Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
03 Oct 2019 8878 View

KSOP Biak Tetap Berikan Pelayanan Prima di Tengah Keterbatasan

Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua dengan geografis gugusan pulau-pulau yang berada di sebelah utara daratan Papua. Daerah ini menjadikan Biak Numfor menjadi kawasan yang sangat strategis karena terhubung langsung dengan dunia luar. Selain itu, potensi pariwisata Biak Numfor juga tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.Geografis Pulau Biak Numfor yang dikelilingi pulau-pulau kecil menjadikan transportasi laut dalam hal ini angkutan perintis dan tol laut menjadi sangat vital dan sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Biak.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Oct 2019 11719 View

Jejak Wisata - Menelusuri Jejak Sejarah Perang Dunia II di Pulau Biak

Biak Numvor begitu masyarakat di sana biasa menyebutnya, sebuah kabupaten di Provinsi Papua yang menawarkan banyak potensi obyek pariwisata yang tidak kalah dari daerah-daerah lainnya. Pulau Biak, pulau yg terletak di Teluk Cenderawasih, di sebelah utara pesisir Provinsi Papua. Diantara pulau-pulau lainnya di sekitar wilayah tersebut seperti Pulau Owke dan Pulau Auki, Pulau Biak merupakan pulau terbesar.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 Sep 2019 7690 View

Sugiarto: Juara I Pengemudi Terbaik Abdi Yasa Teladan Nasional 2019

JAKARTA - Ketika kecelakaan lalu lintas marak terjadi di jalan yang melibatkan angkutan umum bus, angkutan perkotaan, dan angkutan pedesaan, jamak muncul berbagai tanggapan yang menuding manajemen bus dan koperasi kurang memperhatikan kesejahteraan awak pengemudi. Pasalnya, masih banyak manajemen operasional yang mengandalkan sistem setoran dalam pengelolaan usahanya. Ini menyebabkan awak pengemudi lebih mementingkan target setoran, ketimbang mengutamakan kselamatan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
11 Sep 2019 8299 View

Ajak Penyandang Disabilitas ke Sarana Transportasi, Kemenhub Ingin Peroleh Masukan

JAKARTA - Aksesibilitas di ruang publik bagi kaum disabilitas masih menjadi persoalan utama yang mereka hadapi sekarang ini. Meski telah ada seperangkat aturan hukum yang memfasilitasi kebutuhan khusus mereka, namun yang terjadi pada kenyataannya belum banyak ruang publik yang menyediakan fasilitas baik fisik maupun non fisik untuk mempermudah aktifitas mereka.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
10 Sep 2019 42632 View

Kisah Perjuangan Penjaga Mercusuar Di Pulau Paling Selatan Indonesia

Menerjang badai demi tugas merupakan dedikasi tinggi yang dilakukan oleh Jahman Ramlan Koli (48), seorang penjaga Menara Suar atau kerap disebut Mercusuar di Pulau paling selatan Indonesia yaitu Rote Ndao. Yahman bercerita menjadi penjaga mercusuar seperti mimpi dan tak pernah terbayangkan sebelumnya. Bukan hanya harus bertaruh nyawa dan mengalahkan rasa takut dari sendiri, Jahman juga harus rela menahan rindu tak bertemu dengan istri dan anak-anaknya.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
05 Sep 2019 9527 View

Bukan Sekadar Angan, Konektivitas Transportasi Kini Hadir Merajut Pulau Paling Selatan Indonesia

“Saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Kami akan kembangkan kawasan industri yang didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara,” berikut kutipan pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo pada Tahun 2017. Sejak itulah konektivitas transportasi terus digaungkan dan menjadi rindu bagi saudara kami di pulau perbatasan Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Aug 2019 7882 View

Wujudkan Keselamatan Perlintasan Sebidang Moda Kereta Api Tanggung Jawab Semua Pihak

Semarang - Kejadian kecelakaan di perlintasan kereta atau perlintasan sebidang perkeretaapian selain memakan korban jiwa juga berpotensi mengganggu dan menghambat perjalanan kereta. Untuk itulah maka Kementerian Perhubungan konsisten melakukan sosialisasi sebagai langkah preventif agar kecelakaan dapat dihindari. Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan pada Kamis, 21 Agustus 2019 telah melaksanakan WorkshopPreventif dengan Tema “Optimalisasi Peran dan Fungsi Para Stakeholder, dalam Mendukung Penanganan Perlintasan Sebidang Kereta Api melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018”, di BallroomHotel Santika Premier Semarang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyinergikan para stakeholder perkeretaapian agar dapat berperan dalam menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta keselamatan masyarakat pengguna jalan di perlintasan sebidang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 Aug 2019 13609 View

JASMERAH DI TANAH MERAH

Bunyi berdecit dari roda pesawat Trigana Air IL-281 mengiringi pendaratan kami di Bandara Tanah Merah, Boven Digoel Papua Selasa (6/8). Kepala Bandara Tanah Merah Asep Soekarjo menyambut kedatangan kami tim Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan dengandiiringi mendung dan sedikit gerimis. Kabupaten Boven Digoel memang istimewa, terutama di kota Tanah Merah yang juga menjadi ibukota dari kabupaten ini. Kota ini adalah saksi sejarah, dimana di tempat inilah para pejuang kemerdekaan Republik Indonesia pernah diasingkan dan ditawan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Proklamator Mohamad Hatta dan Sutan Syahrir pernah diasingkan dan menghuni penjara di sini.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jul 2019 9397 View

MENJAWAB TANTANGAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK SEKTOR TRANSPORTASI DI ZAMAN NOW

Menjawab tantangan keterbukaan informasi publik dewasa ini, Kementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan Forum Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Hotel Aryaduta Denpasar. Kegiatan yang mengundang seluruh pejabat pengelola informasi seluruh Indonesia itu digelar tanggal 18-19 Juli 2019 dengan mengangkat tema “We are PPID! Keterbukaan Informasi Publik Zaman Now”.Forum PPID Dibuka secara resmi oleh Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Abdulhamid Dipopramono serta diisi oleh pemateri salah satunya yaitu Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana.Dalam paparannya, Gede Narayana menyampaikan bahwa Kementerian Perhubungan telah baik dalam memberikan pelayanan informasi, namun demikian Kementerian Perhubungan memiliki tantangannnya sendiri karena layanannya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan pemahamanan yang lengkap oleh pejabat pengelola informasi di Kementerian Perhubungan. Perlu dipahami mana saja informasi yang terbuka dan mana yang tertutup. “Segala sesuatu sudah tertuang pada Undang-undang nomor 14 tahun 2008. Jadi pahami, disitu sudah jelas semuanya”, ujar Gede.Sementara itu Staf Khusus Menteri Perhubungan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Internasional, Abdulhamid Dipopramono pada sambutan pembukaan menyampaikan bahwa PM 38 tahun 2019 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik perlu diintegrasikan dengan PM 46 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan. Strateginya adalah dengan mengunggah semua informasi yang dibutuhkan masyarakat melalui portal website instansi. Dengan penyediaan informasi lebih dini, maka sengketa informasi dapat diminimalisasi. Pada kesempatan ini, Kementerian Perhubungan juga meluncurkan aplikasi pelayanan informasi. Aplikasi yang mulai dapat diunduh melalui playstore dan appstore dengan nama PPID KEMENHUB ini memiliki berbagai manfaat. Aplikasi ini akan mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan informasi, dan mengakses informasi serta menyederhanakan proses pelayanan informasi. Inilah wujud komitmen Kementerian meningkatkan pelayanan informasi kepada publik .Urgensi Pelayanan Informasi Publik sektor TransportasiSebagai Negara demokrasi, keterbukaan informasi merupakan keharusan. Informasi publik hakikatnya adalah hak masyarakat, meskipun informasi tersebut disusun oleh pemerintah. “Mengapa menurut undang-undang informasi merupakan hak asasi manusia, karena informasi dapat mengembangkan masyarakat. Jika diberikan informasi yang dibutuhkan, maka masyarakat menjadi pintar sehingga dapat mendorong partisipasi, serta mencegah hoax”, ulas Hamid. Kementerian Perhubungan adalah penanggung jawab sektor transportasi. Layanannya sangat kompleks dan berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, untuk itu dibutuhkan usaha keras agar dapat memberikan informasi publik secara baik. Informasi publik tentang sektor transportasi yang paling dibutuhkan masyarakat sangat terkait dengan informasi serta-merta. Jenis informasi tersebut adalah informasi terbuka yang harus serta merta tersedia. Misalnya, terkait insiden transportasi. Saat terjadi insiden transportasi, Kemenhub wajib menyampaikan dengan segera kepada masyarakat informasi seputar insiden tersebut agar tidak berkembang persepsi yang berbeda-beda. Untuk itulah penting sekali bagi Kemenhub untuk mengantisipasi dan menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Nov 2018 17046 View

Indonesia Dukung Kekuatan Maritim Pada Our Ocean Conference (OOC) 2018

Indonesia merupakan negara bahari dengan wilayah lautan yang lebih luas dibanding daratan. Laut sebagai warisan masa depan bangsa dan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi ekonomi. Lebih dari 90% volume perdagangan dunia dilakukan melalui jalur transportasi laut dan sebesar 40% dalam nilai perdagangan dunia juga dilakukan melewati laut. Belum lagi, sekitar 61% total produksi minyak dunia juga melintasi lautan. Nilai kekayaan laut mencapai US$ 26 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan acara Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).Selain itu, laut dianggap dekat dengan lokasi tinggal manusia. Hal ini karena sejumlah kurang lebih 3,2 miliar manusia tinggal dalam radius 100 kilometer (km) dari laut. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo bertekad untuk menjadikan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia dengan berbagai kebijakan dan langkah. "Selama 4 tahun terakhir, beberapa langkah telah dilakukan termasuk meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat armada laut, membangun 477 pelabuhan, mitigasi polusi laut dengan mengurangi sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025, dan tercapainya kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare pada tahun 2018 (dua tahun lebih cepat dari target tahun 2020)," jelas Presiden Jokowi.Untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia aktif memajukan kerja sama maritim. Salah satu cara untuk melakukan kerja sama tersebut adalah dengan turut serta dalam Our Ocean Conference 2018. Our Ocean Conference merupakan pertemuan tahunan yang mengundang para pemimpin dunia dalam upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan.Negara Asia Pertama Sebagai Tuan RumahOur Ocean Conference (OOC) 2018 adalah event tahunan yang mengundang para pemimpin dunia dalam upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan. OOC tahun ini diselenggarakan di Nusa Dua Bali 29-30 Oktober 2018 dan merupakan penyelenggaraan yang ke lima sejak tahun 2014. Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara OOC.Tema OCC 2018 adalah “Our Ocean, Our Legacy”, yang mencerminkan pilihan dan tindakan kita bersama untuk mempertahankan sumber daya laut yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesehatan laut, sebagai warisan yang diberikan kepada anak-anak dan cucu kita. OOC 2018 tersebut dihadiri oleh 2000 delegasi dari 143 negara. Presiden RI menambahkan kerja sama yang aktif dilakukan Indonesia antara lain di Association of Southeast Asian Nations), IORA (Indian Ocean Rim Association (ASEAN), Forum Pasifik Selatan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai forum-forum internasional lain. “Ke depan, Indonesia juga ingin memajukan kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik,” tutur Presiden Jokowi. Gelaran OOC 2018 ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Selain Presiden, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam sambutan pembukaan Our Ocean Conference Senin (29/10), Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia punya komitmen yang kuat dalam upaya mendorong pelestarian laut, hal ini dibuktikan dengan kebijakan terkait penetapan 20 juta hektar wilayah konservasi baru. Presiden lebih jauh menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bahkan lebih cepat dari target pada tahun 2020. Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa setidaknya ada 633 komitmen terkait pelestarian laut yang ditandatangani para peserta OCC 2018. “Kita sudah tanda-tangani sebanyak 633 komitmen. Melalui konferensi ini, ia berharap “kita dapat membuat laut lebih sehat, produktif dan kita akan melakukannya bersama,” ujar Susi dalam Pembukaan OOC 2018 tersebut.Kemenhub Dukung Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Australia melalui Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas atau Memorandum of Understanding (MoU) on Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response, pada sela - sela pertemuan OOC, Senin (29/10) di Nusa Dua Bali. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mewakili Pemerintah Indonesia dengan Chief Executive Officer Australian Maritime Safety Authority, Mr. Mick Kinley mewakili Pemerintah Australia.Pada forum tersebut, Ditjen Perhubungan Laut diminta untuk mengajukan kegiatan yang akan diajukan sebagai komitmen pemerintah Indonesia terkait Marine Protected Area di OOC 2018. "Pada forum OOC, pemerintah mengajukan program Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) untuk perlindungan lingkungan di Pulau Nusa Penida ke International Maritime Organization (IMO), di mana proses pengajuan ini dimulai sejak tahun 2016 dan direncanakan pengajuan penuh akan disampaikan pada sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) 74 pada tahun 2019," jelas Agus. Di sela-sela acara, dilakukan juga beberapa kegiatan lain di antaranya Bilateral Lunch Meeting antara Indonesia-Australia yang membahas mengenai perkembangan MoU ke depan dan isu pengajuan submisi Indonesia di IMO tentang Traffic Seperate Scheme (TSS) Selat Sunda, GHG dan Pembatasan Sulfur, reformasi IMO dan Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).Pembahasan MoU ini telah dibahas sejak tahun 2016 untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kuat antara kedua negara di bidang kesiapsiagaan, pencegahan, tanggapan dan mitigasi untuk memerangi polusi laut. MoU yang akan berlaku selama 5 tahun ini mengatur cara penanganan penanggulangan pencemaran di laut jika kejadian pencemaran memiliki resiko untuk lintas batas negara Indonesia dan Australia yang dapat berpotensi merusak lingkungan laut Indonesia atau Australia. MoU ini sekaligus menggantikan dan memperbarui MoU tahun 1996 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Minyak."Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga yang saling berbagi sumber daya dan peluang maritim menghadapi tantangan yang sama," kata Agus. Agus melanjutkan tantangan yang dihadapi dengan semakin meningkatnya pengelolaan lautan dan wilayah pesisir yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pencemaran dari aktivitas pelayaran dan eksploitasi minyak harus dicegah, dikurangi dan dikendalikan. Indonesia dan Australia menyepakati bahwa salah satu negara dapat meminta Operasi Penanggulangan Pencemaran Bersama untuk ancaman atau kejadian pencemaran lingkungan di laut yang dapat menimbulkan kerusakan serius pada wilayah laut dan di luar kemampuan penanggulangan pencemaran salah satu negara.Pemerintah Indonesia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Australia, khususnya kepada Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dan Kedutaan Besar Australia atas kerja sama dan dukungannya selama ini kepada Indonesia. "Hari ini akan ditandai sebagai hari penting bagi kedua negara yang telah menyatakan kesediaan dan mengharapkan kerja sama maritim yang positif di masa depan," imbuh Agus.Selain dengan Australia, Indonesia juga memiliki beberapa regulasi dan kerjasama internasional di bidang penanggulangan pencemaran. Di antara berbagai MoU tersebut yaitu MoU among the Government of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysian, Philippines, Singapore, and Thailand on Oil Spill Response Action Plan 1992; MoU among Governent of Indonesia, Malaysia and Philippines on Sulawesi Sea Oil Spill Network Response Plan; MoU amoing Governent of Indonesia, Malaysia and Singapore on Standard Operationg Procedure (SOP) for combating oil spill in the Straits of Malacca and Singapore; MoU on ASEAN Coorperation Mechanism for Joint Oil Spil Preparedness and Response 2014.Adapun kedua negara sepakat memilih Bali sebagai tempat acara penandatanganan MoU yang juga bertepatan dengan kegiatan Our Ocean Conference 2018 adalah karena dapat menunjukkan pada dunia akan kesungguhan Indonesia dan Australia dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut, dimana marine pollution adalah salah satu dari 6 (enam) topik utama/areas of action kegiatan OCC 2018.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik