Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berpidato menanggapi pengesahan UU APBN-Perubahan (APBN-P) 2012 mengatakan, untuk menyiasati batalnya kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 1 April, pemerintah akan menempuh sejumlah langkah, diantaranya mempercepat program konversi bahan bakar kendaraan bermotor dari BBM ke bahan bakar gas (BBG) dan mencanangkan program penghematan energi sebagai gerakan nasional.
Program konversi energi dari BBM ke BBG mutlak harus dilakukan agar masyarakat Indonesia terhindar dari “paceklik” BBM, agar APBN bisa tetap sehat, dan agar perekonomian nasional selamat. Program konversi BBM ke BBG juga harus sukses demi ketersediaan energi bagi generasi mendatang dan demi lingkungan yang bersih dan sehat.
Selama ini, program konversi BBM ke BBG terhambat akibat minimnya partisipasi investor swasta. Mereka tidak mau berinvestasi karena harga BBG tidak mencapai skala keekonomian dan tidak profitable. Akibat rendahnya harga BBG, Pertamina juga enggan mendanai pembangunan SPBG. Pengembangan BBG akan lebih mudah jika harganya direvisi. Harga yang ekonomis akan mendorong minat pengusaha menanamkan modalnya untuk membangun infrastruktur BBG. Namun, untuk pengembangan awal, penambahan infrastruktur ditanggung pemerintah.
Beberapa waktu lalu, Kementerian ESDM menyatakan bahwa pemerintah akan menaikkan harga BBG setelah kenaikan harga BBM bersubsidi. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 2933 K/12/MEM/2010, harga BBG ditetapkan Rp. 3.100 per liter setara premium (lsp). Kementerian ESDM masih membahas besaran harga yang pas untuk BBG. Di sisi lain, Pertamina dan pelaku usaha telah mengusulkan kenaikan harga BBG menjadi Rp. 4.100 per lsp. Selain itu, pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Presiden (Perpres) untuk menjamin terlaksananya program konversi BBM ke BBG. Perpres tersebut akan menetapkan penanggungjawab program konversi.
Perlu dijelaskan bahwa selama ini, program konversi BBM ke BBG gagal karena keterlibatan swasta sangat minim, sementara anggaran pemerintah terbatas. Tahun ini, pemerintah akan membangun SPBG untuk BBG jenis compressed natural gas (CNG) sebanyak 54 unit di Jawa-Bali. Rinciannya, di DKI Jakarta sebanyak 26 unit, Jawa Barat 7 unit, Banten 4 unit, dan Jawa Timur 15 unit. April ini ditargetkan sebanyak 15 SPBG sudah beroperasi. Saat ini, baru ada 11 unit SPBG.
Mengenai program penghematan energi, Kemenhub siap untuk menggalakkan program penghematan energi sebagai gerakan nasional. Masyarakat dapat diberikan penjelasan mengenai data-data faktual tentang benefit yang bisa diperoleh bangsa Indonesia dari program penghematan energi di sektor transportasi. Dapat pula disampaikan data hasil kajian/riset Kemenhub tentang langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk menghemat energi di sektor transportasi dan nilai rupiah dari hasil penghematan energi di sektor transportasi. (JAB)
