JAKARTA – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melakukan kunjungan kerja ke Tokyo, Jepang pada 23-24 Februari 2016. Pada kunjungan tersebut, Menhub melakukan pembicaraan mengenai pembangunan Pelabuhan Patimban, pembangunan kereta api Trans Sumatera, Trans Sulawesi, Trans Kalimantan, Trans Papua, serta peningkatan jalur kereta api lintas utara Jawa.
Menhub bertemu dengan pihak pemerintah Jepang yang diwakili oleh Mr. Toshihiro Nikai, Ketua Liga Parlemen Indonesia – Jepang,Mr. Hiroto Izumi, Penasehat khusus PM Jepang dalam bidang infrastruktur,H. E Mr. Keiichi Ishii, Minister of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT), dan H. E Mr. Seiji Kihara, Wakil Menteri Luar Negeri Jepang (State Minister for Foreign Affairs). Selain itu Menhub juga bertemu beberapa perwakilan dan lembaga swasta yang mempunyai peran penting dalam pembangunan infrastruktur, maupun dalam pembiayaan infrastruktur yaitu,Mr. Hideaki Dohmichi, Senior Vice President JICA,Mr. Ishiyama Takao Executive Director, JR East, dan Mr. Tetsuji Nakagawa, Senior Vice President Division COO New Energy & Power Generation Division - Mitsubishi Corperation.
Dalam pertemuan tersebut, Menhub menjelaskan rencana pembangunan Pelabuhan Patimban, Subang sebagai alternatif Pelabuhan Cilamaya. Menhub menjelaskan bahwa pelabuhan tersebut saat ini dikelola oleh Kementerian Perhubungan dengan container terminal yang akan beroperasi dengan kapasitas diperkirakan 7.500.000 TEU’s per tahun dan car terminal akan beroperasi dengan kapasitas diperkirakan 242.500 CBU per tahun. Terkait perizinan, karena pelabuhan tersebut sudah beroperasi, maka perizinan yang diperlukan hanya perizinan terkait Analisis mengenai dampak Lingkungan (Amdal). Pembangunannya akan dilakukan dengan 3 tahap dan diharapkan dapat dimulai pada 2017 dan beroperasi pada 2019.
Menhub juga menjelaskan karena pelabuhan tersebut murni milik Pemerintah Indonesia, Pemerintah Indonesia mengusulkan skema pembiayaan dengan Special Terms for Economic Partnership (STEP) Loan dengan jaminan Pemerintah Indonesia. Sedangkan pengelolaannya, Menhub menjelaskan dapat dilakukan gabungan antara Perusahaan Indonesia dengan kepemilikan saham 51% dan Perusahaan Jepang dengan kepemilikan saham 49% atau dengan bagi hasil seperti Jakarta International Container Terminal (JICT).
Saat ini, Menhub menambahkan, Kementerian Perhubungan sedang melakukan studi Pra Feasibility Study (Pra FS) dan Feasibility Study (FS) namun demikian Menhub menyampaikan nantinya pihak Jepang dapat melakukan studi yang lebih mendalam.
Untuk pembiayaan pembangunan Pelabuhan Patimban, Menhub menjelaskan, Pemerintah Indonesia menawarkan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan dengan skema proyek "Turn Key". Pemerintah Indonesia juga menawarkan alternatif pengelolaan proyek yang juga akan dapat dikerjasamakan antara swasta Indonesia dengan swasta Jepang. Untuk mempercepat prosesnya, akan diusulkan dapat dilaksanakan dengan pemilihan langsung namun juga tetap sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada, diantaranya bahwa porsi Indonesia minimal 51% dan asing maksimum 49%.
Menhub juga menyampaikan bahwa jika Pemerintah Jepang setuju untuk membantu pembangunan Pelabuhan Patimban, Pemerintah Jepang dapat membantu pembiayaan khususnya untuk porsi pembiayaan Pemerintah melalui G to G dari Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk pembangunan penahan gelombang (breakwater), pengerukan dan reklamasi serta jalan akses pelabuhan. Fasilitas-fasilitas lainnya seperti dermaga, peralatan bongkar muat serta daerah penunjang serta pengoperasian pelabuhan akan diserahkan kepada perusahaan swasta, melalui kerjasama swasta Indonesia dan Jepang.
Selain jajaki kerjasama pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Patimban, pada pertemuan tersebut Menhub juga menawarkan program pembangunan kereta api Trans Sumatera, Trans Sulawesi dan Trans Papua.
Menanggapi penjelasan Menhub tersebut, pihak Jepang menyampaikan rasa terima kasihnya dan sangat menyambut baik kunjungan Menhub bersama delegasi tersebut. Lebih lanjut, pihak Jepang juga menyampaikan dukungan terhadap rencana pembangunan Pelabuhan Patimban dengan skema KPS. Untuk kerjasama lebih lanjut, pihak Jepang meminta Pemerintah Indonesia untuk memerhatikan koordinasi antar pemangku kepentingan di Indonesia, kejelasan sub struktur skema KPS, dan mitigasi resikonya.
Pihak Jepang juga menyatakan akan melanjutkan kerjasama pembangunan Tahap II MRT Jakarta serta akan mempertimbangkan potensi kerjasama pengembangan kereta api Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi, Trans Papua.
Turut hadir mendampingi Menhub dalam kunjungan tersebut adalah Dubes RI Tokyo, Yusron Ihza Mahendra, Staf Khusus Wakil Presiden RI Sofyan Wanandi, dan Ketua Umum Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ) Rachmat Gobel. (RY/BU/SR/JAB)