(Jakarta, 11/1/2013) Tahun 2013 Kementerian Perhubungan telah melaksanakan secara penuh program reformasi birokrasi, diharapkan dengan diimplementasikan program perubahan ini dapat mengubah pola pikir (mind set) seluruh Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
“Tujuan pelaksanaan Reformasi birokrasi adalah bagaimana merubah mind set atau pola pikir yang biasanya ada kesan minta dilayani dapat berubah menjadi melayani. Semangat melayani harus jadi ikon Kemenhub” demikian ditegaskan Menteri Perhubungan, EE Mangindaan saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pejabat Eselon II dan III di lingkungan Kementerian Perhubungan, di kantor Kemenhub, Rabu(9/1).
Menhub menyampaikan bahwa ujung dari pelaksanaan reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik lebih baik lagi. Menurutnya kemampuan kinerja Kemenhub dapat terukur dari sejauh mana seluruh jajaran Kemenhub mampu melayani publik dengan baik.
Seiring dengan pelaksanaan Reformasi birokrasi, lanjutnya, Kemenhub juga tengah mencanangkan program “Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi” dimana seluruh jajaran Kemenhub berkomitmen untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi.
“Melalu deklarasi Zona Integritas ini, diharapkan nantinya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak perlu dilakukan lagi, karena kita akan buat suasana kerja (Kemenhub) yang bebas korupsi, sifatnya preemptif, dengan membuat kompetisi sedeimkian rupa sehingga tidak ada lagi korupsi,” ungkapnya.
Pencanangan zona integritas bebas korupsi merupakan implementasi dari instruksi Presiden tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Rencana aksi Pemberantasan Korupsi.
Saat ini, seluruh pejabat publik yang dilantik wajib menandatangani pakta integritas yang berisi pernyataan bahwa yang bersangkutan akan menjauhi praktek-praktek korupsi.
Menhub membeberkan, pada tahun 2012 Kemenhub tercatat memiliki sejumlah penilaian baik diantaranya : penilaian akuntabilitas berada di kategori B(satu poin lagi, akan masuk 4 (empat) besar dari seluruh Instansi), dinilai sebagai salah satu yang terbaik dalam daya serap anggaran tahun 2012 dan peringkat teratas dalam Penilaian Inisitaif Anti Korupsi (PIAK) oleh KPK.
“Satu lagi yang saya ingin capai di tahun 2013, yang belum bisa dicapai tahun lalu yaitu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semoga ini bisa tercapai,” ucapnya optimis. (RDH)
