(Jakarta, 5/3/2014) Kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek yang belakangan kerap mengalami gangguan atau mogok di tengah rel mengakibatkan penumpang mengalami banyak keterlambatan menuju tempat tujuannya.
(Jakarta, 5/3/2014) Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kemapanan transportasi nasional. Jika transportasi sudah mapan, ditargetkan dana Public Service Obligation (PSO) semakin menurun.
(Jakarta, 3/3/2014) Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menandatangani Kontrak Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (Public service Obligation/PSO) Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan di Ruang Majapahit Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Senin (3/3). Jumlah PSO yang dianggarkan pada tahun ini sebesar Rp. 1,224 Triliun atau meningkat Rp 520 miliar dari tahun 2013.
(Jakarta, 3/3/2014) Penumpang kereta rel listrik (KRL) tahun 2014 memperoleh dana public service obligation (PSO) atau subsidi terbesar dari total PSO sebesar Rp. 1.224.306.800.000 yang diberikan Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan, yaitu sebesar Rp. 641.457.109.763 yang dialokasikan untuk 300.282.696 penumpang dalam satu tahun atau meningkat lebih dari 50 persen dari tahun 2013.
(Jakarta, 3/3/2014) Subsidi tarif penumpang Kereta Api (KA) untuk kereta kelas ekonomi jarak jauh dan sedang akan mulai berlaku pada 1 April 2014. Sementara untuk penumpang kereta komuter sudah menggunakan tarif subsidi sejak bulan Januari 2014.
(Jakarta, 3/3/2014) Direktorat Jenderal perhubungan Laut menetapkan aturan baru tentang pengedokan kapal berbendera Indonesia. Aturan tersebut dituangkan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/I/4/DJPL-14 tentang Pengedokan (Pelimbungan) Kapal Berbendera Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit pada 30 Januari 2014.
(Jakarta, 3/3/2014) Dalam rangka mengimplementasikan hasil dari konvensi internasional Standards of Training, Certification and Watchkeeping for seafarers (STCW) 1978 Amandemen 2010 (Amandemen Manila) yang terkait dengan keterampilan pelaut di kapal, pada 17 Februari 2014, Direktur Jenderal Perhubungan Laut mengeluarkan Surat Edaran Nomor UM.003/14/13/DJPL-14 tentang Penerapan Regulasi VI/5 Konvensi STCW 1978 dan Perubahannya mengenai Sertifikasi Perwira Kapal/Ship Security Officer (SSO).
(Jakarta, 28/2/2014) Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya melakukan kesepakatan bersama dalam rangka pembangunan dan pengembangan bandara baru di Moa Lakor, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, Jumat (28/2) di kantor Kemenhub, Jakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Udara, Herry Bakti dan Bupati Maluku Barat Daya Provinsi Maluku, Barnabas Orno.
(Jakarta, 28/2/2014) Dampak dari pelaksanaan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Aksi Peningkatan Keselamatan Transportasi di Bidang Penerbangan menujukkan terjadinya peningkatan Keselamatan di bidang Penerbangan.
(27/2/2014) Bertempat di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Menteri Perhubungan E. E. Mangindaan pada Kamis (27/2) melantik Hermanto Dwiatmoko sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian. Sebelum dilantik menjadi Dirjen Perkeretaapian, Hermanto adalah Direktur Keselamatan Perkeretaapian. Jabatan Dirjen Perkeretaapian sempat kosong selama lebih kurang 7 bulan, karena pejabat yang sebelumnya, Tundjung Inderawan telah memasuki masa pensiun.