Berita Umum

Baca Selengkapnya
22 Jul 2008 2876 View

PEMERINTAH MULAI BAHAS ANGKUTAN HAJI

(Jakarta, 22/07/08) Pemerintah mulai membahas perihal teknis pengangkutan haji periode 2008/2009 (1429 H). Rapat terbatas yang dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan, Senin (21/7), itu melibatkan sejumlah menteri terkait seperti Menteri Agama Maftuh Basyuni, Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, Menko Kesra Aburizal Bakrie, Mendagri Mardiyanto, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Jul 2008 2342 View

DIBAHAS OPSI UNTUK PENYELAMATAN MERPATI

(Jakarta, 21/07/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal dan Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, Senin (21/7), membahas sejumlah opsi untuk menyelamatkan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) selaku perusahaan milik pemerintah.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Jul 2008 7503 View

KM GUNUNG DEMPO DIHARAPKAN BISA BEROPERASI TANPA PSO

(Jakarta, 21/07/08) PT Pelayaran nasional Indonesia (Pelni) direncanakan telah dapat mengoperasikan KM Gunung Dempo mulai Agustus mendatang. Kapal penumpang rakitan perusahaan galangan kapal Meyer Werft GmbH, Bernard Meyer, Jerman, yang mampu mengangkut sebanyak 98 TEUs (98 kontainer ukuran 20 feet) tersebut, diharapkan bisa beroperasi tanpa bantuan subsidi pelayanan publik (PSO) dari pemerintah.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Jul 2008 2868 View

SPIN OFF PT KA DIVISI JABODETABEK DIPERCEPAT

(Jakarta, 21/07/08 ) Pemerintah berencana untuk mempecepat proses pemisahan (spin off) PT Kereta Api Divisi Jabotabek dari PT KA yang menjadi bagian dari program revitalisasi PT KA. Yakni dari yang semula dijadwalkan akhir tahun 2008 menjadi Agustus mendatang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Jul 2008 4029 View

INVESTASI TRANSPORTASI NASIONAL 2009 BUTUH 283,49 TRILYUN RUPIAH

(Jakarta, 15/07/08) Untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2009 sebesar 6,2-6,5 persen, Departemen Perhubungan menganggarkan kebutuhan pembiayaan investasi pada sektor transportasi mencapai Rp 283,49 triliun. Jumlah tersebut tidak termasuk pembangunan infrastruktur jalan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 4221 View

LARANGAN TERBANG INDONESIA DIBAHAS 10 JULI

(Jakarta, 7/07/08) Mulai 9-11 Juli 2008 mendatang, Komisi Uni Eropa akan mengevaluasi larangan terbang ke wilayahnya bagi maskapai di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Melalui agenda itu, diharapkan 27 negara anggota komisi tersebut mau merekomendasikan pembebasan larangan terbang bagi Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Jul 2008 2180 View

PENGUSAHA LOKAL DIHARAPKAN BERPERAN DUKUNG INDUSTRI RANCANG BANGUN PESAWAT

(Jakarta, 7/07/08) Pemerintah mengajak para pengusaha lokal untuk mengambil peran dalam upaya mendorong terjadinya efisiensi dalam pengoperasian dan perawatan dalam industri penerbangan. Yaitu dengan memaksimalkan potensi dan kemampuan rancang bangun pesawat dan komponennya. Upaya ini diyakni mampu menekan biaya operasi dan perawatan pesawat hingga 30 persen.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Jul 2008 2785 View

DEPHUB AKAN NONAKTIFKAN PEGAWAI TERKAIT TENDER KAPAL PATROLI

(Jakarta, 3/07/08) Departemen Perhubungan akan menonaktifkan sementara sejumlah pejabat yang terkait kasus pengadaan 20 unit kapal patroli yang saat ini tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Efendi Batubara dalam jumpa pers di kantornya, Kamis (4/7), mengungkapkan, sedikitnya akan ada dua hingga tiga orang pegawai yang akan dinonaktifkan tersebut. Tindakan penonaktifan pegawai itu sendiri tengah disiapkan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. "Mudah-mudahan besok sudah ada hasilnya," jelas Effendi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
03 Jul 2008 3708 View

ITJEN DAN BPKP AKAN DILIBATKAN UNTUK AUDIT PROSES TENDER

(Jakarta, 3/7/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafi’i Djamal menegaskan pihaknya akan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Dephub dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pengusutan terhadap prosedur tender pengadaan kapal patroli Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang tengah disoroti Komisi Pemberantasan Korupsi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik