Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Chappy Hakim dalam paparannya hasil evaluasi Sementara EKKT di Gedung Departemen Perhubungan tanggal 15 Maret 2007 telah mengeluarkan 9 Rekomendasi kepada Prseiden Susilo Bambang Yudoyono.
(16/3/07) Upaya penataan regulasi transportasi khususnya perkeretapian telah mencapai babak baru dengan telah diselesaikannya pembahasan tingkat I RUU Perkeretaapian oleh Komisi V DPR RI pada Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Kamis 15 Maret 2007 sekitar pukul 21.30 WIB. Selanjutnya RUU Perkeretaapian tersebut akan diajukan ke Sidang Paripurna DPR RI (pembahasan tingkat II) dan diharapkan dapat disahkan sebagai UU. Perjalanan pembahasan RUU Perkeretapian telah dimulai sejak Komisi V DPR RI menetapkan Panitia Kerja (PANJA) pada tanggal 28 September 2006 untuk menanggapi draft RUU Perkeretaapian yang diajukan Pemerintah. PANJA yang dipimpin oleh Drs. H Muqowam dari FPP tersebut telah membahas secara mendalam RUU Perkeretaapian diantaranya dengan melibatkan masukan berbagai institusi yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan perkeretaapian.
(13/4/07)Pengutamaan faktor keselamatan harus diupayakan menjadi suatu kebutuhan bagi segenap stakeholder penyelenggara jasa transportasi dan bukan lagi dianggap sebagai suatu keterpaksaan. Untuk itu sudah tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran aturan-aturan dan tidak ada kata kompromi sekecil apapun terhadap faktor keselamatan. Penegasan ini diutarakan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa pada kesempatan pelantikan pejabat eselon satu di lingkungan Departemen Perhubungan Selasa 13 Maret 2007 pukul 16.00 WIB di Kantor Departemen Perhubungan.
(Jakarta,12/04/07) Menyusul terjadinya kebakaran pada Kapal Layar Motor (KLM) Emas Berlian di pelabuhan Bajoe Kolaka, Kamis 8 Maret 2007 lalu, Ditjen Hubla membebaskan Kakanpel Bajoe, Achmad Chaidir dari tugasnya sejak tanggal 12 Maret 2007 untuk dimintai klarifikasi sehubungan peristiwa tersebut. Tim Ditjen Hubla yang terdiri dari unsur Direktorat KPLP, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Bagian Hukum, Navigasi dll akan meminta keterangan Achmad Chaidir menyangkut sejauhmana telah melaksakan tugas pokok dan fungsinya menyangkut penegakan aspek keselamatan pelayaran, dalam kasus terbakarnya KLM Emas Berlian tersebut.
Untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan menyangkut persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran 1427H/2006 khususnya di perkeretaapian, pada hari Selasa 10 Oktober 2006 Menhub melakukan kunjungan di beberapa stasiun kereta api di Jakarta. Dalam kegiatan sidak yang diikuti oleh kalangan pers baik dari media cetak dan elektronik tersebut, Menhub secara berturut-turut mengunjungi Stasiun Senen, Stasiun Kota, Stasiun Gambir dan Balai Yasa Manggarai. Selain melihat sendiri perkembangan persiapan dan kondisi pelayanan yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, Menhub juga berkesempatan untuk berdialog dengan para pelaksana di lapangan dan juga para masyarakat pengguna jasa.
Pemerintah tidak mungkin terus memonopoli penyelenggaraan infrastruktur perhubungan. Terlepas dari dana yang dimiliki Pemerintah memang semakin terbatas, sebenarnya swasta dan masyarakat memang memiliki hak untuk ikut terlibat dalam investasi penyelenggaraan infrastruktur termasuk di sektor perhubungan. Di negara-negara yang makmur dan perekonomiannya maju seperti Norwegia, Taiwan, Arab Saudi, dan Inggris, swasta dan masyarakat lazim terlibat dalam investasi infrastruktur, meski sebenarnya Pemerintahnya memiliki pendanaan yang kuat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Departemen Perhubungan DR Wendi Aritenang pada kesempatan membuka loka karya Pengembangan Infrastruktur Transportasi Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Development of Public-Private Partnership in Transport Infrastructure/PPP) Kamis 21 September 2006 di Jakarta.
SAMBUTAN MENTERI PERHUBUNGAN PADA APEL BENDERA MEMPERINGATI HARI PERHUBUNGAN NASIONAL TAHUN 2006 TANGGAL 18 SEPTEMBER 2006 Selengkapnya Sambutan Menteri Perhubungan
PENGUMUMAN PEMENANG LOMBA KARYA TULIS KESELAMATAN DAN PELAYANAN TRANSPORTASI DALAM RANGKA HARI PERHUBUNGAN NASIONAL (HARHUBNAS) TAHUN 2006 Dengan Tema: MEMBANGUN KEPERCAYAAN MASYARAKAT PENGGUNA JASA TRANSPORTASITERHADAP JAMINAN KESELAMATAN DAN KETERTIBAN PELAYANAN
Sektor transportasi akan semakin strategis bagi pembangunan seiring terjadinya kecenderungan globalisi akibat kemajuan pesat di bidang teknologi transportasi dan informasi. Tantangan ini perlu dijawab dengan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan sistem transportasi nasional. Untuk itu Badan Diklat Perhubungan harus mampu menempatkan diri sebagai centre of excellence dalam penyiapan sumber daya manusia. Badan Diklat Perhubungan harus mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berwawasan ke depan, dinamis tanggap dan tangguh. Berbagai upaya memang perlu dilakukan seperti peningkatan sarana dan prasarana, penyempurnaan kurikulum dan peningkatan kualitas pendidik maupun pelatih.
Pemerintah China melalui Menteri Perhubungan China menawarkan bantuan pembangunan sektor transportasi kepada Pemerintah Indonesia khususnya pembangunan pelabuhan dan pengembangan galangan kapal di Pulau Batam. Penawaran tersebut dikemukakan Menteri Perhubungan M. Hatta Rajasa usai pertemuan dengan Menteri Perhubungan China Li Sheng Hin di Jakarta (22/08/06).