Berita Umum Kementerian Perhubungan Republik Indonesia

02 May 2016

Pemerintah Pangkas Izin, Prosedur, Waktu, dan Biaya untuk Kemudahan Berusaha di Indonesia

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dalam beberapa rapat kabinet terbatas menekankan pentingnya menaikkan peringkat Ease of Doing Business (EODB) atau Kemudahan Berusaha Indonesia hingga ke posisi 40. Untuk itu harus dilakukan sejumlah perbaikan, bahkan upaya ekstra, baik dari aspek peraturan maupun prosedur perizinan dan biaya, agar peringkat kemudahan berusaha di Indonesia – terutama bagi UMKM, semakin meningkat.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

01 May 2016

Menhub Resmikan Fasilitas Penyeberangan, Kantor KSOP, dan Terminal Bandara Djalaluddin Gorontalo

GORONTALO - Menteri Perhubungan Ignasius Jonan meresmikan terminal Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo, fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Gorontalo, di terminal baru Bandara Djalaluddin Gorontalo, Minggu (1/5). Dalam laporannya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Suprasetyo mengatakan bahwa seiring dengan peningkatan jumlah penumpang baik yang datang dan pergi di bandara ini, Kemenhub melakukan perbaikan serta pembenahan-pembenahan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

29 Apr 2016

Sektor Infrastruktur Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016

JAKARTA - Pemerintah pusat telah merealisasikan penyaluran dana desa tahap pertama kepada pemerintah desa. Dana desa tersebut telah disalurkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setelah disalurkan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas mengawal prioritas penggunaan dana desaagar sesuai dengan Peraturan Menteri yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, dana desa di tahun 2016 ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

14 Apr 2016

Wujudkan Tanggung Jawab Tata Kelola Keuangan Negara, Kemenhub Serahkan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan IV Tahun 2015 kepada BPK

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyatakan apresiasi terhadap komitmen Kemenhub yang telah menyampaikan Ikhtisar Hasil Audit Triwulan (IHAT) IV Tahun 2015. Langkah Kemenhub dinilai sebagai bentuk tanggung jawab menjaga akuntabilitas dalam tata kelola keuangan negara. Laporan IHAT IV Tahun 2015 diserahkan oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan kepada Anggota I BPK Agung Firman Sampurna di Kantor BPK RI Jakarta, Kamis (14/4).

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

14 Apr 2016

Banyak Infrastruktur Perhubungan Terkendala Jalan Akses, Menhub Minta Dukungan Menpupera

JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait dengan perlunya dukungan pembangunan jalan akses untuk percepatan pembangunan infrastruktur perhubungan, karena pembangunan prasarana perhubungan, yaitu terminal, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut dan bandar udara yang masih terkendala karena kebutuhan jalan akses.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

14 Apr 2016

Itjen Kemenhub Selamatkan Uang Negara Rp 1,117 Triliun

JAKARTA - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Perhubungan telah menyelamatkan uang Negara RP 1,117 Trilyun dari hasil audit sampai dengan tahun 2015 yang terdiri dari Rp 756,48 milliar yang telah disetor ke kas Negara oleh masing-masing unit kerja dan Rp 360,63 milliar pengembalian dari hasil tindak lanjut BPK RI.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

12 Apr 2016

Layanan Izin Usaha Kemenhub di BKPM Bertambah

JAKARTA – Jumlah izin usaha di bidang perhubungan yang dilaksanakan dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bertambah menjadi 13 izin usaha dari sebelumnya 8 izin usaha. Penambahan izin usaha tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

12 Apr 2016

Dari Brebes, Presiden Luncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat

JAKARTA - Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo bertolak ke Brebes, Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Helikopter Super Puma TNI AU dari Pangkalan TNI AU Atang Sandjaja, Kabupaten Bogor. Dalam kunjungan kerja ke Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Brebes, Jawa Tengah, Senin, 11 April 2016, Presiden meluncurkan Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat. Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup pelaku usaha di pedesaan, dengan cara memberikan kesempatan bekerja/berusaha yang layak bagi petani, peternak, dan nelayan.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

12 Apr 2016

Menhub Tetapkan Masa Angkutan Lebaran 2016 Dimulai 18 dan 24 Juni 2016

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan telah menetapkan masa angkutan lebaran tahun 2016 dimulai 24 Juni sampai dengan 17 Juli 2016 untuk moda darat, udara, dan perkeretaapian. Sementara untuk moda laut akan berlangsung mulai dari 18 Juni sampai dengan 24 Juli 2016. Penetapan masa angkutan lebaran untuk moda laut lebih panjang, karena karakter moda ini memang membutuhkan waktu perjalanan yang lebih lama. Dengan ditetapkannya kepastian waktu masa angkutan lebaran tahun 2016 ini, diharapkan agar semua pihak yang terkait dapat mempersiapkan secara lebih baik keterlibatannya dalam angkutan lebaran.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-

07 Apr 2016

Menhub Jonan Lantik Pudji Hartanto Iskandar Sebagai Dirjen Perhubungan Darat

JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melantik Drs. Pudji Hartanto Iskandar, MM sebagai Dirjen Perhubungan Darat di Kantor Kemenhub, Jakarta, Kamis (7/4). Pudji Hartanto Iskandar yang lahir pada 24 Agustus 1959 sebelumnya bertugas sebagai Kapolda Sulawesi Selatan dan Barat dan pernah menjabat sebagai Kakorlantas Polri tahun 2012 - 2014.

Biro Komunikasi dan Informasi Publik
-