JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan peninjauan fasilitas integrasi antar moda di Stasiun Gambir (16/10). Pada peninjauan tersebut, Menhub melakukan pengecekan secara langsung ke bus Damri, bus Transjakarta terutama mengecek fasilitas untuk kaum difabel, dan taksi untuk kaum difabel.
Pada peninjauan tersebut, Menhub juga mengumumkan dibentuknya Satuan Tugas Operasi Pemberantasan Pungli Kementerian Perhubungan untuk menyelenggarakan reformasi birokrasi yang komprehensif dan menyeluruh di jajaran internal Kementerian Perhubungan.
"Satgas tersebut diberikan mandat untuk bekerja melakukan pengawasan yang lebih efektif dan efisien dan pengumpulan bukti-bukti dan fakta terkait praktik pungli di seluruh jajaran Kemenhub," tegas Menhub.
Menhub menambahkan Satgas tersebut dibentuk untuk mewujudkan birokrat yang berintegritas, tulus melayani rakyat, tidak memanfaatkan jabatan dan posisi untuk memperkaya diri.
Satgas ini, Menhub menjelaskan, sifatnya adalah ad hoc yang terdiri dari internal Kementerian Perhubungan dan lembaga lain eksternal dengan komposisi sebagai berikut:
1. Menteri Perhubungan sebagai Ketua Pengarah
2. Sekretaris Jenderal Kemenhub sebagai Ketua
3. Wakil Ketua terdiri dari :
- Wakil Koordinator ICW, (Agus Sunaryanto)
- Ketua YLKI (Tulus Abadi)
5. Inspektur Jenderal Kemenhub, dan dua orang dari Staf Ahli Kemenhub sebagai Sekretaris.
Menhub menyatakan Satgas tersebut efektif bekerja mulai hari ini, Minggu (16/10) dan akan dievaluasi per bulan.
Dalam pelaksanaannya, Menhub menambahkan, ada 3 langkah yang dilakukan oleh tim Satgas tersebut. Yang pertama adalah memperbaiki sistem. "Kedua adalah mengurangi simpul penguasa dengan cara deregulasi dan yang ketiga adalah penindakan yaitu dengan menyerahkan segala bukti pungli kepada pihak yang berwenang," ujar Menhub.
"Satgas OPP Kementerian Perhubungan juga akan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Satgas Sapu Bersih Pungli(Saber Pungli) yang diketuai Menkopulhukam Pak Wiranto," jelas Menhub.
Aplikasi Angkutan Umum Terintegrasi di Jabodetabek
Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Elly Sinaga menyatakan bahwa pihaknya akan menggunakan aplikasi Moovit yang telah digunakan di 65 negara untuk mengintegrasikan angkutan umum di Jabodetabek
"Aplikasi ini akan mempermudah pengguna menemukan rute dan jenis angkutan umum yang sesuai," tegas Elly.
Elly menjelaskan selama ini beberapa operator angkutan umum sudah mempunyai aplikasi sendiri-sendiri. Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan, Elly menambahkan, ingin menyatukan aplikasi tersebut menjadi satu di dalam data di Kementerian Perhubungan.
Elly menyatakan, aplikasi tersebut juga memudahkan regulator dan operator karena masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan secara langsung melalui aplikasi tersebut.
Selain itu, BPTJ juga akan melakukan integrasi e-ticketing yang berlaku untuk semua moda transportasi umum seperti KRL, Transjakarta, LRT, MRT, dll.
"Nanti akan ada 1 tiket yang berlaku untuk semua moda," tegas Elly.
Saat ini, Elly menambahkan, BPTJ beserta PT. KCJ dan pemerintah daerah sedang memperbaiki akses dari stasiun ke akses jalan moda lainnya. Diharapkan dengan perbaikan jalan akses tersebut, dapat mewujudkan sistem transportasi yang lebih baik.
Dalam peninjauan tersebut, Menhub didampingi sejumlah pejabat diantaranya Sekretaris Jenderal, Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, Dirjen Perkeretaapian, Kepala BPTJ, Inspektur Jenderal, Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik, dan pejabat Kementerian Perhubungan lainnya. (BN)