Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Pasal 111);

2)Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Pasal 151);

3)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Pasal 59).

Persyaratan :

1)Aspek Administratif;

2)Aspek Ekonomi;

3)Aspek Keselamatan Pelayaran;

4)Aspek Teknis Fasilitas Pelabuhan;

5)Fasilitas Kantor dan Peralatan Penunjang bagi Instansi Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina;

6)Jenis komoditas khusus.

Jangka Waktu :

30 (tiga puluh) hari kerja (PP Nomor 61 Tahun 2008 Pasal 152).