Liputan Khusus

15 Nov 2018 16521 View

Indonesia Dukung Kekuatan Maritim Pada Our Ocean Conference (OOC) 2018

Indonesia merupakan negara bahari dengan wilayah lautan yang lebih luas dibanding daratan. Laut sebagai warisan masa depan bangsa dan memiliki peran penting dalam mendukung distribusi ekonomi. Lebih dari 90% volume perdagangan dunia dilakukan melalui jalur transportasi laut dan sebesar 40% dalam nilai perdagangan dunia juga dilakukan melewati laut. Belum lagi, sekitar 61% total produksi minyak dunia juga melintasi lautan. Nilai kekayaan laut mencapai US$ 26 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada pembukaan acara Our Ocean Conference (OOC) 2018 di Nusa Dua, Bali, Senin (29/10).Selain itu, laut dianggap dekat dengan lokasi tinggal manusia. Hal ini karena sejumlah kurang lebih 3,2 miliar manusia tinggal dalam radius 100 kilometer (km) dari laut. Oleh karena itu, Presiden RI Joko Widodo bertekad untuk menjadikan laut Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia dengan berbagai kebijakan dan langkah. "Selama 4 tahun terakhir, beberapa langkah telah dilakukan termasuk meningkatkan konektivitas melalui tol laut dengan memperkuat armada laut, membangun 477 pelabuhan, mitigasi polusi laut dengan mengurangi sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025, dan tercapainya kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektare pada tahun 2018 (dua tahun lebih cepat dari target tahun 2020)," jelas Presiden Jokowi.Untuk menjadi poros maritim dunia, Indonesia aktif memajukan kerja sama maritim. Salah satu cara untuk melakukan kerja sama tersebut adalah dengan turut serta dalam Our Ocean Conference 2018. Our Ocean Conference merupakan pertemuan tahunan yang mengundang para pemimpin dunia dalam upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan.Negara Asia Pertama Sebagai Tuan RumahOur Ocean Conference (OOC) 2018 adalah event tahunan yang mengundang para pemimpin dunia dalam upaya pengelolaan laut yang berkelanjutan. OOC tahun ini diselenggarakan di Nusa Dua Bali 29-30 Oktober 2018 dan merupakan penyelenggaraan yang ke lima sejak tahun 2014. Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia yang ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara OOC.Tema OCC 2018 adalah “Our Ocean, Our Legacy”, yang mencerminkan pilihan dan tindakan kita bersama untuk mempertahankan sumber daya laut yang berkelanjutan sekaligus menjaga kesehatan laut, sebagai warisan yang diberikan kepada anak-anak dan cucu kita. OOC 2018 tersebut dihadiri oleh 2000 delegasi dari 143 negara. Presiden RI menambahkan kerja sama yang aktif dilakukan Indonesia antara lain di Association of Southeast Asian Nations), IORA (Indian Ocean Rim Association (ASEAN), Forum Pasifik Selatan, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan berbagai forum-forum internasional lain. “Ke depan, Indonesia juga ingin memajukan kerja sama maritim di kawasan Indo-Pasifik,” tutur Presiden Jokowi. Gelaran OOC 2018 ini dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Selain Presiden, turut hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Dalam sambutan pembukaan Our Ocean Conference Senin (29/10), Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia punya komitmen yang kuat dalam upaya mendorong pelestarian laut, hal ini dibuktikan dengan kebijakan terkait penetapan 20 juta hektar wilayah konservasi baru. Presiden lebih jauh menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah bahkan lebih cepat dari target pada tahun 2020. Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan RI Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa setidaknya ada 633 komitmen terkait pelestarian laut yang ditandatangani para peserta OCC 2018. “Kita sudah tanda-tangani sebanyak 633 komitmen. Melalui konferensi ini, ia berharap “kita dapat membuat laut lebih sehat, produktif dan kita akan melakukannya bersama,” ujar Susi dalam Pembukaan OOC 2018 tersebut.Kemenhub Dukung Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Australia melalui Australian Maritime Safety Authority (AMSA) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut Lintas Batas atau Memorandum of Understanding (MoU) on Transboundary Marine Pollution Preparedness and Response, pada sela - sela pertemuan OOC, Senin (29/10) di Nusa Dua Bali. Penandatanganan dilakukan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo mewakili Pemerintah Indonesia dengan Chief Executive Officer Australian Maritime Safety Authority, Mr. Mick Kinley mewakili Pemerintah Australia.Pada forum tersebut, Ditjen Perhubungan Laut diminta untuk mengajukan kegiatan yang akan diajukan sebagai komitmen pemerintah Indonesia terkait Marine Protected Area di OOC 2018. "Pada forum OOC, pemerintah mengajukan program Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) untuk perlindungan lingkungan di Pulau Nusa Penida ke International Maritime Organization (IMO), di mana proses pengajuan ini dimulai sejak tahun 2016 dan direncanakan pengajuan penuh akan disampaikan pada sidang Marine Environment Protection Committee (MEPC) 74 pada tahun 2019," jelas Agus. Di sela-sela acara, dilakukan juga beberapa kegiatan lain di antaranya Bilateral Lunch Meeting antara Indonesia-Australia yang membahas mengenai perkembangan MoU ke depan dan isu pengajuan submisi Indonesia di IMO tentang Traffic Seperate Scheme (TSS) Selat Sunda, GHG dan Pembatasan Sulfur, reformasi IMO dan Indonesia Transport Safety Assistance Package (ITSAP).Pembahasan MoU ini telah dibahas sejak tahun 2016 untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kuat antara kedua negara di bidang kesiapsiagaan, pencegahan, tanggapan dan mitigasi untuk memerangi polusi laut. MoU yang akan berlaku selama 5 tahun ini mengatur cara penanganan penanggulangan pencemaran di laut jika kejadian pencemaran memiliki resiko untuk lintas batas negara Indonesia dan Australia yang dapat berpotensi merusak lingkungan laut Indonesia atau Australia. MoU ini sekaligus menggantikan dan memperbarui MoU tahun 1996 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Minyak."Indonesia dan Australia sebagai negara tetangga yang saling berbagi sumber daya dan peluang maritim menghadapi tantangan yang sama," kata Agus. Agus melanjutkan tantangan yang dihadapi dengan semakin meningkatnya pengelolaan lautan dan wilayah pesisir yang berpotensi mengalami kerusakan lingkungan, pencemaran dari aktivitas pelayaran dan eksploitasi minyak harus dicegah, dikurangi dan dikendalikan. Indonesia dan Australia menyepakati bahwa salah satu negara dapat meminta Operasi Penanggulangan Pencemaran Bersama untuk ancaman atau kejadian pencemaran lingkungan di laut yang dapat menimbulkan kerusakan serius pada wilayah laut dan di luar kemampuan penanggulangan pencemaran salah satu negara.Pemerintah Indonesia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Australia, khususnya kepada Australian Maritime Safety Authority (AMSA) dan Kedutaan Besar Australia atas kerja sama dan dukungannya selama ini kepada Indonesia. "Hari ini akan ditandai sebagai hari penting bagi kedua negara yang telah menyatakan kesediaan dan mengharapkan kerja sama maritim yang positif di masa depan," imbuh Agus.Selain dengan Australia, Indonesia juga memiliki beberapa regulasi dan kerjasama internasional di bidang penanggulangan pencemaran. Di antara berbagai MoU tersebut yaitu MoU among the Government of Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysian, Philippines, Singapore, and Thailand on Oil Spill Response Action Plan 1992; MoU among Governent of Indonesia, Malaysia and Philippines on Sulawesi Sea Oil Spill Network Response Plan; MoU amoing Governent of Indonesia, Malaysia and Singapore on Standard Operationg Procedure (SOP) for combating oil spill in the Straits of Malacca and Singapore; MoU on ASEAN Coorperation Mechanism for Joint Oil Spil Preparedness and Response 2014.Adapun kedua negara sepakat memilih Bali sebagai tempat acara penandatanganan MoU yang juga bertepatan dengan kegiatan Our Ocean Conference 2018 adalah karena dapat menunjukkan pada dunia akan kesungguhan Indonesia dan Australia dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut, dimana marine pollution adalah salah satu dari 6 (enam) topik utama/areas of action kegiatan OCC 2018.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

06 Sep 2018 33121 View

Naik LRT Palembang, Cepat dan Murah Sampai Tujuan

Harapan pemerintah agar light rail transit (LRT) menjadi gaya hidup baru masyarakat Palembang dalam bertransportasi tampaknya terjawab dengan baik. Sejak LRT Palembang dioperasikan pada Juli 2018, antusiasme masyarakat untuk menjajal moda transportasi baru ini tak terbendung. Banyak warga yang penasaran untuk mencoba menaikinya meski saat ini belum semua stasiun beroperasi.Dari tiga belas stasiun yang direncanakan, enam stasiun sudah dapat digunakan selama perhelatan Asian Games 2018, yakni Stasiun Bandara, Stasiun Bumi Sriwijaya, Stasiun Cinde, Stasiun Ampera, Stasiun Jakabaring, dan Stasiun DJKA. Sementara tujuh stasiun lainnya yakni Stasiun Asrama Haji, Stasiun Punti Kayu, Stasiun RSUD, Stasiun Garuda Dempo, Stasiun Demang, Stasiun Dishub, dan Stasiun Polresta masih dalam proses penyelesaian pembangunan.Di antara penumpang yang tengah mencoba LRT untuk pertama kalinya, terdapat Tanzial, mahasiswa di Palembang yang mengaku senang dengan hadirnya transportasi modern ini. “Kita sebagai warga Palembang sangat senang. Dengan adanya LRT, semoga kemacetan bisa terurai. Saya sangat berharap warga Palembang beralih ke transportasi ini,”enggunakan moda transportasi LRT di Palembang memang mudah, nyaman dan cepat. Setiap stasiun LRT di Palembang dilengkapi dengan tangga, eskalator, dan juga elevator sehingga anak-anak, orang tua, maupun penyandang disabilitas dapat mengakses stasiun dengan mudah.Calon penumpang tinggal membeli tiket di loket stasiun, kemudian petugas akan mengarahkan serta membantu calon penumpang melewati gate elektronik menuju peron LRT. Yang unik, setiap stasiun mempunyai warna tersendiri. Misalnya, kuning untuk Stasiun Jakabaring dan ungu untuk Stasiun Bumi Sriwijaya. Sementara untuk pengoperasiannya, tersedia delapan trainset LRT yang terdiri dari tiga kereta. Bagian interior kereta yang dibangun oleh PT INKA ini tampak modern dengan bangku-bangku biru yang cantik serta dilengkapi dengan fasilitas AC, layar informasi, CCTV, dan wifi gratis sehingga menambah kenyamanan pengguna.Terkait dengan kecepatan perjalanan, waktu tempuh LRT saat ini tercatat kurang lebih 60 menit untuk rute Stasiun Bandara hingga Stasiun DJKA sejauh 23,5 km. Namun berdasarkan target yang ditetapkan oleh Kemenhub, kedepannya waktu tempuh ini akan dioptimalkan hingga 45 menit sekali jalan. Ini akan jauh lebih singkat dibanding menggunakan mobil pada kondisi ramai untuk jarak yang kurang lebih sama.Tidak hanya cepat dan nyaman, harga tiket untuk menaiki LRT juga sangat terjangkau untuk masyarakat. Dengan bantuan subsidi dari Kementerian Perhubungan, penumpang dikenakan biaya Rp 10.000,- untuk satu kali perjalanan dari Stasiun Bandara Mahmud Badaruddin II. Sementara untuk rute non bandara, tiket dijual seharga Rp 5.000,-. “Harga tiket tergolong murah, tadi hanya Rp 5.000,-. Dibandingkan dengan kendaraan sendiri itu jauh lebih murah. Selain itu juga nyaman, alhamdulillah.” ujar Tanzial.Hal yang sama juga diungkapkan oleh Suwani, juga seorang mahasiswa di Palembang. Ia mengungkapkan lebih memilih naik LRT karena biayanya murah dan lebih cepat sampai ke tujuan. Ia berharap kedepannya jalur LRT bisa dikembangkan. Tidak hanya melintasi pusat kota, tetapi juga hingga ke daerah pinggir Kota Palembang.“LRT ini ada baiknya diperbanyak stasiun-stasiunnya, terutama jangan hanya di kota, tapi juga di pelosok-pelosok Palembang.” ungkapnya.Karya Anak BangsaBangsa Indonesia khususnya warga Palembang patut berbangga hati. Pengoperasian LRT Palembang ini adalah yang pertama di Indonesia. Selain itu, pengerjaan LRT Palembang merupakan hasil dari kolaborasi anak bangsa karena seluruh kontraktornya merupakan perusahaan dalam negeri, mulai dari konstruksi hingga pengoperasian.Untuk diketahui, konstruksinya dikerjakan oleh PT Waskita Karya, untuk persinyalan dikerjakan oleh PT LEN, pengoperasian dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia, dan rangkaian keretanya merupakan produksi dari PT INKA.Sebelumnya Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pembangunan LRT sangat ideal untuk kota yang berkembang seperti Palembang. Hal ini membuat kegiatan pembangunan dan pengembangan transportasi dapat dilakukan dengan baik dan terstruktur.“Dalam konsep perkotaan yang ideal, seperti inilah yang harus kita lakukan. Dimana kota yang sedang berkembang kita membangun transportasi massal, yang namanya LRT. Dengan tonggak ini kita bisa memungkinkan melakukan kegiatan-kegiatan transportasi yang terstruktur dengan baik,” ujar Menhub.Selanjutnya yang menjadi perhatian Pemerintah kedepan adalah pengintegrasian LRT dengan angkutan lainnya yang ada di Kota Palembang, seperti Trans Musi. Dengan transportasi antarmoda, maka masyarakat akan semakin mudah dalam bermobilisasi dan beraktifitas.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

23 Aug 2018 21359 View

Menengok Terminal Terbaik Se-Jateng DIY

Terminal Ir. Soekarno di Klaten menerima penghargaan sebagai Terminal Penumpang Tipe A terbaik se-Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Jateng DIY). Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara Pekan Nasional Keselamatan Jalan Tahun 2018 pada Agustus lalu di Semarang.Dengan kelengkapan fasilitas yang ada, terminal ini juga terpilih menjadi perwakilan terminal se-Jateng DIY untuk proyek percontohan rekayasa sosial dengan total 16 terminal se-Indonesia. Hal ini merupakan tindak lanjut dari pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A yang sejak tahun 2017 lalu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.Berdasarkan hal tersebut, perubahan positif baik dalam hal pengelolaan terminal maupun peningkatan pelayanan pun harus dilakukan. Seluruh Terminal Penumpang Tipe A di Indonesia diminta untuk konsisten melaksanakan aturan yang ada secara berkesinambungan, terutama di 16 lokasi terminal percontohan tersebut.Terminal yang terletak di Klaten Tengah ini merupakan relokasi dari terminal yang ada di Jonggrangan Klaten Utara. Hal ini sekaligus meningkatkan tipe terminal dari tipe b menjadi tipe a. Pembangunan terminal di Klaten Tengah ini sudah direncanakan sejak tahun 2008. Sejak saat itu studi kelayakan relokasi terminal penumpang mulai disusun.Pembangunan Terminal Ir. Soekarno dimulai tahun 2012 dengan pematangan lahan dari anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klaten. Untuk pembangunan konstruksi dimulai tahun 2013 sampai dengan 2015 dari anggaran APBD Kabupaten Klaten, sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mulai dialokasikan pada 2014 sampai dengan sekarang.Terminal Rasa BandaraMemasuki terminal yang berdiri di atas lahan seluas 32.760 m2ini serasa berada dalam bandara. Petunjuk arah dan zonasi sudah jelas tersedia sehingga semakin memudahkan penumpang. Berbagai fasilitas juga telah disediakan untuk menjaga kenyamanan bagi masyarakat. “Fasilitas di sini sudah cenderung lengkap, pelayanan pada masyarakat juga kami lakukan selama 24 jam,” ujar Koordinator Terminal Tipe A Ir.Soekarno, Marjono.Untuk menjaga kenyamanan penumpang, terminal ini telah dilengkapi dengan area merokok, ruang tunggu, ruang laktasi dan mushola. Meskipun hanya memiliki 12 tenaga kebersihan, terminal ini selalu terjaga kebersihannya karena dibersihkan setiap pagi dan sore. Petugas juga selalu melakukan patroli rutin, di antaranya agar tidak ada yang merokok di sembarang tempat sehingga kenyamanan penumpang tetap terjaga.Bukan hanya fasilitas bagi penumpang, terminal ini juga menyediakan fasilitas untuk supir bus seperti bengkel dan tempat istirahat supir. Tempat istirahat yang bersih dan nyaman tersedia di sini dengan kapasitas mencapai delapan orang. Ruangan ini dilengkapi dengan kasur lipat, televisi, dapur dan mushola. Bagian atas tempat ini terbuat dari kaca sehingga tidak perlu menggunakan lampu di siang hari demi meminimalisasi penggunaan listrik untuk penerangan. Sedangkan bengkel di terminal ini dapat menampung hingga lima bus.Selain itu, terminal ini juga dilengkapi fasilitas yang ramah untuk penyandang disabilitas. Di antara fasilitas tersebut adalah toilet khusus disabilitas, guiding block, ramp difable dan dua kursi roda yang dapat digunakan oleh penumpang di area terminal. “Terminal ini ramah untuk penyandang disabilitas, salah satunya kami menyediakan dua kursi roda yang bisa digunakan oleh penumpang dibantu oleh petugas,” ujar Marjono.Apabila penumpang maupun stakeholder lainnya menemukan ketidaknyamanan di terminal ini, dapat menyampaikan keluhannya pada kotak saran yang disediakan di ruang tunggu penumpang. Pada bulan Juli kemarin misalnya, penumpang mengeluhkan sedikitnya tempat sampah yang disediakan juga tidak adanya automatic teller machine (ATM). Hal inipun langsung ditindaklanjuti oleh pihak terminal.“Pengadaan tempat sampah sudah kami penuhi, namun untuk pengadaan ATM masih kami ajukan ke pihak bank,” tutur Marjono.Pada Juli lalu, terminal ini juga sudah melakukan survei kepuasan penumpang. Objek yang dinilai adalah kepuasan penumpang terhadap fasilitas terminal seperti parkir, ruang tunggu dan fasilitas disabilitas. Respon yang diberikan penumpang cenderung positif dan respon kepuasan tertinggi diberikan pada luas ruang tunggu.Terdapat sejumlah 42 perusahaan otobus (PO) antar kota antar provinsi yang berangkat dari terminal ini yang melayani penumpang ke berbagai tujuan seperti Jabodetabek, Malang, Denpasar hingga Jambi. Dari sekitar 136 keberangkatan bus setiap harinya, sebagian besar penumpang dengan tujuan Jakarta. Beberapa PO juga sudah menerapkan penjualan tiket secara online. Bagi masyarakat yang belum bisa membeli tiket secara online, agen bus tetap menyediakan pembelian tiket langsung di terminal. Antriannya pun tetap diatur oleh petugas agar tetap tertib dan teratur.Sebelum berangkat dari terminal ini, selalu dilakukan ramp check pada armada bus sehingga keselamatan penumpang tetap terjamin. “Kami selalu lakukan ramp check setiap hari,” ujar Marjono.Demi mewujudkan integrasi antarmoda, saat ini juga sudah mulai dibangun sky bridge menuju Stasiun Klaten. Dengan adanya sky bridge tersebut nantinya diharapkan jumlah penumpang semakin meningkat dan tentunya mempermudah penumpang untuk sampai ke tujuan. Sky bridge tersebut ditargetkan akan mulai beroperasi pada tahun 2019.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

06 Aug 2018 10942 View

PPID Kementerian Perhubungan Layani Kebutuhan Informasi Masyarakat

Informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini masyarakat dapat mencari informasi melalui berbagai macam media seperti majalah, koran, jurnal, media sosial, dan website. Masyarakat dapat memanfaatkan informasi ini untuk berbagai seperti membuat karya tulis, bahan penelitian, atau memperluas wawasan. Oleh karena itu, keterbukaan informasi menjadi hal yang penting untuk dilakukan oleh Badan Publik di antaranya adalah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Kemenhub mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan Peraturan Menteri (PM) No. 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk menjalankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. UU No. 14 Tahun 2008 bertujuan menjamin hak warga negara mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik; mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; dan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Selain itu juga mewujudkan penyelenggaran negara yang baik (transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan); mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilan layanan informasi yang berkualitas. Badan Publik mempunyai kewajiban menyediakan dan memberikan informasi publik, membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi, menetapkan peraturan mengenai standard operating procedure, menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik, menunjuk dan mengangkat petugas pelayanan informasi dan dokumentasi, menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik termasuk papan pengumuman, meja informasi di setiap kantor Badan Publik.PPID Kemenhub juga sukses meraih peringkat ketiga kategori Kementerian dalam pemeringkatan PPID yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan Kemenhub melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dengan baik. PPID Kemenhub memiliki struktur organisasi yaitu Menteri Perhubungan sebagai atasan PPID; Sekretaris Jenderal Kemenhub sebagai PPID Utama; Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan Kepala Badan sebagai PPID Pelaksana; dan para Kepala UPT sebagai PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis. PPID Utama memiliki lima perangkat untuk membantu menjalankan tugas yaitu manajer informasi, manajer sistem informasi, manajer dokumentasi, pengelola dokumentasi dan petugas informasi.Tantangan Pelaksanaan PPIDDirektorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat, Perhubungan Laut, Perhubungan Udara, Perkeretaapian, Badan Litbang, dan Badan Pengembangan SDM (BPSDM) Kemenhub juga memiliki PPID untuk melayani dan mengelola informasi publik. Masing-masing PPID juga telah memenuhi persyaratan seperti memiliki Surat Keputusan (SK) PPID, memiliki petugas pelayanan informasi, dan memiliki meja ataupun ruangan pelayanan informasi.Pelayanan informasi yang diberikan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari terpenuhinya permohonan informasi, sedikitnya sengketa informasi, dan waktu penyelesaian permohonan informasi antara 2-8 hari kerja. Pelayanan informasi dapat diberikan melalui berbagai cara seperti media sosial, media cetak, media online, media elektronik, website, dan sosialisasi. Ditjen Perhubungan Udara menggunakan cara ini untuk menyebarluaskan informasi yang miliki kepada masyarakat. Strategi penyampaian informasi ini berdampak belum ada permohonan informasi dari Januari hingga Juli 2018. PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT memiliki beberapa tantangan dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik salah satunya adalah kapasitas sumber daya manusia. Ini dikarenakan tugas pelayanan informasi melekat dengan tugas humas sehingga seorang pegawai merangkap tugas kehumasan maupun pelayanan informasi sekaligus dan keduanya tetap harus terselesaikan. Cara bekerja pegawai yang merangkap dua tugas ini harus lebih sigap dan cepat. Selain itu, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT juga perlu memahami prosedur pelayanan informasi yang ideal seperti perlu menyamakan daftar informasi serta melengkapi sarana dan prasarana (meja pelayanan informasi, e-mail, nomor telepon khusus). Setiap unit kerja pun perlu memiliki kesamaan persepsi mengenai penyediaan informasi kepada masyarakat.Inilah mengapa Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub selaku manajer informasi mengadakan forum PPID sebagai wadah untuk berbagi informasi dan pengetahuan agar seluruh PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT memahami kewajibannya. Selain itu juga agar mereka mampu mengatasi tantangan dan kendala yang mungkin terjadi. Contohnya jika ada pemohon informasi yang memaksa untuk segera ditindaklanjut, akan tetapi persyaratan yang diberikan tidak memenuhi ketentuan atau memohon informasi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi unit tersebut.Agar mampu mengatasi dan menghadapi kendala, PPID Pelaksana dan PPID Pelaksana UPT harus memahami bagaimana pengelolaan serta mekanisme pelayanan informasi dengan lebih baik. Dengan memahami mekanisme pelayanan informasi, maka dapat meminimalisir kendala selama pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat.Pendukung Pelaksanaan PPIDPengelolaan informasi publik harus dilakukan dengan cermat dan teliti. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan yaitu pengumpulan informasi, pengklasifikasian informasi, pendokumentasian informasi dan pelayanan informasi. Informasi yang dikumpulkan merupakan informasi yang berkualitas dan relevan dengan masing-masing tugas serta fungsi unit kerja. Informasi ini dapat bersumber dari pejabat yang berwenang maupun arsip. “Kalau Badan Publik itu sudah siap terbuka memberikan informasi publik, saya yakin oknum-oknum tidak akan bisa berbuat banyak. Misalnya mereka meminta data keuangan, bila tidak ada masalah dan penyimpangan, maka diberikan saja. Terkadang oknum-oknum ini mencari celah apa yang bisa dimanfaatkan dari Badan Publik. Ini yang seharusnya bisa diantisipasi oleh Badan Publik. Jadi, kalau menghadapi orang-orang seperti ini harus siap, jika memita informasi apa, diberikan kecuali informasi yang dikecualikan,” ungkap Komisioner Komisi Informasi Pusat Wafa Patria Umma. Dalam pengklasifikasian informasi terdapat dua jenis yaitu informasi yang dapat diakses dan informasi yang dikecualikan. Informasi yang dapat diakses terbagi menjadi informasi secara berkala, serta-merta, dan setiap saat. Sementara itu, informasi yang dikecualikan memerlukan prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan untuk mengklasifikasikannya yaitu ketat, terbatas, dan tidak multak.Prinsip ketat artinya mengategorikan informasi ini harus mengacu pada metode yang valid dan mengedepankan obyektivitas. Prinsip terbatas artinya informasi harus terbatas pada informasi tertentu untuk menghindari penafsiran yang subyektif dan kesewenang-wenangan. Prinsip tidak mutkak artinya tidak ada informasi yang secara mutlak dikecualikan ketika kepentingan publik yang lebih besar menghendaki informasi tersebut. Sebuah informasi dapat diklasifikasikan sebagai informasi dikecualikan apabila telah melalui metode uji konsekuensi bahaya (consequential harm test). Uji konsekuensi bahaya ini akan menjadi dasar penentu informasi tersebut dirahasiakan atau tidak ketika dibuka. Adapula uji kepentingan publik (balancing public interest test) yang mendasari penentuan sebuah informasi harus ditutup sesuai dengan kepentingan publik. “Untuk melakukan uji konsekuensi ini bisa dilakukan tiga kategori. Pertama, uji konsekuensi bisa dilakukan sebelum ada permintaan. Bila menurut Badan Publik ini adalah hal yang perlu dilakukan uji konsekuensi, maka tidak apa-apa. Kedua, uji konsekuensi saat ada permintaan, misalnya ketika ada pemohon yang meminta informasi, tetapi menurut PPID informasi tersebut adalah informasi yang dikecualikan. Ketiga, uji konsekuensi dilakukan ketika ada persidangan sengketa informasi,” jelasnya. Untuk tata cara, tahapan, teknik pengujian, pengubahan dan penetepan informasi yang dikecualikan harus mengacu pada Peraturan Komisi Informasi mengenai pengklasifikasian informasi publik. Pengklasifikasian informasi ini harus dilakukan dengan sangat teliti dan obyektif. PPID memerlukan dukungan pendokumentasian informasi. Pendokumentasian informasi merupakan kegiatan penyimpanan data, informasi, catatan, atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh satuan kerja. Pendokumentasian informasi juga memerlukan beberapa tahap yaitu deskripsi informasi, verifikasi informasi, otentifikasi informasi, dan penataan dan penyimpanan informasi. Pelayanan informasi untuk informasi yang bersifat publik dilakukan melalui media online dan media cetak. Untuk informasi publik secara berkala dapat diakses di website Kemenhub dan media cetak. Apabila masyarakat ingin mendapatkan informasi kategori setiap saat harus mengikuti mekanisme langkah permohonan informasi yang sudah ditetapkan. Langkah-langkah permohonan informasi yaitu pertama, pemohon informasi publik harus mengajukan permintaan informasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kedua, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menerima permohonan informasi. Ketiga, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melakukan pencatatan informasi dari pemohon untuk kepentingan administrasi. Keempat, Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi wajib melakukan konfirmasi kepada pemohon informasi mengenai kebenaran data pemohon dan penggunaan informasi. Kelima, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menanggapi permohonan informasi paling lambat 10 hari kerja sejak permohonan informasi melalui pemberitahuan tertulis yang meliputi permohonan diterima atau tidak, dan pemberitahuan perpanjangan waktu yang disertai alasan.Keenam, apabila Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi membutuhkan perpanjangan waktu, maka paling lambat tujuh hari kerja sejak permohonan pertama perlu memberitahukan secara tertulis mengenai permintaan informasi tersebut dapat dipenuhi atau tidak.Selanjutnya, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :Pertama, keberatan diajukan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diketemukan alasan.Kedua, atasan PPID harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.Langkah terakhir, jika pengaju keberatan tidak puas atas putusan atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan sengeketa ke Komisi Informasi Pusat (KIP).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

16 Jul 2018 11191 View

Pengelolaan Transportasi di Palembang Saat Asian Games

1. Apa saja persiapan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mendukung Asian Games 2018 di Palembang?Kemenhub telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan kebijakan di antaranya LRT Sumatera Selatan (Sumsel), penyediaan bus besar sebanyak 50 unit, perlengkapan dan pembangunan ATCS (area traffic control system), penyediaan bus air, memastikan operasional dan kapasitas Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyiapkan rute-rute untuk destinasi wisata Indonesia, menyiapkan sarana, prasarana pelayanan berbasis dan teknologi untuk melayani customer. Persiapan-persiapan ini dilakukan untuk memudahkan aktivitas dan mobilisasi atlit, official, panitia, serta para penonton.2. Bagaimana pengoperasian LRT Sumsel ini?LRT Sumsel akan beroperasi mulai pukul 04.00 WIB – 22.20 WIB setiap hari.Kereta yang dibangun sejak Oktober 2015 ini memiliki panjang jalur 23,5 km dan lebar jalur 1067 mm dengan waktu tempuh sekitar 45 menit. Saat ini tersedia 6 trainset dan masing-masing trainset berisikan 3 kereta yang memiliki kapasitas angkut sekitar 400 penumpang. Kereta ini juga berfungsi sebagai kereta bandara. LRT memiliki 13 stasiun yaitu Stasiun Bandara, Stasiun Asrama Haji, Stasiun Telkom, Stasiun RSUD, Stasiun Polda, Stasiun Demang, Stasiun PI, Stasiun Dishub, Stasiun Cinde, Stasiun Ampera, Stasiun Polresta, Stasiun Jakabaring, dan Stasiun OPI. Stasiun-stasiun ini memiliki fasilitas tangga, eskalator, dan lift.3. Apakah LRT Sumsel terintegrasi dengan moda lainnya? LRT Sumsel terintegrasi dengan moda lainnya yaitu Transmusi, bus air, dan angkutan perkotaan yang di antaranya melayani rute Ampera – Pasar Induk, AAL – Karya Jaya, Pusri – PS Mall, Ampera – Plaju, dan Km 5 – Terminal Sako.4. Bagaimana pelayanan transportasi di dalam dan luar Jakabaring Sport City (JSC)? Pelayanan transportasi ini diberikan kepada atlit, official, panitia pelaksana cabang olahraga, technical delegate cabang olahraga, asisten technical delegate, ITO cabang olahraga, NTO cabang olahraga, divisi sport dan competition serta media. Pelayanan transportasi di dalam Jakabaring menggunakan hydrogen car berupa 1 unit Audi, 8 unit Renault, dan 1 unit bus double decker. Adapula golf car dengan rincian 13 unit golf car 14 seat, 17 unit golf car 6 seat, 20 unit golf car 4 seat, dan 1 unit golf car VIP 2 seat. Pelayanan transportasi di luar Jakabaring menggunakan 40 unit premium vehicle VIP, 30 unit premium vehicle and/or MVP, 14 unit micro bus, 50 unit bus besar, 20 unit bus sedang, 15 unit box engkel, 50 unit MVP, dan 66 unit minibus. 5. Apakah ada layanan transportasi untuk para penonton menuju Jakabaring (JSC)?Para penonton dapat menggunakan LRT Sumsel untuk ke Jakabaring. Selain itu, disediakan pula layanan transportasi park and ride. Melalui layanan ini penonton dapat menunggu bus di pemberhentian yang sudah ditentukan. Ada 9 park and ride yaitu :a. Park and Ride Terminal Alang-Alang Lebar. Pemberhentian : Halte Gramedia-Halte KM.5-Halte Simpang Polda-Bundaran Air Mancur-JSC.b. Park and Ride Asrama Haji Palembang (Daerah KM. 10). Pemberhentian : Halte Gramedia-Halte KM.5-Halte Simpang Polda-Bundaran Air Mancur-JSC.c. Park and Ride Gudang Dolog (Perumnas dan Kenten). Pemberhentian : Depan Mall PTC-Halte Simpang Polda-Halte Pasar Cinde-Halte Polresta/Kantor DPRD Kota-JSC.d. Park and Ride DPRD Sumsel (Daerah Kapten A. Rivai). Pemberhentian : Halte A. Rivai-Halte Pasar Cinde-Bundaran Air Mancur-Halte Polresta/Kantor DPRD Kota-JSC.e. Park and Ride Museum SMB II (BKB Palembang). Pemberhentian : Polresta Palembang-JSC.f. Park and Ride Lapangan Sepak Bola Patra Jaya (Daerah Plaju). Pemberhentian : Mall Giant Plaju-Halte Jaya Indah-Halte Bina Darma-JSC.g. Park and Ride Stasiun Kereta Api Kertapati. Pemberhentian : Tugu KB- Jalan Tembusan Musi VI-JSC.h. Park and Ride Terminal Jaya. Pemberhentian : Tugu KB- Jalan Tembusan Musi VI-JSC.i. Park and Ride Dekranasda. Pemberhentian : JSC.6. Bagaimanakah pola pengaturan menuju Jakabaring Sport City?Pola pengaturan menuju Jakabaring Sport City terbagi menjadi 5 koridor yaitu :a. Koridor 1 memiliki ruas total 13,710 km : Jl. Letjen Harun Sohar, Jl. Kol. H. Burlian, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Riacudu (Jembatan Ampera), dan Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring. b. Koridor 2 memiliki ruas total 16,646 km : Jl. Noerdin Pandji, Jl. Pangeran Ayin, Jl. MP. Mangkunegaran, Jl. M. Isa, Jl. Selamat Riadi, dan Jembatan Musi IV.c. Koridor 3 memiliki ruas total 20,706 km : Jl. Letjen Harun Sohar, Jl. Kol. H. Burlian, Jl. Jend. Sudirman, Jl. Demang Lebar Daun, Jl. Sultan M Mansyur, dan Jembatan Musi VI.d. Koridor 4 memiliki ruas total 29, 230 km : Jl. Letjen Harun Sohar, Jl. Soekarno Hatta, Jl. Alamsyah RPN-Musi II, Jl. Yusuf Singadekane, Jl. Ki Merogan, Jl. Wahid Hasyim, Jl. Rasid Sidik-Jakabaring, dan Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring.e. Koridor 5 memiliki ruas total 35,400 km : Tol Palembang – Indralaya, Jl. Lingkar Selatan, dan Jl. Gub. H. Bastari – Jakabaring. 7. Apakah ada pengaturan arus lalu lintas di dalam Jakabaring Sport City? Untuk mengatur kelancaran pergerakan arus di dalam Jakabaring Sport City, maka diberlakukan pengaturan arus lalu lintas baik untuk kedatangan maupun kepulangan para atlit. Selain itu, diatur pula sirkulasi arus lalu lintas di dalam Jakabaring Sport City.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

11 Jun 2018 8672 View

Mudik Bahagia, Ekspresi Peserta Mudik Gratis

Mengunjungi sanak saudara di kampung halaman pada waktu Lebaran menjadi momen yang selalu dinanti-nantikan. Namun keinginan untuk bersilaturahmi dengan sanak famili seringkali terhalang keterbatasan ekonomi.Mudik menjadi momen yang membahagiakan bagi setiap perantau yang mencari sesuap nasi di Ibukota. Berbagai moda transportasi umum pun tersedia sebagai opsi untuk pulang kampung, mulai dari bus, kereta api, kapal laut hingga pesawat terbang. Meski demikian, beberapa orang yang ingin mengunjungi kampung halaman di hari raya ini seringkali harus bersabar untuk tidak bisa pulang karena tidak mampu membeli tiket perjalanan.Setidaknya inilah yang pernah dirasakan oleh Iswani, salah satu peserta mudik gratis menggunakan moda bus yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan tahun 2018. Dia mengaku tidak mampu membeli tiket untuk mudik ke kampung halamannya beberapa tahun terakhir. Suami yang tidak memiliki pekerjaan tetap menjadi alasan Iswani menahan diri untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga besarnya. Tahun ini adalah kali pertama bagi Iswani sekeluarga mengikuti program mudik gratis ini. Raut bahagia sekaligus haru terlihat ketika Ia menyampaikan rasa syukurnya karena dapat berkesempatan untuk kembali berkumpul dengan keluarganya di Temanggung, Jawa Tengah. “Terima kasih kepada pemerintah, karena telah memberangkatkan saya dan keluarga ke kampung dengan gratis,” ujarnya haru.Sebagai alternatif bujet yang tidak mencukupi untuk membeli tiket mudik, tidak sedikit pula masyarakat yang memilih untuk mudik menggunakan kendaraan roda dua. Keselamatan dan kenyamanan dikesampingkan demi bisa merayakan Lebaran di kampung halaman.Hal ini dituturkan oleh Yamroni yang sehari-hari berprofesi sebagai pedagang susu keliling. Ini adalah kali ketiga baginya mengikuti program mudik gratis Kementerian Perhubungan. Sebelumnya, ia mengaku sering pulang kampung menggunakan sepeda motor dengan alasan murah. Namun diakuinya pengalaman buruk bepergian jauh menggunakan kendaraan roda dua ini pernah dia rasakan.“Sebelum ikut mudik gratis ini saya seringnya naik motor (ketika mudik) sendiri, karena istri gak sanggup naik motor ke Solo. Namun ada kejadian yang sampai sekarang saya masih ingat,” tutur Yamroni. Perjalanannya menuju Solo menggunakan motor saat itu terulur waktu sampainya, karena ia terjatuh di daerah Pemalang. Rasa kantuk yang tidak tertahan membuatnya kehilangan konsentrasi saat berkendara, sehingga kecelakaan tidak dapat dihindari. “Karena ngantuk, kendaraan di depan ngerem mendadak saya enggak bisa mengendalikan diri, akhirnya jatuh. Ditolong warga sekitar dan tetap nekat lanjutin perjalanan ke Solo walaupun harus nahan rasa sakit selama perjalanan,” ujar ayah dua anak ini.Pengalaman tidak menyenangkan ini membuat Yamroni lebih memilih untuk memanfaatkan program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan dibanding harus menggunakan sepeda motor untuk pulang ke kampung halaman. Baginya, program ini sekaligus meringankan beban secara ekonomi untuk membeli tiket perjalanan sekeluarga.“Penyelenggaraan mudik gratis ini sangat membantu bagi pedagang kecil seperti kami ini,” tutur Yamroni.Iswani dan Yamroni hanya sebagian kecil dari peserta yang merasa bersyukur dengan penyelenggaraan program mudik gratis ini. Dalam pelepasan mudik gratis yang dilakukan di Silang Monumen Nasional beberapa waktu lalu ini memiliki berbagai cerita dari peserta dengan latar belakang yang berbeda, mulai dari buruh pabrik, tukang bakso keliling hingga pedagang asongan yang kami temui.Penyelenggaraan angkutan lebaran tahun ini mengusung tema “Mudik Bareng, Guyub Rukun, Mudik Bahagia”. Sejalan dengan pesan Presiden Republik Indonesia untuk menyelenggarakan mudik yang bahagia, guyub, rukun. Dengan penyelenggaraan program mudik gratis ini, tema yang diusung tersebut begitu tervisualisasi pada raut ekspresi kebahagiaan pemudik yang mengikuti program mudik gratis tahun ini.“Kita pastikan mudik kali ini memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Selamat mudik! Kita harus sama-sama mencapai kebahagiaan,” tutur Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.Mudik Gratis Berbagai ModaKementerian Perhubungan kembali menyelenggarakan program mudik gratis dengan beragam moda transportasi. Tahun ini Kementerian Perhubungan menyiapkan total 1.130 bus yang dapat mengangkut sebanyak 48.905 penumpang ke 32 kota tujuan di Jawa. Sejumlah 70 truk juga disiapkan untuk mengangkut sepeda motor pemudik.Selain mudik gratis dengan bus, Kementerian Perhubungan juga menyelenggarakan mudik gratis dengan kapal penyeberangan. Terdapat 3 kapal penyeberangan yang akan mengangkut 3000 sepeda motor dengan rute Jakarta-Lampung, Jakarta-Semarang, dan Jakarta-Surabaya. Sejumlah 16 unit kapal terdiri atas 10 unit kapal perintis, lima unit kapal ternak, serta 1 unit kapal Roro juga turut dilibatkan dalam program mudik gratis menggunakan moda transportasi laut. Sedangkan untuk mudik motor gratis menggunakan kereta api, Kementerian Perhubungan menyediakan 19.136 kuota pendaftar.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

08 Jun 2018 9928 View

Ragam Fakta Bandar Udara Internasional Jawa Barat

Bandar Udara Internasional Jawa Barat (BIJB) yang dibangun sejak 2014 ini mulai beroperasi bulan Juni tahun ini. Salah satu alasan pembangunan BIJB adalah untuk mengurangi kepadatan yang terjadi di Bandar Udara Soekarno-Hatta Tangerang. Selain itu, berikut beberapa hal yang perlu Anda ketahui dari bandar udara yang terletak di Kertajati, Majalengka ini:1.Merupakan Bandar Udara Terbesar Kedua Se-IndonesiaBIJB ini merupakan bandar udara terbesar kedua se-Indonesia setelah Bandar Udara Soekarno-Hatta. Bandar udara yang digagas pembangunannya sejak tahun 2003 ini ditargetkan akan memiliki runway sepanjang 3000 meter pada akhir tahun ini. Dengan landasan sepanjang itu, bandar udara ini dapat dilandasi oleh pesawat berbadan lebar (wide body) 777. “Fasilitas yang ada di BIJB ini juga sama baiknya dengan di Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada acara yang sama.Dibangun di atas lahan seluas 1.800 ha dan total area bangunan Terminal Penumpang seluas 121.000 meter persegi, bandar udara ini diperkirakan mampu menampung 5 juta penumpang/tahun dan akan bisa menampung 18 juta lalu lintas penumpang di tahun berikutnya. Sejumlah 0,004 juta ton telah ditangani dalam operasi pertama di kargo depan, sedangkan kargo keseluruhan di BIJB akan diperluas secara besar-besaran hingga mencapai 1,5 juta ton pada tahun 2045.2.Interior Khas Jawa BaratInterior BIJB begitu kental dengan nuansa Sunda. Patung Dayang Sumbi sudah siap “menyambut” penumpang di pintu masuk terminal. Selain patung dayang sumbi, masih banyak lagi hasil karya seniman asal Bali Nyoman Nuarta yang tersebar menghiasi interior bandar udara baru ini. Selain patung, beberapa dinding di dalam bandar udara juga dihiasi dengan motif batik mega mendung khas Jawa Barat. Salah satu bagian yang dihiasi motif batik ini adalah bagian atas dari counter check in.3.Pendaratan BersejarahDisambut Water SaluteSetelah beberapa kali dilakukan beberapa percobaan pendaratan di BIJB, pada bulan Mei lalu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pendaratan resmi pertama di BIJB Kertajati, Majalengka. Momen ini sekaligus menjadi pendaratan bersejarah (historical landing) di bandar udara ini.Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang mendarat langsung disambut dengan seremoni water salute. Prosesi ini melibatkan dua mobil pemadam kebakaran yang menyemprotkan air di atas pesawat. Water salute dipercaya sebagai tradisi yang bertujuan untuk menghormati para veteran militer, pejabat asing dan layanan penerbangan baru. Tradisi ini juga dianggap sebagai tanda hormat dan rasa syukur.4.Keberhasilan Kerja Sama Banyak PihakPembangunan BIJB ini terlaksana berkat kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga swasta. Keberhasilan model kerjasama ini diakui Presiden akan dikembangkan dalam percepatan pembangunan-pembangunan di daerah lain.“Model-model bisnis seperti ini akan kita kembangkan sehingga kecepatan pembangunan bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan,” tegas Presiden Joko Widodo.5. BIJB Mulai BeroperasiMaskapai Garuda Indonesia dan Batik Air juga telah melakukan inaugural flight pada bulan yang sama. Meski demikian, maskapai yang sudah mulai membuka rute penerbangan reguler adalah Citilink. Mulai Juni tahun ini, maskapai Citilink membuka rute penerbangan menuju Medan, Lombok dan Surabaya. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Agus Santoso juga menambahkan bahwa Lion Air akan segera menyusul untuk membuka rute penerbangan dari bandar udara ini.Terkait dengan pelaksanaan BIJB sebagai embarkasi haji, Menhub mengatakan hal ini masih dalam tahap finalisasi. Untuk mengupayakan hal ini bisa terjadi, Menhub juga akan terus melakukan koordinasi dengan stakeholder yang menangani hal terkait. Sedangkan untuk pembagian slot dengan Bandar Udara Husein Sastranegara di Bandung, Menhub menjelaskan bahwa pembagian slot akan diatur dan sementara hanya penerbangan internasional yang akan dialihkan ke BIJB.6. Akan Terintegrasi Dengan Pelabuhan PatimbanDengan adanya bandar udara ini, Presiden berharap dapat berdampak positif secara ekonomi baik bagi Kabupaten Majalengka maupun Provinsi Jawa Barat secara keseluruhan. Bandar udara ini juga ditargetkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada warga Jawa Barat dan mempermudah akses masyarakat dari luar Jawa Barat untuk menuju ke sini.Sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan integrasi antarmoda, BIJB ini juga ditargetkan untuk terintegrasi dengan Pelabuhan Patimban yang berjarak kurang lebih 40km dari bandar udara. “Integrasi itu nantinya akan memudahkan memberikan fasilitas layanan kepada investor yang masuk, dengan demikian kita berharap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat bisa terus meningkat lebih baik,” papar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya di BIJB Mei lalu.(Sumber foto: BKIP Kementerian Perhubungan)

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

16 May 2018 16693 View

Kolaborasi dan Sinergi Membangun Reputasi Sektor Transportasi di Era Digital

Beberapa tahun terakhir, teknologi informasi terus berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan transformasi digital menjadi tak terelakkan dan berdampak di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik sosial maupun budaya. Masyarakat kini memasuki era digital, ditandai dengan mudahnya penyebaran dan penerimaan informasi melalui internet dan media sosial. Era digital menghadirkan tantangan dan peluang baru yang harus disikapi dengan bijak, tak terkecuali di bidang komunikasi.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

21 Mar 2018 24217 View

Deregulasi Perizinan Transportasi Mudahkan Investor

Indonesia memiliki potensi investasi yang mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya. Lembaga finansial Amerika Standard & Poor’s mengumumkan investment grade Indonesia berada di peringkat BBB- atau stabil pada Mei 2017. Peringkat ini berdasarkan risiko fiskal yang berkurang karena kebijakan anggaran pemerintah lebih realistis.Tak hanya itu saja, Indonesia juga menduduki peringkat ke-72 dari 190 negara dalam indeks Bank Dunia kategori ease of doing business. Sebelumnya, Indonesia berada di peringkat 106 di tahun 2016 dan naik menjadi peringkat 91 di tahun 2017. Selama tiga tahun Indonesia menunjukkan peningkatan kemudahan berusaha bagi para investor. Presiden RI Joko Widodo menargetkan peringkat ini naik menjadi posisi ke-40 di tahun 2019. Beliau optimis Indonesia mampu meraih target ini. Bank Dunia menggunakan 10 indikator sebagai perbandingan regulasi kemudahan berusaha yaitu memulai usaha, perizinan terkait mendirikan bangunan, penyambungan listrik, pendaftaran properti, akses perkreditan, perlindungan terhadap investor minoritas, pembayaran pajak, perdagangan lintas negara, penegakan kontrak, dan penyelesaian perkara kepailitan. Selaku regulator, untuk mendorong kemudahan berusaha, Pemerintah telah menyiapkan langkah untuk menghadapi investasi-investasi yang akan berdatangan ke Indonesia. Online Single Submission (OSS) merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang dipersiapkan untuk investasi berskala besar sehingga akan mempercepat pelayanan. Hal ini berdasarkan Perpres No. 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turut mendukung sistem online single submission, sistem checklist, dan mendorong investasi di sektor transportasi. Kemenhub telah melakukan deregulasi perizinan melingkupi sektor darat, laut, udara, dan perkeretaapian. Ada 11 perizinan yang dihapus, mendelegasikan 13 perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan memudahkan proses perizinan. Deregulasi dapat berbentuk penghapusan atau penyederhaan. Kemenhub menyederhanakan perizinan berupa mempercepat waktu penerbitan izin sebanyak 23 izin, memperpanjang masa berlaku sebanyak 11 izin, memudahkan proses persyaratan perizinan sebanyak 27 izin, mengurangi biaya izin sebanyak 1 izin dan menggabungkan izin sebanyak 23 izin.Selanjutnya juga mengurangi nilai persyaratan permodalan sebanyak 10 izin dan pendelegasian wewenang sebanyak 4 izin. Contoh penyederhanaan perizinan ini misalnya, bila awalnya dipersyaratkan badan usaha memiliki minimal modal sebesar 1 triliun, kini hanya 500 milyar. Untuk pendelegasian wewenang misalnya, awalnya diperlukan birokrasi hingga ke Menteri, tapi kini hanya perlu ke Dirjen saja. Kemudian yang semula Dirjen dapat didelegasikan langsung kepada UPT-UPT di daerah.Beberapa peraturan yang dideregulasi antara lain KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, PM 38 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Angkutan Udara, PM 8 Tahun 2017 Tentang Izin Sertifikasi Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian, dan PM 13 Tahun 2012 Tentang Izin Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal.Peningkatan dan percepatan pelayanan yang memudahkan investasi terus dilakukan oleh Kemenhub. Tahun ini akan menghapus perizinan sebanyak 8 izin, penyederhanaan perizinan sebanyak 32 izin, melimpahkan kepada BKPM sebanyak 11 izin, dan menyusun program percepatan sistem checklist sebanyak 24 dan sistem online single submission sebanyak 37.Sistem checklist memudahkan investor untuk memeriksa kelengkapan dokumen yang perlu diserahkan. Investor tidak perlu susah payah mengisi formulir kelengkapan dan mengembalikan kepada petugas secara manual. Sistem online single submission memudahkan pemantauan proses perizinan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga terkait, dan investor. Sistem ini dapat diakses melalui website dan aplikasi mobile. Lamanya proses perizinan, dokumen yang perlu dilengkapi, atau sudah sampai mana tahapan proses perizinan berlangsung dapat dipantau. Permasalahan yang terjadi selama proses perizinan pun dapat langsung teridentifikasi dan diproses oleh satgas (satuan tugas) terkait. Hasil proses perizinan ini akan diberikan dalam keputusan berbentuk elektronis. Untuk mendapat informasi lebih lanjut mengenai deregulasi perizinan transportasi Anda dapat mengakses deregulasi.dephub.go.id.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik

20 Dec 2017 925 View

Kantor UPP Kelas III Pelabuhan Ba’a Giat Mengenalkan Tol Laut Pada Pengusaha

Tol laut merupakan salah satu program Presiden RI Joko Widodo yang bertujuan untuk mengurangi disparitas harga di timur Indonesia. Dengan berkurangnya disparitas harga, maka kesenjangan ekonomi akan semakin mengecil. Program tol laut ini juga mengembangkan konektivitas antar wilayah sehingga pendistribusian dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan berupaya membangun infrastruktur transportasi untuk mendukung jalannya program tersebut. Tol laut memiliki 13 rute pelayaran yang menuju Indonesia bagian timur, Sumatera bagian timur, dan Natuna. Salah satu rutenya yaitu (T3) berlayar ke Tanjung Perak-Calabai (Dompu)-Maumere-Larantuka-Lewoleba-Rote-Sabu-Waingapu-Sabu-Rote-Lewoleba-Larantuka-Maumere-Calabai (Dompu)-Tanjung Perak. Rote sebagai pulau yang berada di paling selatan Indonesia juga turut disinggahi tol laut dan dijadwalkan kapal tol laut singgah di Pelabuhan Ba’a setiap sebulan sekali. Namun, tampaknya program tol laut belum begitu popular atau pengusaha kurang memahami program tersebut.Kepala Unit Pelaksana Pelabuhan Ba’a Welhelmus D. Dami mengatakan pihaknya telah berupaya untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar para pengusaha lebih memahami program tol laut. Para pengusaha perlu mengetahui lebih dalam mengenai sistem pengiriman barang dan sistem penggunaan fasilitas tol laut. “Kami sudah menyampaikan secara lisan maupun tertulis. Kami berharap dengan adanya penjelasan dan pertemuan dengan para pengusaha, mereka akan lebih giat dan lebih memanfaatkan program tol laut. Subsidi yang diberikan untuk tol laut ini cukup besar sehingga harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pengusaha maupun masyarakat,” ungkap Welhelmus D. Dami. Hal ini menunjukkan program tol laut yang telah berjalan sejak tahun 2015 masih memerlukan sosialisasi atau publikasi yang lebih giat lagi. Welhelmus beserta stafnya terus berusaha untuk memperkenalkan program tol laut yang menjadi salah satu program andalan Presiden Joko Widodo ini. Apabila program tol laut ini dapat berjalan lancar dan dimanfaatkan dengan baik, maka masyarakat dapat merasakan dampak positifnya, salah satunya penurunan harga. Setiap kali bersandar kapal tol laut membawa tiga container yang berisikan semen, pupuk organik, dan pakan ternak. Kedatangan muatan tol laut ini cukup membantu masyarakat terutama dari segi harga, sebagai contoh semen. Semen yang dicap tol laut ini dijual dengan harga Rp 47.500/sak,sedangkan semen yang bukan tol laut dijual seharga Rp 55.000/sak.Jadi andalan di Kabupaten Rote NdaoMenteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan saran terkait penyelenggaraan tol laut di Rote. Menhub mengatakan dermaga Pelabuhan Ba’a perlu diperpanjang 50 m dari semula hanya 80 m saja. Tujuannya agar dermaga mampu menampung lebih banyak kapal yang singgah. “Tindak lanjut yang telah kami lakukan adalah bersurat kepada direktorat terkait dalam hal ini Direktorat Kepelabuhanan untuk melakukan studi detail engineering design (DED) terhadap Pelabuhan Ba’a. Sudah diprogramkan untuk melakukan studi tersebut di tahun 2018. Mudah-mudahan tidak ada perubahan sehingga dapat berjalan,” jelasnya. Pelabuhan Ba’a berada di antara tiga pulau terbesar yaitu Pulau Timor, Pulau Flores, dan Pulau Sumba. Letaknya yang strategis membuat Pelabuhan ini ramai dikunjungi kapal maupun penumpang. Penambahan kapasitas dermaga pelabuhan diharapkan menambah jumlah kunjungan kapal. Selain itu, juga dapat menjadi solusi mengatasi kepadatan dan antrian kapal yang biasanya terjadi pada Oktober – Desember. Dalam proses bongkar muat tol laut terdapat beberapa kendala yang terjadi di antaranya alat bongkar muat dan pengaruh cuaca. Saat ini, Pelabuhan Ba’a memiliki dua unit peralatan bongkar muat (forklift) kapasitas 5 ton dan 10 ton. Namun, untuk mendukung kelancaran bongkar muat memerlukan pula forklift kapasitas di atas 20 ton. Alat bongkar muat dengan kapasitas tersebut dibutuhkan karena kontainer memiliki berat sekitar 20 ton. “Selain itu, kami juga dipengaruhi cuaca yakni musim timur dan musim barat. Pada musim barat kapal mengalami kesulitan untuk sandar sehingga perlu menunggu cuaca aman untuk bisa kembali bersandar di Pelabuhan Ba’a. Untuk musim timur, anginnya cukup kencang sehingga kapal terkadang harus berlabuh dulu 1-2 hari menunggu cuaca tenang,” terang pria paruh baya ini.Pelabuhan Ba’a memiliki aktivitas yang cukup ramai karena disinggahi kapal cargo umum, kapal tanker, kapal penumpang, dan kapal tol laut. Aktivitas bongkar muat hingga November 2017 cukup besar yakni barang 38.290 ton dan BBM 21.350 ton. Muatan bongkar berupa kebutuhan pokok, bahan bangunan, dan BBM dengan kemasan drum, sedangkan yang dimuat dari Pelabuhan Ba’a berupa ternak dan hasil bumi lainnya. Aktivitas naik turun penumpang di Pelabuhan Ba’a pun cukup ramai. Hingga November 2017, jumlah penumpang naik sebanyak 43.562 orang dan penumpang turun sebanyak 44.543 orang. Para penumpang tersebut menaiki kapal cepat Bahari Ekpres 1F dan 3C; kapal penumpang KM. Awu, dan KM. Wilis. Kapal cepat Bahari Ekpres menjalani rute Tenau (Kupang) – Ba’a (Rote) PP, sedangkan kapal penumpang melayani rute Tanjung Perak (Surabaya) – Kalabahi (NTT) dan Rote – Benoa PP.Ternak yang menjadi salah satu potensi komoditi di Rote juga dikirim melalui Pelabuhan Ba’a menggunakan kapal ternak berukuran 624 GT. Kapal ternak ini dapat mengangkut hingga 450 ekor. Rote mengirimkan ternak khususnya sapi, kuda, kerbau, dan babi ke Surabaya, Jakarta, Sulawesi, dan Kalimantan. Beragam aktivitas tersebut memperlihatkan Pelabuhan Ba’a mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Rote Ndao. Oleh karena itu, Pelabuhan Ba’a terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan publiknya baik terkait program tol laut maupun kegiatan lainnya.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik