Berita

Baca Selengkapnya
22 Oct 2015 3052 View

Dirjen Perhubungan Darat Buka Forum Transit X di Yogyakarta

YOGYAKARTA - Pada Rabu (21/10), Direktur Jenderal Perhubungan Darat, DR. Djoko Sasono, M.Sc., membuka Pertemuan Forum Transit X yang diselenggarakan di Hotel Grand Tjokro, Jalan Gejayan No.37, Yogyakarta. Acara pembukaan forum ini turut dihadiri pula oleh Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan (BSTP) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Jujun E. Wahjuningrum, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Setda DIY (mewakili Gubernur DIY), Dr. Ir. Didi Purwadi, MSc., dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DIY, Sigit Haryanta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Oct 2015 2890 View

Dirjen Perhubungan Darat Terima Audiensi Walikota Bogor

JAKARTA - Bertempat di Ruang Daha, Gedung Karsa Lantai 3 Kementerian Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Darat, DR. Djoko Sasono, M.Sc., menerima kunjungan Walikota Bogor, Bima Arya, beserta jajaran Pemerintah Kota Bogor untuk beraudiensi terkait Program Percepatan Pembangunan Bidang Transportasi di Kota Bogor.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Oct 2015 3704 View

Alih Subsidi BBM Lebih Produktif

JAKARTA - Awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ditandai dengan kebijakan yang dinilai sebagai orang sebagai langkah tak populer, yaitu pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Oct 2015 5885 View

Transformasi Fundamental Ekonomi

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo berhasil meningkatkan jumlah lapangan kerja dalam semester pertama 2015 mencapai 685 ribu orang (atau ada kenaikan 12.31% dibandingkan kurun waktu yang sama pada tahun 2014 silam). “Ini merupakan sebagian hasil dari upaya untuk Perubahan Indonesia menjadi lebih baik dan lebih sejahtera,’’ ujar Presiden Jokowi kepada media terkait setahun pemerintahan Jokowi-JK (19/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Oct 2015 11397 View

Kemenhub Terbitkan PM No. 140 Tahun 2015 Tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional

JAKARTA - Menteri Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri No. 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional. PM No. 140 Tahun 2015 ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tanggal 23 September 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara RI tanggal 28 September 2015 No. 1431 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Oct 2015 17370 View

Kemenhub Keluarkan PM No. 9 Tahun 2015 Tentang Konsesi Dan Bentuk Kerjasama Pelabuhan

JAKARTA - Untuk melaksanakan peraturan pemerintah tentang kepelabuhanan, khususnya Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan menetapkan Peraturan Menteri No. 15 Tahun 2015 tentang konsesi dan bentuk kerjasama lainnya antara pemerintah dengan badan usaha pelabuhan di bidang kepelabuhanan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 2614 View

Indonesia Sudah Kantongi Skor 75 Audit ICAO

SURABAYA - Kementerian Perhubungan secara continue telah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh ICAO (International Civil Aviation Organization) yang berkaitan dengan regulasi penerbangan di Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 20776 View

Jam Dan Ikat Pinggang Wajib Dilepas Saat Masuki X-Ray Terminal Bandara

SURABAYA - Jika minggu-minggu ini petugas keamanan di bandara meminta anda untuk membuka jam tangan atau ikat pinggang, jangan kaget atau protes. Ikuti saja permintaannya. Karena itu merupakan bagian dari Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional (PKPN). Demikian disampaikan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Suprasetyo saat melakukan Sosialisasi Peraturan di Bidang Penerbangan di Surabaya, Kamis (15/10).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik