Liputan Khusus

Baca Selengkapnya
08 Oct 2020 37271 View

PM 59 Tahun 2020 untuk Keselamatan Pesepeda

JAKARTA -- Sepeda belakangan ini menjadi tren moda transportasi – non motor, untuk berbagai kegiatan, ke kantor (bekerja), di kawasan tertentu (city-blok), dan juga berolahraga yang aman dan nyaman di era Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), saat wabah virus corona masih melanda negeri ini.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Sep 2020 37433 View

Ditjen Hubdat Bagikan Masker Gratis Bagi Pengguna Transportasi

MERAK – Epidemi Virus Corona 2019 (Covid-19) di Indonesia masih dalam masa kritis dan belum tahu kapan akan berakhirnya. Sebelum vaksin virus tersebut diaplikasikan secara massal, upaya pengendalian sesuai arahan Pemerintah adalah penegakan protokol kesehatan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Sep 2020 23931 View

Di Tengah Pandemi, Kemenhub Terus Tingkatkan Kesadaran Keselamatan Jalan

KENDARI – Wabah Covid-19 dan kondisi perekonomian masyarakat yang melemah merupakan dua persoalan yang menjadi beban berat bagi kebanyakan masyarakat dan pelaku usaha saat ini. Diperlukan ketahanan, kesabaran, dan upaya kerja maksimal untuk terus produktif serasa mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan agar terhindar dari covid-19 dan ekonomi tetap berjalan.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
22 Sep 2020 19840 View

Layanan Teman Bus di Bali Pikat Masyarakat Gunakan Angkutan Umum

DENPASAR – Sudah sepekanarmada Layanan Teman Bus hilir mudik di rute Koridor 2 dari GOR Ngurah Rai hingga Bandara Ngurah Rai - Bali, yang beroperasi sejak Senin pekan silam (7/9).Layanan Teman Bus ini merupakan lanjutan program pembelian layanan atau buy the service untuk angkutan massal perkotaan Kementerian Perhubungan yang akan beroperasi di Bali di bawah bendera Trans Metro Dewata.Pemerintah memberikan subsidi 100 persen bagi biaya operasional Trans Metro Dewata yang menggunakan tipe bus rapid transit (BRT) berkapasitas 40 penumpang. Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan akan terus berkomitmen melanjutkan sejumlah proyek strategis yang diharapkan dapat menggerakan kembali roda perekonomian dalam hal ini adalah program buy the service (BTS). BTS di Bali, lanjut Dirjen Budi, hadir setelah Palembang dan Solo. Penyediaan angkutan umum berbasis massal adalah kewajiban pemerintah dan ini adalah salah satu yang didedikasikan setelah sebelumnya (tahun 2019) Kemenhub telah memberikan sejumlah bantuan bus di beberapa daerah."Proyek subsidi angkutan perkotaan ini diharapkan dapat berjalan sesuai rencana. Setelah sebelumnya Palembang dan Solo, saat ini hadir di Bali dalam upaya menuju era kebangkitan transportasi umum di Provinsi Bali khususnya Denpasar," ujarnya. Akan Terus Dikembangkan di Kota Lain Dirjen Budi berharap program buy the service di lima wilayah di Indonesia yang sudah direncanakan, nantinya bisa dikembangkan di kota-kota lain pada tahun 2021 mendatang. Dalam menggelar layanan ini, Kemenhub menetapkan beberapa Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dimiliki operator agar layanan Teman Bus memiliki kualitas. “Enam kunci utama yang ditetapkan sebagai SPM, yakni keselamatan, keamanan, kenyamanan, kesetaraan, keterjangkauan, dan keteraturan,” urainya. Fasilitas Teman Bus dibekali peralatan canggih IoT (Internet of Things) seperti CCTV, reader kartu non tunai, sensor penghitung jumlah penumpang, sensor alarm pada pengemudi untuk mendeteksi jika ada pelanggaran pada pengemudi, seperti mengantuk, merokok, tidak menggunakan seatbelt, keluar jalur/trayek maka akan berbunyi alarm dan informasi ke pusat command center secara real time. Pengemudi dan staf sudah dilakukan pelatihan khusus dan wajib mengikuti peraturan dan pengecekan berkala, guna menjaga fasilitas dan pelayanan serta waktu headway yang ditentukan yaitu 10 menit, sehingga penumpang tidak menunggu lama dan berdesakan dalam bus. Pada masa pandemi, diterapkan protokol kesehatan yaitu mewajibkan penumpang memakai masker, jaga jarak, serta menjaga kapasitas kendaraan 50 persen dan menyediakan hand sanitizer di dalam bus. Bus Koridor 2 Bali Sudah MengaspalLayanan Teman Bus di Bali akan beroperasi di Koridor 2 terlebih dahulu dengan 22 unit, dari total 4 rute koridor sebanyak total 105 unit. Untuk keseluruhan rute per koridor adalah, yakni Koridor 2 (22 unit): GOR Ngurah Rai – Bandara Ngurah Rai, Koridor 1 (31 unit): Terminal Pesiapan – Central Parkir Kuta Badung (akan segera hadir), Koridor 3 (20 unit): Pantai Matahari Terbit – Dalung (akan segera hadir), dan Koridor 4 (32 unit): Terminal Ubung – Sentral Parkir Monkey Forest (akan segera hadir). Mengenai tarif saat ini diberikan gratis hingga 31 Desember 2020 kepada masyarakat yang naik layanan transportasi Teman Bus. Tidak hanya itu, Teman Bus dilengkapi juga dengan aplikasi mobile untuk memudahkan penumpang mendapatkan informasi rute, titik halte, dan jadwal keberangkatan bus. Subsidi 100 persen program buy the service dilakukan dengan membeli layanan angkutan massal perkotaan kepada operator dengan mekanisme lelang berbasis standar pelayanan minimal atau quality licensing. “Program ini adalah sebagai langkah awal implementasi dari program BTS di Bali yang memberikan subsidi penuh bagi operator dengan fasilitas pendukung di bus yang lebih baik, sehingga diharapkan lebih banyak penumpang yang beralih ke moda transportasi publik,” ujar Dirjen Budi.Menambahkan keterangan Dirjen Budi, Gubernur Bali I Wayan Koster yang hadir dalam peresmnian menyatakan bahwa layanan Teman Bus di Bali ini diharapkan dapat mengubah kebiasaan masyarakat Bali yang sebelumnya lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. “Kami harus mendorong agar masyarakat lebih mencintai penggunaan transportasi publik massal seperti ini yang lebih efisien, aman, dan murah karena bersubsidi. Ini menurut saya sangat bagus,” puji Gubernur Bali itu. I Wayan Koster berharap, mudah-mudahan kehadiran bus ini akan lebih banyak yang berminat menggunakannya. Teman Bus ini akan menjangkau Tabanan, Badung, Gianyar dan masih bersubsidi hingga Desember. “Masyarakat di Bali bisa mencobanya, sehingga setelah merasakan BTS dengan fasilitas layanan primanya, mereka bisa mengajak/mendorong kerabat dan masyarakat luas untuk menggunakan sebagai angkutan umum,” ujarnya. Komitmen Pemerintah Pakar masalah transportasi massal, Djoko Setijowarno melontarkan pendapat mengenai komitmen Pemerintah melanjutkan sejumlah proyek strategis yang diharapkan dapat memajukan perekonomian dari keterpurukan dengan program buy the service. "Pemerintah menanggung risiko penyediaan layanan angkutan disebabkan tingginya biaya operasional angkutan massal serta pemberian lisensi pelaksanaan pelayanan kepada operator yang memenuhi SPM. Dengan memberikan prioritas kepada angkutan umum agar memiliki keunggulan dibandingkan kendaraan pribadi," komentar Djoko, pada kesempatan berbeda.Pakar Transportasi Universitas Katolik Soegijapranata itu menambahkan subsidi 100 persen biaya operasional yang diberikan dengan maksud pemerintah bisa memenuhi penetapan SPM agar layanan angkutan memiliki kualitas yang sesuai dengan PM Perhubungan Tahun 2020. “Buy the service adalah push strategy yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memikat masyarakat beralih menggunakan transportasi umum dan pull strategy Pemerintah Pusat guna menarik masyarakat menggunakan transportasi umum,” ungkapnya. (IS/AS/HG)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 Sep 2020 21831 View

Bandara Rembele dan Harapan Masyarakat Dataran Tinggi Gayo

BENER MERIAH, ACEH - Mendung masih menggelayut di atas Gunung Bur Birah Panyang. Udara dingin di pagi hari itu menyapu permukaan Bandar Udara (bandara) Rembele yang terletak di Gampong Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut, Bandara Rembele menjadi gerbang udara satu satunya yang berada di dataran tinggi dan menjadi pintu masuk menuju kawasan eksotik daerah Dataran Tinggi Gayo.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
07 Sep 2020 24380 View

Kemenhub Tindak Tegas Ketidaklaikan Kapal

JAKARTA – Tragedi kecelakaan laut masih kerap terjadi selama semester pertama 2020, kendati arus lalu lintas kapal di perairan Indonesia jauh berkurang terkendala pandemi Corona Virus 2019 (Covid-19).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Sep 2020 51042 View

Kemenhub Terbitkan Regulasi Kendaraan Bermotor Listrik

JAKARTA – Kendaraan yang ramah lingkungan secara legal sudah bisa berlalulintas di jalan-jalan umum atau jalan-jalan protokol di negeri ini. Pasalnya, pemerintah lewat Kementerian Perhubungan telah menggulirkan dua buah peraturan (regulasi) terkait kendaraan bermotor dengan penggerak motor bertenaga listrik.Kebijakan tersebut diterbitkan mengatisipasi semakin maraknya kendaraan futuristik yang menggunakan tenaga listrik, seperti motor, mobil dan bus, termasuk kendaraan listrik tertentu yang meliputi sepeda listrik, vespa listrik, hoverboard, unicycle (sepeda roda satu) serta otopet. Lima tahun belakangan ini kendaraan yang ramah linkungan dan digerakkan menggunakan motor listrik masih dipakai terbatas di lokasi tertentu seperti mall, bandara, pelabuhan maupun areal terbuka tempat bekerja atau sarana olahraga – seperti car free day. Tidak sebatas di area khusus, kendaraan ramah lingkungan ini segera beroperasi di jalan-jalan di kota-kota besar, salah satunya sebuah perusahaan taksi online berbendera Grab bekerja sama Hyundai Motor Company Hyundaiakan membangun ekosistem kendaraan motor listrik di Indonesia.Kendaraan Masa Depan Kendaraan ramah lingkungan menjadi pilihan masyarakat dan juga dunia usaha - jasa angkutan di masa datang karena memiliki sejumlah kelebihan lain, dibandingkan dengan mobil konvensional yang menggunakan BBM, antara lain, lebih ekonomis – biaya operasionalnya lebih murah dan juga lebih aman bagi pengendara maupun penumpang.“Satu lagi, kelebihan kendaraan bermotor dengan penggerak motor listrik adalah lebih menjamin keselamatan bagi pengendara dan penumpang,” tukas Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, Endy Irawan, yang mewakili Sekretaris Ditjen Perhubungan Darat saat Sosialisasi Peratuan Perundang-undangan Bidang Perhubungan Darat Tahun 2020 di Grand Mercure Yogyakarta, akhir Agustus lalu (27/8). Endy menambahkan, untuk mempersiapkan payung hukum kendaraan listrik dalam berlalu lintas Kementerian Perhubungan menggulirkan dua peraturan (regulasi). Pertama, Peraturan Menteri Perhubungan (PM) No. 44 Tahun 2020 tentang Pengujian Tipe Fisik. Kedua, PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.Kedua peraturan menteri itu, lanjut Endy, dipersiapkan sebagai landasan hukum yang mengatur sejumlah ketentuan/prasyarat penggunaan kendaraan motor dengan penggerak listrik dalam beroperasi di jalan umum sebagai salah satu moda transportasi darat.Adapun kendaraan motor listrik yang dimaksud dalam PM No. 44 dan PM No. 45 Tahun 2020 selain kendaraan roda dua (sepeda motor), kendaraan roda empat (mobil, dan juga bus) dengan tenaga penggerak listrik, juga berlaku buat kendaraan bermotor listrik tertentu yang digunakan di kawasan terbatas (tidak di jalan raya) seperti sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, sepeda roda satu (unicycle), dan otopet listrik.Kendaraan motor listrik tertentu itu, papar Endy lagi, belakangan ini menjadi tren dan diminati oleh masyarakat untuk beraktivitas di area tertutup yang cukup luas, dengan sejumlah alasan selain ramah lingkungan, ringan, praktis, cepat, serta hemat. Pemerintah berniat menertibkan penggunaan kendaraan tertentu tersebut, seperti tertuang dalam PM No. 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik."PM tersebut mengatur persyaratan teknis kendaraan, jalur yang boleh dilewati, dan persyaratan pengguna," ungkap Endy.Lanjut Endy lagi, kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik yang diuraikan spesifikasnya dalam PM No. 45 Tahun 2020 meliputi sepeda listrik, skuter listrik, hoverboard, sepeda roda satu ( unicycle ), dan otopet. "Area operasi kendaraan motor tertentu dengan penggerak motor listrik kalau di jalan umum adalah di lajur sepeda atau lajur yang disediakan khusus. Kendaraan ini dapat beroperasi di trotoar,namun harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan lain - pejalan kaki," ujar Jabonar, Kasi Sertifikasi Tipe Kendaraan Bermotor, Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.Kendaraan tertentu berpenggerak motor listrik lazimnya, ungkapnya Jabonar lagi, belakangan ini beroperasi di kawasan tertentu yaitu pemukiman, lokasi car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum sebagai integrasi moda, area kawasan perkantoran, dan area di luar jalan."Untuk penggunaannya di jalan raya umum, pemerintah daerah Kabupaten/Kota dapat menetapkan lajur khusus atau lajur sepeda untuk kendaraan tertentu ini," jelasnya.Selain itu, lanjut Jabonar, ada persyaratan bagi pengendara kendaraan tertentu, seperti harus mengenakan helm, dan berusia minimal 12 tahun. “Bila digunakan di jalan umum, mereka yang berusia 12-15 tahun harus didampingi ortang tua/dewasa,” ujarnya.Juga buat kendaraan tertentu jenis otopet, tegas dia lagi, yang tidak dilengkapi tempat duduk, dilarang digunakan dengan berboncengan. Kemudian, tidak diizinkan memodifikasi daya motor untuk meningkatkan kecepatan.Kecepatan maksimal untuk hoverboard, unicycle, dan otopet dapat beroperasi hanya 6 km/jam. Sedangkan skuter listrik dan sepeda listrik dapat beroperasi dengan kecepatan maksimal 25 km/jam.Terkait uji tipe kendaraan bermotor listrik, sesuai PM No. 44 Tahun 2020, terdapat lima poin penting yang diuji, yaitu: unjuk kerja akumulator listrik; alat pengisian ulang energi listrik; pengujian kemampuan perlindungan terhadap sentuh/kontak listrik; keselamatan fungsional; dan emisi hidrogen. Urgent Mensosialisasikan PM No. 44 dan PM No. 45Pakar Transportasi Djoko Setijowarno menilai langkah pemerintah menerbitkan dan mensosaialisasikan peraturan tersebut (PM No. 44 dan PM No. 45 tahun 2020 serta UU Lalulintas) adalah langkah tepat dan sangat berguna bagi masyarakat.“Pemberlakukan peraturan terkait kendaraan motor listrik wajib dipatuhi oleh pengendara agar tertib dalam berlalu-lintas, dan juga menjaga keselamatan pengendara serta para pihak pengguna jalan raya,” jelasnya.Senada dengan Djoko, Sekretaris Jenderal Ikatan Motor Indonesesia, Jaffry JP juga menganggap urgent mensosialisasikan PM No. 44 dan PM No. 45, terkait mobil listrik, bila perlu di pasang papan pemberitahuan poin penting terkait peraturan tersebut.Jeffry menyayangkan event balap Formula E – yang sedianya digelar April lalu di Jakarta batal dilaksanakan karena pandemi Covid-19. Event bergengsi itu bisa menjadi anjang promosi dan sosialisasi penggunaan kendaraan bermotor listrik sebagai salah satu newcomer, di jajaran moda transportasi darat dalam berlalu lintas. “Banyak kendaraan motor (sepeda motor) listrik lalu lalang di jalan raya tanpa helm dan plat kendaraan bermotor yang melanggar UU Lalu Lintas,” tegasnya, seraya menjelaskan, jangan sampai ekses negatif dari ketidaktertiban berlalulintas. Mereka bisa menjadi sumber dan menambah jumlah korban kecelakaan di jalan raya jika tidak diatur dengan cermat.(IS/AS/HG)

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
25 Aug 2020 60347 View

Transportasi Laut Penghubung Daerah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal

JAKARTA – Abdur Arsyad standup comedian asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang didaulat sebagai pembawa acara Webinar “Transportasi Untuk Merajut Keberagaman Indonesia” episode ke-4 menjadi contoh putera daerah Indonesia Timur – yang berkat jasa pembangunan transportasi laut bisa merantau ke Jawa Timur untuk melanjutkan studi di perguruan tinggi di Kota Malang.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik