(Jakarta, 30 /01/08) Mengawali tahun 2009, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) berganti pemimpin. Mantan Direktur Usaha BUMN Pelayaran itu, Jusabella Sahea, dilantik menjadi Direktur Utama menggantikan pendahulunya, Isnoor Hariyanto.
(Jakarta, 29/01/09) Sebuah helikopter jenis Super Puma milik maskapai Pelita Air Service kehilangan kendali saat melakukan uji coba mesin dalam rangka perawatan rutin di landasan pacu Lapangan Udara Pondok Cabe, Tangerang Banten, Kamis (29/1) pukul 10.00 WIB.
(Jakarta, 28/01/09) Menteri Perhubungan menegaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal (Itjen) harus merubah paradigmanya. Menurut Menhub Itjen harus pro aktif mengambil peran, melakukan langkah preventif dan mengambil tindakan represif jika menemukan penyimpangan dan bukan lagi sekedar sebagai watch dog (pencari kesalahan). Perubahan paradigma inilah sejatinya yang menjadi bagian dari reformasi pengawasan birokrasi.
(Jakarta, 23/01/09) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menonaktifkan sementara dua administrator pelabuhan (adpel) terkait kasus tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu. ”Kemungkinan besar mereka kurang profesional dan kurang kompeten untuk menjadi administrator pelabuhan,” kata Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo dalam jumpa pers di kantornya Jum’at 23/01/09
(Jakarta, 20/01/09) Selain masalah keselamatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan juga memberikan ruang gerak bagi swasta untuk lebih berperan. Ruang gerak yang dimaksudkan tersebut, antara lain dibukanya peluang swasta untuk berperan lebih besar pada pengelolaan bandara. ”Sifatnya pengelolaan manajemen bisnis dan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan. Wilayah bisnis di darat, swasta silakan masuk,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno, dalam wawancara terpisah seusai acara sosialisasi tersebut.
(Jakarta, 20/01/09) Pokok-pokok terkait masalah keselamatan yang tengah menjadi sorotan utama dunia internasional, terbilang yang paling banyak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Fokus masalah keselamatan tidak hanya ditujukan kepada operator penerbangan, tetapi juga terhadap pengguna jasa.
(Jakarta, 20/1/09) Rancangan Undang-Undang Transportasi Udara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sebuah undang-undang melalui sidang paripurna pada Rabu, 18 Desember 2008, akhirnya resmi diundangkan dengan nama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. UU baru ini telah mulai disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan penerbangan di Ruang Mataram Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Jakarta Pusat, Senin (19/1) malam. ”Pengesahan ini menjadi landasan bagi perbaikan penerbangan nasional,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dalam acara sosialisasi tersebut.
(Jakarta, 22/1/09) Departemen Perhubungan sama sekali tidak memiliki niat untuk mengambil alih pengelolaan SIM, BPKB dan STNK dari Polri melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai revisi UU No 14/1992 yang telah diajukan kepada DPR. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan dalam jumpa pers yang digelar di ruang wartawan, Gedung Dephub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).
(Gunung Sitoli, 20/01/09) Memenuhi permintaan masyakat Nias, PT Pelni memutuskan untuk kembali menyinggahi pulau yang berada di pesisir barat Sumatera Utara itu dengan salah satu armadanya, KM Lawit.
(Jakarta, 16/01/09) Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal mempertanyakan sikap Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) yang masih belum juga menurunkan tarif angkutan umum. Padahal, hingga saat ini pemerintah sudah menurunkan hingga beberapa kali harga jual BBM bersubsidi. Menurut Menhub, sikap Organda yang cenderung mempertahankan tarif hanya akan membuat jumlah penumpang justru akan berkurang. Kondisi tersebut tentunya akan berisiko terhadap para pengelola angkutan itu sendiri.