JAKARTA – Kolaborasi dan sinergi menjadi hal penting yang kini digelorakan oleh Kementerian Perhubungan. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi di berbagai kesempatan mengajak jajarannya untuk meningkatkan kolaborasi, sinergi, dan komunikasi dengan berbagai pihak dalam melakukan pengembangan dan pembangunan di sektor transportasi, khususnya dalam upaya mendukung pemulihan perekonomian nasional dalam masa pandemi Covid-19.
Dukung Optimalisasi Layanan Telekomunikasi
Kementerian Perhubungan bersama stakeholder lainnya terus berupaya meningkatkan kolaborasi dan sinergitas di berbagai program pengembangan destinasi wisata super prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo. Upaya tersebut terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung.
Seiring dengan penetapan Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur sebagai destinasi pariwisata super prioritas, upaya meningkatkan layanan jaringan telekomunikasi pada area pariwisata super prioritas di Labuhan Bajo, serta meningkatkan pendapatan negara, Kementerian Perhubungan cq Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melakukan optimalisasi dan produktivitas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) yaitu berupa pemanfaatan sebagian bangunan Rambu Suar Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang yang berlokasi di Pelabuhan Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Upaya optimalisasi dan produktivitas pemanfaatan sebagian bangunan rambu suar tersebut, Kementerian Perhubungan berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak swasta. Pihak Kementerian Perhubungan diwakili oleh Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang dengan PT. Era Bangun Towerindo. Penandatangan kerjasama kolaborasi dan sinergi tersebut dilakukan pada tanggal 2 Agustus 2021 bertempat di Ruang Sriwijaya, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Dengan penandatanganan Kepala Kantor Distrik Navigasi Kelas II Kupang, M. Israyadi dengan Direktur PT. Era Bangun Towerindo Eddy BJ Sihombing dengan disaksikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo dan Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan.
Dalam arahannya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Agus H. Purnomo mengatakan bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian sewa yang berlaku dalam jangka waktu 3 tahun ini, diharapkan dapat semakin mengoptimalkan pemanfaatan BMN milik Direktorat Jenderal Perhubungan Laut khususnya dalam mendukung peningkatan layanan jaringan telekomunikasi pada area Pelabuhan Labuan Bajo sekaligus untuk meningkatkan pendapatan negara.
“Terlebih lagi, wilayah Labuan Bajo telah ditetapkan sebagai salah satu dari 5 (lima) destinasi wisata super prioritas yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sehingga Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan harus terus mendukung dan berupaya melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk peningkatan kegiatan kenavigasian di wilayah Labuan Bajo NTT," ujarnya.
Menurut Dirjen Agus, untuk bisa membangun suatu destinasi wisata berkelas dunia di Labuan Bajo, perlu dilakukan penataan-penataan dengan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan pelayaran, di antaranya penetapan alur pelayaran dan penyediaan fasilitas Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) maupun peralatan telekomunikasi pelayaran di wilayah Labuan Bajo. “Untuk itu, Pemerintah berharap agar selama memanfaatkan objek sewa, semua pihak khususnya pihak penyewa dapat melakukan pengamanan dan pemeliharaan serta menggunakan objek sewa sesuai dengan peruntukannya tanpa mengurangi fungsi dan estetika SBNP tersebut," ungkapnya.
Sementara Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan dalam laporannya mengatakan Rambu Suar Pelabuhan Labuan Bajo merupakan SBNP dan merupakan salah satu dari 6 (enam) Rambu Suar yang dirancang dan dioperasikan untuk efisiensi bernavigasi kapal serta meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
“Perjanjian kerja sama ini merupakan suatu momentum penguatan kolaborasi antara Pemerintah dengan Badan Usaha dalam hal pemanfaatan aset negara untuk menghasilkan manfaat yang berdampak ekonomi serta sebagai upaya dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui sektor transportasi laut,” tambah Hengki.
Bagikan Paket Sembako, Kolaborasi dengan BUMN dan Dunia Usaha
Di Kota Bandung, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan awal Agustus lalu (4/8) juga telah berkolaborasi dan bersinergi dengan Kementerian BUMN dan pihak swasta melaksanakan kegiatan bersama berupa pembagian kebutuhan bahan pokok kebutuhan sehari-hari untuk membantu para pekerja transportasi dan masyarakat Kota Bandung dan sekitarnya.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi menjelaskan, “Bapak Menteri Perhubungan memerintahkan saya untuk membantu penanggulangan Covid-19 tidak hanya untuk sektor transportasi saja. Saya diminta untuk membantu kesulitan masyarakat dan Pemerintah Daerah. Kami juga mendapat dukungan dari BUMN melalui program CSR dan APM Gaikindo yang menyiapkan beberapa paket sembako untuk masyarakat yang akan kita bagikan di Terminal Leuwipanjang,” jelasnya.
Dirjen Budi menyampaikan bahwa pihaknya bekerjasama dengan PT. Jasa Raharja dan PT. Astra International Tbk memberikan bantuan sosial berupa 1.000 paket sembako. Paket sembako tersebut telah disalurkan kepada pengemudi ojek online, ojek pangkalan, pengemudi angkot, porter terminal, dan masyarakat di sekitar terminal. “Para pengemudi ojek, mitra transportasi termasuk pengemudi angkot itu yang paling membutuhkan. Ini juga bagian dari komitmen Kemenhub untuk membantu Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat meringankan beban masyarakat. Sesuai dengan hasil koordinasi kami dengan Gubernur Ridwan Kamil, vaksin juga sangat dibutuhkan, oleh karena itu bersama Dirut Jasa Raharja kami juga akan membantu pengalokasian vaksin di Bandung dan juga Jakarta”, demikian lanjut Dirjen Budi.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menyatakan apresiasinya terhadap kegiatan yang dilakukan di Terminal Leuwipanjang tersebut. “Saya sebagai Gubernur mengapresiasi Dirjen Hubdat yang sudah meringankan beban masyarakat pada saat PPKM Level 4 di Kota Bandung. Kasus dari hari ke hari semakin turun, keterisian rumah sakit juga sudah 51%, sudah di bawah standar kritis WHO, bulan lalu puncaknya 91%. Keberhasilan PPKM ini juga mendapatkan sebuah pengorbanan dari masyarakat yang ekonominya terdampak karena mobilitasnya harus dibatasi. Kami bersyukur penerima bansos sudah naik dari 40% persen menjadi 63%. Meskipun demikian angka ini belum cukup, inilah yang dibantu oleh semua pihak termasuk hari ini oleh Ditjen Hubdat, PT. Jasa Raharja dan PT. Astra International Tbk,” ujarnya. (IS/AS/HG/HT/JD)