JAKARTA – Dalam membantu mewujudkan pemerataan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak para saudagar atau pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN) dari Nahdlatul Ulama (NU) untuk turut serta dalam kerjasama melalui program-program yang dimiliki seperti tol laut, kapal pelayaran rakyat (pelra), serta pendidikan vokasi. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di depan Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) dalam acara Sarasehan dengan tema "Pengembangan Ekonomi Umat dan Kemaritiman Indonesia" di Pondok Pesantren Luhur Al-Tsaqafah di Jalan Muh Kahfi II Ciganjur, Jakarta Selatan pada Kamis (6/4).
“Saya mengajak pengusaha dari NU untuk memanfaatkan tol laut, dengan tol laut mereka bisa mengirim barang dengan lebih cepat karena konektivitas antar pulau dan dapat menurunkan biaya transportasi atau biaya logistik. Nah tadi ada pengusaha tekstil yang selalu mengirim produknya ke Indonesia Timur bisa memanfaatkan tol laut,” jelas Menhub.
Dalam paparannya, Menhub mengatakan Kemenhub juga memberikan bantuan untuk pelayaran rakyat guna mendorong usaha masyarakat pada kapal-kapal tradisional yang mengangkut komoditas bahan pokok atau barang lainnya. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh pengusaha NU untuk menciptakan lapangan pekerjaan seperti mendirikan koperasi.
“Pemerintah berniat memberikan upaya pengentasan terhadap potensi masyarakat baik di pusat maupun di daerah untuk berwiraswasta karena tidak mungkin semuanya dikerjakan oleh Pemerintah. Contohnya di Pelabuhan, dengan adanya pelayaran rakyat, mereka bisa membuat koperasi untuk mengelola kapal rakyat. Pasti akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan potensi dan kemapuan yang mereka miliki,” kata Menhub.
Lebih lanjut Menhub menjelaskan potensi kerjasama lainnya melalui program Kemenhub adalah melalui transportasi online.
“Para pengusaha NU bisa membentuk koperasi dan kemudian membeli kendaraan untuk angkutan online. Koperasi itu biasanya membawahi beberapa orang (pengemudi). Dengan adanya koperasi akan lebih tertib karena terdaftar melalui dashboard dan akan terkontrol melalui koperasi. Jadi disatu sisi memberikan kesempatan bekerja banyak orang, juga memberikan kesempatan koperasi untuk berkembang, dan membantu Pemerintah dalam mengontrol,” terang Menhub.
Senada dengan Menhub Budi, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang menjadi keynote speaker pada acara tersebut mengatakan bahwa dengan potensi 90 juta anggota, pemerintah akan mendorong NU, khususnya para pengusaha HPN untuk bisa bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.
"Bukan hanya NU tapi juga yang lainnya mempunyai kesempatan dan peluang yang sama untuk ikut serta dalam berbagai bisnis yang ada oleh Pemerintah. Sektor yang dilibatkan juga banyak meliputi perikanan, pertanian bahkan properti, perhubungan dan energi. Jadi semua merata," jelas Luhut.
Lebih lanjut Menhub juga menyampaikan bahwa potensi kerjasama Pemerintah dengan NU ini merupakan suatu langkah yang strategis.
"Saya pikir ini langkah yang bagus di mana Pemerintah mendapatkan dukungan dari para Nahdliyin dalam segi ekonomi. Kita juga bersedia untuk membina bukan saja terbatas di sektor perhubungan tapi juga sektor lainnya," kata Menhub.
Dialog ekonomi dan kemaritiman ini dihadiri oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Said Aqil Siroj serta 200 pengusaha NU dan pengurus PBNU lainnya. (LFH/TH/BS/JAB)