Berita

Baca Selengkapnya
26 Mar 2017 3253 View

Banyak Dukungan Dalam Sosialisasi PM 32 di Balai Kota DKI Jakarta

JAKARTA - Kementerian Perhubungan pada 1 April 2017 akan memberlakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umun Tidak Dalam Trayek, dan telah melakukan sosialisasi diberbagai daerah seperti Semarang, Makassar, Tangerang, Bogor, Bekasi, Bandung dan DKI Jakarta. Hasilnya, Kemenhub mendapatkan banyak dukungan, antara lain Organda, Asosiasi Pengemudi Online dan pengemudi angkutan konvensional yang meminta agar aturan tersebut segera diberlakukan

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Mar 2017 3251 View

Menhub Sosialisasikan PM.32 Tahun 2016 di Kota Tangerang

TANGERANG – "Tujuan saya kesini ingin menyampaikan bahwa Pemerintah hadir dalam rangka memberikan kesetaraan dalam berusaha di bidang transport. Kita ingin sekali angkutan kota, taksi reguler dan angkutan sewa online saling mengisi dan kompak," kata Menhub di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang, pada Sabtu (25/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Mar 2017 6261 View

Menhub Beri Toleransi Waktu 3 Bulan Transisi Aturan PM 32/2016

Semarang - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi kembali menegaskan Revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Tidak Dalam Trayek mulai berlaku 1 April 2017. Terkait dengan pelaksanaan di lapangan nantinya, Menhub Budi akan memberikan toleransi waktu 3 bulan sebagai masa transisi bagi pelaku usaha angkutan sewa online dan taksi reguler untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Mar 2017 4195 View

Menhub Blusukan ke Kudus, Juwana, Jepara dan Semarang

SEMARANG - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi blusukan (kunjungan kerja) ke Kudus, Juwana, Jepara dan Semarang di Jawa Tengah dalam rangka mengamati dan mendengarkan secara langsung permasalahan, masukan dan mencari solusi terkait solusi di berbagai daerah pada Kamis (23/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Mar 2017 4983 View

Kemenhub Pesan 100 Kapal Pelra Ke Industri Kapal Rakyat Guna Pertahankan Kearifan Lokal

PATI - Kementerian Perhubungan akan memesan 100 kapal pelayaran rakyat (pelra) melalui industri pembuatan kapal rakyat nasional guna mempertahankan dan meningkatkan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam kunjungan ke Galangan Kapal Bumirejo di Juwana, Pati pada Kamis (23/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Mar 2017 7336 View

Menhub Berikan Subsidi Untuk Ekspor Ikan dari Wilayah Timur ke Australia

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan memberikan subsidi untuk pengangkutan ekspor ikan di wilayah Indonesia Timur ke Australia. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Diskusi Nasional Sewindu PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan tema “Mendorong Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Indonesia” di Ballroom Ritz Carlton, Rabu (22/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
21 Mar 2017 5628 View

Jelang Berlaku 1 April 2017, Menhub Sosialiasikan Revisi PM 32 Tahun 2017 Kepada Kepala Daerah

JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi datang ke Mabes Polri untuk melakukan sosialisasi revisi PM 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan berlaku pada 1 April 2017 kepada 6 (enam) Pemerintah Daerah yaitu, DKI Jakarta, jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan, melalui video conference, Selasa (21/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
19 Mar 2017 4398 View

Menhub : Tindak Tegas Pelaku Pungutan Liar

SAMARINDA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memberikan apresiasi yang tinggi kepada Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena telah berhasil melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dugaan tindak pidana pemerasan, korupsi, pencucian uang dan premanisme di Pelabuhan Palaran Samarinda. Hal tersebut disampaikan Menhub Budi disela kunjungannya ke Samarinda pada Sabtu (18/3).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik