Berita

Baca Selengkapnya
04 Feb 2009 6371 View

PENERBANGAN TINGKATKAN KEWASPADAAN HADAPI MUSIM PENGHUJAN

(Jakarta, 03/02/09) Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Budhi Mulyawan Suyitno baru-baru ini mengeluarkan Surat Edaran tentang Peningkatan Kewaspadaan Keselamatan Penerbangan Dalam Menghadapi Musim Penghujan Tahun 2009 yang ditujukan kepada seluruh Kepala Bandara dan pengelola bandara, serta para pengelola perusahaan penerbangan pemakai jasa bandara di Indonesia.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
01 Feb 2009 7220 View

PERGANTIAN DIRUT PT PELNI

(Jakarta, 30 /01/08) Mengawali tahun 2009, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) berganti pemimpin. Mantan Direktur Usaha BUMN Pelayaran itu, Jusabella Sahea, dilantik menjadi Direktur Utama menggantikan pendahulunya, Isnoor Hariyanto.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
28 Jan 2009 5790 View

MENHUB : PENGAWASAN INTERN HARUS BERUBAH PARADIGMA

(Jakarta, 28/01/09) Menteri Perhubungan menegaskan bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan internal, Inspektorat Jenderal (Itjen) harus merubah paradigmanya. Menurut Menhub Itjen harus pro aktif mengambil peran, melakukan langkah preventif dan mengambil tindakan represif jika menemukan penyimpangan dan bukan lagi sekedar sebagai watch dog (pencari kesalahan). Perubahan paradigma inilah sejatinya yang menjadi bagian dari reformasi pengawasan birokrasi.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4968 View

ADPEL PARE PARE DAN SAMARINDA DINONAKTIFKAN

(Jakarta, 23/01/09) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Departemen Perhubungan menonaktifkan sementara dua administrator pelabuhan (adpel) terkait kasus tenggelamnya KM Teratai Prima di perairan Majene, Sulawesi Barat, beberapa waktu lalu.  ”Kemungkinan besar mereka kurang profesional dan kurang kompeten untuk menjadi administrator pelabuhan,” kata Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo dalam jumpa pers di kantornya Jum’at 23/01/09

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4330 View

SWASTA DIBERIKAN RUANG LEBIH PADA UU PENERBANGAN BARU

(Jakarta, 20/01/09) Selain masalah keselamatan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan juga memberikan ruang gerak bagi swasta untuk lebih berperan. Ruang gerak yang dimaksudkan tersebut, antara lain dibukanya peluang swasta untuk berperan lebih besar pada pengelolaan bandara. ”Sifatnya pengelolaan manajemen bisnis dan tetap mengutamakan keselamatan dan keamanan. Wilayah bisnis di darat, swasta silakan masuk,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Budhi Mulyawan Suyitno, dalam wawancara terpisah seusai acara sosialisasi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 7919 View

UU PENERBANGAN YANG BARU DOMINAN MENGATUR KESELAMATAN

(Jakarta, 20/01/09) Pokok-pokok terkait masalah keselamatan yang tengah menjadi sorotan utama dunia internasional, terbilang yang paling banyak dibahas dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Fokus masalah keselamatan tidak hanya ditujukan kepada operator penerbangan, tetapi juga terhadap pengguna jasa.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4766 View

UNDANG UNDANG PENERBANGAN MULAI DISOSIALISASIKAN

(Jakarta, 20/1/09) Rancangan Undang-Undang Transportasi Udara yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat menjadi sebuah undang-undang melalui sidang paripurna pada Rabu, 18 Desember 2008, akhirnya resmi diundangkan dengan nama Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. UU baru ini telah mulai disosialisasikan kepada segenap pemangku kepentingan penerbangan di Ruang Mataram Dephub, Jalan Medan Merdeka Barat No 8, Jakarta Pusat, Senin (19/1) malam. ”Pengesahan ini menjadi landasan bagi perbaikan penerbangan nasional,” kata Menteri Perhubungan Jusman Syafii Djamal, dalam acara sosialisasi tersebut.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
23 Jan 2009 4166 View

DEPHUB TIDAK BERNIAT KELOLA PENGURUSAN SIM

(Jakarta, 22/1/09) Departemen Perhubungan sama sekali tidak memiliki niat untuk mengambil alih pengelolaan SIM, BPKB dan STNK dari Polri melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai revisi UU No 14/1992 yang telah diajukan kepada DPR. Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Dephub Bambang S Ervan dalam jumpa pers yang digelar di ruang wartawan, Gedung Dephub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (22/1).

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik
Baca Selengkapnya
20 Jan 2009 8835 View

KAPAL PELNI KEMBALI SINGGAHI NIAS

(Gunung Sitoli, 20/01/09) Memenuhi permintaan masyakat Nias, PT Pelni memutuskan untuk kembali menyinggahi pulau yang berada di pesisir barat Sumatera Utara itu dengan salah satu armadanya, KM Lawit.

  • Biro Komunikasi dan Informasi Publik