Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan

3)Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan;

4)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

Persyaratan :

1)Surat permohonan perusahaan;

2)Akte perubahan nama perusahaan yang disahkan oleh kementerian terkait;

3)Akte perubahan perseroan (untuk perubahan penanggung jawab)

4)NPWP terbaru (untuk perubahan NPWP);

5)Surat keterangan domisili (untuk perubahan alamat);

Jangka Waktu :

1 (satu) hari kerja (persyaratan lengkap)