JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla telah menetapkan Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan Indonesia atau yang disebut dengan Nawacita. Kementerian Perhubungan sebagai salah satu lembaga memiliki kepentingan dan kewajiban untuk mewujudkan bagian dari Nawacita tersebut.

"Kementerian Perhubungan memiliki kewajiban untuk mewujudkan nomor satu dan nomor tiga dari Nawacita," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo dalam pembukaan Rapat Kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan di Jakarta, Rabu (2/3).

Sugihardjo mengatakan, Nawacita pertama adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Dalam kaitan ini, kata Sugihardjo, Kementerian Perhubungan berkomitmen untuk mewujudkan tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang dibutuhkan masyarakat. Indonesia sebagai negara kepulauan, transportasi kapal laut merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi terjaminnya konektivitas pulau terisolir, perbatasan dan terluar. "Jadi negara hadir, melalui tersedianya kapal-kapal yang dibutuhkan masyarakat di pulau terisolir, terluar dan perbatasan dengan nyaman dan aman," ujar Sugihardjo.

Nawacita ketiga adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Dalam kaitan ini, kata Sugihardjo, Kementerian Perhubungan menghadirkan transportasi baik, sehingga mampu menyediakan kebutuhan pokok masyarakat di desa-desa dan wilayah pinggir serta wilayah Indonesia bagian timur dengan harga terjangkau.

"Dengan adanya transportasi yang lancar, maka distribusi kebutuhan masyarakat di desa-desa terutama Indonesia bagian timur tersedia dengan harga yang terjangkau," papar Sugihardjo.

Dalam Raker dengan tema "Mewujudkan Nawacita Melalui Transportasi Laut yang Berkeadilan dari Kawasan Terisolir/Perbatasan/Terluar dan Kawasan Strategis dengan Peningkatan Keselamatan dan Keamanan Pelayaran serta Pelayanan Sektor Transportasi Laut" tersebut, Sugihardjo berharap segenap jajaran Ditjen Perhubungan Laut dapat mengimplementasikan program pemerintah yaitu menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, terutama dalam menciptakan konektivitas antar pulau melalui pembangunan di kawasan terisolir dan terluar yang berkeadilan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. (SNO)