Jakarta – Memasuki kuartal ketiga tahun 2021, Kementerian Perhubungan menggelar serangkaian rapat kerja dengan Komisi V DPR RI. Agenda pertama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2022.
Menhub Budi Karya Sumadi, mengatakan, Rencana Anggaran dan Belanja Negara (RAPBN) pada tahun 2022 untuk Kementerian Perhubungan sebesar Rp 32,9 triliun. Angka tersebut akan digunakan untuk melanjutkan beberapa proyek strategis nasional seperti menyelesaikan Pelabuhan Patimban dan secara khusus membangun Tol Laut di Papua ke NTT.
"Kami akan melanjutkan program membuka aksesibilitas daerah terpencil di Kawasan Indonesia Timur khususnya daerah Papua dan NTT,” ujar Menhub, saat Raker RKA-KL pekan silam (26/8/) seraya menjelaskan rencana akan mengembangkan Tol Laut agar distribusi produksi beras yang melimpah di Merauke (Papua Selatan) bisa didistribusikan ke NTT.
Selain melaporkan RKA-KL, Menhub Budi Karya Sumadi juga meminta kepada para anggota dewan di Komisi V mau mendukung program-program Kemenhub dengan memberi persetujuan dari beberapa usulan yang dilaporkan. "Kami membutuhkan dukungan atas perubahan dari alokasi anggaran berkaitan dengan program itu dari Rp 8 triliun menjadi Rp 8,8 triliun, infrastruktur Rp 21,6 triliun, dan riset Rp 96 miliar," ujarnya.
Meningkatkan Konektivitas Nasional
Menhub Budi Karya Sumadi juga menjelaskan bahwa program pembangunan yang dipaparkan kementeriannya sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam rangka meningkatkan konektivitas nasional. "Prioritas dari pelaksanaan ini adalah pelaksanaan dari program RPJMN. Melaksanakan Key Perfomance Indicator (KPI) penting seperti menyelesaikan Patimban, menyelesaikan pembangunan jaringan kereta api Makassar-Pare Pare, memaksimalkan operasional Bandar Udara Kertajati, melakukan peningkatan Kuala Tanjung dan pembangunan Pelabuhan New Ambon dan New Palembang Tanjung Carat," jelasnya.
Selain itu, dalam RKA-KL 2022, Budi juga membicarakan soal meningkatkan keselamatan transportasi, melakukan program vokasi, mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pihaknya juga mengatakan, telah berkontribusi dalam penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan tempat isolasi mandiri di balai dan isolasi kapal terapung di 6 lokasi yaitu di Makassar, Bitung, Sorong, Lampung Medan, Jayapura.
Mayoritas Anggaran Angkutan Laut 2022 untuk Subsidi
Dalam Raker Lanjutan bersama Komisi V DPR RI, Kemenhub mengajukan pagu anggaran subsidi angkutan laut sekitar Rp 1,3 triliun pada 2022, yang terbagi atas subsidi angkutan laut perintis Rp 782 miliar, angkutan Tol Laut Rp 435 miliar, penyelenggaraan kapal ternak Rp 63,4 miliar, dan penyelenggaraan kapal rede (feeder) Rp 35 miliar.
Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Agus Purnomo menjelaskan, subsidi angkutan laut termasuk dalam program di Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Secara total, pagu anggaran direktorat tersebut diajukan sebesar Rp 1,6 triliun pada 2022. Mayoritas anggaran digunakan untuk subsidi. "Pagu anggaran sebesar Rp 1,6 triliun, termasuk penyelenggaraan subsidi, mulai dari perintis, kapal ternak, Tol Laut, hingga kapal feeder," jelas Dirjen Agus dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Senin (30/8).
Agus menjelaskan, jumlah pagu anggaran subsidi angkutan laut tahun 2022 lebih tinggi dibandingkan tahun ini. Hal ini dikarenakan program subsidi angkutan laut 2021 terkena refocusing anggaran.
Realisasi penumpang kapal perintis periode Januari-Agustus 2021 mencapai 443.725 orang. Pada 2020, penyelenggaran kapal perintis hanya melayani 477.284 orang. Lalu untuk pelayanan barang, kapal perintis selama Januari-Agustus 2021 mengangkut 307.906 ton per m3. Adapun pada 2020, hanya mengangkut 84.452 ton per m3.
Dirjen Agus menambahkan, pada angkutan kapal Tol Laut terjadi peningkatan, baik muatan berangkat maupun muatan balik. Total selama Januari-Agustus 2021, jumlah muatan berangkat mencapai 10.311 twenty foot equivalent units (TEUs) dan muatan balik sejumlah 3.519 TEUs. Tahun lalu, muatan berangkat Tol Laut mencapai 13.825 TEUs dan muatan balik 4.303 TEUs.
Pada penyelenggaran kapal ternak, jelasnya lagi, kini semakin banyak permintaan dari Pemda agar wilayahnya disinggahi kapal ternak. Sedangkan saat ini Kemenhub hanya memiliki enam kapal ternak, sehingga belum bisa memenuhi seluruh permintaan mereka. (IS/AS/HG/HT/JD)