Perekonomian Indonesia terbukti telah bangkit kembali sejak krisis keuangan global pada tahun 1990an. Pada tahun 2009, sebagai contoh, Indonesia telah mengalami pertumbuhan GDP sebesar 4,5 persen, sementara banyak negara negara lain yang mengalami kontraksi ekonomi. Untuk memberikan kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional dan perluasan lapangan kerja maka ditargetkan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2010 – 2014 rata-rata berkisar antara 6,30% - 6,8% pertahun (sumber : RPJMN 2010-2014) dan untuk itu dibutuhkan total investasi kumulatif selama lima tahun berkisar antara Rp 11.913,2-Rp 12.462,6 triliun atau rata-rata berkisar antara Rp. 2.382 – Rp. 2.492 triliun per tahun. Dalam upaya pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut maka sektor transportasi ditargetkan tumbuh rata-rata sekitar 9,5%pertahun sehingga kebutuhan pembiayaan operasional dan pembangunan (investasi) di sektor transportasi di luar jalan selama kurun waktu 2010-2014 rata-rata sebesar Rp. 325,26 triliun per tahun, dengan alokasi sumber pendanaan dari: APBN (rupiah murni dan pinjaman luar negeri) rata-rata sebesar Rp. 30,67 triliun pertahun, investasi BUMN rata-rata sebesar Rp. 2,681 triliun pertahun, sehingga gap pembiayaan sebesar rata-rata sebesar Rp. 291,91 triliun pertahun diharapkan dapat diperoleh melalui investasi swasta.

Pemerintah telah menyadari peran penting sektor swasta untuk memenuhi kebutuhan ini dan karenanya telah menyediakan suatu sarana bagi pihak swasta agar dapat ikut berperan serta dalam pembangunan infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Program KPS milik pemerintah ini mencakup rentang infrastruktur yang luas, termasuk diantaranya adalah infrastruktur sektor transportasi.

Transportasi sebagai salah satu mata rantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang berkembang sangat dinamis, serta berperan di dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segala aspek kehidupan baik dalam pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Pertumbuhan sektor transportasi akan mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara langsung sehingga transportasi mempunyai peranan yang penting dan strategis, baik secara makro maupun mikro. Keberhasilan sektor transportasi secara makro dapat terlihat dari sumbangan nilai tambahnya dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), dampak ganda (multiplier effect) yang ditimbulkannya terhadap pertumbuhan sektor-sektor lain dan kemampuannya meredam laju inflasi melalui kelancaran distribusi barang dan jasa ke seluruh pelosok tanah air. Oleh karenanya ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai merupakan hal yang sangat penting untuk diupayakan, dan KPS tentunya diharapkan dapat menjadi bagian utama guna mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang handal dan memadai tersebut.