BATAM - Badan Pengusahaan (BP) Batam membutuhkan anggaran Rp. 3 triliun untuk guna membangun terminal 2 di Bandara Hang Nadim, Batam.
JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana mengubah konsep pengelolaan 116 pelabuhan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada 1 Juli 2015, semua pengelolaan prasarana sander kapal milik pemerintah itu akan diselenggarakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) di bawah pengawasan Kemenhub yang dibagi dalam enam wilayah berbeda.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan mengingatkan kembali kepada semua operator pelabuhan agar memakai mata uang rupiah dalam setiap transaksi kepelabuhanan.
JAKARTA - Kementerian Perhubungan berkomitmen terus meningkatkan standar keselamatan penerbangan nasional. Melalui Ditjen Perhubungan Udara, Kemenhub menargetkan, pada Mei 2015 standar keselamatan Penerbangan di Indonesia mendapatkan nilai skor yang melampaui standar keselamtan yang ditetapkan oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)
JAKARTA - Penutupan loket penjualan tiket di bandara, dilakukan dengan alasan utama yakni keamanan. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan juga berupaya meminimalisir kondisi bandara yang cukup padat.
Suprasetyo mengakui, industri penerbangan Indonesia belum sesuai standar ICAO, karena skor nilai pemenuhan syarat keselamatan dan keamanan sebelum perbaikan baru mencapai 45,09 dan dengan dikeluarkannya sejumlah peraturan di bidang penerbangan bisa menaikkan skor menjadi 62.
JAKARTA - Sejak bulan Desember 2014 hingga Maret 2015 ini, Kementerian Perhubungan telah mengeluarkan 24 peraturan di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan. Ke - 24 peraturan tersebut terdiri atas 20 Peraturan Menteri (PM) dan 4 Peraturan Dirjen Perhubungan Udara.
SAMARINDA – Badan Pengembangan sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) melakukan serangkaian sosialisasi dalam rangka Seleksi Penerimaan Calon Taruna/i Tahun 2015 di Provinsi Kalimantan Timur.
BATAM - Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelengaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggungjawabkan.
JAKARTA - Sejalan dengan mulai diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan RI No PM 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan, Kementerian Perhubungan akan melakukan beberapa perubahan perilaku pada operator pelabuhan, operator pelayaran dan masyarakat sebagai pengguna jasa.
