Dasar Hukum :

1)Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran;

2)Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Pasal 98);

3)Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut (Pasal 21).

Persyaratan :

1)Kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut, sarana bantu navigasi pelayaran;

2)Kesiapan pelayanan pemanduan bagi pelabuhan yang telah ditetapka perairannya sebagai perairan wajib pandu;

3)Kesiapan fasilitas pelabuhan minimal 1 (satu) berth;

4)Kesiapan gudang di luar pelabuhan apabila bongkar muat dilakukan dengan cara truk tossing;

5)Keamanan dan ketertiban

6)Kesiapan sumber daya manusia operasional;

a.Petugas instansi Pemerintah pemegang fungsi keselamatan pelayaran;

b.Karantina;

c.Bea dan cukai;

d.Imigrasi;

yang dibuktikan dengan rekomendasi dari instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan yang berlaku;

7)Kesiapan sarana transportasi darat;

8)Rekomendasi dari pejabat pelaksana fungsi keselamatan pelayaran.

Jangka Waktu :

Paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja