(Rabu, 13/7/2011) Sektor transportasi membutuhkan dana sebesar USD 15,5 miliar untuk pembangunan 32 infrastuktur transportasi. Investasi itu merupakan bagian dari proyek-proyek yang masuk dalam Public Privat Partnership (PPP) yang di tangani oleh Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas) dengan total investasi Rp 4.102 triliun.
Secara terperinci, untuk 10 proyek sektor perkeretaapian dibutuhkan dana sebesar USD 9,776 miliar. Proyek yang akan di bangun antara lain rel kereta api dari stasiun Manggarai-Bandara Soekarno Hatta Jakarta, Puruk Cahu-Bangkuwang, Bangkuwang-Lupak Dalam, Tumbang Saba-Nanga Bulik, Kudangan ke Kumai, Kuala Kurun-Palangkaraya-Pulau Pisang-Kuala Kapuas. Juga untuk pembangunan monorail di Padang dan Jakarta, pembangunan terminal dan rel keretaapi batubara Maratuhup-Kalipapak-Balikpapan, serta terminal integrasi Gedebage Bandung.
Untuk 7 proyek bandar udara dibutuhkan dana sebesar USD 2,848 miliar. Proyek yang dibiayai antara lain pembangunan bandar udara baru di Samarinda dan Bali, serta pengembangan bandara di Banten Selatan, Singkawang, Tjilik Riwut, Dewandaru dan Kertajati Majalengka.
Selain itu investasi juga dibutuhkan untuk proyek yang benar-benar baru, yaitu proyek terminal cargo Pekanbaru dan terminal multimoda Karya Jaya yang menelan investasi sebesar USD 274 juta. ‘’Proyek-proyek tersebut ada yang merupakan rencana dari pemerintah pusat tapi ada juga permintaan dari pemerintah daerah,’’ kata Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di ruangan kerjanya, rabu (13/7).
Sedangkan untuk pembangunan dan perluasan 13 dermaga dan pelabuhan membutuhkan sedikitnya USD 2,594. Yang penjadi prioritas adalah pembangunan dermaga kapal pesiar di Tanah Ampo Bali. Kemudian pengembangan pelabuhan Anjir Kelampan dan Anjir Serapat, Lupak Dalam, Kumai, Tanjung Sigintung, Rembang, Belawan, Maloy, Bojonegara, pelabuhan batubara Palaihari, Kuala Enok serta pengembangan pelabuhan Tanjung Perak dan pelabuhan Tanjung Priok dengan proyek Kalibaru.
Sesuai dengan pengembangan enam koridor ekonomi, diproyeksikan hingga tahun 2030 akan dibangun pelabuhan-pelabuhan khusus di sejumlah propinsi.
Di Kalimantan misalnya akan di bangun terminal dan pelabuhan batubara, di wilayah Sumatera akan di bangun terminal dan pelabuhan untuk minyak kelapa sawit, untuk pelabuhan bbm akan di bangun di wilayah Jawa dan Sumatera, sedangkan untuk pelabuhan peti kemas akan terkosentrasi di Jawa.
Dijelaskan oleh Wamenhub, untuk investasi sedemikian besar, pemerintah hanya mengalokasikan sekitar 10 persen dari total rencana investasi. Sedangkan sisanya di biayai oleh BUMN sebesar 18 persen, swasta nasional/internasional 51 persen dan campuran 21 persen.
Sejalan dengan rencana target investasi tersebut, Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan gugus tugas yang bertugas untuk menyederhanakan sejumlah perizinan. Percuma saja target di buat bila perizinan masih dipersulit. ‘’Kita buat perizinan sesederhana mungkin dan sesedikit mungkin untuk berinteraksi dalam pengurusan perizinan. Tentu ada standarissi perizinan,’’ katanya. (PR)
