SELAYAR – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama Bupati Kabupaten Selayar M. Basli Ali, Dirjen Perhubungan Laut Agus Purnomo dan Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Rabu (4/7) mengunjungi dan mengecek langsung lokasi kecelakaan KMP Lestari Maju di desa Ba’dilang Kabupaten Selayar.
Pada kesempatan ini Menhub menyampaikan kepada masyarakat bahwa pihaknya bersama Basarnas akan secara maksimal melakukan evakuasi KMP Lestari Maju.
Selain lokasi kecelakaan, Menhub dan rombongan juga mengunjungi Pelabuhan Penyeberangan Pamatata serta berkomunikasi dengan korban dan keluarga korban kecelakaan KMP Lestari Maju.
Selanjutnya Menhub memerintahkan kepada Ketua KNKT untuk meneliti dan mengevaluasi penyebab kecelakaan. Selain itu Menhub juga mengharapkan rekomendasi dari KNKT baik itu rekomendasi sifatnya teknis terhadap prasarana dan sarana dan juga rekomendasi tata laksana.
Menhub berharap dari kejadian yang tidak diinginkan ini dapat dijadikan bahan evaluasi guna melakukan perbaikan ke depannya agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Saya ke sini untuk melihat sendiri kejadian ini dan kita akan menjadikan ini sebagai suatu arah untuk melakukan suatu perbaikan. Seperti diketahui Pelabuhan di Pamatata tahun ini akan kita bangun dengan anggaran APBN, karenanya berkaitan dengan sarana prasarana apakah kita perlu ada suatu perbaikan. Bila ada perbaikan kita akan lakukan,” ujar Menhub.
Terkait keberadaan manifest penumpang, Menhub meminta Polri meneliti tentang keberadaan manifest dan berapa jumlahnya. Menhub mengakui memang di lapagan terjadi ketidaksamaan manifest penumpang, karenanya nanti pihaknya akan menunggu rekomendasi catatan resmi dari Polri.
“Karena dari data-data rekomendasi Polri ini merupakan tahap awal kita akan gunakan untuk memberikan santunan kepada korban,” sebut Menhub.
Lebih lanjut Menhub juga mengakui bahwa dalam kegiatan penyeberangan rawan terhadap kelebihan kapasitas penumpang. Oleh karenanya secara khusus Menhub telah menugaskan pihak-pihak tertentu untuk memberikan suatu pembelajaran. Menurut Menhub apa yang diberikan sebenarnya merupakan standar yang harus dimiliki yakni terkait dengan pasarana, tata laksanana, dan sarananya itu sendiri.
“Sarananya sendiri harus ada klarifikasi check dan rampcheck. Check itu di lakukan setiap tahun dua kali. Rampcheck itu saat Lebaran dilakukan. Tata laksana saya pikir standar. Harus ada manifest jumlahnya harus sama. Saya berterimakasih, life jacket mencukupi, sudah terjadi suatu mekanisme keselamatan saat mereka karam. Hal-hal ini sudah kita sampaikan kepada syahbandar di Makassar. Namun demikian, ini menjadi bahan evaluasi dan kita akan kembali memanggil semua syahbandar dan memberikan pendidikan. Saya akan menindak tegas apabila tim saya tidak menuruti tata cara yang ada,” jelas Menhub. (HH/TH/RK/BI)