Kemacetan di Pelabuhan Merak mulai menuai kritikan. Wakil Ketua Fraksi PPP di DPR Ahmad Yani meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bertanggungjawab terhadap kemacetan di Merak. Kemenhub sebagai regulator dinilai tidak menjalankan tugasnya. Kemenhub juga diminta segera mencarikan solusi, mengingat arus distribusi saat Ramadhan mendatang dikhawatirkan akan ikut terganggu.
Di sisi lain, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengklaim telah berhasil mengurangi kepadatan di Pelabuhan Merak. Langkah-langkah yang telah ditempuh ASDP antara lain mempertahankan armada yang beroperasi sebanyak 26 unit kapal, mempercepat port time untuk kapal dengan bobot 3.500 GRT yaitu selama 45 menit, menjalin kerja sama dengan Polda Banten untuk menempatkan petugas bawah kendali operasi (BKO) di setiap 1 km, menambah personel bantuan dari ASDP untuk ditempatkan di titik-titik kritis dalam pelabuhan di bawah komando General Manager ASDP Cabang Merak, serta mendatangkan kapal KMP Roditha sebagai kapal bantuan.
Sehubungan dengan hal itu, perlu dijelaskan langkah-langkah yang telah ditempuh untuk mengurai kemacetan di dalam dan sekitar Pelabuhan Merak, dan di area menuju Pelabuhan Merak, termasuk langkah-langkah yang dilakukan PT ASDP Indonesia Ferry. Untuk menunjukkan kesungguhan Kemenhub dalam berupaya mengatasi kemacetan, perlu juga dilakukan sidak ke pelabuhan tersebut.
Selain itu, perlu disampaikan penyebab utama kemacetan di Merak dan informasi terkini Pelabuhan Merak dengan apa adanya sesuai dengan kondisi lapangan. Ini penting agar masyarakat berempati dan mengetahui “duduk persoalan” mengapa Merak kerapkali dilanda kemacetan, dan agar tidak memicu protes.
Kemenhub perlu memberikan penegasan bahwa dengan berbagai persiapan untuk mengantisipasi kemacetan selama arus mudik dan balik Lebaran nanti, Pelabuhan Merak akan diupayakan bebas dari kemacetan atau setidaknya kemacetan dapat diminimalisir. Selain itu, mengingat risiko kemacetan juga mengancam pelabuhan-pelabuhan lainnya, baik akibat perbaikan, melonjaknya volume kendaraan, minimnya kapal, maupun cuaca buruk, perlu disampaikan penjelasan kepada media massa bahwa Dinas Perhubungan di daerah telah diminta untuk terus meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait lain untuk berupaya mengamankan jalur transportasi.
Terkait dengan kemungkinan terjadinya cuaca buruk, perlu diinformasikan bahwa untuk menjamin keselamatan para penumpang, pelabuhan akan ditutup jika terjadi cuaca buruk seperti gelombang laut yang tinggi dan badai, yang sekiranya berbahaya bagi kegiatan pelayaran.
Sosialisasi tentang ancaman dan risiko cuaca buruk bagi kegiatan transportasi akan secara aktif diberikan kepada operator transportasi (darat, laut, udara), masyarakat luas, dan kalangan pengusaha atau pengguna jasa angkutan truk, feri, penyeberangan, kargo udara, kapal, KA, dll. Cuaca buruk rentan menimbulkan kecelakaan. Untuk itu, mereka mesti mencermati perubahan cuaca.
Otoritas Pelabuhan dan bandara di seluruh Indonesia telah diinstruksikan untuk senantiasa mewaspadai cuaca buruk, sehingga tidak sembarangan mengeluarkan izin berlayar atau izin terbang. Ketentuan serupa berlaku bagi moda angkutan darat, termasuk kereta api (KA).
Di samping itu, Dinas Perhubungan, otoritas pelabuhan, dan otoritas bandara juga telah diminta meningkatkan koordinasi dengan pemda dan instansi terkait lain untuk menjaga kelancaran kegiatan transportasi dan mengantisipasi cuaca buruk, terutama di bandara atau pelabuhan yang rawan. (JAB)