Berita

Baca Selengkapnya
09 Nov 2011 21618 View

PERAN MAHKAMAH PELAYARAN PERLU DIOPTIMALKAN

(Jakarta, 9/11/2011) Peran Mahkamah Pelayaran  sebagai lembaga yang  menjalankan tugas melakukan pemeriksaan lanjutan (persidangan) pada nakhoda kapal yang mengalami kecelakaan perlu dioptimalisasi, caranya dengan membangun kesamaan persepsi dan adanya regulasi yang dapat meningkatkan sistem pemeriksaan lanjutan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
09 Nov 2011 16562 View

PENUNDAAN PEMBERLAKUAN PERATURAN MENTERI NOMOR: PM 77 TAHUN 2011 TENTANG TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT ANGKUTAN UDARA

(Jakarta, 09/11/2011) Peraturan Menteri Nomor: PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara merupakan Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dimana Peraturan Menteri tersebut akan memberikan perlindungan kepada pengguna jasa penerbangan, serta diharapkan para Badan Usaha Angkutan Udara (airlines) akan lebih disiplin terhadap keamanan, keselamatan dan kelancaran dalam menjalankan bisnis angkutan udara.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Nov 2011 3633 View

DITJEN HUBUD SELENGGARAKAN WORKSHOP UNTUK AWAK PESAWAT

(Jakarta, 8/11/2011) Dalam rangka  menurunkan angka kecelakaan transportasi udara serta untuk meningkatkan awareness awak pesawat udara tentang pentingnya keselamatan transportasi udara, Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara, Ditjen Hubud bekerjasama dengan ICAO dan BOEING hari ini telah mengadakan Workshop mengenai Performance Planning For Flight Crew dan CRM Class Threat and Error Management. Workshop ini dibuka oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Herry Bakti di Ruang Singosari, Hotel Borobudur, Jakarta.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
08 Nov 2011 5263 View

PASCA TINDAKAN TEGAS, KAPAL OJEK KEPULAUAN SERIBU PENUHI KELAIKLAUTAN KAPAL

(Jakarta, 7/11/2011) Pasca berlangsungnya penindakan secara tegas pada kapal-kapal ojek trayek Muara Angke, Jakarta Utara, Ke kepulauan Seribu,  karena tidak memenuhi standar kelaiklautan dan keselamatan pelayaran, layanan angkutan penumpang di trayek tersebut tetap lancar dan kapal-kapal ojek tersebut semakin meningkat pemenuhan persyaratan  kelaiklautan kapal.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
04 Nov 2011 9268 View

PENERAPAN PORT TIME JADI TEROBOSAN BARU DI MERAK

(Merak, 2/11/2011) Antrean panjang truk yang akan menyeberang dari Pulau Jawa ke Sumatera melalui Merak–Bakauheni beberapa waktu terakhir ini sudah tidak terlihat lagi. Hal ini disebabkan karena PT. ASDP telah menerapkan kebijakan baru yaitu penerapan port time, sehingga pelayanan tepat waktu.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Nov 2011 6508 View

PEMBANGUNAN DOUBLE TRACK JAKARTA-RANGKASBITUNG DITARGETKAN SELESAI 2014

(Jakarta, 2/11/2011) Kementerian Perhubungan menargetkan keseluruhan pembangunan rel kereta api double track (jalur ganda) Jakarta-Rangkasbitung seniliai Rp1 triliun selesai pada tahun 2014. Untuk tahun ini, ditargetkan pembangunan double track selesai dari Stasiun Serpong sampai stasiun Parung Panjang. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
02 Nov 2011 4488 View

STANDAR PELAYANAN MINIMUM KA BELUM TERPENUHI

(Jakarta, 3/11/2011) Berdasarkan verifikasi pelaksanaan pelayanan publik (Public Service Obligation/PSO) bidang angkutan kereta api untuk pelayanan kelas ekonomi yang dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui berita acara pelaksanaan PSO triwulan II no. 360/BA/K2/DJKA/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 menyebutkan bahwa PT. Kereta Api Indonesia (KAI) belum sepenuhnya memenuhi fasilitas pelayanan kereta api kelas ekonomi atau standar pelayanan minimum (SPM) sesuai dengan Peraturan Menhub no. 9 tahun 2011 tentang SPM untuk angkutan orang dengan kereta api.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
27 Oct 2011 7532 View

RAKORDATIN 2011 : SDM PERHUBUNGAN BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI HARUS DIPERKUAT

(Batam, 27/10/2011) Dalam rangka penerapan E-Goverment di lingkungan Kementerian Perhubungan, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kemenhub saat ini telah memiliki teknologi baik itu hardware, software atau aplikasi yang baik dalam mendukung penerapan e-government, namun semua itu  perlu didukung oleh Brainware (SDM) yang kompeten guna mengembangkan teknologi tersebut, demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan, M. Iksan Tatang saat membuka Rapat Koordinasi Data dan Informasi (Rakordatin) di Batam, Kamis (27/10). 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
24 Oct 2011 6192 View

MOT IS RANK 4 AS THE MOST TRANSPARENT PUBLIC INSTITUTION

(Jakarta, 24/10/2011) Kementerian Perhubungan meraih peringkat ke-4 terbaik sebagai badan publik paling terbuka dari Komisi Informasi Pusat. Pengumuman Peringkat Badan Publik Paling Terbuka Versi Komisi Informasi Pusat tersebut dilakukan pada Kamis (29/9) lalu di Lumire Hotel Jakarta. Acara ini merupakan kerjasama Komisi Informasi Pusat dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Hak untuk Tahu (International Right to Know Day) yang diperingati secara serentak di seluruh dunia setiap tanggal 28 September. 

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik