JAKARTA – Kementerian Perhubungan telah melakukan tindak lanjut terhadap 742 rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI terkait “Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Masa Periode I sampai dengan Masa Periode III Tahun Sidang 2017-2018 dan Tindak Lanjut Penyelesaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Semester I tahun 2017” yang diselenggarakan di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Rabu (13/3).

“Progres Tindak Lanjut LHP BPK RI sebanyak 803 rekomendasi dengan nilai Rp 1,9 triliun atau sebesar USD 3,52 juta. Dari 803 rekomendasi, telah dilakukan tindak lanjut sebanyak 742 rekomendasi. Rekomendasi yang telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK sebanyak 658 dengan nilai Rp1,77 triliun," jelas Menhub Budi.

Menhub Budi menjelaskan bahwa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti tetapi belum sesuai dengan rekomendasi BPK sebanyak 127 rekomendasi dengan nilai Rp 107,66 miliar. Rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sebanyak 16 rekomendasi dengan nilai Rp 19,26 miliar. Rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 2 rekomendasi dengan nilai Rp 9,72 miliar.

Usai membahas tentang hasil tindak lanjut BPK, Komisi V DPR RI juga membahas tentang Penyampaian Hasil Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Masa Periode I sampai dengan Masa Periode III Tahun Sidang 2017-2018.

Lebih lanjut Menteri Perhubungan juga menambahkan akan mengunjungi dan mencarikan solusi bagi proyek infrastruktur yang mangkrak merujuk pada catatan Komisi V DPR RI agar Kementerian Perhubungan lebih memperhatikan saran dan masukan dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana transportasi seperti bandara, terminal, kereta api dan pelabuhan di berbagai daerah.

“Untuk infrastruktur yang mangkrak, saya akan mengunjungi langsung dan memberikan solusi agar cepat selesai. Minggu depan saya akan ke Nusa Tenggara Timur. Sementara untuk proyek-proyek baru, tidak ada yang mangkrak,” tambah Menhub.

Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasi kepada Komisi V DPR RI atas catatan-catatan yang diberikan yang bersifat konstruktif dan mendukung kemajuan Kementerian Perhubungan.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi V DPR RI juga meminta agar Kementerian Perhubungan terus meningkatkan proses sosialisasi kepada masyarakat dan memperkuat aksebilitas angkutan umum terkait kebijakan yang diterapkan pada tol Jakarta-Cikampek. Kebijakan ini pun sudah memberikan hasil yang relatif baik.

“Hasil kebijakan ganjil genap yang kemarin sudah kita terapkan di pintu tol Bekasi relatif baik karena waktu tempuh berkurang 35 menit, jumlah kendaraan berkurang, dan setelah dipantau daerah Kalimalang tidak macet. Setelah ini kita akan lakukan evaluasi bersamaan dengan pengamatan yang terjadi di Jakarta - Bogor, Jakarta - Depok, Jakarta - Tangerang. Apa yang saya lakukan ini adalah bagian dari kita melakukan perbaikan pola transportasi yang ada di Jakarta,” ujar Menteri Perhubungan.

Turut hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo, Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, Dirjen Perekeretaapian Zulfikri, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Bambang Prihartono, Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan Wahju Satrio Utomo. (LNM/TH/LP/BI)