Baca Selengkapnya
13 Apr 2007

PEMBENTUKAN HUB PORT TANJUNG PRIOK UNTUK CIPTAKAN EFISIENSI

(Puskompublik, Jakarta 13 April 2007) "Gagasan pembentukan Tanjung Priok sebagai Hub Port yang menggabungkan pengoperasian Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminat Peti Kemas (TPK) Koja adalah untuk menciptakan efisiensi penanganan ekspor di pelabuhan yang akhirnya dapat menumbuhkan daya saing pengusaha Indonesia" demikian ditegaskan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa kepada beberapa wartawan yang mempertanyakan mengenai adanya pro kontra rencana pembentukan Tanjung Priok sebagai Hub Port.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
03 Apr 2007

Dibutuhkan Persamaan Persepsi Tentang Keamanan dan Keselamatan

Puskompublik 3/04/07) Segenap stakeholders terkait dengan industri penerbangan di Indonesia harus memiliki satu persepsi yang sama mengenai keselamatan dan keamanan penerbangan. Regulasi yang merupakan mandatory annex ICAO dan harus dipenuhi secara konsisten oleh perusahaan penerbangan (airlines), begitu pula oleh komponen lain seperti penyelenggara bandara dan masyarakat pengguna jasa juga harus mematuhi.”Budaya safety harus dibangun dalam diri segenap insan perhubungan, tidak hanya operator tetapi juga regulator dan segenap masyarakat Indonesia,” ujar Menhub.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
27 Mar 2007

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PERIKSA KAPAL DI 7 LINTASAN UTAMA PENYEBERANGAN

JAKARTA (Puskom-27/03). Departemen Perhubungan (Dephub) mulai hari ini (27/03) akan meningkatkan pengawasan kapal roro (roll on/roll off) penumpang yang umurnya di atas 25 tahun. Sebagai tahap awal pemeriksaan akan dilakukan di 7 lintasan utama penyeberangan yaitu, Pelabuhan Merak - Bakauheni (11 kapal), Ujung - Kamal (10 kapal), Kayangan - Pototano (3 kapal), Padang Bai - Lembar (3 kapal), Ketapang -Gilimanuk (9 kapal), Palembang - Muntok (3 kapal), dan Pelabuhan Bajo-E - Kolaka sebanyak 7 kapal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
26 Mar 2007

PERINGKAT AIRLINES SEBAGAI EVALUASI * **

Departemen Perhubungan (Dephub) melakukan langkah berani dengan mengumumkan peringkat maskapai penerbangan (airlines) di Indonesia. Dikatakan langkah berani karena selama ini Dephub terkesan tidak bisa berbuat banyak terkait berbagai musibah yang dialami maskapai penerbangan Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Mar 2007

REKOMENDASI TIMNAS EKKT

Ketua Tim Nasional Evaluasi Keselamatan dan Keamanan Transportasi, Chappy Hakim dalam paparannya hasil evaluasi Sementara EKKT di Gedung Departemen Perhubungan tanggal 15 Maret 2007 telah mengeluarkan 9 Rekomendasi kepada Prseiden Susilo Bambang Yudoyono.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Mar 2007

RUU PERKERETAAPIAN SELESAI DIBAHAS

(16/3/07) Upaya penataan regulasi transportasi khususnya perkeretapian telah mencapai babak baru dengan telah diselesaikannya pembahasan tingkat I RUU Perkeretaapian oleh  Komisi V DPR RI pada Rapat Kerja dengan Menteri Perhubungan Kamis 15 Maret 2007 sekitar pukul 21.30 WIB. Selanjutnya RUU Perkeretaapian tersebut akan diajukan ke Sidang Paripurna DPR RI (pembahasan tingkat II) dan diharapkan dapat disahkan sebagai UU. Perjalanan pembahasan RUU Perkeretapian telah dimulai sejak Komisi V DPR RI menetapkan Panitia Kerja (PANJA) pada tanggal 28 September 2006 untuk menanggapi draft RUU Perkeretaapian yang diajukan Pemerintah. PANJA yang dipimpin oleh Drs. H Muqowam dari FPP tersebut telah membahas secara mendalam RUU Perkeretaapian diantaranya dengan melibatkan masukan berbagai institusi yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan perkeretaapian.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
15 Mar 2007

KESELAMATAN HARUS MENJADI KEBUTUHAN BUKAN KETERPAKSAAN

(13/4/07)Pengutamaan faktor keselamatan harus diupayakan menjadi suatu kebutuhan bagi segenap stakeholder penyelenggara jasa transportasi dan bukan lagi dianggap sebagai suatu keterpaksaan. Untuk itu sudah tidak pada waktunya dan tidak pada tempatnya lagi memberikan toleransi terhadap pelanggaran aturan-aturan dan tidak ada kata kompromi sekecil apapun terhadap faktor keselamatan. Penegasan ini diutarakan Menteri Perhubungan Hatta Rajasa pada kesempatan pelantikan pejabat eselon satu di lingkungan Departemen Perhubungan Selasa 13 Maret 2007 pukul 16.00 WIB di Kantor Departemen Perhubungan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
14 Mar 2007

DITJEN HUBLA BEBASTUGASKAN KAKANPEL BAJOE

(Jakarta,12/04/07) Menyusul terjadinya kebakaran pada Kapal Layar Motor (KLM) Emas Berlian di pelabuhan Bajoe Kolaka, Kamis 8 Maret 2007 lalu, Ditjen Hubla membebaskan Kakanpel Bajoe, Achmad Chaidir dari tugasnya sejak tanggal 12 Maret 2007 untuk dimintai klarifikasi sehubungan peristiwa tersebut. Tim Ditjen Hubla yang terdiri dari unsur  Direktorat KPLP, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Bagian Hukum, Navigasi dll  akan meminta keterangan Achmad Chaidir menyangkut sejauhmana telah melaksakan tugas pokok dan fungsinya menyangkut penegakan aspek keselamatan pelayaran, dalam kasus terbakarnya KLM Emas Berlian tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
18 Oct 2006

Menhub Tinjau Persiapan Kereta Api Menghadapi Angkutan Lebaran 1427H/2006

Untuk melihat secara langsung kondisi yang ada di lapangan menyangkut persiapan penyelenggaraan angkutan lebaran 1427H/2006 khususnya di perkeretaapian, pada hari Selasa 10 Oktober 2006 Menhub melakukan kunjungan di beberapa stasiun kereta api di Jakarta. Dalam kegiatan sidak yang diikuti oleh kalangan pers baik dari media cetak dan elektronik tersebut, Menhub secara berturut-turut mengunjungi Stasiun Senen, Stasiun Kota, Stasiun Gambir dan Balai Yasa Manggarai. Selain melihat sendiri perkembangan persiapan dan kondisi pelayanan yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, Menhub juga berkesempatan untuk berdialog dengan para pelaksana di lapangan dan juga para masyarakat pengguna jasa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
22 Sep 2006

Masyarakat dan Swasta Harus Diberikan Kesempatan Dalam Pembangunan Infrastruktur Perhubungan

Pemerintah tidak mungkin terus memonopoli penyelenggaraan infrastruktur perhubungan. Terlepas dari dana yang dimiliki Pemerintah memang semakin terbatas, sebenarnya swasta dan masyarakat memang memiliki hak untuk ikut terlibat dalam investasi penyelenggaraan infrastruktur termasuk di sektor perhubungan. Di negara-negara yang makmur dan perekonomiannya maju seperti Norwegia, Taiwan, Arab Saudi, dan Inggris, swasta dan masyarakat lazim terlibat dalam investasi infrastruktur, meski sebenarnya Pemerintahnya memiliki pendanaan yang kuat. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekjen Departemen Perhubungan DR Wendi Aritenang pada kesempatan membuka loka karya Pengembangan Infrastruktur Transportasi Melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (Development of Public-Private Partnership in Transport Infrastructure/PPP) Kamis 21 September 2006 di Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -