Pembangunan dermaga penyeberangan kapal Roro di Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi telah menyerap dana sebesar Rp 19 miliar yang bersumber dari APBN.
(Puskompublik, Jakarta 26/06/07) Pemerintah pada tanggal 25 Juni 2007 kembali mengumumkan hasil pemeringkatan perusahaan penerbangan nasional. Pengumuman hasil pemeringkatan ini merupakan yang kedua kalinya setelah yang pertama dilakukan pada bulan Maret 2007 lalu. Pemeringkatan dilakukan baik kepada operator penerbangan yang beroperasi berdasarkan CASR 121 (AOC 121) maupun kepada operator yang beroperasi berdasarkan CASR 135 (AOC 135), dalam hal kepatuhan mereka terhadap peraturan perundang-undangan dan prosedur keselamatan penerbangan dalam menjalankan kegiatannya.
(Puskompublik, Jakarta 21/06/07) Wabah HIV & AIDS telah menjadi krisis global dan tantangan terbesar bagi dunia kerja. Berbagai sektor dan profesi tertentu dianggap rentan terhadap penularan penyakit ini. Bukan tidak mungkin sektor transportasi dengan pelbagai profesi kerjanya termasuk yang rentan terhadap penyakit yang belum ada obatnya ini. Oleh karena itu, dalam rangka program pencegahan HIV & AIDS Departemen Perhubungan bekerja sama dengan Komite Kemanusiaan Indonesia menyelenggarakan Workshop Departemen Perhubungan Peduli HIV & AIDS Di Sektor Transportasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman akan bahaya HIV & AIDS dan mengimplementasikan program-program pencegahan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor transportasi.
(Puskompublik,Jakarta, 20/06/07), "Sistem transportasi nasional diarahkan untuk mencapai sasaran strategis jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Di bidang pelayaran secara konsepsional akan dikembangkan dan dibangun pelayaran yang terdiri atas armada laut, armada angkutan sungai dan danau, pelabuhan dan sistem navigasi kelautan yang handal", demikian Menhub Jusman Safii Djamal menegaskan pada sambutannya saat menyampaikan pandangan pemerintah dalam Rapat Kerja Departemen Perhubungan dengan Komisi V DPR RI Rabu, (20/06/07).
(Puskompublik, Jakarta 20/06/07) Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2007 telah menetapkan Tarif Batas Atas Angkutan Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi yang akan diberlakukan secara efektif pada tanggal 12 Juli 2007. Selama ini penentuan tarif Angkutan Laut Dalam negeri kelas ekonomi mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 93 Tahun 2002 tentang Tarif Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Angkutan Laut Dalam Negeri.
(Puskompublik, Jakarta 20/6/2007) Departemen Perhubungan masih terus mengkaji usulan kenaikan tarif kereta api kelas ekonomi yang diusulkan Direksi PT. Kereta Api. Dalam pembahasan usulan kenaikan tarif tersebut Dephub telah menyampaikan dua kondisi yang harus dipenuhi PT. Kereta Api yaitu PT. Kereta Api harus mampu meningkatkan pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan serta harus tetap memberikan pelayanan angkutan KA bagi masyarakat yang kurang mampu. "PT. Kereta Api memiliki kewajiban sosial agar semua penumpang KA dapat terangkut" demikian di sampaikan Menteri Perhubungan dalam pertemuannya dengan beberapa wartawan ibu kota di ruang kerjanya Selasa, 19 Juni 2007.
(Puskompublik, Jakarta 19/6/07) Menteri Perhubungan Jusman Safii Djamal mengharapkan agar semua operator transportasi merubah paradigma dengan menganggap keselamatan merupakan investasi bukan cost. Dengan konsep keselamatan adalah investasi akan membuat penanganan keselamatan tidak menjadi beban perusahaan, demikian dijelaskan Menteri Perhubungan pada saat menerima kelompok kerja wartawan perhubungan di ruang kerjanya Selasa 19 Juni 2007.
(Puskompublik, Jakarta 19/6/07) Sekitar 1500 orang pengunjuk rasa dari Serikat Pengemudi Angkutan Umum (SPAU) Banten dengan 150 mobil angkot (angkutan kota) yang di dominasi warna merah datang dari arah Tangerang ke beberapa tempat di Jakarta. Selain ke Polda Metro Jaya dan Dishub DKI Jaya, penunjuk rasa tersebut juga datang ke Departemen Perhubungan. Mereka menuntut penertiban terhadap angkutan penumpang liar berupa kendaraan pribadi (plat hitam) yang digunakan sebagai angkutan umum atau lazim disebut omprengan di wilayah Tangerang yang beroperasi ke DKI Jakarta. Kedatangan pengunjuk rasa ke Departemen Perhubungan ini bukan untuk yang pertama kali, karena sebelumnya pada 26 Maret 2007 juga pernah datang dengan tuntutan yang sama.
(Puskompublik, Jakarta 19/06/2007) Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Pemprov Sulteng) meminta agar panjang landasan pacu Bandara Mutiara, Palu ditambah 500 meter (m) menjadi 2.560 m. "Dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan (Menhub) Jusman S Djamal, Gubernur Sulteng HB Paliudju mengajukan permintaan untuk memperpanjang landasan pacu bandara sampai 500 meter". Saat ini Dephub mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10 miliar untuk perpanjangan landasan pacu sepanjang 100 m di bandara tersebut.
(Puskompublik, Jakarta 18/6/2007) Dalam rangka meningkatkan keselamatan jalan, Departemen Perhubungan c.q. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, pada Tahun Anggaran 2008, telah memprogramkan pengadaan peralatan operasional yang diprioritaskan kepada daerah yang telah membentuk Unit Penelitian Kecelakaan (UPK). Saat ini pemerintah propinsi yang telah membentuk UPK sejumlah 12 propinsi, yaitu NAD, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Kalimantan Timur, NTT, Bali dan Banten.