Berita Umum

Baca Selengkapnya
25 Mar 2009 3312 View

DEPHUB BELUM TERIMA DIPA STIMULUS

(Jakarta, 24/03/09) Departemen Perhubungan hingga saat ini belum mendapat surat daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) stimulus dari Departemen Keuangan. Tertundanya surat ini menyebabkan pelaksanaan program stimulus kemungkinan tertunda hingga beberapa pekan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Mar 2009 3133 View

TAMBAHAN DANA STIMULUS PERHUBUNGAN DIHARAPKAN SERAP 60.000 TENAGA KERJA

(Jakarta, 12/03/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menyatakan perolehan dana situmulus tambahan  untuk sarana dan prasarana perhubungan sebesar 2,2 trilyun rupiah diharapkan dapat memberikan dampak penyerapan 60.000 tenaga kerja.  “Dana stimulus tambahan ini ibaratnya adalah  ‘bantal” untuk krisis yang (mungkin) terjadi, arahannya agar (ketersediaan) lapangan kerja tetap terjaga. Untuk perhubungan kriteria adalah langsung membangun infrastruktur,  diharapkan dapat me-maintainance 60.000 tenaga kerja, “jelas Menhub kepada wartawan di ruang kerjanya Kamis 12/03/09

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 Mar 2009 5847 View

MENHUB LANTIK LIMA PEJABAT ESELON I

(Jakarta, 05/03/09) Struktur organisasi tingkat eselon I Departemen Perhubungan kembali mengalami perombakan. Prosesi pergantian ini mengacu pada surat Keputusan Presiden No 12/M/2009, yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi Tim Penilaian Akhir yang diketuai Presiden. Posisi-posisi yang mengalami perombakan itu antara lain posisi Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan Direktur Jenderal Perkeretaapian.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Mar 2009 3602 View

DEPHUB SIAP DUKUNG KPK, DARMAWATI DAREHO AKAN DINONAKTIFKAN

(Jakarta, 3/03/09) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan Sunaryo langsung merekomendasikan penonaktifan Darmawati Dareho dari tugas-tugasnya di Bagian Tata Usaha Distrik Navigasi Dephub Tanjung Priok. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas penangkapan dan penetapan status tersangka pejabat eselon III tersebut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Jan 2009 4657 View

MENHUB : PENGAWASAN INTERN HARUS BERUBAH PARADIGMA

(Jakarta, 28/01/09) Menteri Perhubungan menegaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal (Itjen) harus merubah paradigmanya. Menurut Menhub Itjen harus pro aktif mengambil peran, melakukan langkah preventif dan mengambil tindakan represif jika menemukan penyimpangan dan bukan lagi sekedar sebagai watch dog (pencari kesalahan). Perubahan paradigma inilah sejatinya yang menjadi bagian dari reformasi pengawasan birokrasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Jan 2009 4369 View

TARIF ANGKUTAN UMUM DIMUNGKINKAN TURUN SAMPAI 10 %

(Jakarta, 9/1/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mengatakan, potensi penurunan tarif angkutan umum diprediksi bisa mencapai hingga 10 persen jika pemerintah menurunkan kembali harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar pada pertengahan Januari mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
30 Dec 2008 6507 View

THE ASEAN’S THREE MULTILATERAL TRANSPORTATION AGREEMENT TO BE SIGNED

(Jakarta, 7/11/08) Ten ministers of transportation of ASEAN members signed three multilateral agreement concerning the implementation of transporatation policies, in Manila Philipinnes, Thursday (6/11). The endorsement that held in Palace of Malacanang is noticed  directly by  President of  Philliphinnes, Gloria Macapagal-Arroyo.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Dec 2008 4224 View

UU PENERBANGAN YANG BARU DOMINAN MENGATUR MASALAH KESELAMATAN

(Jakarta, 17/12 /08)   Sekitar 70 persen meteri UU Penerbangan yang baru disahkan dengan DPR RI (17/12) mengatur dan berorientasi tentang keselamatan (safety) dan keamanan Penerbangan. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara, Dephub  Budhi Mulyawan Suyitno, yang lebih lanjut menjelaskan bahwa pengaturan masalah keselamatan di dalam UU Penerbangan tersebut merupakan   hasil adopsi  "Cape Town Convention".

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik