Meskipun antrean truk di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni pekan ini sudah terurai, namun isu ini masih mendominasi pemberitaan media. Isu yang berkembang membahas langkah yang diambil pemerintah guna mengantisipasi kemacetan agar tak berulang dan tanggapan sejumlah pihak atas rencana pemerintah. Selain itu sejumlah media juga masih menyoroti dampak kemacetan terhadap pelaku usaha.
Sejumlah langkah yang digulirkan pemerintah namun mengundang respon negatif terkait dengan rencana penambahan kapal feri dan pembangunan dermaga VI. Opinion leader yang memberikan pernyataan negatif, meliputi:
1. Wakil Ketua Umum Indonesia Ferry Association (IFA) Bambang Harjo
2. Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan
(Gapasdap) Cabang Merak, Togar Napitupulu
Untuk rencana penambahan kapal, Bambang Harjo menilai hal tersebut akan merusak bisnis penyeberangan dalam jangka panjang. Bambang berpendapat yang lebih tepat sebenarnya bukan penambahan feri, melainkan penggantian feri yang sering rusak. Lebih lanjut Bambang berpendapat supaya feri baru yang masuk di Merak benar-benar dapat diandalkan, maka harus lebih dahulu diumumkan pemeringkatan operator feri.
Sementara terkait rencana pembangunan dermaga baru, Togar Napitupulu berpendapat kondisi dermaga di Merak memprihatinkan karena fasilitasnya banyak yang tidak lengkap seperti misalnya vender (alat penahan kapal) yang tidak tersedia di dermaga IV pelabuhan tersebut. Untuk itu Togar meminta pemerintah mengoptimalkan dermaga yang ada sebelum memutuskan membangun dermaga tambahan. Ia menilai optimalisasi dermaga lebih penting untuk mengatasi kongesti.
Selain keberatan pelaku usaha atas langkah yang hendak diambil pemerintah untuk mengatasi antrean truk, sejumlah media juga melansir pernyataan pelaku usaha yang terkena dampak kemacetan di Merak-Bakauheni tersebut. Opinion leader yang memberikan pernyataan negatif meliputi:
1. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto
2. Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulistio
Djimanto mengatakan kemacetan di Merak menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha. Ini dikarenakan ongkos logistik otomatis akan terus membengkak dengan adanya hambatan di jalan, karena memakan waktu berhari-hari.
Sementara itu Suryo Bambang Sulistio mengatakan, kemacetan di Pelabuhan Merak tak hanya merugikan pengguna jasa penyeberangan, lebih dari itu sangat merugikan pengusaha terutama para pemilik barang. Menurutnya, kondisi itu juga mencerminkan buruknya sistem logistik di Tanah Air. Untuk itu Kadin mendesak pemerintah untuk menciptakan solusi jangka pendek dan jangka panjang guna mengatasi persoalan tersebut.
Salah satu solusi jangka pendek yang harus dilakukan pemerintah adalah menambah kapal dan meremajakan kapal dengan memberdayakan PT ASDP.
Mencermati dinamika isu yang berkembang selama sepekan terakhir, maka isu ini masih berpotensi untuk kembali muncul jika kemacetan kembali terjadi baik karena cuaca buruk maupun jumlah kapal yang tak mencukupi. Penolakan yang disampaikan pelaku usaha penyeberangan hendaknya perlu menjadi bahan kajian mengingat perubahan kebijakan akan berdampak langsung terhadap mereka. Untuk itu perlu dipertimbangkan untuk melibatkan mereka dalam proses evaluasi pengelolaan penyeberangan. (JAB)
