Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Perkeretaapian terus meningkat, untuk pengembangan layanan kereta api ke depannya.
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menjelaskan sejumlah manfaat membangun pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan skema pendanaan kreatif (creative financing) non APBN. Hal ini disampaikannya dalam kegiatan Webinar yang diselenggarakan secara daring dan luring oleh Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) dengan tema “Pembangunan dan Pengelolaan Pelabuhan Umum/ Terimnal Di Indonesia: Dikelola Sendiri Vs Partner Strategis (Internasional)” pada Rabu (9/2).
Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bertemu dengan Penasehat Khusus Perdana Menteri Jepang Mori Masafumi, pada Rabu (9/2) secara daring, untuk membahas sejumlah hal yakni terkait Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Progres Pengoperasian Pelabuhan Patimban dan Proving Ground Bekasi.Menhub mengatakan, setelah dilakukan prosesi handover (serahterima) pengoperasian Pelabuhan Patimban pada akhir 2021 lalu, sudah dilakukan beberapa kali kegiatan ekspor dari Pelabuhan Patimban dengan tujuan ke Pelabuhan Brunei Darussalam dan Pelabuhan Filipina.Menhub menjelaskan, pada tahun 2022 dijadwalkan akan dilakukan ekspor kendaraan dari Pelabuhan Patimban dengan lebih dari 130.000 kendaraan/tahun dan berupaya untuk terus ditingkatkan.“Kami terus mendorong produsen mobil Jepang untuk menggunakan Patimban sebagai tempat ekspor,” lanjutnya.Lebih lanjut Menhub juga membahas dengan pemerintah Jepang terkait kelanjutan dari tiga proyek infrastruktur yakni : MRT Jakarta Timur – Barat Fase 1 dan Fase 2A Selatan -Utara, Pengoperasian Pelabuhan Patimban dan Draft Loan Agreement Fase I-2, dan Proving Ground Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSB) Bekasi.Turut hadir dalam rapat pembahasan tersebut dari pihak Indonesia yaitu Rahmat Gobel (Wakil Ketua DPR RI), Tri Purna Djaya (Wakil Duta Besar RI Untuk Jepang), Nasruddin Djoko Surjono (Kepala Bappeda DKI); William Sabandar (Direktur Utama PT. MRT Jakarta), serta para pejabat eselon I dan II terkait di Kementerian Perhubungan. Sementara itu dari pihak Jepang turut hadir: Akamoto Naotake (Executive Assistance to Mori Masafumi); Takizaki Shigeki (Assistance Cabinet Chief Secretary); Yamagami Noriyoshi (Director General of International Affair and Head of Railway Bureau, MLIT); Asawa Takamitsu (Director General of Port and Harbour Bureau, MLIT); Ueno Atsushi (Assistant Minister, MOFA); Kano Takehiro (Director General South East and South West, MOFA); Iida Yoichi (Director General, Trade Economic and Cooperation Bureau, METI). (AH/RDL/LA/HS).
Jakarta, 01 Februari 2022 - Sejak sebelum Indonesia merdeka, telah dilakukan pengaturan atas sebagian wilayah ruang udara Indonesia oleh negara lain (dalam hal ini Inggris yang kemudian dilanjutkan Singapura). Sejak tahun 1995 pemerintah kala itu melakukan upaya-upaya untuk pengaturan ruang udara di atas kepulauan Riau dan Natuna, namun perjanjian tentang FIR Indonesia dengan Singapura tidak pernah bisa berlaku efektif.
Jakarta – Kementerian Perhubungan tengah menyiapkan rencana pembangunan sistem transportasi yang cerdas, terintegrasi, dan ramah lingkungan, sebagai bentuk dukungan sektor transportasi terhadap rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Jakarta – Kinerja Kementerian Perhubungan pada tahun 2021 mendapat apresiasi dari Komisi V DPR RI. Pada tahun 2021, realisasi keuangan Kemenhub mencapai 97,19% atau sebesar Rp. 33,29 Triliun dari total Rp. 34,25 Triliun, yang dialokasikan pada tahun 2021. Capaian ini meningkat bila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 95,59% dan tahun 2019 sebesar 92%. Sementara, untuk realisasi fisik pada tahun 2021 mencapai 99,56%.
Bintan – Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR). Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia).
Bintan – Indonesia dan Singapura telah menyepakati dilakukannya penyesuaian pelayanan ruang udara atau Flight Information Region (FIR). Pelayanan navigasi penerbangan pada ruang udara di atas wilayah Kepulauan Riau dan Natuna yang sebelumnya dilayani oleh Otoritas Navigasi Penerbangan Singapura, kini akan dilayani oleh Indonesia melalui Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Airnav Indonesia).
Bintan - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik adanya inisiatif dari sektor swasta untuk membangun Bandara Internasional Bintan Baru atau New Internasional Airport Bintan, Kepulauan Riau. Menurut Menhub, keberadaan bandara baru tersebut akan mendukung tumbuhnya sektor industri dan pariwisata yang dapat mendatangkan investasi.
Bintan - Kementerian Perhubungan siap mendukung pembukaan travel bubble antara Batam dan Bintan, dengan Singapura. Pada Senin (24/1), Kemenhub telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Transportasi Laut Perjalanan Luar Negeri Mekanisme Travel Bubble di Kawasan Batam, Bintan, dengan Singapura Dalam Masa Pandemi Covid-19, yang berlaku efektif mulai hari ini.
