Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
16 May 2020 26376 View

Patuhi Aturan, Pembatasan Perjalanan Orang dengan Kereta Api Akan Berhasil

Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menginstruksikan semua moda transportasi darat, laut, udara, serta perkeretaapian untuk kembali beroperasi, melayani mereka yang mau bepergian dengan pengecualian maupun alasan khusus serta kondisi darurat, yang mulai berlaku tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 May 2020 30148 View

Syarat Operasional Transportasi Darat di Era Larangan Mudik

Jakarta - Meskipun moda transportasi angkutan darat sudah diizinkan beroperasi, tetapi pemerintah tetap melarang mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, kebijakan yang kembali mengizinkan seluruh moda transportasi beroperasi selalu merujuk pada kebijakan dan ketentuan Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
14 May 2020 32915 View

Berdamai Dengan Covid 19

Berdamai dengan Covid-19Tetap Patuhi Protokol Kesehatan Kemenhub Luncurkan Surat Edaran Turunan Permenhub 25 Tahun 2020Physical distancing dan social distancing sebagai startegi utama dalam menjalankan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) terus digalakkan. PSBB harus diakui memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Jokowi, secara khusus mengingatkan masyarakat untuk terus menjaga physical distancing dan social distancing selama masa pandemik ini dengan selalu menjaga jarak aman, mencuci tangan, dan memakai masker. Ditengah pandemik yang terus berlanjut, Presiden juga berharap agar masyarakat Indonesia mau hidup berdamai dengan Covid-19.Presiden Jokowi juga menyinggung soal kebijakan PSBB yang diambil pemerintah dalam memerangi Covid-19. Kebijakan PSBB yang dipilih, bukan lockdown atau karantina wilayah, memungkinkan masyarakat masih bisa beraktivitas meski terdapat pembatasan di beberapa hal. Kebijakan pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini memang harus terus dilakukan.Meski ada pembatasan untuk memerangi Covid-19, namun roda perekonomian nasional harus tetap berjalan. Masyarakat diharapkan masih bisa beraktivitas dan berkegiatan ekonomi secara terbatas, tetapi harus disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.Layanan Transportasi bagi Percepatan Penanganan Covid-19 Presiden Jokowi mendukung langkah Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi yang telah membuka semua akses layanan tranportasi untuk mereka yang berpergian dengan alasan tertentu pada 7 Mei 2020. Kebijakan Menteri Perhubungan tersebut sejalan dengan Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020, tentang Pengendalian Arus Transportasi yang dikecualikan bertujuan untuk memberikan layanan transportasi bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak, serta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia.Dinamis Menyikapi Kondisi Terkini Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati menepis anggapan bahwa kebijakan Kemenhub tidak konsisten, berubah-ubah : ada larangan dengan sanksi, diikuti kebijakan pengecualian dan pelonggranan. Adita mengungkapkan, pandemikCovid-19 ini adalah hal yang baru bagi dunia, termasuk juga bagi Indonesia, sehingga diperlukan langkah-langkah dinamis untuk menghadapinya. Berbagai kebijakan dan peraturan harus disesuaikan dan melihat dinamika yang terjadi di lapangan. Dalam pernyataan resminya di sebuah stasiun TV Nasional (6/5/2020), Adita mengungkapkan bahwa mudik tetap dilarang. Tidak adaPengecualian. Tidak ada diskresi, dan tidak ada persyaratan. Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan dengan gamblang bahwa mudik tetap dilarang. Namun, lanjut Adita, jika ada anggota masyarakat atau calon penumpang yang kemudian karena ada kepentingan untuk penanganan percepatan Covid-19 atau mempercepat penanganan Covid-19 oleh karena itu diberikan diskresi untuk bisa menggunakan transportasi. Transportasinya apa saja, bisa transportasi darat, laut, udara dan juga kereta api. Nah disinilah kemudian syarat-syarat dan kriterianya ditetapkan oleh Gugus Tugas. Sementara Kementerian Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya menyediakan transportasinya. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Surat Edaran Dirjen Turunan Permenhub No25 Tahun 2020 Untuk menjawab dinamika dan situasi yang terus berkembang, Kementerian Perhubungan pada tanggal 7 Mei 2020 telah menetapkan Surat Edaran Dirjen Perkeretaapian, dan pada tanggal 8 Mei 2020 menetapkan Surat Edaran Perhubungan Darat, Laut, dan Udara yang penetapannya berlaku mulai tanggal ditetapkan hingga sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.Menurut juru bicara Kemenhub, Adita, secara umum Surat Edaran Dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda, baik darat, laut, udara dan kereta api yang menjadi pedoman bagi unsur Kemenhub di lapangan dan seluruh stakeholders, yang antara lain terdiri dari : Pemerintah Daerah, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, serta Operator penyelenggara Sarana dan Prasarana Transportasi.Menurut Adita, Kementerian Perhubungan sudah melakukan sosialisasi dan kordinasi mengenai teknis pelaksanaannya di lapangan “Kami tidak ingin kondisi di lapangan membingungkan stakeholder sehingga kami sudah lakukan sosialisasi dan koordinasi serta bagaimana teknis pelaksanannya di lapangan,” ujarnya. (As)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
11 May 2020 27600 View

Mudik No, Bepergian Kepentingan Khusus Yes

Jakarta – Pemerintah kembali menegaskan bahwa mudik pada masa Idul Fitri 1441 H tetap dilarang. Namun, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan tetap menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No. 18 Tahun 2020 dan Permenhub No. 25 Tahun 2020 pada tanggal 7 Mei 2020. "Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Mudik tetap dilarang dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB," demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5)."Kami tegaskan bahwa tidak ada perubahan peraturan. Mudik tetap dilarang dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB," demikian disampaikan Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati di Jakarta, Rabu (6/5).Sejak penetapan social distancing dan physical distancing di masa pandemik Virus Corona suasana Ramadan pada tahun ini jadi berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya acara buka bersama dan shalat tarawih berjamaah di masjid, pemerintah juga melarang mudik lebaran bagi masyarakat di tanah air. Peraturan itu tertuang dalam Permenhub No. 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H. Kebijakan ini telah berlaku mulai tanggal 24 April hingga akhir Mei 2020 terhadap semua moda transportasi angkutan umum maupun angkutan pribadi. Keluar Kota dengan Kondisi Khusus Belakangan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memberi catatan bagi masyarakat pengguna angkutan umum. Orang yang diperbolehkan menggunakan moda transportasi angkutan umum baik darat, laut, udara, dan kereta api dengan kriteria khusus, yang mulai berlaku 7 Mei 2020 sampai dengan akhir Mei 2020."Semua moda transportasi dibuka untuk kepentingan khusus. Tidak untuk mudik. Pemerintah tetap melarang mudik," ujar Budi Karya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu, (6/5).Menurut Budi Karya, Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 telah bertindak menetapkan kriteria penumpang yang boleh menggunakan layanan transportasi umum di wilayah PSBB dan zona merah selama pandemi corona. Penumpang yang dibolehkan menggunakan layanan transportasi adalah orang dengan keperluan bisnis yang esensial atau kepentingan mendesak. misalnya ada keluarga yang meninggal; dan pemulangan PMI, WNI, dan pelajar dari luar negeri yang akan pulang ke daerah asal. Selain itu, pengecualian itu juga ditujukan untuk penumpang berprofesi sebagai pegawai pelayanan pertahanan, keamanan, ketertiban umum, kesehatan, kebutuhan dasar, fungsi ekonomi, dan percepatan penanganan Covid-19.“Kebijakan ini akan diatur dalam bleid turunan dari peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020,” jelasnya.Secara lebih detail, para Direktorat Jenderal mulai dari perhubungan darat, udara, laut, dan perkeretaapian secepatnya menyampaikan kepada masyarakat.Penumpang Untuk Kepentingan KhususTim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 bertindak menetapkan kriteria penumpang yang boleh menggunakan layanan transportasi umum di wilayah PSBB dan zona merah selama pandemi corona. Kriteria-kriteria tersebut diatur oleh SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 No. 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang ditetapkan pada tanggal 6 Mei 2020. Di dalam SE tersebut juga mengatur dengan ketat persyaratan yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memenuhi kriteria pengecualian untuk bepergian tersebut, seperti: menunjukkan KTP, menunjukkan surat tugas, menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dan lain sebagainya.Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Letjend TNI Doni Monardo menegaskan bahwa surat edaran tersebut tetap melarang mudik. “Saya tegaskan tidak ada perubahan peraturan tentang mudik. Ini berarti mudik dilarang. titik. Saya tegaskan sekali lagi mudik dilarang. titik,” tegasnya, dalam pernyataan pers di Graha BNPB Jakarta.Mudik Tetap Dilarang Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menekankan tidak adanya perubahan peraturan terkait dengan larangan mudik. Menurutnya kemenhub tetap memberlakukan pelarangan mudik Idul Fitri dan pembatasan orang untuk keluar dari wilayah PSBB.Adita juga menegaskan, Kementerian Perhubungan hanya menyediakan transportasi di semua moda baik di darat, laut, udara dan kereta api, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No 18/2020 dan Permenhub No 25/2020. “Semua penumpang yang diperbolehkan diatur oleh protokol kesehatan yang ketat dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan amanat di Permenhub No. 18/2020 dan Permenhub No. 25/2020,” pungkas dia. Penerapan Sanksi PelanggaranGuna mempersempit ruang gerak masyarakat yang nekat tetap ingin pergi mudik, melalui moda transportasi darat, laut, udara, dan perkeretaapian pemerintah telah menyiapkan sanksi dengan merujuk pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan. Sanksi yang berlaku pada 7 Mei diberlakukan terhadap para pelanggar yang tetap nekad pulang kampung mulai dari denda maksimal Rp 100 juta hingga kurungan penjara. “Kami berharap sebelum sanksi ini berlaku, masyarakat untuk patuh dan tidak memaksakan diri untuk mudik,” ujar Adita. Hingga 10 hari kebijakan PSBB berjalan, polisi telah mencegat 25.728 kendaraan yang hendak mudik di tengah pandemi virus corona. Total kendaraan yang dicegat dan diminta putar balik itu berada di tujuh wilayah hukum Polda yang tersebar di Pulau Jawa dan Lampung. Sementara untuk wilayah Jabodetabek, Dirlantas Polda Metro Jaya mencatat jumlah kendaraan diarahkan untuk putar balik, lantaran hendak melakukan mudik jumlahnya sebanyak 12.512 kendaraan. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo menerangkan, bahwa kendaraan paling banyak yang di arahkan untuk putar baik berada di To Cikarang Barat dengan jumlah kendaraan 4,210. Kemudian untuk kendaraan di Tol Bitung 3,411 kendaraan. Antispasi di Bandara Guna membatasi lalu lintas orang yang akan bepergian pasca dilonggarkannya operasional moda transportasi, pihak Angkasa Pura II menyiapkan posko penjagaan dan pemeriksaan terhadap orang yang akan melakukan perjalanan udara melalui 15 bandara kelolaannya. Upaya ini guna mendukung kelancaran perjalanan penumpang pesawat udara pada masa larangan mudik yang terbatas pada beberapa kriteria tertentu sesuai SE Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19. "Angkasa Pura I menyambut baik dan mendukung arahan Pemerintah tersebut dengan membentuk posko pengamanan dan pemeriksaan di bandara yang dilengkapi dengan fasilitas penyelenggaraan protokol kesehatan sesuai aturan yang berlaku," ujar Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero) Faik Fahmi.Persiapan ini guna mengantisipasi penambahan jumlah penumpang di bandara. Tercatat ada sejumlah maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia yang sudah mulai beroperasi pada, 7 Mei. Kemudian, Lion Air akan mulai mengudara pada, 10 Mei mendatang. “Semuanya (maskapai) silakan saja, asal sesuai protokol, sesuai Surat Edaran Gugus Tugas," pungkas Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novie Riyanto. (rob/as/HG/CH)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 May 2020 28735 View

Mudik yang Tertunda

Jakarta (03/05) – Bermula dari tagar #stay at home, melahirkan slogan “semua bisa cuma beda cara” yang banyak divisualisasikan dalam tayangan video pendek (vlog) kini menjadi viral di berbagai media social.Seperti halnya Tradisi Mudik di bulan Ramadhan 1441 H Tahun 2020, sebuah vlog, mengenai perantau muda yang menggebu-gebu ingin mudik, emaknya di desa menasehatinya, agar tidak pulang kampung. Kerinduannya akan suasana tradisi ramadhan di daerah, bisa juga dinikmati di perantauan dengan cara lain.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Dec 2019 11600 View

PPTB Kemenhub Selenggarakan FGD Standar Pelayanan

JAKARTA - Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur upaya peningkatan pelayanan publik.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
12 Nov 2019 14180 View

Optimalisasi Konektivitas Transportasi Udara di Bima

Saat berada di Pulau Sumbawa, tidak lengkap rasanya saat tidak berkunjung ke Kota Bima. Di masa modern, Bima menjadi wilayah perekonomian yang besar di Sumbawa Timur dengan adanya pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, terutama Jawa, Bali dan Lombok. Hal ini dikarenakan, dulunya Bima adalah sebuah kota pelabuhan yang menyambung dengan pelabuhan lainnya di Indonesia bagian Timur, seperti Makassar, Ternate, dan juga pelabuhan di Lombok, Bali, dan Jawa Timur.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Oct 2019 10721 View

Kemenhub Raih Penghargaan Stan Pelayanan Terbaik pada SAIK 2019

JAKARTA - Kementerian Perhubungan meraih penghargaan sebagai Stan dengan Pelayanan Terbaik dalam Ajang Sinergi Aksi Informasi dan Komunikasi Publik (SAIK) 2019 di Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang berlangsung pada 25 Oktober 2019.“Penghargaan ini memacu kami untuk terus meningkatkan pelayanan informasi yang prima bagi masyarakat Indonesia, terlebih di era digitalisasi seperti sekarang ini”, ungkap Kepala Bagian Publikasi dan Pelayanan Informasi, Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan, Bambang Wijonarko dalam keterangannya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
18 Oct 2019 13105 View

Percepat Distribusi Komoditas Unggul Bima dengan Kapal Tol Laut

Kota Bima merupakan salah satu daerah otonom yang terletak di Pulau Sumbawa bagian timur, provinsi Nusa Tenggara Barat. Topografis wilayah Kota Bima sebagian besar adalah dataran tinggi bertekstur pegunungan dan sisanya adalah daratan. Secara umum kondisi tanah di Kota Bima didominasi oleh gunung batu. Hal ini menyebabkan rata-rata masyarakatnya bertani dengan menanam jagung dan tanaman keras lainnya. Selain pertanian, Kota Bima juga menghasilkan hewan ternak yang melimpah.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik