(Jakarta, 09/04/08) : Pemerintah (Dephub) secara resmi telah mencabut 21 ijin rute maskapai AdamAir terhitung mulai Rabu (9/4/08), menyusul tidak dilayaninya rute penerbangan milik perusahaan itu sejak 18 Maret 2008.
(Jakarta, 08/04/08) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal menegaskan bahwa kehadiran Undang-Undang Pelayaran yang baru dimaksudkan diantaranya untuk mendorong terciptanya persaingan usaha yang lebih sehat. Hal tersebut disampaikan Menhub kepada wartawan seusai menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Selasa 8 April 2008, yang mengesahkan Undang-Undang Pelayaran yang baru menggantikan UU No. 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran.
(Jakarta, 08/04/08) -Pemerintah berencana menaikkan tarif melintas di ruang udara (en-route charge) Indonesia dari USD 55 Cent menjadi USD 5. Kebijakan ini berlaku bagi semua pesawat, baik domestik maupun luar negeri.
(Jakarta, 08/04/08) Upaya keras tengah dilakukan Pemkab Merauke dan pengelola Bandara Mopah Merauke, untuk menaikkan status dari bandara kelas II menjadi kelas I. Diharapkan pula, ketika kenaikan kelas tercapai, bandara tersebut bisa difungsikan sebagai bandara internasional yang melayani penerbangan ke Papua Nugini (PNG) dan Australia.
(Jakarta, 08/04/08) – Rapat kerja antara Komisi V DPR RI dan Pemerintah Senin 7/04/08 pukul 19.30 telah menyetujui RUU Pelayaran untuk diajukan dalam pembahasan selanjutnya pada Sidang Paripurna yang dijadwalkan dilaksanakan pagi ini Selasa 08/04/08 pukul 08.30.
(Jakarta, 4/4/08) Departemen Perhubungan (Dephub) bersiap mencabut ijin rute maskapai AdamAir, menyusul dihentikannya ijin terbang seluruh pesawat perusahaan itu sejak 18 Maret 2008. "Sesuai regulasi, ijin rutenya otomatis dicabut jika selama 21 hari berturut-turut rutenya tak diterbangi," kata Direktur Angkutan Udara, Dephub, Tri Sunoko menjawab pers di Jakarta, Jumat.
(Jakarta, 4/4/08) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Departemen Perhubungan berencana membangun pemecah ombak (break water) di Dermaga I Pelabuhan Merak pada 2009 mendatang. Pembangunan break water ini sendiri sebagai antisipasi untuk meminimalisasi kendala kapal saat hendak sandar ketika cuaca kurang mendukung.
(Jakarta, 03/04/08) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) diminta untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelayaran menjadi undang-undang. Seiring dengan itu, DPR-RI juga diharapkan untuk tidak menanggapi wacana kontraproduktif yang berpotensi menghambat penyelesaian RUU Pelayaran, yang belakangan kerap mengemuka. Wacana itu dinilai sengaja dilontarkan sekelompok orang yang hanya ingin menghambat proses penyelesaian RUU tersebut.
(Puskompublik, 3/04/08) Ras Al Khaimah Investment Authority yang merupakan investor dari Uni Emirat Arab menyatakan minatnya terlibat dalam proyek infrastruktur perkeretaapian dan pelabuhan senilai 1,3 milyar dollar AS di Sumatera Selatan. Hal tersebut dikemukakan oleh Utusan Khusus Presiden unuk Kawasan Timur Tengah, Alwi Shihab menjawab pers usai bertemu Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal Kamis 3/04/08.
(Jakarta – Puskompublik Dephub (02/04/08) Pemerintah Jerman melalui Deutsche Bundesbahn (DB) sepakat memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia dalam rangka mengembangkan perkeretaapian di Indonesia.