Seperti telah disinggung dalam laporan sebelumnya, persoalan minimnya dana yang dialokasikan pemerintah terhadap sektor perkeretaapian dapat muncul sewaktu-waktu jika terjadi insiden atau kecelakaan yang berkaitan dengan infrastruktur serta sarana dan prasarana perkeretaapian. Pekan ini isu yang mempersoalkan tidak memadainya anggaran sarana dan prasarana yang diberikan pemerintah kepada PT KA muncul menyusul kecelakaan KA yang terjadi pekan sebelumnya.

Isu ini dilansir Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno yang menilai pemerintah tidak serius membenahi transportasi kereta api, seperti terlihat dari banyaknya sarana dan prasarana yang tak dibenahi dan tak dirawat dengan baik. Kondisi tersebut menurutnya membuat kereta api rentan mengalami kecelakaan.

Djoko juga menilai pemerintah menganaktirikan kereta api terlihat dari timpangnya anggaran untuk perbaikan infrastruktur kereta api jika dibandingkan dengan anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan. Untuk itu menurutnya pemerintah harus mengalokasikan dan merealisasikan anggaran yang memadai untuk meningkatkan keselamatan kereta api. Salah satunya dengan memenuhi dana subsidi (public service obligation/PSO) dan dana operasional (infrastructure and maintenance operation/IMO).

Isu ini dilansir oleh MTI dan Djoko Setijowarno menjadi opinion leader yang cukup berhasil mengangkat isu ini mengingat sejumlah media melansir isu ini dengan mengutip pernyataannya. Berdasarkan rekam jejak pemberitaan media, MTI tercatat cukup intens menyoroti persoalan anggaran PT KA.

Dua pekan sebelumnya MTI juga menyoroti masalah dana operasional (infrastructure and maintenance operation/IMO) yang terlambat bahkan belum terealisasi. Ketika itu MTI mendesak pemerintah untuk segera menganggarkan biaya IMO kereta api guna mengoptimalkan pelayanan dan fasilitas KA di Indonesia.

Kritik MTI pada intinya menekankan bahwa persoalan anggaran atau dana bagi PT KA merupakan salah satu simpul penting dalam upaya perbaikan dan pembenahan sektor perkeretaapian yang dinilai merupakan moda transportasi massal terbaik.

Kecenderungan ini hendaknya menjadi catatan dan masukan. Kritik yang disampaikan MTI merupakan salah satu persoalan pokok di sektor transportasi, sehingga respon terbaik adalah dengan mengambil langkah konkret guna menyelesaikan persoalan tersebut.

Mengingat persoalan anggaran terkait dengan sejumlah pemangku kepentingan, maka koordinasi menjadi kunci penyelesaian. Namun yang tidak kalah penting adalah komitmen dan kesamaan persepsi diantaranya institusi pemerintah terhadap kebijakan transportasi yang berpihak pada masyarakat luas. (JAB)