Baca Selengkapnya
13 Jul 2011

PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR SEKTOR TRANSPORTASI BUTUH USD 15,5 M

(Rabu, 13/7/2011) Sektor transportasi membutuhkan dana sebesar USD 15,5 miliar untuk pembangunan 32 infrastuktur transportasi. Investasi itu merupakan bagian dari proyek-proyek yang masuk dalam Public Privat Partnership (PPP) yang di tangani oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) dengan total investasi Rp 4.102 triliun.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
04 Jul 2011

RI-FRANCE SIGN MOU ON TRANSPORTATION

(Jakarta, 1/7/2011) Kunjungan Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Transportasi Perancis ke Indonesia beberapa hari yang lalu menghasilkan beberapa kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Perancis di berbagai sektor. Salah satunya adalah penandatanganan dua nota kesepakatan di sektor transportasi yaitu, kerjasama pembangunan proyek pengerjaan Bandung Railway dan Pembangunan di sektor udara untuk peningkatan keselamatan penerbangan di kawasan timur Indonesia. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
28 Jun 2011

KEBUTUHAN INVESTASI UNTUK INFRASTRUKTUR SEBESAR 1.786 TRILIUN

(Jakarta, 28/6/2011) Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur pada 15 tahun ke depan dalam mendukung pembangunan ekonomi Indonesia adalah sebesar 1.786 triliun. “Investasi untuk jalan sebesar 339 triliun, pelabuhan sebesar 117 triliun, bandara 32 triliun, dan rel kereta api sebesar 326 triliun,” jelas Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono saat menjadi pembicara pada Seminar “Peran Infrastuktur Transportasi dalam Mendukung Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia dan Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia” di Hotel Shangrila Jakarta, Selasa (28/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
27 Jun 2011

INDONESIA IKUTI BIMP-EAGA CLUSTER MEETING

(Puerto Princesa, 27/6/2011) Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perhubungan  mengikuti pertemuan the 8th BIMP-EAGA (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines – East Asean Growth Area) transport, infrastructure, information communication technology (TIICTD) cluster meeting yang berlangsung selama 4 hari (20-23 Juni 2011) di Puerto Princesa, Palawan, Filipina.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
21 Jun 2011

LAPORAN KEUANGAN KEMENHUB 2010 WAJAR DENGAN PENGECUALIAN

(Jakarta, 21/06/2011) Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan tersebut mendapat pengecualian pada permasalahan asset  sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Perkereteaapian, Pelayaran, dan Penerbangan serta terkait Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan piutangnya khusus Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat Acara Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Kementerian Perhubungan Tahun 2010 di Jakarta, Selasa (21/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
16 Jun 2011

PERUSAHAAN PELAYARAN PERLU DIBERI RUANG DALAM BISNIS MIGAS DALAM NEGERI

(Jakarta, 15/06/2011) BP Migas diminta untuk bekerjasama dengan perusahaan pelayaran nasional dalam melakukan eksplorasi minyak dan gas di lepas pantai maupun dalam pengangkutan hasil-hasilnya. Setidaknya memberikan ruang bagi pengusaha pelayaran nasional untuk bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
08 Jun 2011

TIM REVIU ITJEN KEMENHUB DIMINTA PANTAU TEMUAN BPK-RI UNTUK MENUJU OPINI WTP

(Jakarta, 08/06/2010) Dalam Sidang Kabinet 12 Mei 2011, BAPPENAS mengusulkan tambahan anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2012 sebesar Rp. 4,063 Triliun untuk Dukungan Infrastruktur Transportasi dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesai (MP3EI) dan perkuatan Baseline RPJMN Tahun 2010-2014. “Dengan adanya tambahan anggaran tersebut saya harapkan Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban,“ jelas Menteri Perhubungan Freddy Numberi saat membuka Reviu Laporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Penggunaan Anggaran/Barang (UAKPA/B) Se-Propinsi DKI Jakarta di Ruang Mataram Kantor Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu (8/6).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -
Baca Selengkapnya
07 Jun 2011

PAGU INDIKATIF KEMENHUB TAHUN 2012 LEBIH RENDAH DIBANDINGKAN PAGU KEBUTUHAN

(Jakarta, 7/6/2011) Pagu indikatif Kementerian Perhubungan Tahun 2012 telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.22,781 triliun. Hal tersebut sesuai Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 0091/M.PPN/03/2011 dan Nomor SE-189.91/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012. "Namun demikian, pagu indikatif tersebut lebih rendah bila dibandingkan Pagu Kebutuhan Kementerian Perhubungan tahun 2012 sebesar Rp. 45,459 triliun yang

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
  • -