Berita

Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 4849 View

Ditjen Hubud Sosialisasikan Peraturan Di Bidang Penerbangan

SURABAYA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang penerbangan. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan jasa penerbangan di Indonesia yang mengedepankan keamanan, keselamatan dan kenyamanan penerbangan serta sebagai wujud compliances terhadap regulasi internasional.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 3657 View

BPSDMP Jajaki Kerjasama dengan Bank Untuk Jaminan Biaya Taruna

JAKARTA – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menjajaki melakukan kerjasasama dengan perbankan dalam pembiayaan bagi peserta didik bidang transportasi di lingkungan Pendidikan dan Latihan (Diklat) yang dikelola oleh BPSDM Kemenhub.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 23310 View

Pelaut Diimbau Segera Perbaharui Sertifikat Sesuai Standar STCW

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menghimbau kepada para pelaut Indonesia agar segera melakukan pembaharuan sertifikat pelaut sesuai dengan Konvensi Internasional Tentang Standar Latihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga untuk Pelaut (Standards of Training, Certifitation and Watchkeeping – STCW) Amandemen Manila 2010.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 3427 View

Kemenhub Akan Bekukan AOC PT PAS

JAKARTA - Kementerian Perhubungan akan membekukan izin usaha angkutan udara niaga PT Penerbangan Angkasa Semesta (PAS), jika helikopter EC 130 B4 miliknya dinyatakan mengalami kecelakaan (accident) dan kehilangan total (total loss).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 8219 View

Pemerintah Tugaskan PT Pelni Sebagai Penyelenggara PSO Angkutan Barang Di Laut

JAKARTA - Pemerintah menugaskan perusahaan pelayaran nasional PT PELNI (persero) sebagai badan penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation - PSO) angkutan barang di laut. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Palayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo tanggal 1 Oktober 2015 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 2 Oktober 2015 oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
15 Oct 2015 5809 View

Integrasikan Transportasi Jabodetabek, Presiden Bentuk BPTJ

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden No 103 Tahun 2015 tanggal tentang pembentukan Badan Pengelola Transportasi wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Perpres No 103 Tahun 2015 ini ditetapkan di Jakarta pada 18 September 2015.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Oct 2015 7632 View

Reformasi Birokrasi Kemenhub Memperoleh Nilai 70,34%

JAKARTA – Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Indeks Reformasi Birokrasi Kemenhub tahun 2015 mendapatkan nilai 70,34% dengan kategori BB, atau meningkat dari nilai tahun sebelumnya yaitu 60,02% (kategori B). Demikian disampaikan Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, J. A. Barata mengutip surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi kepada Menhub Ignasius Jonan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Oct 2015 3412 View

Dirjen Hubla Instruksikan Pengawasan Terhadap Kapal Berbendera Asing Ditingkatkan

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Bobby R. Mamahit menginstruksikan peningkatan pengawasan terhadap setiap kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia, dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat dan dokumen kapal khususnya dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA). Perintah tersebut termaktub dalam Instruksi Jenderal Perhubungan Laut Nomor: UM.008/70/19/DJPL.15 tentang Pengawasan Kapal Asing di Wilayah Perairan Indonesia, yang dikeluarkan pada tanggal 2 Oktober 2015.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
13 Oct 2015 20107 View

MADATUKAR Efektif Hilangkan Kekerasan Antar Taruna

JAKARTA – Kegiatan Masa Dasar Pembentukan Karakter Taruna Transportasi (MADATUKAR) yang diwajibkan bagi para taruna baru (junior) yang akan memasuki lembaga pendidikan di lingkungan BPSDM seluruh Indonesia, merupakan metode yang efektif dalam upaya menghilangkan kekerasan antar taruna senior terhadap juniornya yang kerap menjadi permasalahan di sekolah-sekolah yang menerapkan sistem boarding school.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik