JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendorong sektor transportasi untuk bangkit lebih cepat setelah dua tahun terdampak pandemi COVID-19. Paska dilanda pandemi Virus SARS Cov-2 yang berkepanjangan, Pemerintah menggulirkan serangkaian kebijakan untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada perekonomian global dan juga domestik.

Sektor transportasi berperan besar memutus mata rantai penyebaran Virus SARS-Cov 2 dengan berbagai variannya, sehingga pandemi dapat terkendali. Saat upaya pemulihan, pada Hari Perhubungan Nasional (Harbubnas) tahun 2022, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak insan perhubungan di seluruh Indonesia untuk bersinergi dan berkolaborasi bersama agar lebih mudah menghadapi segala tantangan. “Kita tidak akan bangkit lebih cepat kalau tidak bersama-sama,” pesan Menhub dalam sambutannya saat peringatan Harhubnas tahun 2022 yang mengusung topik “Bangkit Maju Bersama” di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, pada 17 September 2022 lalu.

Menhub mengakui, sektor transportasi sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Tapi kemudian saat upaya pemulihan sektor transportasi di akhir 2021 lebih awal membangun sinergi dan kolaborasi, salah satunya sektor yang paling dominan dalam mendukung bangkitnya perekonomian nasional adalah moda transportasi laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) Kemenhub telah berupaya melakukan pemulihan perekonomian nasional dari dampak pandemi dengan meningkatkan pelayanan publik kapal perintis, kapal barang tol laut, kapal khusus angkutan ternak dan kapal rede tahun anggaran 2022 melalui sinergi dan kolaborasi dengan stakeholder.

Kerjasama Para Pihak Sektor Transportasi Laut

Upaya bangkit bersama dengan lebih kuat dan berkolaborasi untuk percepatan pemulihan perekonomian ditandai dengan acara Penandatanganan Terpadu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bentuk kesiapan dan komitmen DJPL Kemenhub bersama para pemangku kepentingan dalam memberikan layanan masyarakat khususnya konektikvitas, mobilitas barang dan orang pada tahun 2022.

Penandatanganan terpadu perjanjian kerjasama dengan berbagai stakeholder ini selain dihadiri oleh para pejabat DJPL Kemenhub, juga dihadiri oleh para pimpinan terkait, antara lain hadir Pejabat Plt. Direktur Utama PT. PELNI (Persero); Direktur Utama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero); Direktur Utama PT. Djakarta Lloyd (Persero); Para Direktur Utama Perusahaan Angkutan Laut Nasional Swasta; para KPA dan PPK Pelabuhan Pangkal Kapal Perintis serta Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi.

DJPL dan mitra para pihak sektor transportasi laut tersebut juga berencana akan melaksanakan kewajiban penyelenggaraan pelayanan publik meliputi kapal perintis sebanyak 117 trayek, kapal barang Tol Laut sejumlah 35 trayek, kapal khusus angkutan ternak sebanyak 6 (enam) trayek dan kapal rede sejumlah 16 trayek.

Perjanjian kerjasama terpadu ini, penilaian Dirjen Hubla Arif Toha, merupakan suatu terobosan dari Kemenhub untuk memberikan jaminan pelayanan publik angkutan laut agar terus berjalan dan tidak ada kekosongan pelayanan. “Menjaga agar mobilisasi masyarakat antar pulau, distribusi barang pokok dan penting ke daerah 3TP dan distribusi ternak ke daerah sentra konsumsi dapat tetap berjalan tanpa hambatan khususnya dari ketersediaan sarana angkutan laut," ujar Dirjen Hubla Arif Toha.

Setiap Angkutan Laut Memiliki Tujuan Sendiri

Secara umum, tegas Arif Toha, layanan angkutan laut menentukan konektivitas wilayah khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia dan setiap jenis angkutan laut memiliki tujuan dalam operasionalnya. Angkutan laut kapal perintis, misalnya, yang mulai operasional tahun 2003 mengemban misi untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, terluar dan perbatasan (3TP) serta mempromosikan perdagangan dan memicu pertumbuhan ekonomi daerah.

Selanjutnya kapal angkutan barang atau dikenal dengan Tol Laut start operasional sejak tahun 2016, dengan tujuan dari kegiatan ini untuk menjamin angkutan barang di laut dengan trayek tetap dan teratur serta terjadwal. “Untuk menjaga ketersediaan barang pokok dan penting khususnya di wilayah 3TP serta mengurangi disparitas harga,” imbuh Arif.

Selain itu, kegiatan kapal khusus angkutan ternak mulai terselenggara sejak tahun 2015 bertujuan menjamin kesejahteraan hewan di atas kapal (animal welfare), menjamin terpenuhinya pasokan daging di daerah-daerah sentra konsumsi (Jakarta, Jawa, dan Sumatera), serta meningkatkan kesejahteraan para peternak di sentra peternakan sapi nasional di NTT.

Sedangkan kegiatan kapal rede terselenggara mulai tahun 2017 yang bertujuan sebagai kapal feeder atau penghubung menuju pelabuhan-pelabuhan yang tidak dapat disinggahi kapal utama karena fasilitas pelabuhan yang belum lengkap serta kedalaman alur dan pesisir pelabuhan yang dangkal.

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik

Lebih lanjut Dirjen Hubla menjelaskan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik kapal perintis, kapal barang tol laut, kapal khusus angkutan ternak dan kapal rede merupakan suatu bentuk kerja bersama, sinergi, kolaborasi dari lintas Kementerian dan Pemerintah Daerah serta Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. “Kerja sama ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkesinambungan sesuai dengan rencana kerja yang tertuang didalam perjanjian kerjasama yang akan dilaksanakan segera di tahun 2022 ini," ujar Arif.

Rincian kegiatan penyelenggaraan kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Laut Tahun Anggaran 2022, meliputi antara lain Penyelenggaraan Kapal Perintis = 117 Trayek dengan rincian Penugasan kepada PT. PELNI = 44 trayek dan Pelelangan umum kepada operator swasta = 73 trayek; Penyelenggaraan Kapal Barang Tol Laut = 35 Trayek dengan rincian Penugasan = 20 trayek (PT. PELNI = 10 trayek, PT. ASDP = 5 trayek dan PT. Djakarta Lloyd = 5 trayek) dan Pelelangan umum kepada operator swasta = 15 trayek; Penyelenggaraan Kapal Khusus Angkutan Ternak = 6 Trayek dengan rincian Penugasan = 2 trayek (PT. PELNI = 1 trayek dan PT. ASDP = 1 trayek) dan Pelelangan umum kepada operator swasta = 4 trayek;

Penyelenggaraan Kapal Rede = 16 Trayek melalui Penugasan kepada PT. PELNI = 16 trayek.

Bekerja Penuh Tanggung Jawab dan Utamakan Keselamatan

Dirjen Hubla menghimbau semua operator pelaksana pekerjaan untuk bekerja dengan penuh tanggungjawab, memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien serta tetap mengutamakan keselamatan.

Pihaknya mengajak semua pihak bersinergi dan berkolaborasi untuk mengoptimalkan layanan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik angkutan laut ini. Dari hasil kerjasama para pihak yang bersinergi dan berkolaborasi terkait pelayanan sektor perhubungan laut yang masif, lanjut Arif, pada semester kedua tahun 2022 sudah menunjukkan hasil positif.

Beberapa capaian positif hingga September 2022 ini, dari data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor transportasi mampu tumbuh 21,27% di kuartal kedua tahun 2022 dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,44%.

Senada dengan Arif, Menhub Budi Karya berharap ke depan masih ada sejumlah pekerjaan rumah di sektor transportasi yang harus dituntaskan, selain peningkatan konektivitas, juga masalah keselamatan transportasi, dan integrasi antarmoda di seluruh Indonesia.

Seperti di Kota Palembang, Menhub menilai sebagai daerah di luar Jawa yang satu-satunya telah memiliki angkutan massal yang lengkap dan terintegrasi antara LRT, BRT Trans Musi, angkot feeder dan angkutan lainnya.

Kendati Ibukota Sumatera Selatan telah memiliki angkutan massal lengkap dan terintegrasi, Menhub dan para pamong Pemda Sumsel tetap berkomitmen menyediakan angkutan massal yang inklusif bagi semua kalangan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. (AS/IS/RY/HG)