun sky bridge menuju Stasiun Klaten. Dengan adanya sky bridge tersebut nantinya diharapkan jumlah penumpang semakin meningkat dan tentunya mempermudah penumpang untuk sampai ke tujuan. Sky bridge tersebut ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
06 Aug 2018

PPID Kementerian Perhubungan Layani Kebutuhan Informasi Masyarakat

Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini masyarakat dapat mencari informasi melalui berbagai macam media seperti majalah, koran, jurnal, media sosial, dan website. Masyarakat dapat memanfaatkan informasi ini untuk berbagai seperti membuat karya tulis, bahan penelitian, atau memperluas wawasan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Badan Publik di antaranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Menteri (PM) No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. UU No. 14 Tahun 2008 bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selain itu juga mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan); mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilan layanan informasi yang berkualitas. Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, menetapkan peraturan mengenai standard operating procedure, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik, menunjuk dan mengangkat petugas pelayanan informasi dan dokumentasi, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi di setiap kantor Badan Publik.PPID Kemenhub juga sukses meraih peringkat ketiga kategori Kementerian dalam pemeringkatan PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan Kemenhub melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik. PPID Kemenhub memiliki struktur organisasi yaitu Menteri Perhubungan sebagai atasan PPID; Sekretaris Jenderal Kemenhub sebagai PPID Utama; Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan sebagai PPID Pelaksana; dan para Kepala UPT sebagai PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis. PPID Utama memiliki lima perangkat untuk membantu menjalankan tugas yaitu manajer informasi, manajer sistem informasi, manajer dokumentasi, pengelola dokumentasi dan petugas informasi.Tantangan Pelaksanaan PPIDDirektorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Badan Litbang, dan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kemenhub juga memiliki PPID untuk melayani dan mengelola informasi publik. Masing-masing PPID juga telah memenuhi persyaratan seperti memiliki Surat Keputusan (SK) PPID, memiliki petugas pelayanan informasi, dan memiliki meja ataupun ruangan pelayanan informasi.Pelayanan informasi yang diberikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya permohonan informasi, sedikitnya sengketa informasi, dan waktu penyelesaian permohonan informasi antara 2-8 hari kerja. Pelayanan informasi dapat diberikan melalui berbagai cara seperti media sosial, media cetak, media online, media elektronik, website, dan sosialisasi. Ditjen Perhubungan Udara menggunakan cara ini untuk menyebarluaskan informasi yang miliki kepada masyarakat. Strategi penyampaian informasi ini berdampak belum ada permohonan informasi dari Januari hingga Juli 2018. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT memiliki beberapa tantangan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ini dikarenakan tugas pelayanan informasi melekat dengan tugas humas sehingga seorang pegawai merangkap tugas kehumasan maupun pelayanan informasi sekaligus dan keduanya tetap harus terselesaikan. Cara bekerja pegawai yang merangkap dua tugas ini harus lebih sigap dan cepat. Selain itu, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT juga perlu memahami prosedur pelayanan informasi yang ideal seperti perlu menyamakan daftar informasi serta melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan informasi, e-mail, nomor telepon khusus). Setiap unit kerja pun perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai penyediaan informasi kepada masyarakat.Inilah mengapa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub selaku manajer informasi mengadakan forum PPID sebagai wadah untuk berbagi informasi dan pengetahuan agar seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT memahami kewajibannya. Selain itu juga agar mereka mampu mengatasi tantangan dan kendala yang mungkin terjadi. Contohnya jika ada pemohon informasi yang memaksa untuk segera ditindaklanjut, akan tetapi persyaratan yang diberikan tidak memenuhi ketentuan atau memohon informasi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi unit tersebut.Agar mampu mengatasi dan menghadapi kendala, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT harus memahami bagaimana pengelolaan serta mekanisme pelayanan informasi dengan lebih baik. Dengan memahami mekanisme pelayanan informasi, maka dapat meminimalisir kendala selama pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.Pendukung Pelaksanaan PPIDPengelolaan informasi publik harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi. Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi yang berkualitas dan relevan dengan masing-masing tugas serta fungsi unit kerja. Informasi ini dapat bersumber dari pejabat yang berwenang maupun arsip. “Kalau Badan Publik itu sudah siap terbuka memberikan informasi publik, saya yakin oknum-oknum tidak akan bisa berbuat banyak. Misalnya mereka meminta data keuangan, bila tidak ada masalah dan penyimpangan, maka diberikan saja. Terkadang oknum-oknum ini mencari celah apa yang bisa dimanfaatkan dari Badan Publik. Ini yang seharusnya bisa diantisipasi oleh Badan Publik. Jadi, kalau menghadapi orang-orang seperti ini harus siap, jika memita informasi apa, diberikan kecuali informasi yang dikecualikan,” ungkap Komisioner Komisi Informasi Pusat Wafa Patria Umma. Dalam pengklasifikasian informasi terdapat dua jenis yaitu informasi yang dapat diakses dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dapat diakses terbagi menjadi informasi secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Sementara itu, informasi yang dikecualikan memerlukan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasikannya yaitu ketat, terbatas, dan tidak multak.Prinsip ketat artinya mengategorikan informasi ini harus mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas. Prinsip terbatas artinya informasi harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenang-wenangan. Prinsip tidak mutkak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki informasi tersebut. Sebuah informasi dapat diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan apabila telah melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test). Uji konsekuensi bahaya ini akan menjadi dasar penentu informasi tersebut dirahasiakan atau tidak ketika dibuka. Adapula uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan sebuah informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. “Untuk melakukan uji konsekuensi ini bisa dilakukan tiga kategori. Pertama, uji konsekuensi bisa dilakukan sebelum ada permintaan. Bila menurut Badan Publik ini adalah hal yang perlu dilakukan uji konsekuensi, maka tidak apa-apa. Kedua, uji konsekuensi saat ada permintaan, misalnya ketika ada pemohon yang meminta informasi, tetapi menurut PPID informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Ketiga, uji konsekuensi dilakukan ketika ada persidangan sengketa informasi,” jelasnya. Untuk tata cara, tahapan, teknik pengujian, pengubahan dan penetepan informasi yang dikecualikan harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi mengenai pengklasifikasian informasi publik. Pengklasifikasian informasi ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan obyektif. PPID memerlukan dukungan pendokumentasian informasi. Pendokumentasian informasi merupakan kegiatan penyimpanan data, informasi, catatan, atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja. Pendokumentasian informasi juga memerlukan beberapa tahap yaitu deskripsi informasi, verifikasi informasi, otentifikasi informasi, dan penataan dan penyimpanan informasi. Pelayanan informasi untuk informasi yang bersifat publik dilakukan melalui media online dan media cetak. Untuk informasi publik secara berkala dapat diakses di website Kemenhub dan media cetak. Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi kategori setiap saat harus mengikuti mekanisme langkah permohonan informasi yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah permohonan informasi yaitu pertama, pemohon informasi publik harus mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menerima permohonan informasi. Ketiga, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pencatatan informasi dari pemohon untuk kepentingan administrasi. Keempat, Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan penggunaan informasi. Kelima, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menanggapi permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi melalui pemberitahuan tertulis yang meliputi permohonan diterima atau tidak, dan pemberitahuan perpanjangan waktu yang disertai alasan.Keenam, apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan pertama perlu memberitahukan secara tertulis mengenai permintaan informasi tersebut dapat dipenuhi atau tidak.Selanjutnya, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :Pertama, keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.Kedua, atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.Langkah terakhir, jika pengaju keberatan tidak puas atas putusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan sengeketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Jul 2018

Pengelolaan Transportasi di Palembang Saat Asian Games

1. Apa saja persiapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendukung Asian Games 2018 di Palembang?Kemenhub telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan kebijakan di antaranya LRT Sumatera Selatan (Sumsel), penyediaan bus besar sebanyak 50 unit, perlengkapan dan pembangunan ATCS (area traffic control system), penyediaan bus air, memastikan operasional dan kapasitas Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan rute-rute untuk destinasi wisata Indonesia, menyiapkan sarana, prasarana pelayanan berbasis dan teknologi untuk melayani customer. Persiapan-persiapan ini dilakukan untuk memudahkan aktivitas dan mobilisasi atlit, official, panitia, serta para penonton.2. Bagaimana pengoperasian LRT Sumsel ini?LRT Sumsel akan beroperasi mulai pukul 04.00 WIB – 22.20 WIB setiap hari.Kereta yang dibangun sejak Oktober 2015 ini memiliki panjang jalur 23,5 km dan lebar jalur 1067 mm dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Saat ini tersedia 6 trainset dan masing-masing trainset berisikan 3 kereta yang memiliki kapasitas angkut sekitar 400 penumpang. Kereta ini juga berfungsi sebagai kereta bandara. LRT memiliki 13 stasiun yaitu Stasiun Bandara, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Telkom, Stasiun RSUD, Stasiun Polda, Stasiun Demang, Stasiun PI, Stasiun Dishub, Stasiun Cinde, Stasiun Ampera, Stasiun Polresta, Stasiun Jakabaring, dan Stasiun OPI. Stasiun-stasiun ini memiliki fasilitas tangga, eskalator, dan lift.3. Apakah LRT Sumsel terintegrasi dengan moda lainnya? LRT Sumsel terintegrasi dengan moda lainnya yaitu Transmusi, bus air, dan angkutan perkotaan yang di antaranya melayani rute Ampera – Pasar Induk, AAL – Karya Jaya, Pusri – PS Mall, Ampera – Plaju, dan Km 5 – Terminal Sako.4. Bagaimana pelayanan transportasi di dalam dan luar Jakabaring Sport City (JSC)? Pelayanan transportasi ini diberikan kepada atlit, official, panitia pelaksana cabang olahraga, technical delegate cabang olahraga, asisten technical delegate, ITO cabang olahraga, NTO cabang olahraga, divisi sport dan competition serta media. Pelayanan transportasi di dalam Jakabaring menggunakan hydrogen car berupa 1 unit Audi, 8 unit Renault, dan 1 unit bus double decker. Adapula golf car dengan rincian 13 unit golf car 14 seat, 17 unit golf car 6 seat, 20 unit golf car 4 seat, dan 1 unit golf car VIP 2 seat. Pelayanan transportasi di luar Jakabaring menggunakan 40 unit premium vehicle VIP, 30 unit premium vehicle and/or MVP, 14 unit micro bus, 50 unit bus besar, 20 unit bus sedang, 15 unit box engkel, 50 unit MVP, dan 66 unit minibus. 5. Apakah ada layanan transportasi untuk para penonton menuju Jakabaring (JSC)?Para penonton dapat menggunakan LRT Sumsel untuk ke Jakabaring. Selain itu, disediakan pula layanan transportasi park and ride. Melalui layanan ini penonton dapat menunggu bus di pemberhentian yang sudah ditentukan. Ada 9 park and ride yaitu :a. Park and Ride Terminal Alang-Alang Lebar. Pemberhentian : Halte Gramedia-Halte KM.5-Halte Simpang Polda-Bundaran Air Mancur-JSC.b. Park and Ride Asrama Haji Palembang (Daerah KM. 10). Pemberhentian : Halte Gramedia-Halte KM.5-Halte Simpang Polda-Bundaran Air Mancur-JSC.c. Park and Ride Gudang Dolog (Perumnas dan Kenten). Pemberhentian : Depan Mall PTC-Halte Simpang Polda-Halte Pasar Cinde-Halte Polresta/Kantor DPRD Kota-JSC.d. Park and Ride DPRD Sumsel (Daerah Kapten A. Rivai). Pemberhentian : Halte A. Rivai-Halte Pasar Cinde-Bundaran Air Mancur-Halte Polresta/Kantor DPRD Kota-JSC.e. Park and Ride Museum SMB II (BKB Palembang). Pemberhentian : Polresta Palembang-JSC.f. Park and Ride Lapangan Sepak Bola Patra Jaya (Daerah Plaju). Pemberhentian : Mall Giant Plaju-Halte Jaya Indah-Halte Bina Darma-JSC.g. Park and Ride Stasiun Kereta Api Kertapati. Pemberhentian : Tugu KB- Jalan Tembusan Musi VI-JSC.h. Park and Ride Terminal Jaya. Pemberhentian : Tugu KB- Jalan Tembusan Musi VI-JSC.i. Park and Ride Dekranasda. Pemberhentian : JSC.6. Bagaimanakah pola pengaturan menuju Jakabaring Sport City?Pola pengaturan menuju Jakabaring Sport City terbagi menjadi 5 koridor yaitu :a. Koridor 1 memiliki ruas total 13,710 km : Jl. Letjen Harun Sohar, Jl. Kol. H. Burlian, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Riacudu (Jembatan Ampera), dan Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring. b. Koridor 2 memiliki ruas total 16,646 km : Jl. Noerdin Pandji, Jl. Pangeran Ayin, Jl. MP. Mangkunegaran, Jl. M. Isa, Jl. Selamat Riadi, dan Jembatan Musi IV.c. Koridor 3 memiliki ruas total 20,706 km : Jl. Letjen Harun Sohar, Jl. Kol. H. Burlian, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Demang Lebar Daun, Jl. Sultan M Mansyur, dan Jembatan Musi VI.d. Koridor 4 memiliki ruas total 29, 230 km : Jl. Letjen Harun Sohar, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Alamsyah RPN-Musi II, Jl. Yusuf Singadekane, Jl. Ki Merogan, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Rasid Sidik-Jakabaring, dan Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring.e. Koridor 5 memiliki ruas total 35,400 km : Tol Palembang – Indralaya, Jl. Lingkar Selatan, dan Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring. 7. Apakah ada pengaturan arus lalu lintas di dalam Jakabaring Sport City? Untuk mengatur kelancaran pergerakan arus di dalam Jakabaring Sport City, maka diberlakukan pengaturan arus lalu lintas baik untuk kedatangan maupun kepulangan para atlit. Selain itu, diatur pula sirkulasi arus lalu lintas di dalam Jakabaring Sport City.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -